7 0 4 MB
E-Government (E-Gov) Kabupaten Sinjai
Menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Lebih Baik
H. Firdaus, S.Sos. M.Si. Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sinjai Email : [email protected] Ponsel : 085299243010
Definisi Menurut pemerintah Federal Amerika: “E-Government refers to the delivery of government information and services online through the Internet and other digital means.”
Menurut pemerintah New Zealand : “E-Government is a way for government to use the new technology to provide people with more convenient access to government information and services, to improve the quality of the services and to provide greater opportunities to participate in our democratic institutions and processes.”
Definisi
pemanfaatan teknologi digital, dalam hal ini teknologi informasi dan komunikasi, untuk proses pemerintahan sehingga dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas kinerja pelayanan dan program pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat
Regulasi
UUD 45 Pasal 28 F Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.
Regulasi
UU No.11 Th.2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) UU No.14 Th.2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP)
Regulasi PP No 82/2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik Instruksi Presiden No. 6 Tahun 2001 tentang Kerangka Kebijakan Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika di Indonesia Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government
Regulasi
Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pengembangan E-Government Rencana Induk Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Kabupaten Sinjai 2013-2018
Transformasi Menuju E-Gov
Sumber: Cetak Biru (BluePrint) Sistem Aplikasi e-Government bagi Lembaga Pemerintah Daerah, KOMINFO
Hubungan Komunikasi E-Gov
Membangun E-Gov ●
●
●
Membangun kelembagaan yang berbasis sistem manajemen organisasi jaringan, termasuk di dalamnya struktur organisasi, pengembangan prosedur, kebijakan, dan peraturan; Membangun sistem yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk mampu meningkatkan layanan publik dan layanan informasi, baik eksternal maupun internal secara online , termasuk didalamnya membangun infrastruktur komunikasi data dan informasi, infrastruktur sistem aplikasi, arsitektur infrastruktur jaringan; Membangun sumberdaya manusia yang mampu menangani sistem, baik dari sisi hard skills maupun soft skills.
Komponen Teknologi Informasi
Renstra Kemkominfo 2015-2019
Tantangan Pengembangan ●
Perencanaan
●
Aplikasi yang dibutuhkan
●
Infrastruktur TIK
●
Sumber Daya Manusia
●
Kebijakan (termasuk anggaran) yang mencukupi
●
Keterlibatan pemangku kepentingan majemuk (multi-stakeholders)
●
Koordinasi antar OPD
●
Open Government/Open Data
●
Kesenjangan digital di masyarakat (literasi, ketersediaan akses dan kemampuan ekonomi)
Kondisi Obyektif E-Gov Sinjai ●
Telah ada Peraturan Bupati yang mengatur tentang E-Gov
●
Tersedia Master Plan (Rencana Induk Pelaksanaan TIK 2013 - 2018)
●
Tersedia website resmi pemkab Sinjai di www.sinjaikab.go.id
●
Beberapa OPD telah memiliki website dengan nama domain, namaopd.sinjaikab.go.id
●
Infrastruktur berupa jaringan internet telah tersedia setiap OPD
●
Keterlibatan pemangku kepentingan majemuk (multi-stakeholders)
●
●
Tersedianya Media Center, PPID, LPSE (lelang online), Aplikasi Persuratan Elektronik, Aplikasi Keuangan Daerah, SIM Rumah Sakit, SIM Barang Daerah dan beberapa aplikasi-aplikasi yang membantu proses pelayanan Pelatihan-pelatihan teknis untuk pengembangan SDM telah dilakukan di masing-masing OPD
●
Penganggaran terkait pengembangan e-gov masih terpecah di tiap OPD
●
Telah ada bidang e-government di Dinas Komunikasi Informatika dan Persandia
Beberapa Program E-Gov ●
●
Rencana Induk Pengembangan e-Government Portal Pemerintah yang terintegrasi dengan semua data pemerintahan terutama dari aplikasi
●
Pengembangan Infrastruktur TIK
●
Call Center
●
Pengembangan Aplikasi yang terintegrasi satu sama lain
●
Open Data
●
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kebijakan Pengembangan Aplikasi : Monitoring kota (CCTV), Pelaporan Sampah, Perjalanan Dinas, Monitoring Kendaraan Dinas, dll
Portal Pemerintah Kab. Sinjai
Portal OPD – domain.sinjaikab.go.id
Badan Publik negara wajib mengumumkan informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala sekurang-kurangnya melalui situs resmi dan papan pengumuman dengan cara yang mudah diakses oleh masyarakat (Pasal 20 - Peraturan Komisi Informasi No.1 tahun 2010)
Pengembangan Infrastruktur TIK ●
●
●
Pembangunan Jaringan Komputer antar SKPD Pembangunan Jaringan Internet Kota Pengadaan Komputer, Server dan Infrastruktur lainnya untuk mendukung data center
Kerangka Kerja Aplikasi Pemerintahan
Sumber: Cetak Biru (BluePrint) Sistem Aplikasi e-Government bagi Lembaga Pemerintah Daerah, KOMINFO
Standarisasi Aplikasi ●
●
Reliable (dapat dipercaya, konsisten, andal, stabil. Interoperable (kapabilitas dari suatu produk atau sistem -yang antar mukanya diungkapkan sepenuhnya -- untuk berinteraksi dan berfungsi dengan produk atau sistem lain, kini atau di masa mendatang, tanpa batasan akses atau implementasi.
●
Scalable (terukur)
●
User Friendly (penggunaan yang mudah)
●
Integrateable (bisa dipadukan, digabungkan, disatukan)
Open Data ●
●
●
Open Data ini sesuai dengan UU Keterbukaan Informasi Publik Penyediaan PPID di Kabupaten dan OPD Pengumpulan semua data yang berhubungan dengan pelayanan publik
●
Penggunaan aplikasi elektronik untuk menyajikan data
●
Prosedur standar dalam permintaan dan penyajian data
Implementasi UU KIP ●
Penyusunan basis data terintegrasi
●
Pemutakhiran data dan konten
●
●
Penyusunan SOP Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Pembuatan Klasifikasi Informasi (Sesuai UU KIP)
Contoh Open Data : data.jakarta.go.id
PPID Sinjai dari Kemendagri
http://ppid.sinjaikab.go.id
Pengembangan SDM IT Training: 1. Pengenalan TIK & eGov 2. Open Source 3. Jaringan dan Keamanan 4. Aplikasi dan Database 5. Perawatan Komputer 6. Perencanaan Strategis 7. Project Management Non IT Training: 1. Communication Skill 2. Organization Skill 3. Leadership 4. Logic 5. Effort 6. Group Skills 7. Ethic
Pelatihan Berbasis Applikasi : 1. Sistem Keuangan 2. Sistem Persuratan 3. Sist.Monitoring inventaris 4. Dokumen elektronik 5. Sistem Perjalanan Dinas DLL ...
PELAYANAN PRIMA
Tahapan Pelatihan
●
Assesment : Survey dan Analisa kebutuhan Training
●
Persiapan: Penyusunan Kurikulum,Bahan Ajar dan Jadwal Pelatihan Pemanggilan dan Pemilihan Peserta
●
Pelaksanaan : Penyampaian Materi Ajar
●
Evaluasi : Penilaian Tingkat Keberhasilan Pelatihan
Edukasi Masyarakat
Sinergi dari Multi Stakeholders ●
Pemerintah
●
Masyarakat
●
Akademisi
●
Bisnis
●
Komunitas
Penutup ●
●
●
●
Pengembangan eGovernment merupakan sebuah proses panjang yang harus dikelola secara berkesinambungan, bukan sebuah proses yang instant Perencanaan yang menyeluruh diperlukan di awal agar pembangunan eGovernment dapat berjalan sesuai tujuannya eGovernment tidak hanya pengembangan infrastruktur dan aplikasi saja, tetapi juga menyangkut faktor lainnya seperti pengembangan SDM, kebijakan, data dan sebagainya Dibutuhkan kerjasama pemangku kepentingan majemuk (multi-stakeholders) untuk dapat mendorong keberhasilan eGovernment
Terima Kasih