Pembuatan (Formulasi) Kebijakan Kes KARS 14 [PDF]

Citation preview

Formulasi Kebijakan Kesehatan Dumilah Ayuningtyas



Hierarki Kebijakan Pembelajaran Pekan Lalu



POLICY TYPES & POLICY LEVELS HIGH POLITICS



LOW POLITICS (POLITIC AS USUAL)



MACRO POLICY, SYSTEMIC POLICY (POLICY TYPE)



MICRO POLICY, SECTORAL POLICY (POLICY TYPE)



NATIONAL GOVERNMENT, REGIONAL GOVERNMENT, LOCAL GOVERNMENT (POLICY LEVEL)



LOCAL HEALTH AUTHORITY (RS, KLINIK, dsb)



EX. REGULATION OF PRIVATE SECTOR, PUBLIC HEALTH REFORM, etc



Ex. ABATISASI PEMBERANTASAN DBD dll



• penetapan masalah kebijakan (problem formation); • formulasi kebijakan (policy formulation); • adopsi kebijakan (policy adoption); • implementasi kebijakan (policy implementation); • evaluasi kebijakan (policy evaluation) (Collins, 2004)



Policy Making Process The health care policy process Issue definition



Setting objectives Priority setting Defining options Options appraisal Implementation Evaluation



Stages in the policy-making process



TAHAP-TAHAP PENGEMBANGAN KEBIJAKAN Policy Process



Public Problem



Tidak masuk dalam Policy Agenda



Public Demand Policy Agenda



Leave it alone Tidak ada keputusan kebijakan



Policy Formulation: Policy Analysis Policy Decision (keputusan kebijakan) Policy Statement



Positive Action



Policy Implementation Policy Output Policy Evaluation Feedback



a) b)



Those who initiate and maintain process Effect on state of society



Dimensi Terkait dengan Formulasi Kebijakan Policy Problem Agenda Setting Aktor (Pelaku Kebijakan)



Policy Problem, Public Problem, Strategic Issue & Agenda Setting • Knoepfel et all, 2007 dalam Solichin, 2012; yaitu : “A series of decisions or activities resulting from structured and recurrent interactions between different actors, both public and private, who are involved in various different ways in the emergence, identification, and resolution of problem defined politically as a public issues



Policy Problem, Public Problem, Strategic Issue & Agenda Setting • …..problem defined politically as a public issues • Tidak semua masalah memiliki nilai strategis untuk diidentifikasi dan dirumuskan sebagai masalah kebijakan • istilah “issue” alih-alih memakai istilah “problem” untuk mengarahkan pada sesuatu yang mungkin dapat menjadi pemicu pembuatan kebijakan (Gormley dan Boccuti, 2001).



• pembuatan agenda menempati urutan pertama dalam siklus pengembangan kebijakan. • agenda setting : pertemuan dari tiga “pilar pertimbangan” penting, yaitu : masalah (problems), solusi yang memungkinkan untuk masalah tersebut (possible solutions to the problems), dan keadaan politik (politic circumstances). (Kingdon (1995)



Penyusunan (Formulasi) Kebijakan Publik Merupakan hasil dari interaksi dari aktor/ pelaku dan lingkungan kebijakan dengan memanfaatkan model-model tertentu. Siapa Aktor ? Pejabat resmi di kalangan pemerintah, pimpinan partai, tokoh masyarakat non partisan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, kelompok intelektual, mahasiswa, dll. merupakan sebagian dari aktor/pelaku dalam proses tersebut.



Kuatnya Konteks Politik



Politik • choices, power, and influence • Politics has been related to distribution of power, wealth and resources • The art of possibilities • Who Get What, When, and How (Interest, Elite)



Cermati Contoh-contoh berikut Berbagai permasalahan yang dialami rumah sakit berkait dengan formulasi kebijakan



• ..\..\bimbingan FKM UI\ABSTRACT hariyasa edit tyas.docx • ..\..\bimbingan FKM UI\jmpk 048(revpen)(nurhadi) edit 10 Juni 14 (emma tyas).docx • ..\..\bimbingan FKM UI\BAB 1. Pendahuluan Ambun.docx • ..\..\bimbingan FKM UI\BAB 8. Kesimpulan dan Saran ambun.docx..\..\bimbingan FKM UI\Manuskrip_Khaerun Nisa.docx • ..\..\bimbingan FKM UI\BAB 7 revisi Pasca Ujian Tesis FINAL iwan dakota.docx



Model Generik Formulasi Kebijakan



SYSTEMIC APPROACH



Policy Making Process as a System ….. SISTEM: Input,Proses,Output



A system diagram of the policy-making process



Environment



Inputs



Environment



Demands Support Resources



Policy making



Outcomes Decisions actions



Feedback Environment



Outputs



Environment



Policy making process as a system • Balance is needed between the input and outputs of a political system if to do survive  Main flows of the system model  Importance of black box of policy making (Dibutuhkan keseimbangan antara input & output dari sistem politik untuk sapat survive, mengingat ada sebuah aliran atau arus utama dari model sistem ini. Kotak hitam dari sistem ini menjadi sangat penting & menentukan. • Direct and Indirect Participation



Pengertian Demand, Support dan Resources



Black Box Policy Making: • Allocation of values, authoritative value allocation, the reasons to allocate, black box of policy making



ASPEK LAIN YANG MEMPENGARUHI…. SUPPLY,DEMAND & INTERACTION



BERBAGAI MODEL FORMULASI KEBIJAKAN …..



Model elit : suatu proses pengembangan kebijakan publik yang merujuk kepada suatu kenyataan bahwa kelompok atas yang relatif sedikit akan selalu memiliki kekuasaan lebih untuk mengatur kelompok bawah yang relatif banyak. Kebijakan publik yang dilahirkan dengan memanfaatkan model ini umumnya akan mencerminkan kehendak dan nilai-nilai kelompok elit penguasa.



Model kelompok: diwarnai oleh peran aktif dari berbagai kelompok kepentingan untuk mempengaruhi substansi dan bentuk kebijakan. Proses tawar menawar (bargaining process) dalam pengembangan kebijakan yang akan bermuara pada suatu keseimbangan (equilibrium). Manfaat langsung secara nalar akan dirasakan oleh masyarakat khusus dari kelompok kepentingan yang paling dominan.



Model rasional: membandingkan antara tingginya nilai keberhasilan kebijakan dengan rendahnya nilai pengorbanan yang terpaksa harus terjadi dikenal sebagai model rasional. Sulit dalam melakukan kuantifikasi dari nilai pengorbanan dan nilai keberhasilan dari fenomena sosial yang tidak terlepas dari aspek kultural suatu kelompok masyarakat . Siapa yang berhak (perorangan, kelompok, atau organisasi) melakukan penilaian terhadap keberhasilan atau pengorbanan tersebut



Model inkremental:  Adanya keterbatasan waktu dan kemampuan intelektual pelaku serta keterbatasan sumber dana utk melakukan kuantifikasi di atas sbg rujukan dasar,  Adanya asumsi bahwa kebijakan yang sudah ada apabila dirubah akan lebih banyak memberikan kerugian dibandingkan dengan keuntungannya,  Adanya asumsi bahwa akan timbul konflik antara kelompok pro dan kontra kebijakan baru yang dinilai akan merugikan masyarakat luas.



Model kelembagaan : • Sebenarnya merupakan deviasi atau turunan dari ilmu politik tradisional yang lebih menekankan struktur daripada proses atau perilaku politik. • Prosesnya mengandaikan bahwa tugas formulasi kebijakan adalah tugas lembaga-lembaga pemerintah yang dilakukan secara otonom tanpa berinteraksi dengan lingkungannya. • Salah satu kelemahannya adalah terabaikannya masalahmasalah lingkungan dimana kebijakan itu diterapkan. (Wibawa, 1994, 6)



Model teori permainan : • Dicap sebagai model konspiratif • Gagasan pokok : formulasi kebijakan berada di dalam situasi kompetisi yang intensif dan para aktor berada dalam situasi pilihan yang tidak independen ke dependen melainkan situasi pilihan yang sama-sama bebas atau independen. • Merupakan model yang sangat abstrak dan deduktif • Konsep kunci  strategi • Dasarnya  mempunyai tingkat konservativitas yang tinggi karena pada intinya adalah strategi defensif



Model pilihan publik : • Melihat kebijakan sebagai sebuah proses formulasi keputusan kolektif • Berakar dari  teori ekonomi pilihan publikmanusia adalah homo ecnomicus • Prinsip : buyer meet seller, supply meet demand



Model pengamatan terpadu : • Inisiator : Amitai Etzioni, 1967 (pakar sosiologi organisasi) • Gabungan antara model rasional dengan model inkremental • Ibarat pendekatan dengan 2 kamera : kamera dengan wide angle untuk melihat keseluruhan dan kamera dengan zoom untuk melihat detailnya (Winarno, 2002, 78; Wahab, 2002, 23 – 24) • Di Indonesia lebih disukai karena merupakan “model kompromi”, meski tidak efektif.



Model demokratis :



• Menghendaki agar setiap “pemilik hak demokrasi” diikutsertakan sebanyakbanyaknya.



Model strategis : • Perencanaan strategis  upaya yang mendisiplinkan untuk membuat keputusan dan tindakan penting yang membentuk dan memandu bagaimana menjadi organisasi dan mengapa organisasi mengerjakan hal seperti itu. (Bryson, 2002, 4 – 5)



• Perencanaan strategis mensyaratkan pengumpulan informasi secara luas, eksploratif alternatif, dana menekankan implikasi masa depan dengan keputusan sekarang (Bryson, 2002, 5)



Sebuah realisasi …. SURAT UNTUK WAKIL RAKYAT



PROSES PEMBUATAN KEBIJAKAN PUBLIK (1)



PROSES-PROSES LEGISLASI & JURIDIKASI (PENGAJUAN USUL, KONSEPKONSEP TANDING DAN PEMBELAAN



PROSES-PROSES POLITIK DAN BIROKRASI (MEMPENGARUHI PEMBUAT DAN PELAKSANA PERATURAN)



- LEGAL DRAFTING, COUNTER DRAFT - JUDICIAL REVIEW - CLASS ACTION, LEGAL STANDING - LITIGASI (JURISPRUDENSI)



- LOBI - NEGOSIASI - MEDIASI - KOLABORASI



PROSES-PROSES SOSIALISASI - KAMPANYE, SIARAN PERS DAN MOBILISASI - UNJUK RASA, MOGOK, BOIKOT (MEMBENTUK PENDAPAT UMUM - PENGORGANISASIAN BASIS DAN TEKANAN POLITIK) - PENDIDIKAN POLITIK



ISI/NASKAH HUKUM



TATA LAKSANA HUKUM



PEMBENTUKAN PERUBAHAN KEBIJAKAN PUBLIK



BUDAYA HUKUM



Proses Pembuatan Kebijakan Proses-proses Legislasi & Litigasi



1. Riset 2. Membangun argumentasi 3. Membuat Konsep Tanding



Proses-proses Politik & Birokrasi 1. Lobby, mediasi, kolaborasi, Hearing 2. Membangun opini (melalui media massa & kampanye)



Proses-proses Sosialisasi, konsultasi & Mobilisasi



1. Pendidikan Politik (kritis) Masyarakat 2. Pengorganisasian (membangun kesepakatan dan mekanisme) 3. Perubahan perilaku/BCC



Isi Kebijakan



(content of Law)



Tata Laksana Hukum



Structure of Law



Budaya Hukum



Culture of Law



F O R M U L A S I



K E B I J A K A N