Penyusunan Kebijakan Program Kesehatan [PDF]

Citation preview

PENYUSUNAN KEBIJAKAN PROGRAM KESEHATAN I MADE SUWITRA, SKM,Msi SEKRETARIS DINAS KESEHATAN PROVINSI BALI



Diklat Administrasi Kesehatan - 2020



TUJUAN PEMBELAJARAN UMUM (TPU) PESERTA MAMPU MENYUSUN KEBIJAKAN PROGRAM KESEHATAN



TUJUAN PEMBELAJARAN KHUSUS (TPK) 1. Peserta Mampu Menyusun Kebijakan Program Lingkungan & Perilaku Sehat dan Pemberdayaan Masyarakat 2. Peserta Mampu Menyusun Kebijakan Program Upaya Kesehatan 3. Peserta Mampu Menyusun Kebijakan Program Perbaikan Gizi Masyarakat 4. Peserta Mampu Menyusun Kebijakan Program Sumber Daya Kesehatan 5. Peserta Mampu Menyusun Kebijakan Program Obat, Makanan dan Bahan Berbahaya



KEBIJAKAN KESEHATAN



Berbagai upaya dan tindakan pengambilan keputusan yang meliputi aspek teknis medis dan pelayanan kesehatan, serta keterlibatan pelaku/aktor baik pada skala individu maupun organisasi atau institusi dari pemerintah, swasta, lembaga swadaya masyarakat dan representasi masyarakat lainnya yang membawa dampak pada kesehatan (Walt,1994)



ELEMEN KEBIJAKAN KESEHATAN 1.PENDEKATAN HOLISTIK



Pendekatan dalam kebijakan kesehatan mengedepankan sesuatu yg dinamis dan lengkap dari dimensi fisik, mental, sosial dan spiritual.



5. Kualitas



Berkualitas penduduk



Berorientasi proaktif dgn mengoptimalkan biaya dan teknologi



2. PARTISIPATORI



Melibatkan masyarakat



6. Efisiensi



3. Kebijakan Publik yg Sehat



Kebijakan diarahkan untuk mendukung terciptanya pembangunan kesehatan yg kondusif



7.Pemberdayaan Masyarakat



4. Ekuitas



Terdiistribusi merata tanpa memandang status ekonomi maupun sosial.



8. Self-Reliant



bagi



seluruh



Mengoptimalkan sosial capital



Kebijakan dapat memenuhi keyakinan dan kepercayaan masyarakat akan kapasitas wilayahnya



Proses panjang penyusunan kebijakan kesehatan atau siklus pengembangan kebijakan kesehatan membutuhkan banyak aspek yang perlu dipertimbangkan a.l : 1. Isu atau masalah yang melandasi penyusunan kebijakan kesehatan 2. Tujuan dikembangkannya kebijakan kesehatan 3. Latar belakang stakeholder yang berperan dalam penyusunan kebijakan kesehatan



DIAGRAM SIKLUS KEBIJAKAN



Perumusan Kebijakan



Evaluasi Kebijakan



Implementasi kebijakan



Monitoring kebijakan



1. Perumusan Kebijakan • Dimulai dari perumusan masalah sampai dengan



dipilihnya alternatif untuk direkomendasikan dan disahkan oleh pejabat yang berwenang menjadi suatu kebijakan publik



2. Implementasi Kebijakan • Implementasi kebijakan yang sudah disahkan oleh pejabat yang berwenang



3. Monitoring Kebijakan Kegiatan pengawasan terhadap pelaksanaan suatu kebijakan , yaitu memperoleh informasi seberapa jauh tujuan kebijakan sudah tercapai.



4. Evaluasi Kebijakan • Merupakan penilaian terhadap keseluruhan tahapan dalam siklus kebijakan,



terutama ketika sebuah kebijakan selesai diimplementasikan • Menilai apakan kebijakan sudah mencapai tujuannya • Menilai sejauh mana keefektifan kebijakn dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak yang berkepentingan



ANALISIS KEBIJAKAN • Satu bentuk penelitian terappan untuk memahami secara mendalam berbagai permasalahan sosial guna



mendapatkan pemecahan yang lebih baik (E.S Quade) • Produk dari analisis kebijakan adalah rekomendasi



kebijakan (Riant Nugroho)



PENDEKATAN ANALISIS KEBIJAKAN 1



Pendekatan Kelembagaan



Kebijakan publik sebagai kegiatan lembaga



2



Pendekatan kelompok



Kebijakan publik bergerak ke arah keinginan dari kelompok yg memperoleh pengaruh



3



Pendekatan elite



Kebijakan publik merupkan kepentingan dari nilai –nilai elite



4



Pendekatan psikologis



Hubungan antar pribadi dan faktor kejiwaan yang mempengaruhi tingkah laku orang-orang yang terlibat dalam proses pelaksanaan kebijakan



5



Pendekatan Empiris



Sebab dan akibat dari kebijakan publik



6



Pendekatan evaluatif



Berkaitan dengan penentuah harga atau nilai dari kebijakan



7



Pendekatan Normatif



Arah tindakan yg dapat memecahkan masalahmasalah kebijakan



PROSES ANALISIS KEBIJAKAN 1. Merumuskan masalah 2. Peramalan masa depan kebijakan



3. Rekomendasi kebijakan 4. Pemantauan/ Monitoring hasil kebijakan



5. Evaluasi kinerja kebijakan



PRIORITAS KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN



Gambaran status kesehatan di wilayah RPJMN, RPJMD Visi dan prioritas pembangunan kesehatan RENSTRA, RENJA



Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) Satu kesatuan tatacara perencanaan pembangunan



Untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan jangka panjang, menengah, dan tahunan Dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah



PENDEKATAN 1 PENDEKATAN PROSES PERENCANAAN



1



2



3



4



TEKNOKRATIS



PARTISIPATIF



POLITIS



Menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pemb. daerah;



Melibatkan berbagai pemangku kepentingan



Menerjemahkan visi dan misi Kada terpilih ke dalam Dokrenbang JM yg dibahas bersama dengan DPRD



ATAS BAWAHBAWAH ATAS



2



Hasil Perenc. yg diselaraskan dalam Musrenbang dari Desa, Kec., Kab/Kota, Prov, Nas.



PENDEKATAN SUBSTANSI PERENCANAAN



1



2



4



TEMATIK-HOLISTIK



INTEGRATIF



SPASIAL



Dalam mencapai sasaran prioritas nasional dirancang koordinasi berbagai KL yang terkait.



Kegiatan pembangunan direncanakan secara terintegrasi



Kegiatan pembangunan yang direncanakan harus menunjukkan lokasi



Direktorat Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah 2016



Dokumen Perencanaan Pembangunan



 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional/Daerah (RPJPN/D)  Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional/Daerah (RPJMN/D)  Rencana Strategis Instansi (Renstra KL/OPD)  Rencana Kerja Pemerintah/Daerah (RKP/RKPD)  Rencana Kerja Instansi (Renja KL/OPD)  Dalam prosesnya antara RPJMN dan RPJMD harus terintegrasi, tersinkronisasi dan bersinergi baik



• Dalam prosesnya antara RPJMN dan RPJMD harus terintegrasi, tersinkronisasi dan bersinergi baik • Tahapan yang terintergarsi dan tersinsronisasi : • Analisa situasi dan masalah kesehatan • Isu strategis • Visi dan Misi • Tujuan, Sasaran, dan Indikator Pembangunan • Target sasaran • Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan • Program dan kegiatan • Kerangka pendanaan program dan kegiatan yang mendukung prioritas nasional



Analisa Situasi dan Masalah Sub sistem Sistem Kesehatan Nasional Kesehatan  Mengenali kondisi yang ada  Analisis internal bidang kesehatan (berdasarkan subsistem kesehatan yg tertuang dalam SKN) dan analisis eksternal kesehatan  Hal-hal yg perlu disiapkan:  profil kesehatan (prov, kab/kota, puskesmas)



Dokumen pendukung lainnya



ISU STRATEGIS  Kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa mendatang.



Visi dan Misi  Gambaran keadaan daerah di masa yang akan datang yang dituangkan di dalam RPJMD



TUJUAN  Hasil penjabaran misi yang menyatakan sesuatu yang ingin dicapai dalam jangka waktu 5 tahun.



 Setiap pernyataan misi dijabarkan dalam satu atau lebih pernyataan tujuan Kriteria Tujuan : ▪ Mengakomodir visi dan misi, analisa situasi dan tujuan RPJMN ▪ Mudah dijabarkan dalam program kerja dan kegiatan ▪ Memiliki kaitan dengan yg jelas dengan output, outcome dan dampak ▪ Konsisten dengan misi dan tujuan yg berada di hierarki lebih tinggi ▪ Memiliki dimensi waktu capaian yg jelas ▪ Dirumuskan secara logis serta bersifat bisa dicapai sesuai kemampuan organisasi



SASARAN  Penjabaran lebih lanjut dari tujuan kesehatan di daerah yang terindentifikasi dengan jelas dan terukur mengenai sesuatu yang ingin dicapai dalam satuan waktu lima tahunan



TARGET  Penetapan target dapat berdasarkan:  Trend atau kecenderungan kinerja dalan 3-5 tahun terakhir



 trend kapasitas internal dalam 5 tahun ke depan  Trend tantangan dalam 5 tahun ke depan



ARAH KEBIJAKAN  Kebijakan utama yang diambil untuk menyelesaikan permasalahan dan isu strategis dalam rangka mencapai sasatran pembangunan



STRATEGI  Cara taktis mencapai tujuan jangka panjang  Rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai suatu sasaran khusus.  Rencana menjalankan visi dan misi yang berisikan program –program



PROGRAM  bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih Kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk



mencapai Sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.



KEGIATAN ❑bagian dari program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa satuan kerja perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa



TERIMA KASIH