Makalah Siknas [PDF]

Citation preview

MAKALAH SISTEM INFORMASI KESEHATAN NASIONAL



Mata Kuliah



: Analisis dan Perancangan Sistem Informasi Kesehatan



Dosen Pengampuh



: Wa Ode Sitti Budiaty, SKM., MM



Di Susun Oleh : Nama : Muhammad Ali Firmansyah Tuany NIM : PBB190002 Kelas : M19A



Program Studi D-III Rekam Medis Dan Informasi Kesehatan Politeknik Buabau 2021



i



KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatu Puji syukur saya panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena dengan rahmat, karunia, serta taufik dan hidayah-nya sehingga saya dapat menyelesaikan penyusunan makalah ini yang membahas tentang “SISTEM INFORMASI KESEHATAN NASIONAL”, dengan baik meskipun banyak kekurangan didalamnya. Saya sangat berharap makalah ini dapat berguna dalam rangka menambah wawasan serta pengetahuan. Saya juga menyadari sepenuhnya bahwa didalam makalah ini terdapat kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu saya berharap kritik, saran dan usulan demi perbaikan makalah yang saya buat di masa yang akan datang. Mengingat tidak ada sesuatu yang sempurna tanpa saran yang membangun. Semoga makalah ini dapat dipahami bagi siapapun yang membacanya. Sekiranya makalah yang telah disusun ini dapat berguna bagi saya sendiri maupun orang yang membacanya. Selanjutnya saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatu



ii



DAFTAR ISI



HALAMAN SAMPUL.............................................................................................i KATA PENGANTAR ............................................................................................ii DAFTAR ISI...........................................................................................................iii BAB I PENDAHULUAN........................................................................................1 A. Latar belakang..............................................................................................1 B. Rumusan masalah.........................................................................................1 C. Tujuan..........................................................................................................1 BAB II PEMBAHASAN.........................................................................................2 A. Pengertian sistem informasi kesehatan nasional ? ......................................2 B. Bejarah sistem informasi kesehatan nasional di Indonesia?........................7 C. Kelebihan dan kekurangan Sistem informasi Kesehatan Nasional ? ..........8 BAB III PENUTUP................................................................................................12 A. Kesimpulan................................................................................................12 B. Saran...........................................................................................................12



iii



BAB I PENDAHULUAN A. Latar belakang Tujuan pembangunan kesehatan adalah berupaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Dalam mencapai tujuan tersebut diperlukan kebijakan yang proaktif dan dinamis dengan melibatkan baik pemerintah, swasta, masyarakat. Penggalian informasi yang akurat, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan merupakan sumber utama dalam pengambilan keputusan dan kebijakan. Dalam UU Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan diamanatkan bahwa untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang efektif dan efisien diperlukan informasi kesehatan yang diselenggarakan melalui sistem informasi dan lintas sector. Sering dengan era desentralisasi berbagai sistem informasi kesehatan telah dikembangkan baik pemerintah pusat atau daerah, sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerah masing-masing. Selain melaksanakan program pemerintah pusat melalui kementerian kesehatan, pemerintah daerah juga diberikan otonomi untuk mengembangkan sistem informasinya, baik di tingkat dinas kesehatan dan puskesmas mau pun rumah sakit. B. Rumusan masalah D. Apakah pengertian sistem informasi kesehatan nasional ? E. Bagaimana sejarah sistem informasi kesehatan nasional di Indonesia? F. Apakah kelebihan dan kekurangan Sistem informasi Kesehatan Nasional ? C. Tujuan 1. Untuk mengetehui apa pengertian sistem informasi kesehatan nasional! 2. Untuk menjelaskan sejarah sistem informasi kesehatan nasional di Indonesia! 3. Untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan sistem informasi kesehatan nasional!



1



BAB II PEMBAHASAN



A. Pengertian Sistem Informasi Kesehatan Nasional Sistem Informasi Kesehatan Nasional (SIKNAS) adalah sistem informasi yang berhubungan dengan sistem-sistem informasi lain baik secara nasional maupun internasional dalam rangka kerjasama yang saling mneguntungkan. SIKNAS bukanlah suatu sistem yang berdiri sendiri, melainkan merupakan bagian dari sistem kesehatan. Oleh karena itu, SIK di tingkat pusat merupakan bagian dari sistem kesehatan nasional, di tingkat provinsi merupakan bagian dari sistem kesehatan provinsi, dan di tingkat kabupaten atau kota merupakan bagian dari sistem kesehatan kabupaten atau kota. SIKNAS di bagun dari himpunan atau jaringan sistem-sistem informasi kesehtan provinsi dan sistem informasi kesehatan provinsi di bangun dari himpunan atau jaringan sistem-sistem informasi kesehatan kabupaten atau kota. Jaringan SIKNAS adalah sebuah koneksi/jaringan virtual sistem informasi kesehatan elektronik yang dikelola oleh Kementrian Kesehatan dan hanya bisa diakses bila telah dihubungkan. Jaringan SIKNAS merupakan infrastruktur jaringan komunikasi data terintegrasi dengan menggunakan Wide Area Network (WAN), jaringan telekomunikasi yang mencakup area yang luas serta digunakan untuk mengirim data jarak jauh antara Local Area Network (LAN) yang berbeda, dan arsitektur jaringan lokal komputer lainnya. Pengembangan jaringan komputer (SIKNAS) online ditetapkan melalui keputusan Mentri Kesehatan (KEPMENKES) No. 837 Tahun 2007. Dengan Tujuan pengembangan SIKNAS online adalah untuk menjembatani permasalahan kekurangan data dari kabupaten/kota ke depkes pusat dan memungkinkan aliran data kesehatan dari kabupaten/kota ke pusdatin karena dampak adanya kebijakan desentralisasi bidang kesehatan di seluruh Indonesia.  Sumber Data Manual Merupakan kegiatan pengumpulan data dari sumber data yang masih dilakukan secara manual atau secara komputerisasi offline. Model SIK Nasional yang memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi masih tetap dapat menampung SIK Manual untuk fasilitas kesehatan yang masih mempunyai keterbatasan infrastruktur (antara lain, pasokan listrik dan peralatan komputer serta jaringan internet). Fasilitas pelayanan kesehatan yang masih memakai sistem manual akan melakukan pencatatan, penyimpanan dan pelaporan berbasis kertas. Laporan dikirimkan dalam bentuk hardcopy (kertas) berupa data rekapan/agregat ke dinas kesehatan kabupaten/ kota. Fasilitas pelayanan kesehatan dengan komputerisasioffline, laporan dikirim dalam bentuk 2



softcopy berupa data individual ke dinas kesehatan kabupaten/kota. Bagi petugas kesehatan yang termasuk dalam jejaring puskesmas yang belum komputerisasi, laporan dikirim dalam bentuk data rekapan/agregat sesuai jadwal yang telah ditentukan. Sedangkan bagi yang sudah komputerisasi offline, laporan dikirim dalam bentuk softcopy untuk dilakukan penggabungan data di puskesmas.  Sumber Data Komputerisasi Pada sumber data komputerisasi pengumpulan data dari sumber data yang sudah dilakukan secara komputerisasi online. Pada fasilitas pelayanan kesehatan dengan komputerisasi online, data individual langsung dikirim ke Bank Data Kesehatan Nasional dalam format yang telah ditentukan. Selain itu juga akan dikembangkan program mobile health (mHealth) yang dapat langsung terhubung ke sistem informasi puskesmas (aplikasi SIKDA Generik).  Sistem Informasi Dinas Kesehatan Merupakan sistem informasi kesehatan yang dikelola oleh dinas kesehatan baik kabupaten/kota dan provinsi. Laporan yang masuk ke dinas kesehatan kabupaten/kota dari semua fasilitas kesehatan (kecuali milik Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat) dapat berupa laporan softcopy dan laporan hardcopy. Laporan hardcopy dientri ke dalam aplikasi SIKDA generik. Laporan softcopy diimpor ke dalam aplikasi SIKDA Generik, selanjutnya semua bentuk laporan diunggah ke Bank Data Kesehatan Nasional. Dinas kesehatan provinsi melakukan hal yang sama dengan dinas kesehatan kabupaten/kota untuk laporan dari fasilitas kesehatan milik provinsi.  Sistem Informasi Pemangku Kepentingan Sistem informasi yang dikelola oleh pemangku kepentingan terkait kesehatan. Mekanisme pertukaran data terkait kesehatan dengan pemangku kepentingan di semua tingkatan dilakukan dengan mekanisme yang disepakati.  Bank Data Kesehatan Nasional Bank Data Kesehatan Nasional selanjutnya akan mencakup semua data kesehatan dari sumber data (fasilitas kesehatan), oleh karena itu unit-unit program tidak perlu lagi melakukan pengumpulan data langsung ke sumber data. Pengguna Data oleh Kementrian Kesehatan Data kesehatan yang sudah diterima di Bank Data Kesehatan Nasional dapat dimanfaatkan oleh semua unit-unit program di Kementerian Kesehatan dan UPT-nya serta Dinas Kesehatan dan UPTP/D-nya.  Pengguna Data



3



Semua pemangku kepentingan yang tidak/belum memiliki sistem informasi sendiri serta masyarakat yang membutuhkan informasi kesehatan dapat mengakses informasi yang diperlukan dari Bank Data Kesehatan Nasional melalui website Kementerian Kesehatan. Namun sebesar apapun rencana pasti ada juga kelemahan dan kemerosotan yang terjadi. Pelaksanaan SIKNAS di era desentralisasi dipandang bukan menjadi lebih baik tetapi malah berantakan.  Hal ini dikarenakan belum adanya infrastruktur yang memadai di daerah  dan juga pencatatan dan pelaporan yang ada (produk sentralisasi) banya overlaps sehingga dirasaka sebagai beba oleh daerah. Kemudian bergulirnya waktu sampai dengan saat ini telah banyak rumah sakit dan klinik-klinik yang menggunakan sistem informasi kesehatan sesuai yang dibutuhkan di pelayanan kesehatan tersebut walaupun tidak menyeluruh seperti di Negara Jepang contohnya. Berkembangnya tekhnologi informasi saat ini seharusnya bisa dimanfaatkan dalam pembentukan sistem informasi kesehatan yang menyeluruh. Terkendala dengan penjangkauan kepada masyarakat Indonesia yang berada di pelosok yang sulit untuk didata dan sulit untuk menerima informasi baru dari luar yang mereka anggap asing. Masih tabu dan kentalnya budata beberapa kelompok masyarakat di Indonesia membuat sistem informasi belum menyeluruh.  Sistem Informasi Kesehatan Di Puskesmas Dalam pelaksanaan nya Puskesmas di Indonesia sudah menganut sistem informasi kesehatan yang di canangkan pemerintah. Sistem informasi kesehatan yang dianut puskesmas pada saat ini masih di dominasi oleh SP2TP . seperti diketahui bahwa puskesmas adalah uung tombak pemerintah dalam upaya pelayanan kesehatan di masyarakat. Sesuai dengan KEPMENKES RI No 128 tahun 2004 tentang kebijakan dasar pusat kesehatan masyarakat nahwa puskesmas di definisikan sebagai unit pelaksana teknis di kabupaten/kota yang bertanggungjawab melaksanakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah. Proses penyelenggaraan, pemantauan serta penilaian yang dilakukan Puskesmas terhadap rencana kegiatan yang telah ditetapkan baik rencan upaya wajib maupun pengembangan dalam mengatasi masalah kesehatan yang ada di wilayahnya. Salah satu bentuk pemantauan adalah dengan Sistem Informasi Manajemen Puskesmas (SIMPUS). SIMPUS merupakan pilihan bagi daerah dalam pengembangan sistem informasi kesehatan yang lebih cepat dan akurat. Pada potensi yang dimilikinya sebenarnya SIMPUS dapat menggantikan sistem pencatatan dan pelaporan terpadu puskesmas (SP2TP). Karena SIMPUS merupakan hasil



4



dari pengolahan berbagai sumber informasi seperti SP2TP, survei lapangan, laporan lintas sector, dan laporan sarana kesehatan swasta. Seiring kemajuan tekhnologi,SIMPUS pun dikembangkan melalui sistem komputerisasi dalam suatu software yang bekerja dalam sebuah sistem operasi. Tetapi kendalanya SIMPUS masih belum berjalan secara optimal di daerah. 



Sistem Informasi Kesehatan Di Rumah Sakit



Sistem informasi rumah sakit tidak dapat lepas kaitannya dengan sistem informasi kesehatan karena sistem ini merupakan aplikasi dari sistem informasi kesehatan itu sendiri. Untuk itu, perlu kita mengetahui sedikit tentang sistem informasi rumah sakit yang ada di Indonesia, mulai dari rancang bangun (desain) sistem informasi rumah sakit hingga pengembangannya. Dalam melakukan pengembangan Sistem Informasi Rumah Sakit, pengembang haruslah bertumpu dalam 2 hal penting yaitu “Kriteria dan kebijakan pengembangan SIRS” dan “sasaran pengembangan SIRS” tersebut. Adapun kriteria dan kebijakan yang umumnya dipergunakan dalam penyusunan spesifikasi SIRS adalah sebagai berikut: SIRS harus dapat berperan sebagai subsistem dari Sistem Kesehatan Nasional dalam memberikan informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu. SIRS harus mampu mengaitkan dan mengintegrasikan seluruh arus informasi dalam jajaran Rumah Sakit dalam suatu sistem yang terpadu. SIRS dapat menunjang proses pengambilan keputusan dalam proses perencanaan maupun pengambilan keputusan operasional pada berbagai tingkatan. SIRS yang dikembangkan harus dapat meningkatkan daya-guna dan hasil-guna terhadap usaha-usaha pengembangan sistem informasi rumah sakit yang telah ada maupun yang sedang dikembangkan. SIRS yang dikembangkan harus mempunyai kemampuan beradaptasi terhadap perubahan dan perkembangan dimasa datang. Usaha pengembangan sistem informasi yang menyeluruh dan terpadu dengan biaya investasi yang tidak sedikit harus diimbangi pula dengan hasil dan manfaat yang berarti (rate of return) dalam waktu yang relatif singkat. SIRS yang dikembangkan harus mampu mengatasi kerugian sedini mungkin. Pentahapan pengembangan SIRS harus disesuaikan dengan keadaan masing-masing subsistem serta sesuai dengan kriteria dan prioritas. SIRS yang dikembangkan harus mudah dipergunakan oleh petugas, bahkan bagi petugas yang awam sekalipun terhadap teknologi komputer (user friendly). SIRS yang dikembangkan sedapat mungkin menekan seminimal



5



mungkin perubahan, karena keterbatasan kemampuan pengguna SIRS di Indonesia, untuk melakukan adaptasi dengan sistem yang baru. Pengembangan diarahkan pada subsistem yang mempunyai dampak yang kuat terhadap pengembangan SIRS. SIRS merupakan suatu sistem informasi yang, cakupannya luas (terutama untuk rumah sakit tipe A dan B) dan mempunyai kompleksitas yang cukup tinggi. Oleh karena itu penerapan sistem yang dirancang harus dilakukan dengan memilih pentahapan yang sesuai dengan kondisi masing masing subsistem, atas dasar kriteria dan prioritas yang ditentukan. Kesinambungan antara tahapan yang satu dengan tahapan berikutnya harus tetap terjaga. Secara garis besar tahapan pengembangan SIRS adalah sebagai berikut: a. b. c. d. e. f.



Penyusunan Rencana Induk Pengembangan SIRS, Penyusunan Rancangan Global SIRS, Penyusunan Rancangan Detail/Rinci SIRS, Pembuatan Prototipe, terutama untuk aplikasi yang sangat spesifik, Implementasi, dalam arti pembuatan aplikasi, pemilihan dan pengadaan perangkat keras maupun perangkat lunak pendukung.



 Operasionalisasi dan Pemantapan. Sistem Informasi Rumah Sakit yang berbasis komputer (Computer Based Hospital Information System) memang sangat diperlukan untuk sebuah rumah sakit dalam era globalisasi, namun untuk membangun sistem informasi yang terpadu memerlukan tenaga dan biaya yang cukup besar. Kebutuhan akan tenaga dan biaya yang besar tidak hanya dalam pengembangannya, namun juga dalam pemeliharaan SIRS maupun dalam melakukan migrasi dari sistem yang lama pada sistem yang baru. Selama manajemen rumah sakit belum menganggap bahwa informasi adalah merupakan aset dari rumah sakit tersebut, maka kebutuhan biaya dan tenaga tersebut diatas dirasakan sebagai beban yang berat, bukan sebagai konsekuensi dari adanya kebutuhan akaninformasi.Kalau informasi telah menjadi aset rumah sakit, maka beban biaya untuk pengembangan, pemeliharaan maupun migrasi SIRS sudah selayaknya masuk dalam kalkulasi biaya layanan kesehatan yang dapat diberikan oleh rumah sakit itu. Perlu disadari sepenuhnya, bahwa penggunaan teknologi informasi dapat menyebabkan ketergantungan, dalam arti sekali mengimplementasikan dan mengoperasionalkan SIRS, maka rumah sakit tersebut selamanya terpaksa harus menggunakan teknologi informasi.



6



Hal ini disebabkan karena perubahan dari sistem yang terotomasi menjadi sistem manual merupakan kejadian yang sangat tidak menguntungkan bagi rumah sakit tersebut. Perangkat lunak SIRS siap pakai yang tersedia di pasaran pada saat ini sebagian besar adalah perangkat lunak SIRS yang hanya mengelola sebagian sistem atau beberapa subsistem dari SIRS. Untuk dapat memilih perangkat lunak SIRS siap pakai dan perangkat keras yang akan digunakan, maka rumah sakit tersebut harus sudah memiliki rancang bangun (desain) SIRS yang sesuai dengan kondisi dan situasi rumah Sakit. B. Sejarah sistem informasi kesehatan nasional di Indonesia Departemen Kesehatan telah membangun sistem informasi kesehatan yang disebut SIKNAS yang melingkupi sistem jaringan informasi kesehatan mulai dari kabupaten sampai ke pusat. Namun demikian dengan keterbatasan sumber daya yang dimiliki, SIKNAS belum berjalan sebagaimana mestinya. Dengan demikian sangat dibutuhkan sekali dibangunnya sistem informasi kesehatan yang terintegrasi baik di dalam kesehatan (antar program dan antar jenjang), dan di luar kesehatan, yaitu dengan sistem jaringan informasi pemerintah daerah dan jaringan informasi di pusat. Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan Nasional (SIKNAS) sejak Pelita I diatur secara Sentralistis yang kemudian mulai tertata melalui Kanwil dan Kandep. Dengan demikian di beberapa daerah sistem informasi kesehatan mulai menggunakan komputerisasi. Sejalan dengan berkembangnya masalah dan kondisi negara yang terjadi pada tahun 1997 – 1998 yaitu krisis moneter sangat berpengaruh terhadap pengembangan SIKNAS, sehingga pada tahun 2001 pengembangan SIKNAS pelaksanaannya di Desentralisasi. Namun dengan desentralisasi pelaksanaan SIKNAS bukan menjadi lebih baik tetapi malah berantakan. Hal ini dikarenakan belum adanya infra struktur yang memadai di daerah dan juga Pencatatan dan Pelaporan yang ada (produk Sentralisasi) banyak overlaps sehingga dirasakan sebagai beban oleh daerah. Mempertimbangkan hal tersebut diatas Departemen Kesehatan mengeluarkan Keputusan tentang KEBIJAKAN & STRATEGI SIKNAS melalui KEPMENKES NO.511 DI KAB/KOTA melalui KEPMENKES NO.932 dengan konsep Pendekatan Baru dalam Pengembangan SIKNAS di Era Otonomi Daerah. Strategi Pengembangan SIKNAS di Era Otonomi Daerah diarahkan pada : 1. Integrasi & Simplifikasi Pencatatan & Pelaporan yang ada. 2. Penetapan dan Pelaksanaan Sistem Pencatatan & Pelaporan Baru 3. Fasilitasi Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan Daerah 4. Pengembangan Teknologi & Sumber Daya 5. Pengembangan Pelayanan Data & Informasi untuk Manajemen 7



6. Pengembangan Pelayanan Data & Informasi untuk Masyarakat Indikator : telah terbentuk jaringan online dari seluruh Dinkes Kabupaten/Kota ke Dinkes Provinsi dan Depkes yang dimanfaatkan untuk komunikasi data & informasi secara terintegrasi dalam kerangka Sistem Informasi Kesehatan Nasional (SIKNAS).  Indikator/Target Tahunan : a) Tahun 2007 : Telah terselenggara jaringan komunikasi data online terintegrasi antara 80% Dinkes Kab/Kota dan 100% Dinkes Provinsi dengan Departemen Kesehatan. b) Tahun 2008 : Telah terselenggara jaringan komunikasi data online terintegrasi anatara 90 % Dinkes Kab/Kota, 100% Dinkes Provinsi, 100% Rumah Sakit Pusat, dan 100% UPT Pusat dengan Departemen Kesehatan. c) Tahun 2009 : Telah terselenggara jaringan komunikasi data online terintegrasi antara seluruh Dinkes Kab/Kota, Dinkes Provinsi, Rumah Sakit Pusat, dan UPT Pusat dengan Departemen Kesehatan d) Tahun 2010 Dst : Telah terselenggara jaringan komunikasi data online antara seluruh Puskesmas, Rumah Sakit, dan Sarana Kesehatan lain, baik milik pemerintah maupun swasta, Dinkes Kab/Kota, Dinkes Provinsi, dan UPT Pusat dengan Departemen Kesehatan Setelah terselenggaranya jaringan komunikasi tersebut, diharapkan memiliki manfaat yang optimal. Hal ini akan dapat berjalan dengan adanya peran Pusat dan Daerah untuk komitmen dalam penyelenggaraannya. C. Kelebihan dan kekurangan Sistem informasi Kesehatan Nasional 



Kelebihan



1. Peranan SIK dalam Sistem Kesehatan Menurut WHO, Sistem Informasi Kesehatan merupakan salah satu dari 6 “building blocks” atau komponen utama dalam Sistem Kesehatan di suatu negara. Keenam komponen (iasic blocks) Sistem Kesehatan tersebut ialah :  a. Servis Delivery (Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan)  b. Medical product, vaccines, and technologies (Produk Medis, vaksin, dan Teknologi Kesehatan)  c. Health Workforce (Tenaga Medis)  d. Health System Financing (Sistem Pembiayaan Kesehatan)  e. Health Information System (Sistem Informasi Kesehatan)  f. Leadership and Governance (Kepemimpinan dan Pemerintahan)  2. SIK di dalam Sistem Kesehatan Nasional Indonesia  Sistem Kesehatan Nasional Indonesia terdiri dari 7 subsistem, yaitu :  a. Upaya Kesehatan  8



b. c. d. e. f. g.



Penelitian dan Pengembangan Kesehatan  Pembiayaan Kesehatan  Sumber Daya Mansuia (SDM) Kesehatan  Sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan  Manajemen, Informasi, dan Regulasi Kesehatan  Pemberdayaan Masyarakat 



Di dalam Sistem Kesehatan Nasional, SIK merupakan bagian dari sub sistem ke 6 yaitu : Manajemen, Informasi dan Regulasi Kesehatan. Subsistem Manajemen dan Informasi Kesehatan merupakan subsistem yang mengelola fungsi-fungi kebijakan kesehatan, adiminstrasi kesehatan, informasi kesehatan dan ias kesehatan yang memadai dan mampu menunjang penyelenggaraan upaya kesehatan nasional agar berdaya guna, berhasil gunam dan mendukung penyelenggaraan keenam subsitem lain di dalam Sistem Kesehatan Nasional sebagai satu kesatuan yang terpadu.  3. Manfaat Sistem Informasi Kesehatan  Begitu banyak manfaat Sistem Informasi Kesehatan yang dapat membantu para pengelola program kesehatan, pengambil kebijakan dan keputusan pelaksanaan di semua jenjang administrasi (kabupaten atau kota, propvinsi dan pusat) dan sistem dalam hal berikut :  a. Mendukung manajemen kesehatan  b. Mengidentifikasi masalah dan kebutuhan  c. Mengintervensi masalah kesehatan berdasarkan prioritas  d. Pembuatan keputusan dan pengambilan kebijakan kesehatan berdasarkan bukti (evidence-based decision)  e. Mengalokasikan sumber daya secara optimal  f. Membantu peningkatan efektivitas dan efisiensi  g. Membantu penilaian transparansi  



Kekurangan



1. Permasalahan Sistem Informasi Kesehatan di Indonesia  Permasalahan mendasar Sistem Informasi Kesehatan di Indonesia saat ini antara lain :  a. Faktor Pemerintah   Standar SIK belum ada sampai saat   Pedoman SIK sudah ada tapi belum seragam   Belum ada rencana kerja SIK nasional   Pengembangan SIK di kabupaten atau kota tidak seragam  b. Fragmentasi 



9



Terlalu banyak sistem yang berbeda-beda di semua jenjang administasi (kabupaten atau kota, provinsi dan pusat), sehingga terjadi duplikasi data, data tidak lengkap, tidak valid dan tidak iasic dengan pusat.  Kesenjangan aliran data (terfragmentasi, banyak hambatan dan tidak tepat waktu)  Hasil penelitian di NTB membuktikan bahwa : Puskesmas harus mengirim lebih dari 300 laporan dan ada 8 macam software RR sehingga beban administrasi dan beban petugas terlalu tinggi. Hal ini dianggap tidak efektif dan tidak efisien, format pencatatan dan pelaporan masih berbeda-beda dan belum standar secara nasional.  c. Sumber daya masih minim  2. Perkembangan Sistem Informasi Kesehatan di Indonesia  Sistem Informasi Kesehatan di Indonesia telah dan akan mengalami 3 pembagian masa sebagai berikut :  a) Era manual (sebelum 2005)  b) Era Transisi (tahun 2005 – 2011)  c) Era Komputerisasi (mulai 2012)  Masing-masing era Sistem Informasi Kesehatan memiliki karakteristik yang berbeda sebagai bentuk adaptasi dengan perkembangan zaman (kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi – TIK).  a. Era Manual (sebelum 2005)  Aliran data terfragmentasi. Aliran data dari sumber data (fasilitas kesehatan) ke pusat melalui berbagai jalan. Data dan informasi dikelola dan disimpan oleh masing-masing Unit di Departemen Kesehatan. o Bentuk data : agregat. o Sering terjadi duplikasi dalam pengumpulan data. o Sangat beragamnya bentuk laporan. o Validitas diragukan. o Data sulit diakses. o Karena banyaknya duplikasi, permasalahan kelengkapan dan validitas, maka data sulit dioah dan dianalisis. o Pengiriman data masih banyak menggunakan kertas sehingga tidak ramah lingkungan. b. Era Transisi (2005 – 2011)  o Komunikasi data sudah mulai terintegrasi (mulai mengenal prinsip 1pintu, walau beberapa masih terfragmentasi). o Sebagian besar data agregat dan sebagian kecil data individual. 10



o Sebagian data sudah terkomputerisasi dan sebagian masih manual. o Keamanan dan kerahasiaan data kurang terjamin. c. Era Komputerisasi (mulai 2012)  o Pemanfaatan data menjadi satu pintu (terintegrasi). o Data iasic (disagregat). o Data dari Unit Pelayanan Kesehatan langgsung diunggah (uploaded) ke bangk data di pusat (e-Helath). o Penerapan teknologi m-Health dimana data dapat langsung diunggah ke bank data. o Keamanan dan kerahasiaan data terjamin (memakai secure login). o Lebih cepat, tepat waktu dan efisien. o Lebih ramah lingkungan.



11



BAB III PENUTUP A. Kesimpulan Secara umum pengertian sistem informasi kesehatan adalah gabungan perangkat dan prosedur yang digunakan untuk mengelola siklus informasi (mulai dari pengumpulan data sampai sampai pemberian umpan balik informasi) untuk mendukung pelaksanaan tindakan tepat dalam perencanaan pelaksanaan dan pemantauan kinerja sistem kesehatan. Informasi kesehatan selalu diperlukan dalam pembuatan program kesehatan mulai dari analisis situasi, penentuan prioritas, pembuatan alternative solusi, pengembangan program, pelaksanaan dan pemantauan hingga proses evaluasi. Teknologi informasi memberi berbagai kemudahan dalam proses managemen di segala bidang. Dengan teknologi informasi, data dan informasi dapat diolah dan didistribusikan secara lebih mudah, akurat dan fleksibel. Hal ini mendorong semakin dibutuhkannya pemanfaatan teknologi informasi dalam berbagai kegiatan. B. Saran Sudah selayaknya dimanfaatkan dengan maksimal apa yang dilakukan oleh Depkes dengan menyediakan jaringan beserta kelengakapannya kepada Dinas Kesehatan Provinsi dan Kab/Kota di seluruh Indonesia. Banyak manfaat yang bisa diraih dengan adanya fasilitas tersebut. Komunikasi dan informasi yang makin intensif dan lancar tentunya antara Depkes Pusat dengan Dinas Kesehatan Provinsi maupun Kab/kota, juga antar Dinas Kesehatan di seluruh Indonesia. Mari manfaatkan semua fasilitas itu dengan harapan akan dapat meningkatkan jaringan dan komunikasi data terintegrasi di bidang kesehatan. Perlunya dilakukan kajian mengenai kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan sistem informasi kesehatan Kebutuhan data dan informasi merupakan kebutuhan daerah, maka sebaiknya sistem informasi yang dikembangkan disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik daerah.



12