Opa, NPM, NPS [PDF]

Citation preview

Diferensiasi OPA, NPM dan NPS Aspek Old Public New Administration Management Dasar teoritis Teori politik dan fondasi epistimologi Rasionalitas Synoptic Rasionalitas (administrative man) dan model perilaku Manusia Kepentingan publik Konsep secara politis kepentingan dijelaskan dan publik diekspresikan dalam aturan hukum



Public New Public Service



Teori ekonomi



Teori demokrasi



Teknis dan rasionalitas Rasionalitas strategis ekonomi (economic atau rasionaitas man) formal (politik, ekonomi dan organisasi) Kepentingan publik Kepentingan publik mewakili agregasi adalah hasil dialog kepentingan individu berbagai nilai



dan Customer



Citizen’s



Responsivitas birokrasi publik



Clients constituent



Peran pemerintah



Rowing



Steering



Pencapaian tujuan



Badan pemerintah



Organisasi privat dan Koalisi nonprofit antarorganisasi publik, nonprofit dan privat



Akuntabilitas



Hierarki administratif Bekerja sesuai dengan Multiaspek: dengan jenjang yang kehendak pasar akuntabilitas tegas (keinginan pelanggan) hukum, nilai-nilai, komunitas, norma politik, standar profesional



Diskresi administrasi



Diskresi terbatas



Struktur organisasi



Birokratik ditandai



Diskresi secara luas



yang Desentralisasi organisasi



Serving



diberikan Diskresi dibutuhkan tetapi dibatasi dan bertanggung-jawab



Struktur kolaboratif dengan dengan kepemilikan



dengan otoritas top- kontrol utama berada yang berbagi secara down pada para agen internal dan eksternal



Asumsi terhadap motivasi pegawai dan administrator



Gaji dan keuntungan, Proteksi



Semangat entrepreneur



Pelayanan publik dengan keinginan melayani masyarakat



Janet V. Denhardt dan Robert B. Denhardt memberikan model alternatif yang disebut dengan new public service, dimana model new public service ini menurut Janet dan Robert Dendhardt menekankan pada empat pemikiran post - positivism, yaitu teori democratic citizenship, model of community and civil society atau model komunitas dan masyarakat sipil (masyarakat madani), organizational humanism and new public administration atau humanisme organisasi dan new public administration, dan terakhir post modern public administration. Model kewarganegaraan demokratik memandang warga negara bukan sebagai entitas dan objek sistem hukum yang diatur dan dikendalikan oleh hak dan kewajiban legal. Teori ini menempatkan warga negara sebagai aktor politik aktif yang berpotensi mempengaruhi sistem politik. Negara ada, menurut pandangan ini untuk menjamin hak warga negara membuat pilihan sesuai dengan kepentingannya dengan aturan tertentu. Sementara model community and civil society beragumen bahwa komunitas - komunitas yang plural harus dijaga dari dominasi kelompok atau sistem, agar identitasnya tetap terlindungi. Namun pluralism etnis misalnya, jangan pula menimbulkan konflik sehingga untuk mengatasinya, diperlukan pembentukan koalisi besar, mediasi dan negosiasi. Karena itu, menurut Gardner komunitas harus dicirikan dengan “caring, trust, and teamwork” (Denhardt dan Denhardt, 2007 : 33). Dari sudut politik, mereka merasa tak berdaya karena negara telah tersandera oleh kepentingan asing, pengusaha, dan politik atau kepentingan partai, kelompok, dan birokrasi. Sementara itu Denhardt dan Denhardt mengajukan karakteristik NPS ke dalam tujuh prinsip. Pertama, serve citizen, not customers. Kepentingan publik merupakan hasil dialog atas nilai yang dimiliki bersama daripada agregasi kepentingan diri perseorangan. Karenanya, pelayanan publik tidak hanya lagi berfokus pada hubungan kepercayaan merespons tuntutan “pelanggan”, tetapi yang lebih penting dan kerja sama dengan dan di antara warga negara. Kedua, seek the public interest. Dimana administrator publik harus mampu membangun ikatan kolektif dan pandangan bersama tentang apa yang disebut kepentingan publik. Salah satu prinsip inti dari Layanan Publik Baru adalah penegasan kembali sentralitas kepentingan publik dalam pelayanan pemerintah. The New Public Layanan menuntut bahwa proses pembentukan "visi" bagi masyarakat adalah bukan sesuatu yang hanya untuk diserahkan kepada para pemimpin politik yang terpilih atau ditunjuk administrator publik. Sebaliknya, aktivitas membangun visi atau arah, mendefinisikan nilai-nilai bersama, adalah sesuatu yang luas dialog publik dan musyawarah adalah pusat. Bahkan lebih penting, kepentingan umum tidak sesuatu yang hanya "terjadi" sebagai hasil dari interaksi antara individu warga pilihan, prosedur



organisasi, dan politik pemilu. Sebaliknya, mengartikulasikan dan mewujudkan kepentingan umum adalah salah satu utamaalasan pemerintah ada. Ketiga, value citizenship over entrepreneurship. Kepentingan publik lebih baik dikedepankan oleh pelayan publik dan warga neagra yang berkomitmen memberi kontribusi yang berarti bagi masyarakat ketimbang manajer entrepreneurial (wirausaha) yang bertingkah seolah - olah uang publik adalah miliknya. Keempat, think strategically, act democratically. Kebijakan dan program memenuhi kebutuhan publik yang dicapai paling efektif dan bertanggungjawab melaui proses dan usaha kerjasama kolektif. Dalam layanan publik yang baru, ide ini tidak hanya untuk membangun visi dan kemudian meninggalkan pelaksanaannya kepada mereka dalam pemerintahan, melainkan untuk bergabung bersama-sama semua pihak dalam proses baik merancang dan melaksanakan program-program yang akan bergerak ke arah yang diinginkan. Melalui keterlibatan dalam program sipil pendidikan dan dengan membantu untuk mengembangkan berbagai pemimpin sipil, pemerintah dapat merangsang rasa baru kebanggaan warga dan tanggung jawab sipil. Kelima, recognize that accountability isn’t simple. Pelayan publik harus lebih menarik daripada pasar. Mereka juga harus taat pada undang - undang dan hukum, nilai yang dianut komunitas, norma politik, standar etika professional dan kepentingan warga negara. Keenam, serve rather than steer. Penting bagi pelayan publik untuk berbagi, kepemimpinan berdasar nilai dalam membantu warga negara untuk mengungkapkan dan memenuhi kepentingan mereka ketimbang mengontrol mereka atau mengendalikan mereka menuju arah baru yang belum tentu menjadi bagian dari kepentingan mereka. Serta terakhir yang ketujuh, value people, not just productivity. Organisasi publik dan jaringannya yang partisipatif akan lebih berhasil dalam jangka panjang bila mereka bekerja lewat proses kerjasama dan mengacu pada kepemimpinan bersama berdasarkan saling menghormati tanpa deskriminasi. Gagasan J.V Denhardt & R.B. Denhardt tentang Pelayanan Publik Baru (PPB) menegaskan bahwa pemerintah seharusnya tidak dijalankan seperti layaknya sebuah perusahaan tetapi melayani masyarakat secara demokratis, adil,merata, tidak diskriminatif, jujur dan akuntabel . Karena bagi paradigma ini;  



Nilai-nilai demokrasi, kewarganegaraan dan kepentingan publik adalah merupakan landasan utama dalam proses penyelenggaraan pemerintahan; Nilai-nilai tersebut memberi energi kepada pegawai pemerintah atau pelayan publik dalam memberikan pelayanannya kepada publik secara lebih adil, merata, jujur, dan bertanggungjawab.



Ada sepuluh dimensi untuk mengukur keberhasilan tersebut :  Tangable; yang menekankan pada penyediaan fasilitas, fisik, peralatan,personil, dan komunikasi.  Reability; adalah kemampuan unit pelayanan untuk menciptakan yang dijanjikan dengan tepat.  Responsiveness; kemauan untuk membantu para provider untuk bertanggungjawab terhadap mutu layanan yang diberikan.  Competence; tuntutan yang dimilikinya, pengetahuan dan keterampilan yang baik oleh aparatur dalam memberikan layanan.



     



Courtessy; sikap atau perilaku ramah, bersahabat, tanggap terhadap keinginan pelanggan serta mau melakukan kontak atau hubungan pribadi. Credibility; sikap jujur dalam setiap upaya untuk menarik kepercayaan masyarakat. Security; jasa pelayanan yang diberikan harus dijamin dan bebas dari bahaya dan resiko. Acces; terdapat kemudahan untuk mengadakan kontak dan pendekatan. Communication; kemaun pemberi layanan untuk mendengarkan suara, keinginan, atau aspirasi pelanggan, sekaligus kesediaan untuk selalu menyampaikan informasi baru kepada masyarakat. Understanding the customer; melakukan segala usaha untuk mengetahui kebutuhan pelanggan.