Analisis Kebijakan Kesehatan [PDF]

Citation preview

RINGKASAN KULIAH ANALISIS KEBIJAKAN, ETIK, DAN HUKUM KESEHATAN TANGGAL 1 MARET 2017 TENTANG ANALISIS KEBIJAKAN KESEHATAN



RIRIN FITRIANA NIM : 101614453045



UNIVERSITAS AIRLANGGA FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM MAGISTER PROGRAM STUDI ADMINISTRASI DAN KEBIJAKAN KESEHATAN MINAT STUDI MANAJEMEN PELAYANAN KESEHATAN SURABAYA 2017 ANALISIS KEBIJAKAN KESEHATAN 1. Pengertian Kebijakan dan Analisis Kebijakan



Kebijakan merupakan sub sistem dari Ilmu Administrasi dan Kebijakan Kesehatan berdampingan dengan sub sistem lainnya yaitu Administrasi yang terbagi menjadi ilmu tentang organisasi dan ilmu tentang manajemen. Pengertian kebijakan adalah merupakan panjang



keputusan



untuk



resmi



aturan



organisasi,



membentuk



tata



nilai



tertulis



bertujuan baru



yang jangka



sekaligus



menyelesaikan masalah. Kebijakan bersifat mengikat, memiliki kekuatan dan sanksi hukum. Kebijakan akan menjadi rujukan dalam mengambil keputusan dalam organisasi, serta menjadi aturan berperilaku sehingga akan menghasilkan kehidupan yang harmonis. Kebijakan yang diambil suatu organisasi harus sesuai dengan peraturan internal organisasi yaitu Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART). Basic Policy harus sudah tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) suatu organisasi. Menurut James Anderson dalam Smith & Larimer (2009), Kebijakan merupakan



keputusan yang sengaja diambil untuk



bertindak atau tidak bertindak yang diambil oleh seseorang (manajer) atau sekumpulan orang dalam menangani masalah atau hal-hal yang menjadi perhatian utama. Definisi policy tersebut selanjutnya dapat pula menjelaskan karakteristik dari kebijakan itu sendiri, antara lain : a. Kebijakan tidak dibuat secara random namun purposive. b. Berorientasi pada tujuan c. Kebijakan publik dibuat oleh pemimpin daerah (public d.



authorities) Kebijakan publik terdiri dari pola-pola tindakan yang



e. f.



diambil dari waktu ke waktu; Kebijakan publik merupaan produk dari adanya kebutuhan; Arahan pemerintah pemerintah tindakan dalam menanggapi tekanan tentang beberapa masalah yang dirasakan;



1



g.



Kebijakan publik dapat Positif (mengambil tindakan secara sengaja sesuai dengan tujuan) atau negatif (keputusan sengaja untuk tidak mengambil tindakan). Sedangkan analisis kebijakan adalah aktivitas menciptakan



pengetahuan tentang dan dalam proses pembuatan kebijakan. Analisis kebijakan melibatkan aktivitas meneliti sebab akibat dan kinerja kebijakan dan program publik. Tujuan analisis kebijakan antara lain : 1. Mengurangi ketidakpastian karena kebijakan digunakan untuk pengambilan keputusan di area publik. 2. Sebagai analisa sistematis dari adopsi kebijakan terhadap bidang ekonomi dan politis. Tahapan penyusunan analisis kebijakan adalah sebagai berikut :



2



Isu publik



Analisis K



Untuk mengetahui masalah



Masalah yang menjadi perhatian masyarakat luas yang berpengaru



Ada siklus : Fo



Prinsip



2. Siklus kebijakan (policy cycle)



3



Siklus kebijakan dimulai dari formulasi kebijakan (policy formulation) dimana para pembuat kebijakan di legislatif dan birokrasi mengambil isu-isu publik untuk kemudian menciptakan peraturan, atau strategi program untuk mengatasi masalah atau mencegah timbulnya masalah. Tahap selanjutnya adalah implementasi kebijakan (policy implementation)



yaitu



mengimplementasikan



instansi



kebijakan



pemerintah



dan



memulai



mengupayakan



agar



kebijakan tersebut dilaksanakan dengan membentuk prosedur, menulis dokumen panduan, untuk mengeluarkan hibah/bantuan pelaksanaan terdapat



program.



beberapa



Dalam



variabel



implementasi yang



dapat



kebijakan



ini



mempengaruhi



terlaksana atau tidaknya suatu kebijakan antara lain perubahan, objek, pelaku, materi, pendekatan, tata nilai, konsekuensi, value. Proses implementasi kebijakan ini tidak lepas dari adanya resistensi yang harus diantisipasi oleh perumus kebijakan. Halhal yang harus diperhatikan antara lain pihak yang resisten, penyebab resistensi, bentuk resistensi, serta intensitas dari resistensi tersebut. Tahap



terakhir



dari



siklus



kebijakan



adalah



review



kebijakan (policy review) yaitu proses mengevaluasi kembali pelaksanaan atau implementasi dari kebijakan. Dalam tahap ini dilakukan review hasil implementasi kebijakan dengan tujuan (goals) yang telah ditetapkan sebelumnya. Pemantauan (monitoring) merupakan prosedur analisis kebijakan yang digunakan untuk memberikan informasi tentang sebab dan akibat dari implementasi kebijakan publik (Dunn, 2003) RESISTEN SI



4



ISU PUBLIK 1. Actor 2. Value Policy 3. Interest 4. BlankReview spot



1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.



Perubahan Objek Pelaku Materi Pendekatan Tata Nilai Konsekuensi Value Interest



3. Pendekatan/



ANALISIS KEBIJAKAN



GOALS Tata nilai/ norma baru (sosial, Policy ekonomi, politik, Formulation manajemen) )



Policy Implementation



approach



dalam



setiap



tahap



siklus



kebijakan a. Pendekatan pada tahap formulasi 1. Normatif : kebijakan disusun berdasarkan aturan yang sebenarnya dan berlaku secara umum 2. Valuatif : kebijakan disusun berdasarkan tata nilai (value) yang berlaku pada daerah tertentu. Kebijakan yang disusun dengan pendekatan ini berlaku secara parsial atau sektoral dan berbeda antara daerah yang satu dengan lainnya. Misalkan : kebijakan tarif BPJS yang ditetapkan per regional. 3. Rasional atau positism : kebijakan tergantung



budaya



yang



masyarakat. 4. Prediktif : Penyusunan



sudah



kebijakan



yang



disusun



terbentuk didasari



di



dengan



pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang masalah yang akan terjadi di masa mendatang sebagai akibat



dari



keputusan



pengambilan untuk



tidak



keputusan



termasuk



mengambil



tindakan.



Pendekatan prediktif dapat menguji isu publik yang potensial dan secara normatif bernilai, mengestimasi



5



dampak dari penerapan kebijakan yang ada atau yang sedang



diusulkan,



mengenali



kendala



dalam



pencapaian tujuan dan mengestimasi kelayakan politik dari berbagai pilihan (Dunn, 2003) 5. Empirik : Penyusunan kebijakan gagasan



yang



rasional



yang



didasarkan terbentuk



pengalaman penyusun kebijakan. b. Pendekatan pada tahap implementasi 1. Struktural : pelaksanaan kebijakan pembentukan lembaga baru Misalkan: kebijakan penerapan pembentukan BPJS. 2. Manajerial : penerapan



kebijakan



JKN yang



pada



melalui



dengan dengan tidak



memerlukan pembentukan lembaga atau struktur baru namun hanya diperlukan pengelolaan manajemen. 3. Social close : penerepanan kebijakan hanya dengan sosialisasi tanpa ada penataan struktur atau manajerial.



DAFTAR PUSTAKA Dunn, W.N., 2003. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. 2nd ed. Translated by S. Wibawa, D. Asitadani, A.H. Hadna & E.A. Purwanto. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Smith, K.B. & Larimer, C.W., 2009. The Public Policy Theory Primer. Colorado: Westview Press.



6