![SK Indikator Kinerja 2023 [PDF]](https://pdfs.asia/img/200x200/sk-indikator-kinerja-2023.jpg)
17 0 681 KB
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
DINAS KESEHATAN Alamat : Jl. Kutamaya No.21, Kotakulon, Sumedang Sel., Kabupaten Sumedang, Jawa Barat,
No.Tlp: (0261) 202377, Website : dinkes.sumedangkab.go.id E-mail : [email protected] , 45311
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN Nomor : 0084 TAHUN 2023 Lampiran : 1 ( Satu ) Berkas
TENTANG INDIKATOR KINERJA PUSKESMAS
KEPALA DINAS KESEHATAN Menimbang
: a. bahwa agar penyelenggaraan pelayanan Puskesmas sesuai dengan perencanaan dan kebutuhan masyarakat, maka perlu dilakukan monitoring dan penilaian kinerja secara berkala; b. bahwa agar dapat melakukan monitoring dan penilaian kinerja diperlukan indikator sebagai tolok ukur penilaian kinerja; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada hurup a, dan b diatas dipandang perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan tentang Indikator Kinerja Puskesmas.
Mengingat
: 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 2. Undang-Undang Kesehatan;
Nomor 14 tahun 2014 tentang Tenaga
3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan; 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Puskesmas; 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan; 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor tentang Manajemen Puskesmas;
44 Tahun 2016
Catatan : ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.” ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang di terbitkan BSrE. ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di http://e-office.sumedangkab.go.id, kode: MZQWNJC5
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2016 tentang Pelayanan Farmasi di Puskesmas 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tetang Keselamatan Pasien;
MEMUTUSKAN Menetapkan :
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN SUMEDANG TENTANG INDIKATOR KINERJA PUSKESMAS
KESATU
:
Indikator kinerja puskesmas digunakan untuk mengukur hasil pelayanan dan kinerja seluruh jenis pelayanan;
KEDUA
:
Penetapan Indikator Kinerja Puskesmas terdiri dari : A. Indikator Kinerja Berdasarkan Prioritas : 1. Indikator Kinerja Utama ( IKU ) 2. Indikator Kinerja berdasarkan Standar Pelayanan Minimal ( SPM ) B. Indikator Kinerja Berdasarkan Program Prioritas Nasional ( PPN ) 1. Indikator Kinerja Administrasi dan Manajemen (ADMEN) 2. Indikator Kinerja Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) 3. Indikator Kinerja Klinis (UKP)
KETIGA
:
Penetapan Indikator Kinerja Puskesmas sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini, dapat dijadikan acuan dalam melakukan evaluasi terhadap kinerja Puskesmas;
KEEMPAT
:
Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Pada Tanggal
: Sumedang : 27 Januari 2023
Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:
DADANG SULAEMAN, S.Sos. M.Kes NIP. 197011261993031006 Kepala Dinas Kesehatan
Tembusan : 1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat 2. Kepala UPT Puskesmas di Lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang 3. Pertinggal
Catatan : ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.” ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang di terbitkan BSrE. ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di http://e-office.sumedangkab.go.id, kode: MZQWNJC5
LAMPIRAN I NOMOR TANGGAL HAL
: KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN SUMEDANG : 0084 TAHUN 2023 : 27 JANUARI 2023 : INDIKATOR KINERJA PUSKESMAS
INDIKATOR KINERJA UTAMA ( IKU )
INDIKATOR KINERJA TARGET SATUAN UTAMA (IKU)
Ratio kematian ibu
Ratio kematian bayi
DEFINISI OPRASIONAL
Kematian perempuan selama kehamilan atau dalam periode 42 hari setelah berakhirnya kehamilan (tanpa memandang Per 95/100. 100.000 usia gestasi), akibat semua sebab 000 KH Kelahiran yang terkait dengan atau Hidup diperberat oleh kehamilan atau penanganannya, tetapi bukan disebabkan oleh kecelakaan / cedera atau kejadian insidental
FORMULASI PENGUKURAN
Jumlah kematian ibu dikali 100.000 ( konstanta kelahiran Perpres No. 18 Tahun 2020 hidup pada kematian ibu ) dibagi tentang RPJMN 2020-2024 jumlah kelahiran hidup dalam kurun waktu 1 tahun
Jumlah kematian bayi usia 0-1 Kematian yang terjadi pada usia tahun dikali 1.000 ( konstanta 16/1.000 Per 1000 0-1 tahun tetapi bukan Kelahiran kelahiran hidup pada kematian KH disebabkan oleh kecelakaan, Hidup bayi ) dibagi jumlah kelahiran bencana, cedera atau bunuh diri hidup dalam kurun waktu 1 tahun
Catatan : ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.” ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang di terbitkan BSrE. ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di http://e-office.sumedangkab.go.id, kode: MZQWNJC5
SUMBER
Perpres No. 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024
Proporsi Balita stunting
Angka Kematian Karena Penyakit DBD (CFR DBD)
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) bidang kesehatan
Balita usia 0-59 bulan dengan kategori status gizi berdasarkan indeks Panjang Badan menurut 17% Persentase umut (PB/U) atau Tinggi Badan menurut umur (TB/U) memiliki Z-score kurang dari -2 SD
Jumlah Balita usia 0-59 bulan dengan kategori status gizi berdasarkan indeks Panjang Badan menurut umur (PB/U) atau Tinggi Badan menurutr umur (TB/U) memiliki Z-score kurang dari -2 SD dibagi jumlah anak usia 0-59 bulan yang diukur PB/TB pada periode tertentu x 100 %
Perpres No. 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024
PMK NO 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas peraturan menteri kesehatan Jumlah presentase angka Jumlah Kematian akibat penyakit Nomor 21 tahun 2020 < 1% Persentase kematian yang diakibatkan oleh DBD dibagi jumlah penderita DBD tentang Rencana Strategis pada Periode tertentu x 100% DBD Kementrian Kesehatan Tahun 2020 – 2024 Data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat 92% Persentase masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhan nya.
Catatan : ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.” ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang di terbitkan BSrE. ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di http://e-office.sumedangkab.go.id, kode: MZQWNJC5
Data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan di UPTD Puskesmas dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya dengan kenyataan yang didapatkan.
Permen PANRB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:
DADANG SULAEMAN, S.Sos. M.Kes NIP. 197011261993031006 Kepala Dinas Kesehatan
Catatan : ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.” ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang di terbitkan BSrE. ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di http://e-office.sumedangkab.go.id, kode: MZQWNJC5
LAMPIRAN II NOMOR TANGGAL HAL
: KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN SUMEDANG : 0084 TAHUN 2023 : 27 JANUARI 2023 : INDIKATOR KINERJA PUSKESMAS
INDIKATOR KINERJA PROGRAM PRIORITAS NASIONAL NO
INDIKATOR KINERJA PPN
TARGET
SATUAN
DEFINISI OPRASIONAL
FORMULASI PENGUKURAN
SUMBER
Pencegahan dan penurunan stunting
1
Proporsi Balita stunting
17% Persentase
Balita usia 0-59 bulan dengan kategori status gizi berdasarkan indeks Panjang Badan menurut umut (PB/U) atau Tinggi Badan menurut umur (TB/U) memiliki Z-score kurang dari -2 SD
Jumlah Balita usia 0-59 bulan dengan kategori status gizi berdasarkan indeks Panjang Badan menurut umur (PB/U) Perpres No. 18 atau Tinggi Badan menurutr Tahun 2020 tentang umur (TB/U) memiliki Z-score RPJMN 2020-2024 kurang dari -2 SD dibagi jumlah anak usia 0-59 bulan yang diukur PB/TB pada periode tertentu x 100 %
Penurunan angka kematian ibu dan angka kematian bayi
2
Angka Kematian Ibu
Kematian perempuan selama kehamilan atau dalam periode 42 hari setelah Per 100.000 berakhirnya kehamilan 95/100.000 Kelahiran (tanpa memandang usia KH Hidup gestasi), akibat semua sebab yang terkait dengan atau diperberat oleh kehamilan atau penanganannya, tetapi
Catatan : ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.” ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang di terbitkan BSrE. ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di http://e-office.sumedangkab.go.id, kode: MZQWNJC5
Jumlah kematian ibu dikali 100.000 ( konstanta kelahiran hidup pada kematian ibu ) dibagi jumlah kelahiran hidup dalam kurun waktu 1 tahun
Perpres No. 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024
bukan disebabkan kecelakaan/cedera kejadian insidental
3
Angka kematian Bayi
16/1.000 KH
Peningkatan cakupan dan mutu imunisasi
100%
oleh atau
Jumlah kematian bayi usia 0-1 tahun dikali 1.000 ( konstanta kelahiran hidup pada kematian bayi ) dibagi jumlah kelahiran hidup dalam kurun waktu 1 tahun Jumlah bayi usia 0-11 bln yang Bayi usia 0-11 bulan yang mendapatkan imunisasi dasar Persen mendapatkan imunisasi lengkap dibagi jumlah bayi usia dasar lengkap 0-11 bln di kali 100
Kematian yang terjadi pada Per 1000 usia 0-1 tahun tetapi bukan Kelahiran disebabkan oleh kecelakaan, Hidup bencana, cedera atau bunuh diri
Perpres No. 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024
PMK No 12 Tahun 2017
Program penanggulangan tuberkolosis
4
5
Angka keberhasilan pengobatan pasien TB semua kasus (success Rate) Cakupan pengobatan semua kasus TB (Case Detection Rate =CDR) semua Kasus TB
> 90 %
Persen
Angka keberhasilan pasien TB semua kasus Jumlah pengobatan semua kasus TB
Persen
Jml semua kasus TB yg sembuh SITB dan pengobatan lengkap/ Jumlah semua kasus TB yang di obati dan dilaporkan X 100 CDR semua type = Jml semua SITB kasus TB (semua type) yang diobati dan dilaporkan / perkiraan jumlah semua kasus TB x 100
Pengendalian penyakit tidak menular dan faktor resikonya
Catatan : ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.” ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang di terbitkan BSrE. ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di http://e-office.sumedangkab.go.id, kode: MZQWNJC5
Hipertensi
Diabeters Melitus
100
100
Persen
Persen
Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun
Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar bagi penderita DM dinilai dari persentase penderita DM usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun Orang
Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat ( ODGJ ) Berat
dengan
dengan
gangguan jiwa berat mendapat
100
Persen
pelayanan sesuai stadar dalam kurun waktu satu tahun
Catatan : ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.” ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang di terbitkan BSrE. ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di http://e-office.sumedangkab.go.id, kode: MZQWNJC5
jumalh penderita hipertensi usia > 15 tahun di dalam wilayah kerjanya yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun dibagi Jumlah estimasi penderita hipertensi usia > 15 tahun yang berada di wilayah kerjanya berdasarkan angka prevalensi di kab/ kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama di kali 100 jumalh penderita Diabetes Melitus usia > 15 tahun di dalam wilayah kerjanya yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun dibagi Jumlah estimasi penderita Diabetes Melitus usia > 15 tahun yang berada di wilayah kerjanya berdasarkan angka prevalensi di kab/ kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama X100 Jumlah Penderita Gangguan Jiwa Berat mendapat pelayanan dalam kurun waktu satu tahun dibagi jumlah target ODGJ Berat di kali 100
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2019 tentang Stndar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
SPM NO 4 Tahun 2019
Usia Produktif
100
Jumlah Orang Usia 15-59 tahun Orang Usia 15-59 tahun yang yang mendapatkan pelayanan Persen mendapat Pelayanan Skrening dalam kurun waktu satu tahun Kesehatan di bagi jumlah orang usia
Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:
DADANG SULAEMAN, S.Sos. M.Kes NIP. 197011261993031006 Kepala Dinas Kesehatan
Catatan : ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.” ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang di terbitkan BSrE. ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di http://e-office.sumedangkab.go.id, kode: MZQWNJC5
LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN SUMEDANG NOMOR : 0084 TAHUN 2023 TANGGAL : 27 JANUARI 2023 HAL : INDIKATOR KINERJA PUSKESMAS INDIKATOR KINERJA PUSKESMAS A. INDIKATOR KINERJA UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT (UKM) KEGIATAN PROGRAM / CAKUPAN PROMKES Penyuluha n kelompok oleh petugas kesehatan di dalam gedung Puskesmas .
TARGET DINAS JML % 96 100 %
DEFINISI OPERASIONAL
CARA PERHITUNGAN TARGET
SUMBER
Penyuluhan kelompok oleh petugas didalam gedung Puskesmas adalah penyampaian informasi kesehatan kepada sasaran pengunjung Puskesmas secara berkelompok (5-30 orang) yang dilaksanakan oleh petugas, dilaksanakan 2 kali dalam satu minggu selama satu bulan (8 kali) dalam setahun 8 x 12 bln (96 kali), didukung alat bantu/media penyuluhan 96 kali. Pembuktiannya dengan : jadwal, materi, dokumentasi, pemberi
Jumlah penyuluhan kelompok di dalam gedung puskesmas dalam 1 tahun X 100% 96 kali (setahun)
1. Kep. Menkes RI No. 585/ Menkes/ SK/ V/2007, Pedoman Pelaksanaan Promkes di Puskesmas., 2. Panduan Promkes dalam Peningkatan PHBS di Puskesmas. Pusat Promkes, 2006.
Catatan : ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.” ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang di terbitkan BSrE. ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di http://e-office.sumedangkab.go.id, kode: MZQWNJC5
materi, alat bantu yang digunakan, buku visum. Komunikas i Interperso nal dan Konseling.
5%
Pemberday a an Individu/ Keluarga melalui Kunjungan Rumah
50%
Komunikasi Interpersonal dan Konseling (KIP/K) di Puskesmas adalah pengunjung/pasien yang harus mendapat tindak lanjut dengant KIP/K di klinik khusus atau klinik terpadu KIP/K, terkait tentang Gizi, P2M, sanitasi, PHBS dan lain-lain. Sesuai kondisi/masalah dari pengunjung/pasien dengan didukung alat bantu media KIP/K. Pembuktian dengan : nama pasien, tanggal konsultasi, nama petugas konsultan, materi konsultasi, buku visum Cakupan kunjungan rumah adalah persentase kegiatan KIP/K yang dilakukan petugas Puskesmas terhadap individu/keluarga yang dilakukan di rumahnya di wilayah kerja Puskesmas dalam kurun waktu satu tahun.
Catatan : ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.” ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang di terbitkan BSrE. ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di http://e-office.sumedangkab.go.id, kode: MZQWNJC5
Jumlah pengunjung/pasien puskesmas yang mendapatkan KIP/K Jumlah seluruh pengunjung puskesmas dalam kurun waktu 1 tahun
X 100%
Jumlah kunjungan rumah ke pasien/keluarga di dalam wilayah kerja puskesmas dalam kurun 1 tahun 𝑋 100% jumlah seluruh sasaran KIP/K di dalam puskesmas dalam kurun waktu 1 tahun
1. Kep. Menkes RI No. 585/ Menkes/ SK/ V/2007, Pedoman Pelaksanaan Promkes di Puskesmas, Pusat Promkes Depkes – Jakarta. 2. Panduan Promkes dalam Peningkatan PHBS di Puskesmas, Pusat Promkes, 2006. 1. Kep. Menkes RI No. 585/ Menkes/ SK/ V/2007, Pedoman Pelaksanaan Promkes di Puskesmas, Pusat
Pengkajian dan Pembinaan PHBS di Tatanan Rumah Tangga
70%
Cakupan rumah tangga ber-PHBS adalah presentase rumah tangga yang melaksanakan 10 indikator PHBS rumah tangga di wilayah kerja Puskesmas dalam kurun waktu satu tahun.
Catatan : ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.” ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang di terbitkan BSrE. ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di http://e-office.sumedangkab.go.id, kode: MZQWNJC5
Jumlah rumah tangga ber PHBS di wilayah kerja Puskesmas seluruh rumah tangga yang ada di wilayah puskesmas
X 100%
Promkes Depkes – Jakarta. 2. Panduan Promkes dalam Peningkatan PHBS di Puskesmas, Pusat Promkes, 2006. 1. Permenkes RI Nomor: 2269/MENKE S/PER/XI/20 11 Pedoman pembinaan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) 2. Petunjuk Teknis PHBS Tatanan Institusi Kesehatan, Promkes Jabar 2009, Dinkes Jabar, Bandung.
Pembinaan PHBS di tatanan Institusi Kesehatan (Puskesma s dan jaringanya : Puskesmas Pembantu, Polindes, Poskesdes. dll). Pembinaan UKBM dilihat melalui presentase (%) Posyandu strata Purnama dan Mandiri. Pembinaan Pemberday aan Masyaraka t Dilihat Melalui Persentase (%) Desa
100 %
Pembinaan PHBS di tatanan Institusi Kesehatan adalah pengkajian dan pembinaan PHBS di tatanan institusi kesehatan (Puskesmas dan jaringannya : puskesmas pembantu, Polindes, Poskesdes, dll). Pembuktian dengan : hasil data kajian PHBS Institusi Kesehatan, tanggal pengkajian, petugas yang mengkaji, analisis hasil kajian
80%
100 %
jumlah institusi kesehatan ber − PHBS di wilayah kerja Puskesmas dalam kurun waktu 1 tahun × 100% jumlah seluruh institusi kesehatan yang ada
Petunjuk Teknis PHBS Tatanan Institusi Kesehatan,Pro mkes Jabar 2009, Dinkes Jabar, Bandung.
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑆𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎 𝑝𝑜𝑠𝑦𝑎𝑛𝑑𝑢 𝑝𝑢𝑟𝑛𝑎𝑚𝑎 𝑑𝑎𝑛 𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎 𝑚𝑎𝑛𝑑𝑖𝑟𝑖 𝑑𝑖 𝑤𝑖𝑙 𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎 𝑃𝐾𝑀 𝑑𝑎𝑙𝑎𝑚 𝑘𝑢𝑟𝑢𝑛 𝑤𝑎𝑘𝑡𝑢 1 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛 × 100% 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ 𝑝𝑜𝑠𝑦𝑎𝑛𝑑𝑢 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑎𝑑𝑎 𝑑𝑖 𝑤𝑖𝑙𝑎𝑦𝑎ℎ 𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎 𝑃𝑢𝑠𝑘𝑒𝑚𝑎𝑠
Pedoman Umum Pengelolaan posyandu. Depkes RI, Jakarta. 2011.
Cakupan Pembinaan UKBM Dilihat Melalui Persentase (%)_Posyandu Purnama (40%) dan Mandiri (40%) adalah persentase jumlah posyandu Purnama dan Mandiri yang ada di wilayah kerja Puskesmas dalam kurun waktu satu tahun Desa/Kelurahan menjadi jumlah desa/kel berstrata des/kel siaga aktif Kepmenkes Desa/Kelurahan Siaga Aktif 1529/ Menkes/ purnama dan mandiri X 100%SK/ X/ 2010 dengan Strata Purnama seluruh desa/kel siaga aktif yang ada (30%) dan Mandiri minimal tentang di wil kerja PKM (20%) dari jumlah Pedoman Desa/Kelurahan yang ada. Umum Pembuktian dengan : Data Pengembangan Desa/Kelurahan dan Strata desa dan
Catatan : ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.” ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang di terbitkan BSrE. ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di http://e-office.sumedangkab.go.id, kode: MZQWNJC5
Siaga Aktif (untuk Kabupaten )/ Kelurahan Pendamping an Pelaksanaan SMD dan MMD tentang Kesehatan endapat pendamping an kegiatan pemberdaya an masyarakat (SMD, MMD)
Kesehatan Lingkungan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
Persentase Desa/kelur ahan Stop Buang air besar
Desa/Kelurahan Siaga Aktif, mapping strata, rencana intervensi peningkatan strata.
kelurahan Siaga Aktif.
100 %
Kegiatan di Jumlah desa/kel mendapat pendampingan kegiatan PMK no. 44 Desa/Kelurahan yang ada Tahun 2016 ttg pemberdayaan masy di wilayah Kerja Puskesmas manajemen (SMD, MMD) 𝑋 100% yang memerlukan Puskesmas Jumlah desa/kel yang ada pemberdayaan masyarakat, di wilayah kerja puskesmas dengan langkah-langkah kegiatan pertemuan tingkat Desa, Survey Mawas Diri, Musyawarah Masyarakat Desa I,II, hal tersebut bertujuan agar kegiatan tersebut dapat berjalan secara kontinyu karena berdasarkan kebutuhan masyarakat. Pembuktian dengan : lokasi pemberdayaan, dokumentasi kegiatan, substansi pemberdayaan masyarakat, petugas pelaksana.
100
Persentase desa/kelurahan dengan Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS) didefinisikan Desa/kelurahan yang
Catatan : ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.” ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang di terbitkan BSrE. ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di http://e-office.sumedangkab.go.id, kode: MZQWNJC5
Jumlah Desa yang sudah mencapai Stop BABS Terverifikasi di suatu wilayah pada periode tertentu dibagi Jumlah Desa di wilayah dan pada periode yang sama dikali 100 %
RPJMN, Renstra Kemenkes
Sembarang an (SBS)
Jumlah desa yang melaksana kan STBM
100
Prosentase Penduduk terhadap akses sanitasi yang layak (jamban sehat)
100
Prosentase penduduk terhadap akses air minum (layak) yang berkualitas
100
seluruh penduduknya tidak lagi melakukan praktek buang air besar sembarangan dibuktikan melalui proses verifikasi Jumlah desa yang melaksanakan STBM di Wilayah Puskesmas adalah Desa yang sudah dilakukan pemicuan minimal 1 dusun/RW, adanya rencana kerja masyarakat (RKM) dan adanya natural leader Prosentase Penduduk terhadap akses sanitasi yang layak (Jamban Sehat) adalah perbandingan antara penduduk yang akses terhadap fasilitas sanitasi yang layak (jamban sehat) dengan penduduk seluruhnya, dinyatakan dalam persentase Prosentase penduduk dengan akses berkelanjutan terhadap air minum yang berkualitas adalah perbandingan antara penduduk dengan akses terhadap sumber air minum berkualitas (memenuh syarat) dengan penduduk
Catatan : ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.” ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang di terbitkan BSrE. ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di http://e-office.sumedangkab.go.id, kode: MZQWNJC5
Jumlah desa yang melaksanakan STBM di Wilayah Puskemas pada periode tertentu dibagi Jumlah seluruh Desa di wilayah Puskesmas dan pada periode yang sama dikali 100%
Pedoman STBM
Jumlah penduduk dengan akses terhadap fasilitas sanitasi yang layak (jamban sehat) di suatu wilayah pada periode tertentu dibagi Jumlah penduduk di wilayah dan pada periode yang sama dikali 100 %
RPJMN, RPJMD
Jumlah penduduk yang akses terhadapat air minum yang layak di wilayah pada periode tertentu dibagi Jumlah penduduk yang ada di wilayah dan pada periode yang sama dikali 100%
RPJMN, RPJMD
Persentase sarana air minum diawasi /diperiksa kualitas air minumnya sesuai standar Jumlah Rumah Tangga yang dilakukan Surveilanc e Kualitas Air Minum (SKAMRT) Jumlah fasyankes yang melaksana kan pengelolaa n limbah medis sesuai standar
80
15 RT/ Pusk esma s
100
seluruhnya, dinyatakan dalam persentase. Persentase sarana air minum yang diperiksa kualitasnya dan memenuhi syarat di antara seluruh jumlah sarana air minum yang ada. Sarana Air Minum yang dihitung termasuk sarana PDAM, PAMSIMAS dan NON PAMSIMAS (Komunal, ada pengurus dan ada legalitas) Jumlah Rumah Tangga yang sarana air minumnya dilakukan pengawasan dan diperiksa kualitas air minumnya (pH, TDS, Nitrit, Nitrat dan Crom +6
Jumlah Sarana Air Minum Diawasi /Diperiksa Kualitas Air Minumnya Sesuai Standard adalah jumlah sarana air minum yang diawasi yang memenuhi syarat kualitas air minum aman dibagi dengan jumlah sarana air minum yang ada di wilayah tersebut (total sarana) dikali 100%.
Jumlah kumulatif Rumah tangga yang dilakukan pengawasan dan diperiksa kualitas air minumnya (pH, TDS, Nitrit, Nitrat dan Crom+6, Coiform dan e-Coli)
Fasyankes yang memiliki Jumlah kumulatif Fasyankes (RS dan pengelolaan limbah medis Puskesmas) yang memiliki pengelolaan sesuai standar adalah limbah medis sesuai standar. rumah sakit dan pusat kesehatan masyarakat yang melakukan pemilahan, pewadahan, pengangkutan, penyimpanan yang memenuhi standar, serta melakukan pengolahan bekerja sama dengan jasa
Catatan : ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.” ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang di terbitkan BSrE. ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di http://e-office.sumedangkab.go.id, kode: MZQWNJC5
RPJMN, Renstra Kemenkes
Panduan SKAMRT
RPJMN, Renstra Kemenkes
Persentase tempat pengelolaa n pangan (TPP) yang memenuhi syarat sesuai standar
Persentase tempat dan fasilitas umum (TFU) yang dilakukan pengawasa n sesuai standar
Pengendalian Persentasi dan Pengawasa Pengawasan n dan serta Tindak Pembinaan Lanjut Produksi Pengawasan Pangan Sertifikat Rumah
60
75
75
40
pengolah limbah B3 yang berizin. Tempat pengelolaan Pangan (TPP) yang memenuhi syarat kesehatan adalah TPP yang dilaksanakan pengawasan melalui inspeksi kesehatan lingkungan (IKL) dan memenuhi syarat sesuai standar. TPP terdiri dari: rumah makan/restoran/jasaboga/ sentra pangan jajanan, depot air minum. Tempat dan Fasilitas Umum (TFU) yang dilakukan pengawasan sesuai standar adalah tempat dan fasilitas umum (pasar, sekolah, Puskesmas) yang dilakukan pengawasan oleh kabupaten/kota dengan cara melakukan Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL) minimal 1 kali dalam kurun waktu setahun Prosentasi Pengawasan dan Pembinaan Produksi Pangan Rumah Tangga yang memiliki sertifikat PIRT dinyatakan dalam persentase
Catatan : ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.” ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang di terbitkan BSrE. ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di http://e-office.sumedangkab.go.id, kode: MZQWNJC5
Jumlah TPP yang memenuhi syarat kesehatan berdasarkan hasil inspeksi Kesehatan Lingkungan sesuai standar dalam kurun waktu 1 tahun dibanding jumlah TPP terdaftar dikali 100%
Renstra Kemenkes
Jumlah TFU yang dilaporkan hasil pengawasannya oleh kabupaten/kota berdasarkan inspeksi kesehatan lingkungan minimal 1 kali dalam setahun dibagi jumlah TFU dikali 100 %.
Renstra Kemenkes
Jumlah Produksi pangan rumah tangga yang diawasi dan dibina pada periode tertentu dibagi jumlah Produksi pangan rumah tangga pada periode yang sama dikali 100 %
Renstra Kemenkes
Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga
Pembinaan upaya kesehatan olahraga
Tangga yang memiliki sertifikat PIRT
Persentase produk makanan dan minuman yang diperiksa dan memenuhi syarat Prosentase pembinaan Kelompok Olah Raga
60
Prosentase produk makanan dan minuman yang diperiksa dan memenuhi syarat dinyatakan dalam persentase
65
Prosentase pembinaan Jumlah Kelompok Olah Raga yang dibina di Kelompok Olah Raga adalah Wilayah Puskemas pada periode tertentu perbandingan antara dibagi Jumlah Kelompok Olah Raga kelompok olah raga yang
Catatan : ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.” ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang di terbitkan BSrE. ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di http://e-office.sumedangkab.go.id, kode: MZQWNJC5
Jumlah produk makanan dan minuman yang diperiksa dan memenuhi syarat dibagi jumlah seluruh produk makanan dan minuman yang diperiksa pada periode tertentu dikali 100 %
Renstra Dinkes Kab
Dinkes Provinsi
Pembinaan upaya kesehatan kerja
Prosentase pembinaan Kelompok Kesehatan Kerja
KESGA DAN GIZI 1.PENINGK- Persentase ATAN Persalinan KESEHATAN di Faskes IBU, ANAK, KB, DAN KESPRO Cakupan Kunjungan Antenatal
dibina dengan jumlah kelompok olah raga yang ada, dinyatakan dalam persentase Prosentase pembinaan Kelompok Kesehatan Kerja adalah perbandingan antara Kelompok Kesehatan Kerja yang dibina dengan jumlah Kelompok Kesehatan Kerja yang ada, dinyatakan dalam persentase
seluruh di wilayah Puskesmas dan pada periode yang sama dikali 100% Jumlah Kelompok Kesehatan Kerja yang dibina di Wilayah Puskemas pada periode tertentu dibagi Jumlah Kelompok Kesehatan Kerja seluruh di wilayah Puskesmas dan pada periode yang sama dikali 100%
Dinkes Provinsi
100
Cakupan persalinan di fasilitas kesehatan adalah Pelayanan pertolongan persalinan kepada ibu bersalinan di fasilitas kesehatan dasar dan rujukan sesuai standar.
Jumlah ibu yang melahirkan di fasilitas kesehatan di wilayah kerja Puskesmas pada kurun waktu satu tahun/ Seluruh ibu bersalin di wilayah kerja Puskesmas dalam kurun waktu satu tahun x 100%
Perpres No. 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024
100
Cakupan kunjungan Antenatal adalah Cakupan ibu hamil yang telah memperoleh pelayanan antenatal sesuai dengan standar minimal 4 (empat) kali selama kehamilannya disuatu wilayah kerja Puskesmas pada kurun waktu satu tahun
Jumlah ibu hamil yang memperoleh pelayanan antenatal K4 di wilayah kerja Puskesmas pada kurun waktu satu tahun /Jumlah sasaran ibu hamil di wilayah kerja Puskesmas dalam kurun waktu satu tahun x 100%
65
Catatan : ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.” ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang di terbitkan BSrE. ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di http://e-office.sumedangkab.go.id, kode: MZQWNJC5
Cakupan Kunjungan Neonatal
100
3. PENINGKATA Persentase N Anemia KESEHATAN Pada Ibu KELUARGA Hamil DAN GIZI MASYARAKA T
6,87
Persentase BBLR
1,17
Persentase Balita Gizi Lebih
0,63
Persentase Balita Kurus
0,81
Cakupan Kunjungan Neonatal (KN) adalah cakupan neonatus yang telah memperoleh 3 kali pelayanan Kunjungan Neonatus pada 6-48 jam, 37 hari, 8-28 hari sesuai standar (3 kali pelayanan) di wilayah kerja puskesmas dalam waktu satu tahun Persentase ibu hamil anemia adalah jumlah ibu hamil anemia yang ada di wilayah puskesmas dalam waktu satu tahun
Jumlah neonatus yang telah memperoleh 3 kali pelayanan Kunjungan Neonatus (KN) pada 6-48 jam, 3-7 hari, 8-28 hari sesuai standar di wilayah kerja puskesmas dalam waktu satu tahun /Seluruh sasaran bayi di wilayah kerja puskesmas dalam kurun waktu satu tahun x 100%
Jumlah ibu hamil anemia dibagi jumlah ibu hamil yang ada di wilayah puskesmas dikali 100%
Persentase BBLR adalah Jumlah BBLR dibagi jumlah kelahiran hidup jumlah BBLR yang ada di di wilayah puskesmas dikali 100% wilayah puskesmas dalam waktu satu tahun Persentase balita gizi lebih Jumlah gizi lebih dibagi jumlah balita adalah jumlah balita ditimbang dikali 100% dengan kategori status gizi lebih (BB/U)hasil BPB Bulan Agustus di wilayah puskesmas dalam waktu satu tahun Persentase balita kurus Jumlah Balita kurus dan sangat kurus adalah jumlah balita dibagi jumlah balita ditimbang dan diukur dengan kategori status gizi PB/TBdikali 100%
Catatan : ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.” ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang di terbitkan BSrE. ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di http://e-office.sumedangkab.go.id, kode: MZQWNJC5
Persentase Lansia mendapat Skrining Kesehatan
100
4. KEGIATAN Cakupan KESEHATAN Kelas Ibu KELUARGA Hamil (KIA, LANSIA, AUSRM)
100
Cakupan Pelayanan PONED Puskesmas Rawat Inap
100
kurus dan sangat kurus (BB/PB atau BB/TB) hasil BPB Bulan Agustus di wilayah puskesmas dalam waktu satu tahun Persentase lansia yang mendapat skrining kesehatan adalah persentase lansia dan pra lansia yang mendapat pelayanan skrining kesehatan 1x dalam setahun di wilayah kerja puskesmas Cakupan Kelas ibu hamil adalah cakupan pelayanan kelas ibu hamil di seluruh wilayah puskesmas dalam 1 tahun
jumlah lansia yang mendapat skrining kesehatan dibagi dengan jumlah lansia yang ada dikali 100%
Jumlah ibu hamil yang mengikuti kelas ibu di setiap desa wilayah puskesmas/Jumlahibu hamil yang ada di seluruh desa wilayah Puskesmas x 100%
Cakupan Pelayanan PONED Jumlah kasus emergensi obstetri dan adalah layanan kesehatan neonatus yang dilayani/ Jumlah kasus yang disediakan oleh emergensi obstetri dan neonatus yang terjadi Puskesmas rawat inap di wilayah puskesmas dalam kurun waktu terkait kasus emergensi satu tahun x 100% obstetri dan neonatus tingkat dasar selama 24 jam sehari dan 7 hari dalam seminggu dalam waktu 1 tahun
Catatan : ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.” ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang di terbitkan BSrE. ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di http://e-office.sumedangkab.go.id, kode: MZQWNJC5
Cakupan Kunjungan ibu Hamil K4
100
Cakupan kunjungan Ibu Hamil K-4 adalah Cakupan ibu hamil yang telah memperoleh pelayanan antenatal sesuai dengan standar minimal 4 (empat) kali selama kehamilannya disuatu wilayah kerja Puskesmas pada kurun waktu satu tahun
Jumlah Ibu hamil yang memperoleh pelayanan antenatal K4 di wilayah kerja Puskesmas pada kurun waktu satu tahun / Jumlah sasaran ibu hamil di wilayah kerja puskesmas dalam kurun waktu 1 tahun X 100 %
Cakupan Komplikasi Kebidanan yang ditangani
79
Cakupan Pelayanan Nifas Lengkap
100
Cakupan pelayanan nifas adalah Pelayanan kepada ibu dan neonatal pada masa 6 jam sampai dengan 42 hari pasca persalinan sesuai standar.
Jumlah ibu nifas yang telah memperoleh 3 kali pelayanan sesuai standar di wilayah kerja puskesmas dalam kurun satu tahun / seluruh ibu bersalin dalam kurun waktu satu tahun X 100 %
Cakupan Pertolonga
100
Cakupan persalinan di fasilitas kesehatan adalah
Jumlah ibu yang melahirkan di fasilitas kesehatan diwilayah kerja puskesmas pada
Cakupan komplikasi Jumlah Komplikasi kebidanan yang kebidanan yang ditangani mendapatkan penanganan definitif diwilayah adalah Ibu dengan kerja puskesmas pada kurun waktu satu komplikasi kebidanan di tahun / jumlah ibu hamil yang ada di satu wilayah kerja pada wilayah puskesmas dalam kurun waktu satu kurun waktu tertentu yang tahun X 100 % mendapat penanganan definitif sesuai dengan standar oleh tenaga kesehatan kompeten pada tingkat pelayanan dasar dan rujukan
Catatan : ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.” ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang di terbitkan BSrE. ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di http://e-office.sumedangkab.go.id, kode: MZQWNJC5
n Persalinan di Fasilitas Kesehatan
Pelayanan pertolongan persalinan kepada ibu bersalinan di fasilitas kesehatan dasar dan rujukan sesuai standar.
kurun waktu satu tahun / seluruh ibu bersalin diwilayah kerja puskesmas dalam kurun satu tahun X 100 %
Laporan Kematian Ibu
8
laporan Kematian ibu adalah laporan kematian selama kehamilan atau dalam periode 42 hari setelah berakhirnya kehamilan, akibat semua sebab yang terkait dengan atau diperberat oleh kehamilan atau penanganannya tetapi bukan disebabkan oleh kecelakaan/cedera yang terjadi di wilayah puskesmas dalam waktu 1 tahun
Jumlah kasus kematian ibu yang terjadi di wilayah Puskesmas pada kurun waktu 1 tahun
Laporan Kematian Bayi
94
Laporan Kematian bayi adalah kematian anak umur kurang dari 1 tahun yang terjadi di wilayah puskesmas dalam waktu 1 tahun
Jumlah kasus kematian bayi yang terjadi di wilayah Puskesmas pada kurun waktu 1 tahun
Cakupan Kunjungan Neonatal 1 (KN 1) adalah cakupan neonatus yang mendapatkan pelayanan
Jumlah neonatus yang telah memperoleh pelayanan Kunjungan Neonatus pada masa 6-48 jam setelah lahir sesuai standar di wilayah kerja Puskesmas dalam waktu satu
Cakupan Kunjungan Neonatus (KN1)
100
Catatan : ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.” ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang di terbitkan BSrE. ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di http://e-office.sumedangkab.go.id, kode: MZQWNJC5
sesuai standar pada 6-48 tahun/Seluruh sasaran bayi di wilayah kerja jam setelah lahir di wilayah Puskesmas dalam kurun waktu satu tahun kerja Puskesmas dalam dikali 100% kurun waktu satu tahun. Cakupan Kunjungan Neonatus Lengkap (KN Lengkap)
100
Cakupan Kunjungan Neonatal (KN) Lengkap adalah cakupan neonatus yang telah memperoleh 3 kali pelayanan Kunjungan Neonatus pada 6-48 jam, 37 hari, 8-28 hari sesuai standar (3 kali pelayanan) di wilayah kerja puskesmas dalam waktu satu tahun
Jumlah neonatus yang telah memperoleh 3 kali pelayanan kunjungan neonatus ( KN) 6 – 48 JAM , 3-7 HARI, 8- 28 hari sesuai standar diwilayah kerja puskesmas dalam waktu satu tahun / jumnlah seluruh sasaran bayi di wilayah kerja puskesmas dalam waktu satu tahun X 100 %
Cakupan Neonatus dengan Komplikasi yang ditangani
43
Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani adalah neonatus dengan komplikasi di wilayah kerja puskesmas pada kurun waktu tertentu yang ditangani sesuai dengan standar oleh tenaga kesehatan terlatih di sarana pelayanan kesehatan.
Jumlah neonatus dengan komplikasi yang ditangani diwilayah kerja puskesmas dalam kurun waktu satu tahun / 15 % sasaran bayi di wilayah kerja puskesmas dalam kurun waktu satu tahun X 100 %
Cakupan Kunjungan Bayi
100
Cakupan kunjungan bayi adalah cakupan bayi yang memperoleh pelayanan kesehatan sesuai dengan standar oleh dokter, bidan, dan perawat yang memiliki
Jumlah bayi yang memperoleh pelayanan kesehatan minimal 4 kali di wilayah kerja npuskesmas dalam kurun waktu tertentu / jumloah seluruh sasaran bayi di wilayah kerja puskesmas dalam kurun waktu satu tahunj X 100 %
Catatan : ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.” ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang di terbitkan BSrE. ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di http://e-office.sumedangkab.go.id, kode: MZQWNJC5
kompetensi klinis kesehatan, paling sedikit 4 kali di wilayah kerja puskesmas dalam kurun waktu satu tahun. Cakupan Pelayanan Anak Balita
100
Cakupan pelayanan anak balita adalah anak balita (12 – 59 bulan) yang memperoleh pelayanan pemantauan pertumbuhan minimal 8 kali setahun, pemantauan perkembangan (SDIDTK) minimal 2 kali setahun, serta pemberian Vitamin A 2 kali setahun
Cakupan Peserta KB Aktif
100
Cakupan peserta KB Aktif Jumlah PUS yang menggunakan kontrasepsi adalah jumlah peserta KB di wilayah kerja puskesmas dalam kurun Aktif dibandingkan dengan waktu satu tahun /seluruh PUS diwilayah jumlah pasangan usia kerja puskesmas dalam kurun waktu satu subur (PUS) di wilayah tahun X 100% kerja Puskesmas dalam kurun waktu satu tahun.
Catatan : ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.” ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang di terbitkan BSrE. ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di http://e-office.sumedangkab.go.id, kode: MZQWNJC5
Jumlah anak balita yang memperoleh pelayanan balita sesuai standar di wilayah kerja puskesmas dalam kurun waktu tertentu/ jumlah seluruh anak balita di wilayah kerja puskesmas dalam kurun waktu satu tahun X 100 %
Cakupan SDIDTK
100
Cakupan SDIDTK Jumlah balita yang mendapat pelayanan adalahCakupan pemeriksaan untuk SDIDTK / Jumlah balita dalam kurun waktu satu tahun X 100 % menemukan secara dini adanya penyimpangan tumbuh kembang dan merangsang kemampuan pada anak usia 0-6 tahun agar tumbuh dan berkembang secara optimal di wilayah puskesmas dalam waktu 1 tahun
Cakupan MTBS
100
Cakupan MTBS adalah cakupan tatalaksana balita sakit dengan fokus kepada kesehatan anak usia 0-59 bulan secara menyeluruh di wilayah puskesmas dalam waktu 1 tahun
Jumlah balita sakit mendapat pelayanan MTBS/ Jumlah balita yang datang berobat ke puskesmas dan jaringannya dalam 1 tahun x 100%
Cakupan Kelas Ibu Balita
100
Cakupan Kelas ibu balita adalah cakupan ibu yang mempunyai anak berusia 05 tahun mendapat pelayanan edukasi kelompok tentang kesehatan, gizi, dan stimulasi pertumbuhan perkembangan anak di wilayah puskesmas dalam waktu 1 tahun
Jumlah ibu yang mengikuti kelas ibu balita/jumlah ibu balita di wilayah puskesmas x 100%
Catatan : ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.” ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang di terbitkan BSrE. ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di http://e-office.sumedangkab.go.id, kode: MZQWNJC5
Cakupan Balita mendapat layanan pemeriksa an KPSP
100
Cakupan layanan pemeriksaan KPSP adalah cakupan balita yang mendapat pemeriksaan perkembangan balita dengan KPSP (Kuesioner Pra Skrining Perkembangan) 2x setahun di wilayah kerja puskesmas
Jumlah balita mendapat layanan pemeriksaan KPSP 2x dalam setahun di Posyandu/ Jumlah balita yang ada x 100%
Cakupan KIE Catin
100
Cakupan KIE catin adalah cakupan pemberian layanan KIE di puskesmas bagi calon pengantin, meliputi kesehatan reproduksi dan seksual serta gizi dalam waktu 1 tahun
Jumlah catin mendapat KIE/jumlah catin yang ada dalam 1 tahun x 100%
Cakupan Skrining Kesehatan Catin
100
Cakupan Skrining kesehatan catin adalah cakupan pemeriksaan catin di Puskesmas meliputi pemeriksaan HB, tes kehamilan, IMT dan lingkar lengan WUS dalam waktu 1 tahun
Jumlah catin yang mendapat pelaynaan skrining kesehatan/ jumlah catin yang ada dalam 1 tahun x 100%
Catatan : ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.” ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang di terbitkan BSrE. ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di http://e-office.sumedangkab.go.id, kode: MZQWNJC5
Cakupan Pelayanan KB Pasca Salin
100
Cakupan Pelayanan KB pasca persalinan adalahcakupan pelayanan alat dan obat kontrasepsi segera setelah melahirkan sampai dengan 42 hari/minggu setelah melahirkan di wilayah puskesmas dalam waktu 1 tahun
Jumlah ibu bersalin mendapat pelayanan KB pasca salin/ Jumlah ibu bersalin yang ada dalam 1 tahun x 100%
Cakupan lansia yang mendapatk an skrining kesehatan sesuai standar
100
Cakupan Lansia (umur ≥ 60 tahun) yang mendapat skrining kesehatan adalah Cakupan Lansia (umur ≥ 60 tahun) yang mendapat skrining kesehatandi wilayah kerja Puskesmas minimal satu kali dalam kurun waktu 1 Tahun.
(Jumlah Lansia yang mendapat skrining kesehatan)/(Jumlah sasaran lansia (umur > 60 th) di wilayah kerja Puskesmas dalam kurun waktu 1 th) x 100%
Catatan : ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.” ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang di terbitkan BSrE. ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di http://e-office.sumedangkab.go.id, kode: MZQWNJC5
Cakupan Pembinaan Posbindu Lansia
100
Cakupan Pembinaan Posbindu Lansia adalah Cakupan pembinaan puskesmas di Posbindu lansia yang meliputi pemeriksaan kesehatan Jumlah Desa yang menyelenggarakan fisik dan mental emosional, pelayanan kesehatan lansia dibagi jumlah pencatatan hasil seluruh Desa yang ada di wilayah pemeriksaan pada KMS, Puskesmas dikali 100% dalam kurun waktu pemeriksaan status gizi, 1 tahun pemeriksaan tekanan darah, pemeriksaan gula dan albumin dalam air seni, pemberian rujukan, dan penyuluhan kesehatan dalam waktu 1 tahun
Cakupan Pelayanan Santun Lansia
100
Cakupan Pelayanan santun lansia adalah pelayanan puskesmas bagi lansia yang mengutamakan aspek preventif promotif selain kuratif rehabilitatif, pro aktif, baik, sopan, dan memberikan kemudahan dalam waktu 1 tahun
Catatan : ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.” ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang di terbitkan BSrE. ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di http://e-office.sumedangkab.go.id, kode: MZQWNJC5
Jumlah lansia yang mendapat pelayanan santun lansia/jumlah lansia yang berkunjung ke puskesmas dalam 1 tahun x 100%
Puskesmas Mengemba ngkan model penguatan caregiver informal bagi lansia Cakupan Sekolah (SD/MI/ sederajat) yang melaksana kan penjaringa n Kesehatan (kelas 1) Cakupan Sekolah (SMP/MTS / sederajat) yang melaksana kan penjaringa n Kesehatan (kelas 7)
1 kali
Model penguatan care giver lansia adalah pelayanan puskesmas bagi lansia yang meliputi perawatan jangka panjang dengan melibatkan keluarga, masyarakat, dan relawan yang dilatih
Frekuensi kegiatan pelatihan care giver lansia oleh puskesmas bagi keluarga, masyarakat,dan relawan
100
Cakupan SD/MI sederajat yang siswa kelas 1 nya mendapat pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Gigi dan mulut,status gizi, tanda vital dan ketajaman indera dari petugas puskesmas dalam kurun waktu satu tahun
Jumlah SD/MI yang melaksanakan penjaringan kesehatan dibagi jumlah SD/MI yang ada dikali 100%
100
Cakupan SMP/MTS/ sederajat yang mendapat pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Gigi dan mulut SMP/MTS/sederajat adalahcakupan SMP/MTS/sederajat yang kelas 7 nya mendapat pelayanan pemeriksaan kesehatan gigi dan mulut,status gizi, tanda vital dan ketajaman indera dari petugas puskesmas
Jumlah SMP/MTS yang melaksanakan penjaringan kesehatan dibagi jumlah SD/MI yang ada dikali 100%
Catatan : ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.” ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang di terbitkan BSrE. ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di http://e-office.sumedangkab.go.id, kode: MZQWNJC5
dalam kurun waktu satu tahun
Puskesmas Mampu Laksana Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR) Puskesmas membina minimal 20 % SD/MI melalui kegiatan UKS/M Puskesmas membina minimal 20 % SMP/MTS melalui
100
Puskesmas mampu menyelenggarakan layanan konseling kepada remaja dengan MTPKR dalam kurun waktu 1 tahun
Jumlah remaja yang mendapat layanan konseling di Puskesmas dibagi jumlah sasaran remaja dalam 1 tahun dikali 100%
20
Puskesmas membina sekolah / madrasah sehat dari setiap jenjang pendidikan (SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA) melalui kegiatan trias UKS/M (Pendidikan kesehatan, Pelayanan Kesehatan, dan Pembinaan Lingkungan Sekolah sehat) dalam kurun waktu 1 tahun melalui kegiatan UKS/M
Jumlah sekolah mendapat pembinaan sekolah sehat/ Jumlah sekolah yang ada x 100%
20
Catatan : ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.” ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang di terbitkan BSrE. ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di http://e-office.sumedangkab.go.id, kode: MZQWNJC5
Jumlah sekolah mendapat pembinaan sekolah sehat/ Jumlah sekolah yang ada x 100%
kegiatan UKS/M
Puskesmas membina minimal 20 % SMA/SMK /MA melalui kegiatan UKS/M Cakupan Pembinaan Posyandu Remaja
Pembinaan Gizi Masyarakat
Entry data identitas dan pengukura n
yangada di wilayah kerja Puskesmas
20
2 Posy and u
80
Jumlah sekolah mendapat pembinaan sekolah sehat/ Jumlah sekolah yang ada x 100%
Cakupan pembinaan posyandu remaja adalah cakupan posyandu remaja yang mendapat pelayananedukasi PKHS, kespro, kesehatan jiwa, pencegahan penyalahgunaan NAPZA, pelayanan gizi, aktifitas fisik, pencegahan PTM, dan pencegahan kekerasan di wilayah puskesmas dalam waktu 1 tahun Entry data identitas dan pengukuran antropometri balita dan ibu hamil melalui SIGIZI Terpadu/ePPGBM
Catatan : ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.” ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang di terbitkan BSrE. ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di http://e-office.sumedangkab.go.id, kode: MZQWNJC5
Jumlah Posyandu Remaja mendapat pembinaan dibagi jumlah posyandu remaja yang ada x 100%
Update data entry SIGIZI per tgl 10 setiap bulan dalam 1 tahun
antropome tri balita dan ibu hamil melalui SIGIZI Terpadu/e PPGBM Konfirmasi dan identifikasi penyebab kekuranga n gizi pada balita dan ibu hamil KEK Rencana kegiatan berdasarka n hasil indikator 1) dan 2) Asuhan tata laksana gizi buruk pada balita bersama tim asuhan gizi
yang dikelola oleh Puskesmas setiap bulan
80
Konfirmasi dan identifikasi penyebab kekurangan gizi pada balita dan ibu hamil KEK adalah kegiatan puskesmas untuk melakukan validasi terhadap masalah gizi hasil entry SIGIZI terpadu
Triw Rencana kegiatan adalah ulan berbagai alternatif kegiatan an untuk penanggulangan masalah gizi berdasarkan hasil entry SIGIZI terpadu, konfirmasi dan identifikasi dalam rangka diseminasi informasi gizi 100 Asuhan tata laksana gizi buruk adalah rangkaian proses untuk menangani balita gizi buruk oleh tim asuhan gizi puskesmas berdasarkan pedoman yang telah ditetapkan
Catatan : ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.” ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang di terbitkan BSrE. ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di http://e-office.sumedangkab.go.id, kode: MZQWNJC5
Jumlah balita stunting dan jumlah ibu hamil KEK yang dikonfirmasi dan diidentifikasi penyebabnya/ jumlah balita stunting dan ibu hamil KEK yang ada dalam 1 tahun x 100%
Rencana kegiatan triwulan 1-4
Jumlah balita gizi buruk mendapat asuhan tata laksana gizi buruk/jumlah balita gizi buruk yang ada dalam 1 tahun x 100%
Puskesmas berdasarka n SOP pembinaan ASI Eksklusif kepada ibu menyusui, keluargany a, dan masyaraka t
Persentase Ibu Hamil mendapat Tablet Tambah Darah (TTD) minimal 90 tablet
40
100
Pembinaan ASI eksklusif adalah kegiatan puskesmas untuk meningkatkan cakupan ASI eksklusif yang meliputi perencanaan, pemberian edukasi, pemberian konseling, motivasi penyediaan ruang laktasi di tempat kerja dan fasilitas umum, koordinasi izin promosi sufor dengan Dinkes, pencatatan kohort ASI Eksklusif dan pelaporan. TTD adalah tablet yang sekurangnya mengandung zat besi setara dengan 60 mg besi elemental dan 0,4 mg asam folat yang disediakan oleh pemerintah maupun diperoleh sendiri.
Catatan : ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.” ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang di terbitkan BSrE. ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di http://e-office.sumedangkab.go.id, kode: MZQWNJC5
Jumlah bayi
