Paradigma Opm, NPM, NPS [PDF]

Citation preview

NAMA



: MOHAMMAD IRHAM RIFAI



NIP



: 198905302020121004



GELOMBANG



;3



ANGKATAN



: 18



TUTOR



: DEDI KUSNADI, S.IP



Perkembangan reformasi administrasi publik semakin berubah seiring perkembangan zaman dan semakin kompleksnya kebutuhan masyarakat akan pelayanan publik 1. Paradigma OLD PUBLIC ADMINISTRATION (OPA) Pada awalnya atau sejarahnya Dalam paradigma OPA, gerakan untuk melakukan perubahan yang lebih baik telah diprakarsai oleh Woodrow Wilson. Dimulai sejak awal lahirnya ilmu administrasi publik yang dibidani oleh lahirnya tulisan Woodrow Wilson ini pada tahun 1887 dengan judul “The Study of Administration” .Ia menyarankan agar administrasi publik harus dipisahkan dari dunia politik (dikotomi politik-administrasi). Berdasarkan pengalaman Wilson, negara terlalu memberi peluang bagi para administrator untuk mempratekan sistem nepotisme. Karenanya ia mengeluarkan doktrin untuk melakukan pemisahan antara dunia legislatif (politik) dengan dunia eksekutif, dimana para  legislator hanya merumuskan kebijakan dan para administrator



hanya mengeksekusi atau



mengimplementasikan kebijakan.  Karaktristik paradigm old public administration adalah : 1. Struktur organisasi masih top down belum bottom Up, artinya aturan, perintah, atau tugas-tugas yang diperintahkan oleh legislator atau pembuat keputusan harus secara mentah diterapkan atau dikerjakan oleh administrasi atau implementator (top down), tanpa



melihat



dan



memahami



keluhan,



dan



kendala



dari



pihak



implementator (bottom UP). 2. Menerapkan sistem rasionalitas, efisinsi dan evktivitas, apabila ketiga hal ini telah tercapai maka kualitas pelayanan public dapat diatakan berhasil. 3. Sistemnya tertutup, yakni proses legislasi dan ekskusi kebiakan hanya dilakukan oleh actor politik saja tanpa adanya stakeholder, dan pihak lain.artinya segala sesuatu masih diatur oleh pemerintah dan tidak ada pihak lain. 4. Peraturan didewakan sebagai “tuan” yakni semua pejabad harus taat pada peraturan yang diterapkan oleh pimpinan politik.



Perubahan paradigma OPA ke NPM di awali dengan Kritik terhadap paradigm Old public administration Dalam OPA Pemerintahan yang kaku dan sentralistik sebagaimana yang dianut oleh OPA, karena masih kuatnya kewenangan penuh oleh pmerintah dalam membuat kebijakan, hal ini berindikasi adanya kebijakan yang menguntungkan pemerintah saja tapi tidak dapat mensejahterakan masyarakat umum. Kemudian paradigma OPA dan kurang relevan dalam menempatkan persoalan-persoalan publik karena memiliki landasan filosofis dan ideologis yang kurang sesuai (inappropriate) dengan administrasi Negara yakni menerapkan prinsip keterbukaan dan responsifnes, sehingga perlu dibuatnya paradigma baru dan terlahirnya lah paradigma NPM 2. Paradigm NEW PUBLIC ADMINISTRACY/MANAGEMENT (NPM) Karena Melihat gagalnya konsep old public administracy para ilmuan amerika seprti david Osborn dan ted gebler menyarankan suatu system baru yakni new public managemen (NPM), yakni Konsep NPM juga memiliki keterkaitan dengan permasalahan manajemen kinerja sektor publik karena pengukuran kinerja menjadi salah satu prinsip NPM yang utama. Gerakan NPM pada awalnya terjadi di negara-negara maju di Eropa, akan tetapi pada perkembangannya konsep NPM telah menjadi suatu gerakan global, sehingga negara-negara berkembangpun juga terkena pengaruh penyebaran global dari konsep ini. Adapun karaktristik dari Nw Public managemen, yang diknal dengan konsep Reiventing govrment adalah : 



Pemrintahan yang katalis :



yakni pemerintah berperan untuk mengarahkan, bukan mengayuh, sderhananya pemerintah membuat dan menetapkan kebijakan, administrasi dibantu oleh swasta sebagai pihak ketiga sebagai implementator dari kebijakan teresbut. 



Pemerintahan yang memberdayakan rakyat :



yakni memberikan kewenangan kepada mayrarakat melalui pemberdayaan masyarakat untuk menunjang kemajuan ekonomi Negara, contohnya pemerintah memfasilitas dan menerapkan pendidikan dan pelatihan usaha kecil menengah kepada masyarakat supaya masyarakat dapat menjadi mandiri memenuhi ekonomi mereka sendiri







Pemerintahan yang kompetitif



Yakni membangun semangat kompetisi atar wilayah untuk saling menampilkan kreasi daerah dan potensi yang dimiliki daerah untuk menggaet ktertarikan dari investor. 



Pemerintahan yang digerakkan oleh visi



Menerapkan sistem berdasarkan tujuan bukan pada aturan. 



Pemerintahaan wirausaha



Pelayan public memuaskan kebutuhan pelanggan, bukan birokrasi, karena pada OPA birokrasi hanya melayani kepntingan atasan, bukan kepentingan pelanggan (masyarakat). 



Pemerintahan wirausaha



Didasarkan pada kerugian keuangan pmrintah, olehkarena itu birokrasi daerah harus memberikan penghasilan dari layanan public, hal ini dibutuhkan untuk membantu menyokong keuangan pemrintah (artinya birokrasi baik pengurusan surat-sirat atau hal lainnya dijual, sehingga pelayanan public itu mnjadi malhal) Perubahan paradigma NPM ke NPS karena adanya Kritik terhadap paradigm New Public management Dalam era new public management menjadikan birokrasi jadi semakin mahal, dimana para birokrat menjual birokrasi kepada “pelanggan” dimana dampaknya adalah birokrasi hanya melayani orang yang berduit, sementara syarakat yang ekonomi rendah kurang diprioritaskan. Kemudian disisi lain Dalam pandangan NPM, organisasi pemerintah diibaratkan sebagai sebuah kapal. Menurut Osborne dan Gaebler, peran pemerintah di atas kapal tersebut hanya sebagai nahkoda yang mengarahkan (steer) lajunya kapal bukan mengayuh (row) kapal tersebut. Urusan kayuh-mengayuh diserahkan kepada organisasi di luar pemerintah, yaitu organisasi privat dan organisasi masyarakat sipil ,pemerintah yang hanya sebagai pengarah memberikan pemerintah energi ekstra untuk mengurus persoalan-persoalan domestik dan internasional yang lebih strategis, misalnya persoalan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan perdagangan luar negeri. NPM tidak memikirkan siapa sebenarnya pemilik kapal (who



owned the boat). Artinya siapa melayani siapa? Maka berangkat dari kritik ini tercetuslah paradigma NPS 3. Paradigm NEW PUBLIC SRVICES (NPS) Konsep New Public Service  mulai dikenal melalui tulisan Janet V. Dernhart dan Robert B. Dernhart yang berjudul “The New Public Service, Serving not Steering” yang diterbitkan penerbit ME Sharpe,Inc. New York pada tahun 2003. Akar dari NPS dapat ditelusuri dari berbagai ide tentang demokrasi. NPS berakar dari beberapa teori, yang meliputi: 1. Teori tentang demokrasi kewarganegaraan; perlunya pelibatan warganegara dalam pengambilan kebijakan dan pentingnya deliberasi untuk membangun solidaritas dan komitmen guna menghindari konflik. 2. Model komunitas dan masyarakat sipil; akomodatif terhadap peran masyarakat sipil dengan membangun social trust, kohesi sosial dan jaringan sosial dalam tata pemerintahan yang demokratis. 3. Teori organisasi humanis dan administrasi negara baru; administrasi negara harus fokus pada organisasi yang menghargai nilai-nilai kemanusiaan (human beings) dan respon terhadap nilai-nilai kemanusiaan, keadilan dan isu-isu sosial lainnya Berikut dibawah ini tabel perbandingan paradigma OPM, NPM dan NPS



Aspek



Old Public Administration



New Public Management



New Public Service



Dasar teoritis dan fondasi epistimologi



Teori politik



Teori ekonomi



Teori demokrasi



Rasionalitas Synoptic (administr ative man



Teknis dan rasionalitas ekonomi (economic man



Rasionalita s strategis atau rasionaitas formal (politik, ekonomi dan organisasi



Kepentingan public secara politis dijelaskan dan diekspresikan



Kepentingan public mewakili agresi



Kepentingan public



Rasionalitas dan model perilaku Manusia



Konsep



dalam aturan  hukum



kepentingan individu



adalah hasil dialog dari berbagai nilai



Responsivitas pelayanan  publik



Client dan consituen



Customer



Citizen’s



Peran pemerintah



Rowing



Steering



Serving



Untuk badan pemerintah



Untuk organisasi privat dan non provit



Koalisi ataorganisa si public, non provit dan privat



Bekerja sesuai dengan kehendak pasar (keinginan pelanggan)



Multiaspek: akuntabilit as hukum, nilainilai, komunitas, norma politik, standar profesional



Diskresi diberikan secara luas



Diskresi dibutuhkan tetapi dibatasi dan bertanggung -jawab



Desentralisasi organisasi dengan kontrol utama berada pada para agen



Struktur kolaboratif dengan kepemilikan yang berbagi secara internal dan eksternal



Semangat entrepren eur



Pelayanan publik dengan keinginan melayani masya



kepentingan publik



Pencapaian tujuan



Akuntabilitas



Diskresi administrasi



Struktur organisasi



Asumsi terhadap motivasi pegawai dan administrator



Hierarki administratif dengan jenjang yang tegas



Diskresi terbatas



Birokratik yang ditandai dengan otoritas top-down



Gaji dan keuntungan, proteksi