Pengertian Demokrasi Pancasila [PDF]

Citation preview

Pengertian Demokrasi Pancasila Secara Umum, Pengertian Demokrasi Pancasila adalah suatu paham demokrasi yang bersumber dari pandanan hidup atau falsafah hidup bangsa Indonesia ang digali berdasarkan kepribadian rakyat Indonesia sendiri. Dari falsafah hidup bangsa Indonesia, kemdian akan timbul dasar falsafah negara yang disebut dengan Pancasila yang terdapat, tercemin, terkandung dalam Pembukaan UUD 1945. Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi yang konstitusional berdasarkan mekanisme kedaulatan rakyat di setipa penyelenggaraan negara dan penyelenggaraan pemerintahan menurut konstitusi yaitu UUD 1945. Sebagai demokrasi Pancasila terikat dengan UUD 1945 dan implementasinya (pelaksanaannya) wajib sesuai dengan apa yang terdapat dalam UUD 1945.



Ciri-Ciri Demokrasi Pancasila Ciri-Ciri Demokrasi Pancasila - Prinsip yang terdapat dalam demokrasi Pancasila sediki berbeda dengan prinsip demokrasi secara universal. Ciri-ciri demokrasi Pancasila adalah sebagai berikut.. 



Pemerintah berjalan sesuai dengan konstitusi







Terdapat pemilu secara berkesinambungan







Adanya penghargaan atas Hak Asasi Manusia dan perlindungan untuk hak minoritas







Merupakan kompetisi dari berbagai ide dan cara dalam menyelesaikan masalah







Ide yang terbaik akan diterima ketimbang dari suara terbanyak



Prinsip Demokrasi Pancasila Prinsip-Prinsip Demokrasi Pancasila - Demokrasi Pancasila merupakan budaya demokrasi yang dengan karakteristik khas Indonesia yang mengandung prinsip-prinsip. Prinsip-prinsip pokok demokrasi pancasila adalah sebagai berikut.. 1. Perlindungan hak asasi manusia 2. Pengambilan keputusan berdasar musyawarah 3. Badan peradilan merdeka yang berarti tidak terpangaruhi akan kekuasaan pemerintah dan kekuasaan lain. Misalnya Presiden, BPK, DPR atau yang lainnya. 4. Terdapat partai politik dan juga organisasi sosial politik yang berfungsi untuk menyalurkan aspirasi rakyat. 5. Sebagai pelaksanan dalam pemilihan umum 6. Kedaulatan ada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD (Pasal 1 Ayat 2 UUD 1945) 7. Keseimbangan antara hak dan kewajiban



8. Pelaksanaan kebebasan yang bertanggun jawab secara moral kepada Tuhan YME diri sendiri, masyarakat, dan negara ataupun orang lain. 9. Menjunjung tinggi tujuan dan juga cita-cita nasional 10. Pemerintah menurut hukum, dijelaskan dalam UUD 1945 yang berbunyi: 



Indonesia adalah negara berdasarkan hukum (rechtstaat dan tidak berdasarkan kekuasaan belaka (machtstaat)







Pemerintah berdasar dari sistem konstitusi (hukum dasar) tidak bersifat absolutisme (kekuasaan tidak terbatas)







Kekuasaan yang tertinggi ada ditangan rakyat.