PDF Kumpulan Soal Kepemiluan 1 - Compress [PDF]

Citation preview

1.



2.



3.



4.



5.



6.



7.



8.



Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, berikut ini merupakan tugas pengawas Pemilu dalam pengawasan tahapan persiapan kecuali … a. Perencanaan program dan anggaran b. Penyusunan peraturan penyelenggaraan Pemilihan c. Perencanaan penyusunan perjalanan dinas d. Penetapan jadwal tahapan pelaksanaan Pemilihan Di bawah ini tahapan pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota meliputi, kecuali a. Pendaftaran Pasangan calon b. Kampanye c. Politik uang d. Penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara Petugas yang melakukan pencocokan dan penelitian (pencoklitan) data data pemilih dalam pemilihan, dilakukan dilakukan oleh ….. KPU Kabupaten/Kota a. PPK  b. PPDP c. Panwaslu d. Pengawas TPS dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota berjumlah …… orang …… orang setiap TPS. a. 1 b. 2 c. 3 d. 4 Pengawasan pendaftaran bakal calon dilakukan untuk memastikan, kecuali a. KPU Provinsi Provinsi mengumumkan masa pendaftaran pendaftaran bakal Calon Gubernur bagi warga negara Indonesia yang berminat menjadi bakal Calon Gubernur yang diusulkan Partai Politik, gabungan Partai Politik, atau perseorangan b. Pendaftaran bakal Calon Gubernur, bakal Calon Bupati, dan bakal Calon Walikota dilaksanakan 6 (enam) bulan sebelum pembukaan pendaftaran Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota. c. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mengumumkan bakal Calon Gubernur, bakal Calon Bupati, dan bakal Calon Walikota kepada masyarakat untuk memperoleh masukan dan tanggapan. d. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota bisa memperpanjang pembukaan pendaftaran calon KPU Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dafta Pemilih hasil pemutakhiran dan menetapkan DPS paling lama ….. hari sejak menerima rekapitulasi daftar Pemilih Pemilih dari PPK a. 4 Hari b. 6 Hari c. 2 Hari d. 3 Hari Berikut adalah ketentuan mengenai pihak  –pihak  –pihak yang dilarang terlibat dalam kampanye adalah: dan Anak-anak a. Aparatur Sipil Negara dan b. Simpatisan dan Kader partai c. Tim Kampanye dan Pasangan Calon d. Anggota Partai dan Masyarakat Berikut adalah tempat yang tidak diperbolehkan untuk digunakan dalam kegiatan kampanye kecuali ;  ; a. Tempat Ibadah b. Kantor Lurah c. Sekolah



a. melakukan rekapitulasi hasil hasil penghitungan penghitungan suara dalam



10.



11.



12.



13.



14.



15.



16.



17.



rapat yang dihadiri oleh saksi peserta Pemilihan dan Panwas kecamatan dan menyerahkan hasil rekapitulasi suara kepada seluruh peserta peserta Pemilihan b. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, Panwas Kecamatan, dan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota c. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwas Kecamatan d. Melaksanakan putusan DKPP Berikut ini yang tidak termasuk jenis perlengkapan dalam pemungutan suara adalah; a. Kotak suara b. Surat suara dan Tinta c. Bilik pemungutan suara d. Rompi petugas KPPS Dalam menjalankan tugas pengawasan, Panwaslu kab/kota wajib memberikan laporan hasil pengawasan kepada: a. KPU Kabupaten/Kota b. Kepala Kesbangpol c. Bawaslu Provinsi d. KPU Provinsi Dalam menjalankan tugas pengawasan, pengawas pemilu menggunakan fungsi fungsi pengawasan yang disebut dengan: a. Pencegahan dan penindakan b. Pelaporan dan temuan c. Pemantauan dan pengawasan d. Sidak dan Supervisi Berikut ini yang tidak termasuk dalam tugas dan wewenang pengawas TPS adalah: a. Mengawasi persiapan pemungutan dan perhitungan suara b. Menerima Salinan Salinan berita acara dan sertifikat pemungutan pemungutan dan penghitungan suara c. Menyampaikan keberatan dalam hal menemukan dugaan pelanggaran d. Bersifat diskriminatif dan berpihak kepada salah satu paslon Penduduk yang mempunyai hak pilih dan belum terdaftar di Daftar Pemilih Tetap dalam pemilihan, dapat mendaftarkan diri sebagai Pemilih kepada PPS untuk dicatat dalam a. Daftar pemilih tambahan b. DPS c. DPK d. DPKtb Kampanye dapat dilakukan melalui metode, kecuali a. Pertemuan terbatas b. Pengumuman di Masjid-Masjid c. Pertemuan tatap muka dan dialog d. Debat publik/debat terbuka antarcalon dan Penyebaran bahan Kampanye kepada umum Alat peraga Kampanye harus sudah dibersihkan dalam waktu: a. Paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara b. Paling lambat 2 (dua) hari sebelum hari pemungutan suara c. Paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara d. Paling lambat 4 (empat) hari sebelum hari pemungutan suara Masa tenang berlangsung dalam waktu a. Selama 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara. b. Selama 4 (empat) hari sebelum hari pemungutan suara.



Did you know?



81% of people surveyed wish they could read more. Scribd helps you do that. Learn more



Did you know?



Scribd is more than just documents. Our digital library gives you access to books, audiobooks, and more. Learn more



Did you know?



Over 1 million subscribers trust Scribd to be the library in their pocket. Learn more



Did you know?



81% of people surveyed wish they could read more. Scribd helps you do that. Learn more



18. Panitai pengawas lapangan (PPL) diangkat dan dipilih oleh: a. Panwas Kecamatan b. Panwas Kab/Kota c. Bawaslu Provinsi d. Camat dan Lurah 19. Syarat usia panitia pengawas lapangan lapangan (PPL) adalah: a. 30 Tahun b. 28 Tahun c. 25 Tahun d. 20 Tahun 20. Syarat minimal pendidikan seseorang menjadi PPL adalah: a. SD b. Paket C c. S1 d. SMA 21. PPL dan Pengawas TPS harus memastikan KPPS memberikan undangan (C6) kepada Pemilih untuk menggunakan hak pilihnya dalam waktu a. Paling lambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal pemungutan suara b. Paling lambat 4 (empat) hari sebelum tanggal pemungutan suara c. Paling lambat 5 (lima) hari sebelum tanggal pemungutan suara d. Paling lambat 6 (enam) hari sebelum tanggal pemungutan suara 22. Syarat umur seseorang mnjadi Pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS) adalah a. 18 Tahun b. 20Tahun c. 25 Tahun d. 30 Tahun 23. PPL dan Pengawas TPS harus memastikan jumlah pemilih untuk setiap TPS sebanyak: a. Pemilih untuk setiap TPS paling banyak 500 (lima ratus) orang. b. Pemilih untuk setiap TPS paling banyak 600 (enam ratus) orang. c. Pemilih untuk setiap TPS paling banyak 700 (tujuh ratus) orang. d. Pemilih untuk setiap TPS paling banyak 800 (delapan ratus) orang. 24. Pengawasan pemungutan suara di TPS dilaksanakan oleh a. PPL dan Pengawas TPS b. Panwascam c. Panwas Kabupaten/Kota d. KPPS 25. PPL dan Pengawas TPS harus memastikan waktu pemungutan suara dilakukan dalam waktu: a. pukul 07.00 dan berakhir pada pukul 13.00 waktu



27. Sebelum penghitungan suara dimulai, PPL dan pengawas TPS harus memastikan memastikan KPPS melakukan melakukan hal-hal sebagai sebagai berikut, kecuali a. Menghitung jumlah Pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS dan Menghitung jumlah Pemilih dari TPS lain b. Menghitung jumlah Pemilih yang menggunakan dasar Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan/atau surat keterangan penduduk c. Menghitung jumlah saksi d. Menghitung jumlah surat suara yang tidak terpakai dan menghitung jumlah surat suara yang dikembalikan oleh Pemilih karena rusak atau keliru ditandai. 28. Pengawas Pemilu di tingkat Kecamatan setara dengan ? a. PPK b. Bawaslu c. Panwas Kab/Kota d. PPS 29. Dalam rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon yang dilakukan PPS, PPL dan Pengawas TPS harus memastikan rapat dihadiri oleh pihak-pihak berikut ini, kecuali... a. Saksi calon b. PPL c. Pemantau d. Wartawan 30. Berikut ini antara lain adalah ketentuan mengenai PPK, yaitu: a. Komposisi keanggotaan PPK memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) b. Anggota PPK sebanyak 3 (tiga) orang yang memenuhi syarat berdasarkan Undang-Undang. c. PPK melalui KPU Kabupaten/Kota mengusulkan 4 (empat) nama calon sekretaris PPK kepada Bupati/Walikota untuk selanjutnya dipilih dan ditetapkan 1 (satu) nama sebagai Sekretaris PPK dengan Keputusan Bupati/Walikota. Bupati/Walikota. d. Anggota PPK diangkat dan diberhentikan oleh KPU Provinsi PPK melalui KPU Kabupaten/Kota mengusulkan 2 (dua) (dua) nama calon sekretaris PPK kepada Bupati/Walikota untuk selanjutnya dipilih dan ditetapkan 1 (satu) nama sebagai Sekretaris PPK dengan Keputusan Bupati/Walikota Bupati/Walikota 31. Yang tidak termasuk asas penyelenggara pemilu adalah: a. Mandiri b. Professionalitas c. Keterbukaan d. Percaya 32. Berikut ini adalah tugas dan wewenang Panitia Pemungutan Suara (PPS), kecuali : a. Menindak dan mencegah pelanggaran yang terjadi di tingkat desa b. Melakukan Perbaikan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan Menerima masukan dari masyarakat tentang DPS



Did you know?



Scribd is more than just documents. Our digital library gives you access to books, audiobooks, and more. Learn more



Did you know?



Over 1 million subscribers trust Scribd to be the library in their pocket. Learn more



Did you know?



81% of people surveyed wish they could read more. Scribd helps you do that. Learn more



a. Mengumumkan dan menempelkan DPT di TPS b. Melaksanakan pemungutan dan perhitungan suara di TPS c. Menindak pelanggaran yang terjadi di TPS d. Menjaga dan mengamankan kotak suara 36. Bentuk kampanye yang dibiayai oleh Negara adalah” a. Debat publik pasangan calon, Iklan media massa/cetak/elektronik b. Pertemuan tatap muka c. Pertemuan terbatas d. Kampanye terbuka 37. Peserta pemilu adalah sebagai berikut: a. Pasangan calon, partai politik dan calon perseorangan b. DPR RI dan MPR RI c. Pemantau d. Relawan 38. Partai Politik atau gabungan partai politik yang memenuhi syarat, dapat mencalonkan: a. Dua pasangan calon b. Satu pasangan calon c. Calon perseorangan d. Wakil pasangan calon 39. Apa yang disebut sebagai bakal pasangan calon: a. Pasangan calon yang telah di tetapkan oleh KPU b. Pasangan calon yang telah di dukung oleh parpol dan di tetapkan oleh KPU c. Pasangan calon perseorangan yang telah di tetapkan oleh KPU d. Pasangan calon yang belum di tetapkan oleh KPU 40. Dalam pengawasan pencalonan, Panwaslu Kabupaten/kota melakukan …. a. Memverifikasi syarat pencalonan pasangan calon b. Memutakhirkan data pemilih c. Rekapitulasi data pemilih d. Mengawasi penyusunan peraturan pencalonan 41. Daftar penduduk potensial pemilih (DP4) diperoleh dari : a. Dinas Tenaga Kerja b. Badan Pusat Statistik (BPS) c. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil d. Komisi Pemilihan Umum (KPU) 42. Tata cara pencocokan dan penelitian data pemilih dilakukan dengan: a. Pemutakhiran daftar pemilih sementara b. Mutakhirkan hasil masukan masyarakat c. Mendatangi rumah ke rumah d. Mencocokan dengan data penduduk di tingkat RT/RW 43. Penduduk yang telah terdaftar dalam DPT, selanjutnya akan menerima : a. Surat keputusan dari KPPS b. Surat pemberitahuan /undangan sebagai pemilih (C6)



d.



Pawai Akbar



46. Kampanye dilaksanakan berdasarkan prinsip: a. Aksesibilitas dan efektifitas b. Professional dan Efektif c. Aksesibilitas dan tertib d. Jujur, terbuka dan dialogis 47. Kampanye dapat dilakukan oleh pasangan calon, sejak: a. Hari penatapan pasangan calon b. 2 (dua) hari setelah penetapan calon c. 3 (tiga) hari setelah penetapan calon d. Mendapat nomor urut pasangan calon 48. Gugus tugas pengawasan kampanye di media dilakukan oleh: a. KPU, Bawaslu dan DKPP b. KPI, KAI dan Bawaslu c. Dewan Pers, KAI dan KPU d. Bawaslu, KPI dan KPU



49. Debat terbuka antar calon dalam Pemilihan Gubernur, Bupati atau Walikota dilakukan oleh KPU paling banyak? a. 2 (satu) kali b. 4 (dua) kali c. 3 (tiga) kali d. 1 (satu) kali 50. Dibawah ini mana yang bukan Materi dalam debat visi dan misi calon gubernur, calon bupati, calon walikota? a. Peningkatan kesejahteraan masyarakat dan Memajukan daerah b. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat c. Meningkatkan kepercayaan Masyarakat kepada partai politik d. Memperkokoh NKRI dan kebangsaan 51. Dalam mengelola dan mengatur dana kampanye dalam bentuk uang harus ditempatkan? a. Rekening Khusus Dana Kampaye b. Rekening Partai Politik c. Rekening Calon d. Rekening Ketua Tim sukses 52. Berapa batasan sumbangan kepada calon yang bersumber dari sumbangan perseorangan? a. Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) b. Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) c. Rp75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) d. Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) 53. Berapa batasan sumbangan kepada calon yang bersumber



Did you know?



Scribd is more than just documents. Our digital library gives you access to books, audiobooks, and more. Learn more



Did you know?



Over 1 million subscribers trust Scribd to be the library in their pocket. Learn more



Did you know?



81% of people surveyed wish they could read more. Scribd helps you do that. Learn more



Laporan penerimaan sumbangan dari pasangan calon c. Laporan awal dana kampanye d. Laporan sumbangan akhir dana kampanye b.



d.



65. a.



56. Laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye salah satunya memuat laporan: a. Penerimaan sumbangan dan pengeluaran pasangan calon b. Penerimaan sumbangan dan pengeluaran dalam bentuk uang c. Hutang kampanye d. Iklan media massa/cetak dan elektronik 57. Lembaga yang akan mengaudit laporan dana kampanye calon Gubernur, Bupati dan Walikota ialah … ? a. KPU, Bawaslu dan Kantor Akuntan Publik b. Kantor Akuntan Publik c. KPU dan Kantor Akuntan Publik d. Bawaslu dan Kantor Akuntan Publik 58. Calon Gubernur, Bupati dan Walikota dilarang menerima sumbangan atau bantuan lainnya untuk kampanye yang berasal dari, kecuali: a. Perusahaan asing b. Penyumbang atau pemberi bantuan yang tidak jelas indentitisnya c. Pemerintah dan Pemerintah Daerah serta Badan usaha milik negara dan Daerah d. Partai Politik dan pasangan calon 59. Apa saja yang termuat dalam surat suara pemilihan Gubernur, Bupati dan Wailkota? a. Nama dan nomor urut b. Nomor urut c. Nama, foto dan nomor urut d. Foto dan Nama 60. Berapa jumlah surat suara di setiap TPS? a. Sejumlah daftar pemilih tetap b. Sejumlah daftar pemilih c. Sejumlah daftar pemilih tetap dan di tambah dengan 2,5% dari jumlah pemilih tetap sebagai cadangan d. Sejumlah daftar pemilih tetap dan di tambah dengan 10% dari jumlah pemilih tetap sebagai cadangan 61. LADK singkatan dari? a. Laporan dana kampanye b. Laporan akuntabilitas dana kampaye c. Laporan anggaran dana kampanye d. Laporan awal dana kampanye 62. LPSDK singkatan dari….? a. Laporan penerimaan sumbangan dana kampanye



b. c. d.



PPL Saksi calon dalam pemungutan suara harus menunjukkan : Surat mandat partai politik yang mendukung Surat mandat dari calon yang ber sangkutan Surat mandat dari gabungan partai politik pendukung Surat pernyataan dari ketua partai politik



66. Berikut ini adalah pelaksanaan yang dilakukan oleh KPPS, kecuali : a. Membuka kotak suara dan mengeluarkan seluruh isi kotak suara b. Memeriksa seluruh keadaan surat suara c. Menyegel Kotak Suara pada saat pemungutan suara d. Menandatangani surat suara yang akan digunakan oleh pemilih 67. Dalam hal terdapat surat suara yang rusak maka pemilih mendapatkan : a. Surat suara pengganti 1 (satu) kali b. Tidak dapat pegganti surat suara yang rusak c. Surat suara diberikan dengan tanda khusus d. Tidak dapat menggunakan hak pilihnya 68.



DP4 singkatan dari? a. Daftar potensial pemilih pemilihan pemilu Daftar penduduk pemilih pemilihan pemilu b. c. Daftar potensial penduduk pemilih pemilu d. Daftar penduduk potensial pemilih pemilihan 69. Dalam pelaksanaan pemungutan suara, KPPS melakukan kegiatan yang meliputi dibawah ini, kecuali : a. Rapat pemungutan suara b. Pemeriksaan persiapan akhir pemungutan suara c. Memantau proses pemungutan suara d. Penjelasan kepada pemilih tentang tata cara pemungutan suara 70. Dalam rangka persiapan pemungutan suara, KPPS m elakukan kegiatan yang meliputi : a. Penyerahan salinan daftar pemilih tetap kepada saksi yang hadir b. Pembukaan TPS c. Mengeluarkan kotak suara d. Memeriksa keadaan seluruh surat suara 71. Sebelum pelaksanaan pemungutan suara, KPPS, melakukan kegiatan : a. Penyiapan TPS b. Pengumuman dengan menempelkan Daftar pemilih tetap Di TPS c. Menandatangani surat suara yang akan digunakan oleh pemilih d. Rapat pemungutan suara



Did you know?



Scribd is more than just documents. Our digital library gives you access to books, audiobooks, and more. Learn more



Did you know?



Over 1 million subscribers trust Scribd to be the library in their pocket. Learn more



Did you know?



81% of people surveyed wish they could read more. Scribd helps you do that. Learn more



Pada saat pengawas TPS dan saksi calon tidak hadir 75. Sebelum penghitungan suara dimulai, KPPS menghitung halhal berikut ini, kecuali: a. Jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan DPT untuk TPS b. Jumlah pemilih di TPS lain c. Jumlah pemilih yang menggunakan KTP atau surat keterangan penduduk d. Jumlah suara yang tidak terpakai d.



76.



Penggunaan surat suara cadangan wajib dilengkapi: Tandatangan ketua KPPS b. Tandatangan ketua KPPS dan paling sedikit 2 (dua) anggota KPPS c. Tandatangan PPL d. Tandatangan dari saksi calon 77. Pengawas TPS wajib menyampaikan laporan atas dugaan pelanggaran pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara kepada pihak-pihak berikut ini, kecuali : a. KPPS b. PPS c. PPK d. Panwascam dan PPL 78. Rekapitulasi penghitungan perolehan suara harus ditulis dalam : a. Format tulisan dalam model KPU Berita Acara PPK b. c. Sertifikat hasil penghitungan PPK d. Berita Acara dan Sertifikat Hasil Rekapitulasi 79. Berikut ini adalah dokumen yang harus diserahkan oleh PPS kepada PPK, kecuali : a. Daftar hadir pemilih dalam laporan pelaksanaan pemungutan suara b. Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara c. Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara d. Dokumen yang dimasukkan dalam kotak suara tersegel a.



80.



Dalam hal proses penghitungan di PPK tidak sesuai dengan perundang-undangan, maka : a. PPK harus wajib menyerahkan BA dan sertifikat hasil b. Saksi harus menunjukkan surat mandat c. Saksi calon yang hadir dapat mengajukan keberatan d. PPL membantu dalam proses perhitungan PPK



81. Penyerahan Berita acara dan sertifikat beserta kelengkapannya pada saat di PPK wajib diawasi oleh : a. PPL b. Anggota PPK c. Panwas Kecamatan d. Panwas Kabupaten 82. Dalam hal keberatan yang diajukan oleh saksi calon pada penghitungan di tingkat Kabupaten, maka :



Lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali atau Petugas KPPS meminta pemilih memberikan tanda pada kertas suara d. Masyarakat berkehendak diulang dan disetujui oleh panwas setempat 84. Berikut adalah kondisi penyebab dilakukannya penghitungan ulang surat suara di TPS, kecuali… a. Penghitungan suara dilakukan ditempat terbuka b. Penghitungan suara dilakukan ditempat yang kurang pencahayaan c. Penghitungan suara dicatat dengan tulisan yang kurang  jelas d. Saksi calon, PPL, masyarakat tidak dapat menyaksikan perhitungan suara secara jelas atau Penghitungan suara ditempat yang lain yang tidak ditentukan 85. Lembaga Pemantau wajib menyerahkan laporannya kepada a. KPU b. DKPP c. Bawaslu d. Panwaslu 86. Apakah pemilih disabilitas mental yang sudah 17 tahun atau sudah menikah mempunyai hak pilih a. Ya b. Tidak, jika disertakan surat dokter c. Ya, jika ganguan mentalnya ringan d. A dan B benar c.



87. SIDALIH singkatan dari … a. Sistem data pemilih Sistem pendataan data pemilih b. c. Sistem informasi data pemilih d. Sistem informasi pendataan pemilih 88. Hasil audit terhadap laporan Dana kampanye wajib diumumkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota paling lambat .... setelah KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menerima laporan hasil audit dari kantor akuntan publik. A. 1 ( satu ) hari B. 2 ( dua ) hari C. 3 ( tiga ) hari D. 4 ( empat ) hari



89. Seluruh perlengkapan pemilihan di TPS sudah harus berada di lokasi TPS paling lambat .... A. 1 Hari sebelum pemungutan suara B. 2 Hari sebelum pemungutas suara C. Pada Hari Pemungutan suara D. 3 Hari sebelum pemungutas suara 90. Berikut adalah hal yang wajib diawasi oleh Pengawas TPS



Did you know?



Scribd is more than just documents. Our digital library gives you access to books, audiobooks, and more. Learn more



Did you know?



Over 1 million subscribers trust Scribd to be the library in their pocket. Learn more



Did you know?



81% of people surveyed wish they could read more. Scribd helps you do that. Learn more



127. Masa tenang dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota berlangsung selama : a. 1 hari sebelum hari pemungutan suara b. 3 hari sebelum hari pemungutan suara c. 5 hari sebelum hari pemungutan suara d. 3 hari setelah hari pemungutan suara 128. Pelanggaran yang sering terjadi dalam penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) adalah sebagai berikut, kecuali : a. Warga Negara yang tidak memenuhi syarat dan tidak terdaftar b. Orang yang belum berusia 17 tahun terdaftar c. Pindah domisili tapi masih terdaftar d. Orang meninggal tapi terdaftar 129. Penggunaan surat suara cadangan wajib dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh: a. Saksi pasangan calon b. Ketua KPPS c. Ketua PPK d. PPL 130. Pengawas Pemilu memastikan pengesahan dan pengangkatan Bupati dan Wakil Wakil Bupati Bupati atau Walikota Wakil walikota walikota terpilih yang didasarkan penetapan calon terpilih oleh KPU Kabupaten/Kota dilakukan oleh : a. Menteri Dalam Negeri b. Gubernur c. Ketua DPRD Provinsi d. Ketua Pengadilan Tinggi 131. Apabila terjadi pelanggaran ketenteraman, ketertiban, dan keamanan dalam dalam pelaksanaan pemungutan suara suara di TPS oleh anggota masyarakat atau pemantau Pemilihan maka yang bertugas melakukan penanganan ketenteraman, ketertiban, dan keamanan sesuai prosedur yang telah ditetapkan adalah: a. KPPS b. POLRI c. Panwas Lapangan d. Petugas keamanan TPS 132. Dalam pelaksanaan pemungutan suara, KPPS melakukan kegiatan yang meliputi dibawah ini, kecuali : a. Pengucapan sumpah atau janji anggota PPL b. Mengawal proses pelaksanaan pemberian suara c. Pemeriksaan persiapan akhir pemungutan suara d. Penjelasan kepada pemilih tentang tata cara pemungutan suara 133. Sebelum penghitungan suara dimulai, KPPS memastikan



d.



Mengumumkan hasil penetapan calon Gubernur secara terbuka



135. Pada saat rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kabupaten/Kota terdapat keberatan saksi pasangan calon dan apabila keberatan saksi dapat diterima, maka : a. KPU Kabupaten mengabaikan keberatan begitu saja b. KPU Kabupaten kota langsung melaksanakan pembetulan saat itu juga c. KPU Kabupaten berkoordinasi dengan Panwas Kabupaten untuk melakukan pembetulan d. KPU Kabupaten kota membuat BA dan selanjutnya dilakukan pembetulan 136. Larangan dan sanksi bagi partai politik/Gabungan dari partai politik untuk menerima imbalan dalam bentuk apapun dalam proses pencalonan Gubernur Bupati/Walikota Bupati/Walikota adalah merupakan : a. Contoh penyelenggaraan demokrasi yang efektif dan efisien b. Upaya untuk menciptakan pemilihan yang bersih dan berintegritas c. Bagian dari strategi mempermudah pengawasan tahapan pencalonan d. Salah satu cara untuk meminimalisir munculnya  jumlah calon gubernur gubernur bupati walikota 137. Salah satu bentuk bentuk kewajiban yang dilakukan dilakukan oleh Panwas Kabupaten/Kota dalam tahapan kampanye pada pemilihan pemilihan Gubernur, Bupati/walikota adalah : a. Memperlakukan peserta pemilihan secara adil dan setara b. Menertibkan alat peraga kampanye yang tidak sesuai ketentuan c. Bersama Polres Kabupaten / Kota menyetujui jadwal pelaksanaan kampanye d. Memberikan sanksi administrasi kepada KPU Kabupaten/ Kota yang tidak melakukan pemantauan kampanye 138. PPL dan pengawas TPS harus memastikan jumlah surat cadangan yang ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebesar : a. 4,5 % (empat koma lima persen) b. 3,5 % (tiga koma lima persen) c. 2,5 % (dua koma lima persen) d. 1,5 % (satu koma lima persen) 139. Penghitungan suara di TPS dapat diulang apabila terdapat kondisi berikut ini, kecuali : a. Saksi calon, PPL, masyarakat tidak dapat menyaksikan perhitungan suara secara jelas



Did you know?



Scribd is more than just documents. Our digital library gives you access to books, audiobooks, and more. Learn more



Did you know?



Over 1 million subscribers trust Scribd to be the library in their pocket. Learn more



Did you know?



81% of people surveyed wish they could read more. Scribd helps you do that. Learn more



141. Ketentuan mengenai pelaksanaan debat publik/debat terbuka antar calon, pada pemilihan Gubernur, Bupati/Walikota Bupati/Walikota adalah sebagai berikut, kecuali kecuali : a. Moderator debat dipilih oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dari kalangan profesional dan akademisi yang mempunyai integritas, jujur, simpatik, dan tidak memihak kepada salah satu calon b. Debat publik/debat terbuka antarcalon dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. c. Debat publik/debat terbuka antar calon dilaksanakan paling banyak 5 (lima) kali oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota d. Materi debat antara lain tentang memajukan daerah dan menyelesaikan persoalan daerah



148. Di bawah ini adalah larangan dalam pelaksanaan kampanye, kecuali : a. Melakukan Kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadu domba Partai Politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat b. Mempersoalkan dasar negara Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 c. Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, Calon Gubernur, Calon Bupati, Calon Walikota, dan/atau Partai Politik d. Penyampaian visi misi pasangan calon Gubernur, Bupati, Walikota, dan/atau Partai Politik



142. Surat suara yang telah digunakan oleh pemilih dinyatakan tidak sah, apabila apabila pemilih tersebut melakukan : a. Membubuhkan tulisan atau catatan lain b. Mencoblos ditempat yang telah ditentukan c. Mencoblos surat suara yang sudah ditanda tangani oleh ketua KPPS d. Mencoblos lebih dari 1 (satu) kali didalam 1 (satu) kolom pasangan calon



149. Dalam rangka persiapan pemungutan suara, KPPS melakukan kegiatan, diantaranya : a. Pelaksanaan pemberian suara b. Mengeluarkan surat suara dari dalam kotak suara c. Penyerahan daftar pemilih pemilih sementara sementara kepada saksi saksi yang hadir d. Penyerahan salinan daftar pemilih tetap dan pemilih tambahan kepada saksi yang hadir



143. Rekapitulasi penghitungan perolehan suara dituangkan dalam : a. Berita Acara dan Sertifikat Hasil Rekapitulasi b. Format tulisan dalam model KPU c. Sertifikat hasil penghitungan PPK d. Berita Acara PPK



150. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, mengatur mekanisme Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dilaksanakan: a. Secara langsung dan demokratis b. Melalui DPRD c. Secara tidak langsung d. Melalui perwakilan



harus



144. Materi dalam debat visi dan misi pasangan calon Gubernur, calon Bupati, calon Walikota adalah sebagai berikut, kecuali : a. Meningkatkan kepercayaan Masyarakat kepada partai politik b. Peningkatan kesejahteraan masyarakat c. Memperkokoh NKRI dan kebangsaan d. Memajukan daerah



145. Kegiatan kampanye dibawah ini yang termasuk kategori pelanggaran administrasi : a. Pemasangan Alat peraga kampanye yang tak sesuai ketentuan b. Merusak dan atau menghilangkan fasilitas / peraga Kampanye c. Kampanye di luar jadwal yang ditentukan KPU Provinsi / Kabupaten Kota d. Penggunaan Fasilitas pemerintah/tempat ibadah dan



d.



Surat pernyataan dari ketua partai politik



151. Bentuk partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, kecuali : a. Tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota b. Tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. c. Mendorong terwujudnya suasana yang kondusif bagi penyelenggaraan pemilihan yang aman, damai, tertib dan lancar d. Tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota



Did you know?



Scribd is more than just documents. Our digital library gives you access to books, audiobooks, and more. Learn more



Did you know?



Over 1 million subscribers trust Scribd to be the library in their pocket. Learn more



Did you know?



81% of people surveyed wish they could read more. Scribd helps you do that. Learn more



c. d.



Legal Opinion Press Release



154. Kelompok sasaran sosialisasi pengawasan pemilu adalah, kecuali : a. Mahasiswa b. Pelajar SMP/SMA dan sederajat c. Warga Negara asing d. Ormas/LSM 155. Pengawas Pemilu dalam membangun kerjasama dengan lembaga pemantau dilarang, kecuali : a. Meminta pemantau pemilu untuk tidak melakukan kegiatan yang mengganggu proses pelaksanaan pemilihan b. Meminta pemantau pemilu mempengaruhi Pemilih dalam menggunakan haknya untuk memilih c. Meminta pemantau pemilu menggunakan seragam, warna, atau atribut lain yang memberikan kesan mendukung atau menolak peserta Pemilihan d. Meminta pemantau pemilu memberikan hadiah, imbalan atau fasilitas atas kerjasama yang telah disepakati 156. Menurut Pasal 131 Ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2015, partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilihan dapat dilakukan dalam bentuk, kecuali : a. Sosialisasi Pemilihan dan pendidikan politik bagi Pemilih b. Survei atau jajak pendapat tentang Pemilihan c. Penghitungan cepat hasil Pemilihan d. Pengumuman hasil Pemilihan



a.



b. c. d.



Pemeriksaan daftar nama yang terdaftar dalam DPS terhadap kemungkinan adanya pemilih terdaftar yang tidak memenuhi syarat Melakukan pengecekan pengumuman Melakukan koordinasi dengan KPU Kabupaten/kota Merekomendasikan temuan ke KPU Kabupaten/Kota



162. Melindungi hak pemilih untuk didaftar dalam DPS/DPT, Panwas Kabupaten/kota melakukan… a. memastikan DPS/DPT diumumkan sehingga pemilih dapat mengecek namanya dalam Daftar Pemilih b. menghimbu masyarakat untuk mengecek DPS/DPT c. memastikan KPU Kabupaten/Kota memberi kesempatan yang sama kepada pemilih untuk mengikuti kampanye yang dilaksanakan oleh tim kampanye d. menghadiri kampanye terbuka 163. Berikut adalah elemen-elemen data pemilih.. a. nomor urut, nomor induk kependudukan dan nomor kartu keluarga b. nama lengkap, tempat lahir dan tanggal lahir c. nama orang tua dan nama anak d.  jawaban a dan b benar 164. berikut adalah yang bukan prinsip dalam penyusunan DPT TPS dalam pemilihan.. a. Jumlah Pemilih untuk tiap TPS paling banyak 800 (delapan ratus) orang b. tidak menggabungkan kelurahan/desa atau sebutan lain c. adanya kemudahan Pemilih d. sesuai petunjuk ketua KPPS



157. Lembaga apakah apakah yang melaksanakan audit laporan dana kampanye : a. KPK b. BPK c. PPATK d. Kantor Akuntan Publik



165. Prinsip lainnya dalam penyusunan DPT TPS adalah ..



158. Pengawas Pemilu dapat berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk : a. Membubarkan kampanye di luar jadwal b. Menetapkan lokasi pemasangan alat peraga kampanye c. Mencegah mobilisasi PNS dan penyalahgunaan fasilitas daerah d. Memberantas korupsi dana pemilu



166. Dalam pelaksanaan pengawasan dana kampanye, Bawaslu dapat bekerja sama dengan PPATK. PPATK adalah …. a. Pusat Pengawasan dan Analisis Transaksi Keuangan b. Pusat Pengendalian dan Analisis Transaksi Keuangan c. Pusat Penelitian dan Analisis Transaksi Keuangan d. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan



159. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih adalah petugas yang berasal dari…



a.



Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW)



a. b. c. d.



Mempertimbangkan aspek geografis mempertimbangkan mempertimbangkan usulan peserta pemilu mempertimbangkan mempertimbangkan kemudahan KPPS dapat dibangun tidak memilki mempertimbangkan



167. Komnas HAM adalah lembaga yang relevan untuk diajak bekerja sama dalam pengawasan:…… a. Kemungkinan terjadinya konflik b. Pemenuhan hak pilih Persyaratan calon



Did you know?



Scribd is more than just documents. Our digital library gives you access to books, audiobooks, and more. Learn more



Did you know?



Over 1 million subscribers trust Scribd to be the library in their pocket. Learn more



Did you know?



81% of people surveyed wish they could read more. Scribd helps you do that. Learn more



d.



Dinas kependudukan dan Pencacahan Sipil



170. Apa tagline Bawaslu periode 2017-2022? a. Dari Bawaslu kita selamatkan Pemilu Indonesia. b. Bersama Bawaslu, kita menegakkan keadilan Pemilu. c. Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu d. Bersama Bawaslu Menegakkan keadilan Pemilu, Bersama Rakyat Kita Awasi Pemilu. SOAL 2 1.



Manakah dibawah ini yang merupakan asas-asas dalam pemilu….. a. Langsung b. Umum c. Bebas d. Semua Benar.



2.



Manakah yang merupakan tujuan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden ………… a. Memilih Anggota DPR RI. b. Memilih Anggota MPR RI. c. Memilih Presiden dan Wakil Presiden. d. Memilih Anggota DPD RI.



3. Sistem pemilu dimana pemilih dikelompokkan kedalam distrik- distrik. Penentuan distrik berdasarkan jumlah penduduk yang ada. Satu distrik mendapat jatah satu kursi di parlemen, merupakan sistem….. a. Majoritarian. b. Proporsional Terbuka. c. Proporsional Terbuka Terbatas. d. Tertutup. 4. Pilihlah salah satu jawaban yang bukan merupakan tugas KPU ? a. Merencanakan dan mempersiapkan pelaksanaan pemilu b. Menerima, meneliti dan menetapkan partai-partai politik yang berhak sebagai peserta pemilu. c. Mengumpulkan dan mensistemasikan bahan-bahan serta data hasil pemilu. d. Mengesahkan badan hukum partai politik.



9. Seseorang berhak mencalonkan diri menjadi bupati, wakil bupati dan walikota, wakil walikota apabila telah berusia sekurangkurangnya .... a. 25 tahun b. 21 tahun c. 31 tahun d. 35 tahun 10. Pemilihan umum untuk memilih gubernur, bupati dan walikota diselenggarakan oleh .... a. KPU RI. b. KPU Provinsi dan atau Kabupaten/Kota. c. KPK d. DPR 11. Rakyat melalui DPR akan mengawasi jalannya pemerintahan yang dipimpin oleh .... a. MA b. Presiden c. MPR d. DPD 12. Sebelum tahun 2004 Presiden Republik Indonesia dipilih oleh .... a. rakyat b. MPR c. DPR d. MA 10. Tahap kedua Pemilu tahun 1955 diselenggarakan untuk memilih anggota .... a. DPR b. DPD c. Presiden d. Konstituante



5. Apakah yang dimaksud dengan Hak Pilih Aktif ?………………… a. Hak untuk dipilih dalam Pemilu. b. Hak untuk memilih dalam Pemilu. c. Hak untuk ikut serta dalam Pemilu. d. Semua jawaban salah.



11. Hal yang menentukan agar suatu partai politik dapat menjalankan perannnya dengan baik dalam struktur politik suatu negara, adalah .... a. Ketua Partai b. Fungsi Partai c. Program Partai d. Jumlah Partai



6. Cikal Bakal Teori Trias Politika dikemukakan oleh……. a. John Locke b. Hobbes. c. Karl Max.



12. Partai politik mempunyai arti penting bagi sistem pemerintahan suatu negara karena .... a. Dapat membangun sistem politik yang demokratis b. Dapat menjamin stabilitas negara



Did you know?



Scribd is more than just documents. Our digital library gives you access to books, audiobooks, and more. Learn more



Did you know?



Over 1 million subscribers trust Scribd to be the library in their pocket. Learn more



Did you know?



81% of people surveyed wish they could read more. Scribd helps you do that. Learn more



Did you know?



Scribd is more than just documents. Our digital library gives you access to books, audiobooks, and more. Learn more



b. Sistem pemerintahan Indonesia belum terbentuk c. Keanggotaan Badan Perwakilan Rakyat pada masa kolonial berdasarkan pengangkatan bukan pemilihan d. Partai politik hanya satu, sehingga tidak mempunyai pesaing 15. Permasalahan pada perlaksanaan pemilu 1955 di Indonesia antara lain terjadinya .... a. Pelanggaran hak asasi manusia. b. Kasus money politics c. Perpecahan ideologi di kalangan masyarakat d. Konflik dalam penyelenggaraan kampanye 16. Bila partai politik bertindak sebagai penyalur aneka ragam pendapat dan aspirasi (tuntutan) masyarakat, maka partai politik sedang melakukan fungsi .... a. rekrutmen politik b. pendidikan politik c. sosialisasi politik d. komunikasi politik 17. Penyebab terjadinya konflik antara PKI dengan partai-partai politik lainnya pada masa Demokrasi Terpimpin adalah .... a. Adanya persaingan di antara pimpinan partai-partai dengan PKI b. Pemberian hak istimewa oleh pemerintah kepada PKI c. Partai-partai politik tidak puas dengan program-program PKI d. Adanya perebutan kekuasaan antara partai-partai politik dengan PKI 18. Ciri-ciri partai politik pada era Demokrasi Pancasila adalah .... a. partai-partai politik lebih mementingkan ideologi b. fungsi partai politik telah berjalan dengan baik c. adanya konflik ekstern dan intern partai d. terjadinya perimbangan kekuasaan antara partai politik dan Golongan Karya. 19. Partai kanan dan partai kiri dihasilkan dari klasifikasi partai dari segi .... a. sifat dan orientasinya b. komposisi c. kecenderungan ideologis



a. b. c. d.



UUD 1945 Pembukaan UUD 1945 Pancasila Piagam PBB.



25. Pancasila dapat mempersatukan bangsa Indonesia dan dapat memberikan penuntun dalam mencapai kebahagian lahir dan batin dalam masyarakat yang beragam, merupakan hakikat Pancasila sebagai …… a. Dasar Negara b. Pandangan hidup bangsa c. Idiologi bangsa d. Kepribadian bangsa Indonesia 31.Pernyataan yang menyebutkan bahwa Pancasila merupakan dasar Negara Indonesia dapat ditemukan dalam …… a. TAP MPR No. III/1978 b. TAP MPR No. II/ 1978 c. TAP MPR No. III/1979 d. TAP MPR No. II/1979 26. Seorang pemimpin harus mampu membangkitkan semangat berswakarsa dan berkreasi terhadap orang-orang yang dipimpinnya, merupakan hakikat dari… a. Ing ngarso sung tulodo b. Ing madya mangun karso c. Tut wuri handayani d. Sepi ing pamrih rame ing gawe 27. Pengalaman pancasila dapat dilakukan secara kritis, kreatif, dan dinamis yang dilaksanakan berdasarkan konsepsi nasional, merupakan karakteristik Pancasila sebagai ……… a. Dasar Negara b. Idiologi bangsa c. Idiologi terbuka d. Kepribadian nasional e. Pendidikan Pancasila 28. Pancasila merupakan karakteristik bangsa Indonesia yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain dan bisa membedakannya dari bangsa yang lain. Pernyataan ini merupakan salah satu bukti bahwa Pancasila merupakan



Did you know?



Over 1 million subscribers trust Scribd to be the library in their pocket. Learn more



Did you know?



81% of people surveyed wish they could read more. Scribd helps you do that. Learn more



Did you know?



Scribd is more than just documents. Our digital library gives you access to books, audiobooks, and more. Learn more



Menggabungkan nilai-nilai Pancasila dengan demokrasi liberal 37. Perilaku dibawah ini yang sesuai dengan pengalaman sila kedua dari Pancasila adalah ….. a. Menilai baik hasil kerja orang lain. b. Suka memberikan pertolongan kepada orang lain. c. Meminta dengan hormat untuk melaksanakan keinginan d. Berani membela kebenaran dan keadilan d.



38. Mengembangkan perbuatan luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan gotongroyongan merupakan salah satu pengamalan Pancasila sila …. a. Ketuhanan yang Maha Esa b. Kemanusiaan yang adil dan beradab c. Persatuan Indonesia d. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. e. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia 39. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan kewajiban asasi setiap manusia, tanpa membedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan social, warna kulit, dan sebagainya, merupakan pengamalan Pancasila sila ….. a. Ketuhanan yang Maha Esa b. Kemanusiaan yang adil dan beradab c. Persatuan Indonesia d. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 40. Prinsip sila kelima mencoba menempatkan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan, selain itu, sikap saling menghargai sesame manusia merupakan wujud dari sila kemanusian yang adil dan beradab. Atas dasar pandangan kemanusiaan, maka pandangan bangsa Indonesia terhadap manusia adalah …… a. Bangsa Indonesia tidak menghendaki adanya penindasan manusia oleh manusia yang lain, baik oleh bangsa sendiri maupun bangsa lain. b. Terciptanya kehidupan yang setinggi-tingginya bagi individu c. Menghormati hak asasi manusia sebagai hak elementer



d.



Sudah berumur 17 (tujuhbelas) tahun.



44. Untuk dapat menggunakan hak memilih, warga negara Republik Indonesia harus……. a. Terdaftar sebagai pemilih. b. Sudah pernah memilih pada pemilu sebelumnya c. Menjadi anggota PARPOL d. Bukan anggota TNI/POLRI 45. Untuk dapat didaftar sebagai pemilih, warga negara Republik Indonesia harus memenuhi syarat:…….. a. Nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya. b. Memiliki Kartu Identitas c. Berdomisili tetap d. Nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya, tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. 46. Pemilih yang belum terdaftar dalam daftar pemilih sementara dapat mendaftarkan diri ke PPS dan dicatat dalam …… a. Daftar Pemilih Baru b. Daftar Pemilih Potensial c. Daftar Peserta Pemilih d. Daftar Pemilih Tetap. 47. Daftar pemilih sementara hasil perbaikan ditetapkan sebagai …….. a. Daftar semua pemilih b. Daftar pemilih sementara c. Daftar Pemilih Akhir d. Daftar Pemilih Tetap. 48. Daftar pemilih tetap dalam pemilihan gubernur, bupati, walikota ditetapkan oleh…….. a. KPU Kab/Kota b. PPK c. PANWAS d. PPS. 49. Tata cara pelaksanaan pendaftaran pemilih ditetapkan oleh…..



Did you know?



Over 1 million subscribers trust Scribd to be the library in their pocket. Learn more



Did you know?



81% of people surveyed wish they could read more. Scribd helps you do that. Learn more



Did you know?



Scribd is more than just documents. Our digital library gives you access to books, audiobooks, and more. Learn more



135. Dalam penyelenggaraan pemilihan, penyusunan peraturan teknis pelaksanaan tahapan pemilihan oleh KPU, dilaksanakan setelah berkonsultasi dengan ….. a. DPR bersama Pemerintah b. Pemerintah c. Bawaslu d. DPR



143. Untuk menjadi peserta Pemilu anggota DPD, perseorangan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut ….. a. WNI yang telah berumur 21 tahun atau lebih b. Terdaftar sebagai pemilih c. Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Atas atau pendidikan lainnya yang sederajat d. Jawaban a, b, dan c benar



136. Tim seleksi untuk menetapkan calon anggota KPU yang akan diajukan kepada DPR dibentuk oleh ….. a. DKPP b. Menteri Dalam Negeri c. Presiden d. Bawaslu.



144. Syarat dukungan untuk menjadi calon anggota DPD di Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 15 juta orang harus mendapatkan dukungan minimal sedikitnya ….. pemilih. a. 3000 orang b. 4000 orang c. 5000 orang d. 6000 orang.



137. Pernyataan mengenai peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD berikut ini adalah benar, kecuali….. a. Peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD adalah partai politik peserta pemilu b. Peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD adalah partai politik yang memiliki kursi di parlemen c. Partai politik yang mengikuti Pemilu anggota DPR dan DPRD adalah partai politik yang memenuhi persyaratan sebagai peserta pemilu d. Jawaban a dan c benar. 138. Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 dilaksanakan dengan sistem ….. a. Proporsional terbuka b. Semi proporsional c. Distrik d. Campuran. 139. Pemilu anggota DPD dilaksanakan dengan sistem ….. a. Semi proporsional b. Proporsional tertutup c. Distrik d. Distrik berwakil banyak 140. Tahapan penyelenggaraan Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD



145. Verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran persyaratan partai politik yang hendak mengikuti Pemilu anggota DPR dan DPRD harus selesai dilaksanakan paling lambat ….. sebelum hari pemungutan suara. a. 14 bulan b. 15 bulan c. 16 bulan d. 17 bulan. 146. Jumlah kursi setiap daerah pemilihan anggota DPR paling sedikit …. kursi dan paling banyak ….. kursi. a. 3 dan 10 b. 3 dan 11 c. 3 dan 12 d. 4 dan 10. 147. Jumlah kursi setiap daerah pemilihan anggota DPRD Provinsi paling sedikit …. kursi dan paling banyak ….. kursi. a. 3 dan 10 b. 3 dan 11 c. 3 dan 12 d. 4 dan 10 e. 4 dan 11.



Did you know?



Over 1 million subscribers trust Scribd to be the library in their pocket. Learn more



Did you know?



81% of people surveyed wish they could read more. Scribd helps you do that. Learn more



Did you know?



Scribd is more than just documents. Our digital library gives you access to books, audiobooks, and more. Learn more



c. 4 bulan d. 5 bulan 152. PPS wajib memperbaiki DPS Hasil Perbaikan berdasarkan masukan dan tanggapan dari masyarakat dan peserta pemilu selama …… sejak diumumkan. a. 10 hari b. 14 hari c. 15 hari d. 20 hari. 153. KPU Kabupaten/Kota wajib memberikan salinan Daftar Pemilih Tetap kepada Partai Politik Peserta Pemilu di tingkat Kabupaten/Kota dan perwakilan Partai Politik Peserta Pemilu di tingkat kecamatan dalam bentuk salinan softcopy atau cakram padat dalam format yang tidak bisa diubah paling lambat ….. setelah ditetapkan. a. 7 hari b. 10 hari c. 14 hari d. 15 hari. 154. Warga negara yang memenuhi syarat sebagai pemilih dan tidak memiliki identitas kependudukan dan tidak terdaftar dalam DPS, DPS Hasil Perbaikan, DPT, dan Daftar Pemilih Tambahan, maka warga negara tersebut didaftarkan dalam ….. a. DPT b. Daftar Pemilih Tambahan c. Daftar Pemilih Khusus d. Tidak dapat dimasukkan ke dalam daftar pemilih manapun. 155. Pendaftaran warga negara ke dalam Daftar Pemilih Khusus dilaksanakan oleh ….. a. PPS b. PPK c. KPU Kabupaten/Kota d. KPU Provinsi 156. Pengajuan daftar calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan   sebelum hari pemungutan



159. Masukan dan tanggapan masyarakat disampaikan kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota paling lama …..  sejak daftar calon sementara Anggota DPR dan DPRD diumumkan. a. 5 hari b. 7 hari c. 9 hari d. 10 hari 160. Berdasarkan masukan dan tanggapan masyarakat, hasil klarifikasi menyatakan bahwa calon sementara Anggota DPR dan DPRD tidak memenuhi syarat, maka ….. a. Partai politik diberikan kesempatan untuk mengajukan pengganti calon dan daftar calon sementara hasil perbaikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak surat pemberitahuan diterima. b. Partai politik diberikan kesempatan untuk mengajukan pengganti calon dan daftar calon sementara hasil perbaikan paling lama 8 (delapan) harisejak surat pemberitahuan diterima. c. Partai politik diberikan kesempatan untuk mengajukan pengganti calon dan daftar calon sementara hasil perbaikan paling lama 9 (sembilan) harisejak surat pemberitahuan diterima. d. Partai politik diberikan kesempatan untuk mengajukan pengganti calon dan daftar calon sementara hasil perbaikan paling lama 10 (sepuluh) hari sejak surat pemberitahuan diterima. 161. Berikut adalah pernyataan yang benar mengenai daftar calon tetap anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, kecuali ….. a. Daftar calon tetap disusun berdasarkan nomor urut dan dilengkapi dengan pas foto terbaru b. Daftar calon tetap anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota diumumkan oleh PPS. c. KPU menetapkan daftar calon tetap anggota DPR d. KPU Provinsi menetapkan daftar calon tetap anggota DPRD Provinsi. 162. Perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai bakal calon



Did you know?



Over 1 million subscribers trust Scribd to be the library in their pocket. Learn more



Did you know?



81% of people surveyed wish they could read more. Scribd helps you do that. Learn more



Did you know?



Scribd is more than just documents. Our digital library gives you access to books, audiobooks, and more. Learn more



166. Kampanye pemilu DPR dan DPRD dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) hari dan berakhir sampai dengan dimulainya masa tenang adalah ….. a. Rapat umum b. Pertemuan tatap muka c. Iklan media massa d. a, b dan c benar 167. Masa tenang berlangsung selama ….. sebelum hari pemungutan suara. a. 3 hari b. 4 hari c. 5 hari d. 6 hari. 168. Metode kampanye pemililihan yang dilaksanakan sejak 3 (tiga) hari setelah bakal calon peserta pemilihan ditetapkan sebagai peserta pemilihan sampai dengan dimulainya masa tenang adalah ….. a. Pertemuan terbatas b. Pertemuan tatap muka c. Pemasangan alat peraga di tempat umum d. Jawaban a, b, dan c benar 169. Berikut ini termasuk larangan materi dalam kampanye, yaitu ….. a. Menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan b. Menghina seseorang, calon dan/atau peserta yang lain c. Materi kampanye bermuatan SARA (suku, agama, ras, dan antar golongan) d. Jawaban a, b, dan c benar 170. Larangan dalam kegiatan kampanye, kecuali ….. a. Ketua, wakil ketua, ketua muda, dan hakim agung pada Mahkamah Agung b. Hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi c. Presiden, Wakil Presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota



174. Dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup bahwa PPK dengan sengaja melakukan atau lalai dalam pelaksanaan Kampanye Pemilu yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan Kampanye Pemilu di tingkat kecamatan, maka diberikan sanksi administratif oleh ….. a. Panwaslu Kecamatan b. Panwaslu Kabupaten/Kota c. KPU Kabupaten/Kota d. KPU Provinsi. 175. Panwaslu Kabupaten/Kota mengawasi pelaksanaan kampanye di tingkat kabupaten/kota terhadap kemungkinan adanya kesengajaan atau kelalaian yang dilakukan oleh …..  sehingga terjadi tindak pidana pemilu dan pelanggaran administratif yang mengakibatkan terganggunya kampanye pemilu. a. Anggota KPU Kabupaten/Kota b. Pelaksana dan petugas kampanye c. Peserta kampanye d. Jawaban a, b, dan c benar 176. Dana kampanye peserta pemilu anggota DPR dan DPRD yang berasal dari sumbangan pihak lain perseorangan tidak boleh lebih dari ….. a. 500 juta rupiah b. 1 miliar rupiah c. 1,5 miliar rupiah d. 2 miliar rupiah. 177. Dana kampanye peserta pemilu anggota DPR dan DPRD yang berasal dari sumbangan pihak lain kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha non-pemerintah tidak boleh lebih dari ….. a. 5 miliar rupiah b. 6 miliar rupiah c. 7 miliar rupiah d. 7,5 miliar rupiah. 178. Pembukuan dana kampanye pemilu harus dicatat terpisah dengan pembukuan keuangan partai politik, dan dimulai sejak …..  setelah partai politik ditetapkan menjadi peserta pemilu anggota DPR dan DPRD dan ditutup 1 (satu) minggu sebelum



Did you know?



Over 1 million subscribers trust Scribd to be the library in their pocket. Learn more



Did you know?



81% of people surveyed wish they could read more. Scribd helps you do that. Learn more



Did you know?



Scribd is more than just documents. Our digital library gives you access to books, audiobooks, and more. Learn more



d.Semua jawaban benar 219.



220.



221.



222.



Pelanggaran apakah yang terjadi ketika Pengawas Pemilihan menolak menerima atau tidak menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran? a. Pelanggaran Administrasi b.Pelanggaran Kode Etik dan Tindak Pidana Pemilihan c. Sengketa Pemilihan d.Semua jawaban benar Siapakah yang dapat diberi sanksi pidana dalam sebuah tindakan politik uang dalam pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota? a. Pemberi uang atau materi b.Penerima uang atau materi c. Pemberi dan penerima uang atau materi d.Semua jawaban salah Budi sebagai Calon Wakil Bupati menyatakan mundur sebagai Calon Wakil Bupati kepada KPU Kabupaten/Kota setelah ditetapkan sebagai pasangan calon peserta pemilihan. Alasan pengunduran diri Budi dikarenakan ketidakcocokan dengan pasangannya Agus, Calon Bupati. Pengunduran diri Budi tersebut termasuk pelanggaran? a. Administrasi b.Kode etik c. Tindak pidana pemilihan d.Sengketa pemilihan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menarik pasangan calon yang didukungnya, setelah ditetapkan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dengan maksud akan menganti dengan pasangan calon lain. Apakah tindakan itu diperbolehkan? a. Boleh, karena itu menjadi hak dari partai politik pendukung b. Tidak boleh, karena itu merupaka tindak pidana pemilihan c. Boleh, sepanjang yang menggantikan memenuhi persyaratan d. Semua jawaban salah



d.1 X 24 Jam sejak laporan/temuan diterima Pengawas Pemilihan. 227.



Dalam hal laporan dugaan tindak pidana Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, tidak memenuhi unsur dugaan pelanggaran Pemilihan dan waktu penanganan sudah habis, maka pengawas pemilihan melakukan tindakan: a. Memanggil para pihak untuk dimintai keterangan tambahan b.Diputuskan dalam rapat pleno Pengawas Pemilihan c. Melakukan kajian ulang d.Merekomendasikan kepada penyidik kepolisian



228.



Keterangan yang disampaikan oleh pelapor pada saat menyampaikan laporan dapat dijadikan sebagai: a. Barang bukti b. Keterangan saksi c. Rekomendasi d. Alat bukti



229.



Yang dapat dijadikan sebagai saksi adalah: a. Orang yang mendapat informasi dari pelapor b. Orang yang mengetahui secara langsung terjadinya peristiwa c. Orang yang dilaporkan sebagai pelaku pelanggaran d. Orang yang mengetahuiperistiwadari orang lain



230.



Dalam hukum dikenal istilah testimonium de auditu  terkait dengan keterangan saksi, istilah tersebut bermakna: a. Keterangan yang diperoleh dari orang lain b.Keterangan berdasarkan apa yang dialami sendiri c. Keterangan yeng diberikan merupakan dusta d.Keterangan yang diberikan saling bertentangan



231.



Dewan KehormatanPenyelenggara berkedudukan di? a.Ibu Kota Negara b.Di setiap Ibukota Provinsi c. Di setiap IbukotaKabupaten/Kota d.Jawaban a dan b benar



Pemilu



(DKPP)



Did you know?



Over 1 million subscribers trust Scribd to be the library in their pocket. Learn more



Did you know?



81% of people surveyed wish they could read more. Scribd helps you do that. Learn more



Did you know?



Scribd is more than just documents. Our digital library gives you access to books, audiobooks, and more. Learn more



236.



237.



238.



239.



240.



DKPP dapat memberikan sanksi kepada penyelengara pemilihan yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik. Sanksi itu dapat berupa? a. Teguran tertulis b.Pemberhentian sementara c. Pemberhentian tetap d.Semua jawaban benar Tindakan yang tidak boleh dilakukan oleh Penyelenggara Pemilihan adalah? a. Memberitahukan pilihan politiknya secara terbuka b. Bertindak netral dan tidak memihak pada salah satu peserta pemilihan c. Tidak mengeluarkan pendapat atau pernyataan yang bersifat partisan d. Tidak menerima hadiah dalam bentuka papun dari peserta pemilihan Berikut ini merupakan ciri-ciri kerja penyelenggara pemilihan yang profesional, kecuali: a. Menjamin kualitas pelayanan kepada pemilih dan peserta pemilihan b. Bertindakhati-hati dalam melakukan perencanaan dan penggunaan anggaran agar tidak terjadi pemborosan dan penyimpangan c. Melaksanakan tugas sebagai penyelenggara pemilihan dengan komitmen tinggi d. Bekerja sesuai keinginan dan kehendak sendiri tanpa memperhatikan keadaan rekan kerja Manakah tindakan di bawah ini yang tidak boleh dilakukan oleh Pengawas Pemilihan? a. Melakukan pemantauan terhadap DPS b.Mengawasi pelaksanaan kampanye yang diadakan di dalam ruangan c. Menolak laporan dugaan pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat dengan alasan sudah daluarsa d.Melakukan Koordinasi dengan Partai Politik sebagai langkah pencegahan terjadinya pelanggaran Berikut ini merupakan etos kerja yang harus dimiliki oleh



c.



Pidana Berdasarkan Putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap



yang telah



d. 244.



245.



Pembatalan berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Pemberian sanksi administrasi terhadap Calon yang terbukti melakukan perbuatan Menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi Penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih tidak menggugurkan sanksi:



a. b. c. d.



Etik



a.



Paling singkat 16 (enam belas) bulan, dan paling lama 32 (tiga puluh dua) bulan, dan denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta) rupiah dan paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta) rupiah.



b.



Paling singkat 20 (dua puluh) bulan, dan paling lama 40 (empat puluh) bulan, dan denda paling sedikit Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta) rupiah dan paling banyak Rp1500.000.000,00 (seratus lima puluh juta) rupiah.



c.



Paling singkat 25 (dua puluh lima) bulan, dan paling lama 50 (lima puluh) bulan, dan denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta) rupiah dan paling banyak Rp200.000.000,00 (dua seratus juta) rupiah.



d.



Paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan, dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan, dan denda paling sedikit Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta) rupiah dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar) rupiah.



Administrasi Disiplin



Pidana Berapa lama ancaman sanksi pidana dan denda yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, terhadap anggota partai politik atau anggota gabungan partai politik yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima imbalan dalam bentuk apapun pada proses pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota?



Did you know?



Over 1 million subscribers trust Scribd to be the library in their pocket. Learn more



Did you know?



81% of people surveyed wish they could read more. Scribd helps you do that. Learn more



Did you know?



Scribd is more than just documents. Our digital library gives you access to books, audiobooks, and more. Learn more



pasangan calon yang dapat di kategorikan sebagai politik uang, kecuali?



c.



a. b.



d.



c.



Memberikan sembako kepada masyarakat miskin Memberikan bahan bangunan untuk pembangunan rumah ibadah



253.



Memberikan uang transport kepada saksi yang bertugas di TPS.



d. 248.



Memberikan cinderamata kepda majelis taklim Penyelesaian tindak pidana pemilu dilakukan melalui sistem peradilan pidana. Lembaga-lembaga yang tergabung dalam sistem peradilan pidana adalah sebagai berikut, kecuali?



a. b. c. d.



249.



Pengawas Pemilu Polisi dan Jaksa Pengadilan



Lembaga Pemasyarakatan. TindakPidana Pemilu adalah pelanggaran terhadap ketentuan pidana Pemilu yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu yang penyelesaiannya dilaksanakan melalui pengadilan dalam lingkungan peradilan umum. Berikut ini yang bukan merupakan tindak pidana pemilu adalah?



a.



Pelaksana kampanye yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye secara langsung ataupun tidak langsung agar tidak menggunakan haknya untuk memilih, atau memilih Peserta Pemilu tertentu, atau menggunakan haknya untuk memilih dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah.



b.



Seseorang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau diri orang lain tentang suatu hal yang diperlukan untuk pengisian daftar pemilih



c.



Setiap orang yang memberi atau menerima dana kampanye melebihi batas yang ditentukan sebagaimana diatur dalam UU Pemilu



d.



254.



Pemilih yang dengan sengaja membubuhkan tulisan dan/atau catatan lain pada surat suara yang telah ditandai.



255.



256.



257.



Seseorang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar mengenai Lokasi TPS.



Setiap orang yang menggunakan hak pilih orang lain pada hari pemungutan suara di TPS. Dugaan Pelanggaran pada Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dilaporkan kepada... a. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) b.Kejaksaan c. Kepolisian d.PengawasPemilu Pihak yang dapat melaporkan dugaan pelanggaran kode etik pada Pemilihan Gubernur, Bupati, danWalikota, diantaranya oleh: a.KPU b.Partai Politik pengusung c. Pemantau Pemilu d.Lembaga Swadaya Masyarakat Penyelenggara pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang melakukan pelanggaran yang berpedoman pada sumpah dan/janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara Pemilihan, termasuk pelanggaran ... a. Pelanggaran Pidana Pemilihan b.Pelanggaran Administrasi Pemilihan c. Pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu d. elanggaran Pemilihan Gubernur, Bupati/Walikota Dugaan pelanggaran kode etik oleh penyelenggara tingkat Kabupaten/Kota pada penyelenggaraan pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang di laporkan ke Bawaslu Provinsi, oleh Bawaslu Provinsi diteruskan kepada : a. Bawaslu RI b.Kepolisian c. DKPP d. PU RI Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan yang diduga dilakukan oleh Penyelenggara Pemilihan di Provinsi, dilaporkan kepada ... a. Bawaslu RI



Did you know?



Over 1 million subscribers trust Scribd to be the library in their pocket. Learn more



Did you know?



81% of people surveyed wish they could read more. Scribd helps you do that. Learn more



Did you know?



Scribd is more than just documents. Our digital library gives you access to books, audiobooks, and more. Learn more



Did you know?



Over 1 million subscribers trust Scribd to be the library in their pocket. Learn more



107.



108.



109.



salah satu kewajiban Panwaslu Kabupaten/Kota adalah .. a. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Panwaslu pada tingkatan di bawahnya b. mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota c. mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu d. memutus pelanggaran etik



114. Tugas dan wewenang Panwaslu Kecamatan adalah mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan yang meliputi: a. Pendaftaran pemantau pemilu b. Penetapan hasil pemilu anggota DPRD Provinsi c. proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh PPK dari seluruh TPS d. penetapan KAP



Tugas dan wewenang Panwas Kecamatan dalam Pemilihan meliputi: a. menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilihan b. memutus dugaan pelanggaran administrasi terstruktur, sistematis dan massif c. memutus dugaan pelanggaran etik d. menetapkan Daftar Pemilih



115. Tugas dan wewenang Panwas Kecamatan dalam Pemilihan adalah mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kecamatan yang meliputi: a. pemutakhiran data Pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tetap b. Penetapan Pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota c. Pendaftaran pemantau pemilihan d. Penetapan KAP



Tugas dan wewenang Panwas Kecamatan dalam Pemilihan meliputi: a. memutus dugaan pelanggaran administrasi terstruktur, sistematis dan massif b. memutus dugaan pelanggaran etik c. menetapkan Daftar Pemilih d. menyampaikan temuan dan laporan kepada PPK untuk



116. Tugas dan wewenang Panwas Kecamatan dalam Pemilihan adalah mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kecamatan yang meliputi: a. Penetapan Pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota b. Pendaftaran pemantau pemilihan Penetapan KAP



Did you know?



81% of people surveyed wish they could read more. Scribd helps you do that. Learn more



Did you know?



Scribd is more than just documents. Our digital library gives you access to books, audiobooks, and more. Learn more



Did you know?



Over 1 million subscribers trust Scribd to be the library in their pocket. Learn more



121. Ketua KPU Kabupaten/Kota mempunyai tugas: a. menandatangani kontrak pengadaan b. menandatangani seluruh peraturan KPU c. dapat mengganti tugas-tugas sekretaris KPU Kabupaten/Kota d. bertindak untuk dan atas nama KPU Kabupaten/Kota ke luar dan ke dalam



122. Ketua KPU Kabupaten/Kota mempunyai tugas: a. menandatangani kontrak pengadaan b. menandatangani seluruh peraturan KPU c. dapat mengganti tugas-tugas sekretaris KPU Kabupaten/Kota d. memberikan keterangan resmi tentang kebijakan dan kegiatan KPU Kabupaten/Kota



123. Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua KPU Kabupaten/Kota bertanggung jawab kepada: a. rapat pleno b. KPU Provinsi c. KPU d. Sektertaris KPU Kabupaten/Kota 124. Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD meliputi:



127. Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota meliputi: a. menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di kabupaten/kota; b. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan bupati/walikota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi; d. Jawaban b dan c benar 128. Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota meliputi: a. menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di kabupaten/kota; b. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan gubernur, bupati, dan walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih; d.  jawaban a dan c benar



Did you know?



81% of people surveyed wish they could read more. Scribd helps you do that. Learn more



Did you know?



Scribd is more than just documents. Our digital library gives you access to books, audiobooks, and more. Learn more



Did you know?



Over 1 million subscribers trust Scribd to be the library in their pocket. Learn more



a. b. c. d.



Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwaslu Kabupaten/Kota Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan dan PPL Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota dan Panwaslu Kecamatan PPL dibantu pengawas TPS



134. Pelaksanaan pemutakhiran data pemilih, penyusunan dan pengumuman daftar pemilih sementara, perbaikan dan pengumuman daftar pemilih sementara hasil perbaikan, penetapan dan pengumuman daftar pemilih tetap, daftar pemilih tambahan, daftar pemilih khusus, dan rekapitulasi daftar pemilih tetap yang dilaksanakan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK dan PPS diawasi oleh kecuali: a. Bawaslu Provinsi b. Panwaslu Kabupaten/Kota c. Panwaslu Kecamatan dan Pengawas Pemilu Lapangan d. Pemantau Pemilu 135. Pengawasan atas pelaksanaan pemutakhiran data pemilih, penyusunan dan pengumuman daftar pemilih sementara, perbaikan dan pengumuman daftar pemilih sementara hasil perbaikan, penetapan dan pengumuman daftar pemilih tetap, daftar pemilih tambahan, dan rekapitulasi daftar pemilih tetap luar negeri yang dilaksanakan oleh PPLN



140. Mekanisme pengangkatan Kepala Sekretariat Panwas Kabupaten/Kota adalah … a. Ketua Panwaslu mengusulkan calon Kepala Sekretariat Panwas Kabupaten/Kota kepada Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi setelah konsultasi terlebih dahulu dengan Bupati/Walikota b. Ketua Panwas Kabupaten/Kota menunjuk Pegawai Negeri Sipil di lingkungan pemerintah daerah setempat c. Sekretariat Bawaslu Provinsi mengangkat stafnya untuk menjadi Kepala Sekretariat Panwas Kabupaten/Kota d. Sekretaris Jendral Bawaslu RI memerintahkan Sekretariat Bawaslu Provinsi untuk memilih anggotanya 141. Sekretariat KPU Kabupaten/Kota bertugas kecuali…. a. membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu b. membantu perumusan dan penyusunan rancangan peraturan KPU c. membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu d. memberikan dukungan teknis administratif  142. Untuk Kepentingan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, biaya operasional Panwaslu Kabupaten/Kota dibebankan kepada :



Did you know?



81% of people surveyed wish they could read more. Scribd helps you do that. Learn more



Did you know?



Scribd is more than just documents. Our digital library gives you access to books, audiobooks, and more. Learn more



Did you know?



Over 1 million subscribers trust Scribd to be the library in their pocket. Learn more



d. 206.



207.



Divisi Penindakan Pelanggaran mengoordinasikan fungsi sebagai berikut: a. penerimaan laporan dugaan pelanggaran b. pengkajian dan tindaklanjut laporan dan/atau temuan pelanggaran c. kerjasama antar lembaga d. a dan b benar



berikut adalah pernyataan yang benar a. Rapat pleno merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi Panwaslu Kecamatan dan diikuti oleh anggota Panwaslu Kecamatan serta kehadiran anggota Panwaslu Kecamatan dibuktikan dengan daftar hadir b. Rapat pleno dapat diselenggarakan atas usulan anggota Panwaslu Kecamatan serta setiap anggota Panwaslu Kecamatan wajib menghadiri rapat pleno c. Rapat pleno Panwaslu Kecamatan sah apabila diikuti oleh paling sedikit 2 (dua) anggota dan keputusan rapat pleno Panwaslu Kecamatan sah apabila disetujui oleh paling sedikit 2 (dua) anggota. d. Jawaban a, b dan c benar



Jawaban a, b dan c benar



212.



Dibawah ini adalah salah satu sasaran reformasi birokrasi … a. terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme; b. terwujudnya kualitas demokrasi c. mewujudkan kesejahteraan pegawai d. meningkatkan kualitas sarana dan prasana



213.



Salah satu sasaran reformasi birokrasi adalah: a. meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat serta meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi b. terwujudnya kualitas demokrasi c. mewujudkan kesejahteraan pegawai d. meningkatkan kualitas sarana dan prasana



214.



Setiap Badan Publik wajib mengumumkan Informasi Publik secara berkala meliputi: a. informasi yang berkaitan dengan Badan Publik b. informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait c. informasi mengenai laporan keuangan; d. informasi lain yang diatur dalam peraturan



Did you know?



81% of people surveyed wish they could read more. Scribd helps you do that. Learn more



Did you know?



Scribd is more than just documents. Our digital library gives you access to books, audiobooks, and more. Learn more



Did you know?



Over 1 million subscribers trust Scribd to be the library in their pocket. Learn more



c. 218.



Apakah partai politik bisa menjadi pemohon informasi publik? a. Tidak bisa, karena partai politik berisikan para politikus b. Tidak Bisa, karena partai politik merupakan organisasi politik c. Bisa, karena partai politik adalah badan hukum indonesia d. Bisa, karena orang-orang partai politik nantinya akan memegang kendali negara



219.



Hak badan publik dalam UU Keterbukaan Informasi Publik adalah a. Badan Publik berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. b. Badan Publik berhak menolak memberikan Informasi Publik apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. c. tidak punya hak adanya kewajiban d.  jawaban a dan b benar



220.



Apakah hasil keputusan badan publik dan p ertimbangannya wajib dipublikasikan ? a. tidak, karena sifantnya internal badan publik b. tidak, karena keputusan badan publik dan pertimbangannya masuk dalam kategori informasi yang wajib disediakan setiap saat



d.



Paling lambat 10 hari kerja sejak diterimanya permohonan informasi Paling cepat 10 hari kerja



225.



Informasi yang masuk dalam kategori informasi berkala wajib disebarkan secara luas paling sedikit ….. bulan a. 3 (tiga) b. 4 (empat) c. 5 (lima) d. 6 (enam)



226.



Penyelenggara Negara yang bersih adalah .. a. Penyelenggara Negara yang menaati asas- asas umum penyelenggaraan negara dan bebas dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta perbuatan tercela lainnya b. Penyelenggara Negara yang menaati asas- asas umum penyelenggaraan negara c. Penyelenggara Negara yang bebas dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta perbuatan tercela lainnya d. Penyelenggara Negara yang melaksanakan prinsipprinsip reformasi birokrasi dalam penyelenggarakan pemerintahan



227.



Asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi: a. asas Kepastian Hukum, Asas Tertib Penyelenggar dan Asas Kepenting



Did you know?



81% of people surveyed wish they could read more. Scribd helps you do that. Learn more



Did you know?



Scribd is more than just documents. Our digital library gives you access to books, audiobooks, and more. Learn more



Did you know?



Over 1 million subscribers trust Scribd to be the library in their pocket. Learn more



231.



232.



233.



PPID Pengawasan Pemilu di lingkungan Bawaslu ditetapkan oleh … a. Ketua Bawaslu b. Koordinator Divisi c. Sekretaris Jenderal Bawaslu d. Kepala Biro Bawaslu PPID Pengawasan ditetapkan oleh … a. b. c. d.



238.



Bangsa Indonesia menyelenggarakan Pemilu pertama untuk pemilu anggota lembaga legislatif, yang tujuaannya untuk memilih…… a. Presiden b. Anggota DPR c. Anggota MPR d. Anggota DPR dan Konstituante



239.



Pasca reformasi, pemilu pertama kali dilaksanakan di Indonesia pada tanggal …. ? a. Tanggal 7 Juli 1997 b. Tanggal 7 Juni 1998 c. Tanggal 7 Juni 1999 d. Tanggal 9 april 1997



240.



Pemilihan presiden secara langsung dilaksanakan di Indonesia pertama kali tahun……. a. 2001 b. 2002 c. 2003 d. 2004



241.



Amandemen UUD 1945 pertama dilakukan? 19 Oktober 1998



Pemilu di lingkungan Bawaslu Provinsi Ketua Bawaslu Provinsi Koordinator Divisi Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kasubag di lingkungan Bawaslu Provinsi



Klasifikasi Arsip dikelompokan berdasarkan sifat permasalahan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap unit kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum yang terdiri atas: a. b. c. d.



234.



d.



klasifikasi substantif merupakan klasifikasi berkaitan dengan tugas pokok klasifikasi fasilitatif merupakan klasifikasi berkaitan dengan tugas penunjang klasifikasi teknis dan klasifikasi administrasi a dan b benar



yang yang



Pemilu diselenggarakan untuk memilih secara langsung: Anggota DPR, , Anggota DPD, Anggota DPRD, Gubernur



Negara/Badan Usaha Milik Daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih mengundurkan diri dari status PNS



Did you know?



81% of people surveyed wish they could read more. Scribd helps you do that. Learn more



Did you know?



Scribd is more than just documents. Our digital library gives you access to books, audiobooks, and more. Learn more



Did you know?



Over 1 million subscribers trust Scribd to be the library in their pocket. Learn more



c.



d.



Anggota DPR, Anggota DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Anggota DPR, Anggota DPD, Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota



246.



Menurut UUD 1945 yang telah diamandemen, anggota MPR terdiri dari ; a. Anggota DPR dan utusan daerah dan golongan b. Anggota DPD dan Utusan Golongan c. Anggota DPR dan DPD d. Anggota DPR dan DPD



247.



Pancasila yang benar dan perlu dihayati serta diamalkan adalah Pancasila yang rumusannya tercantum dalam.. a. Pembukaan UUD 1945 b. Konstitusi RIS c. TAP MPR RI No.II/MPR/1978 d. Buku Sutasoma



248.



Nama, lambang, dan/atau tanda gambar partai politik dilarang sama dengan…. a. nama atau gambar seseorang atau yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, dan/atau tanda gambar partai politik lain.



d.



6 (enam) kursi