SK Tim Terpadu [PDF]

Citation preview

BUPATI SOLOK SELATAN KEPUTUSAN BUPATI SOLOK



SELATAN



NOMOR :



2013 TENTANG



PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENANGANAN GANGGUAN KEAMANAN DALAM NEGERI KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2013



BUPATI SOLOK SELATAN,



Menimbang



:



Mengingat



:



a. bahwa sebagai tindak lanjut Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri, perlu membentuk Tim Terpadu Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri Tahun 2013; b. bahwa sebagai tindak lanjut dari Surat Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Nomor :B-179/Polhukkam/Ses/Sidhal PU.00.00.8/2/2013 tanggal 11 Februari 2013 sebagai tindak lanjut Instruksi Presiden RI Nomor 2 Tahun 2013; c. bahwa sebagai tindak lanjut dari Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri RI Nomor : 188.52/711/SJ tanggal 12 Februari 2013 perihal penyampaian Intruksi Menteri Koordinator Bidang Polhukkam Nomor 1 Tahun 2013; d. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c maka perlu ditetapkan Keputusan Bupati; 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang; 3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348); 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 1



Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia; 7. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara; 9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial; 10. Peraturan PemerKegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4337); 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Umum; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah;



15.



Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan 2



Memperhatika n



:



dan Penanaman Modal Daerah serta Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Solok Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 6); 16. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Solok Selatan Tahun 2013; 17. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Solok Selatan Tahun 2013; 1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor : 3 Tahun 2013 tentang Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri Tahun 2013; 2. Surat Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Nomor :B-179/Polhukkam/Ses/Sidhal PU.00.00.8/2/2013 tanggal 11 Februari 2013 sebagai tindak lanjut Instruksi Presiden RI Nomor 2 Tahun 2013; 3. Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri RI Nomor : 188.52/711/SJ tanggal 12 Februari 2013 perihal penyampaian Intruksi Menteri Koordinator Bidang Polhukkam Nomor 1 Tahun 2013. MEMUTUSKAN :



Menetapkan



:



KESATU



: Membentuk Tim Terpadu Penanganan Gangguan Keamanan Keamanan Dalam Negeri di Kabupaten Solok Selatan Tahun 2013, dengan Susunan Personil sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.



KEDUA



: Tim Terpadu Penanganan Gangguan Keamanan Keamanan Dalam Negeri Kabupaten Solok Selatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut : 1.



Mengkoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan aktifitas penanganan gangguan keamanan dalam Kabupaten Solok Selatan ; 2. Melakukan pemetaan potensi gangguan keamanan dalam Kabupaten Solok Selatan yang disebabkan oleh konflik sosial dan terorisme yang ada di seluruh wilayah Kabupaten Solok Selatan;



3.



Melakukan pemantauan situasi dan kondisi keamanan dalam Kabupaten Solok Selatan secara terus menerus terhadap kemungkinan berbagai gangguan keamanan dengan memperhatikan pemetaan potensi konflik; 3



4.



KETIGA



Merespon dengan cepat setiap informasi yang berkaitan dengan potensi gangguan keamanan dalam Kabupaten Solok Selatan yang disebabkan oleh konflik sosial dan terorisme, untuk selanjutnya melakukan klarifikasi, konfirmasi, koordinasi, dan sinkronisasi guna mencegah terjadinya konflik terbuka yang dapat berujung pada tindak kekerasan; 5. Mengambil tindakan cepat, tepat, dan tegas dalam mengatasi permasalahan diluar kemampuan dan kewenangan daerah Kabupaten; 6. Membentuk Desk Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri yang diakibatkan konflik sosial yang berkedudukan di Kabupaten Solok Selatan; 7. Memberikan supervise, asistensi dan dukungan yang diperlukan oleh daerah Kabupaten Dalam Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri; 8. Memberikan penjelasan kepada masyarakat secepatnya tentang terjadinya gangguan keamanan dalam negeri sebagai akibat konflik sosial dan terorisme, serta perkembangan penanganannya; 9. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati secara berkala melalui Sekretaris Daerah. : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Bupati .



KEEMPAT



: Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2013 (DPAP Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2013).



KELIMA



: Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Penetapan Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



KEENAM



: Keputusan ini berlaku dalam Tahun Anggaran 2013.



Ditetapkan di Padang Aro 4



pada tanggal



2013



BUPATI SOLOK SELATAN,



MUZNI ZAKARIA Tembusan disampaikan kepada Yth : 1. Bapak Menko Polhukam di Jakarta. 2. Bapak Menteri Koordinator Bidang Perekonomian di Jakarta. 3. Bapak Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat di Jakarta. 4. Bapak Menteri Dalam Negeri di Jakarta. 5. Bapak Menteri Pertahanan Keamanan RI di Jakarta. 6. Bapak Kepala Kepolisian RI di Jakarta. 7. Bapak Jaksa Agung di Jakarta. 8. Bapak Panglima TNI di Jakarta. 9. Bapak Kepala Badan Intelijen Negara di Jakarta. 10. Bapak Pangdam 1 Bukit Barisan di Medan. 11. Gubernur Sumatera Barat. 12. Ketua DPRD Kab. Solok Selatan di Golden Arm. 13. Yang bersangkutan dalam keputusan ini untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. 14. Pertinggal.



LAMPIRAN I



: KEPUTUSAN BUPATI SOLOK SELATAN : -2013



TANGGAL



:



2013



5



: PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENANGANAN



GANGGUAN KEAMANAN DALAM NEGERI KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2013 A. SUSUNAN TIM TERPADU PENANGANAN GANGGUAN KEAMANAN DALAM NEGERI KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2013 NO .



JABATAN DALAM KEDINASAN



JABATAN DALAM TIM



1



BUPATI SOLOK SELATAN



KETUA



2



KA. POLRES SOLOK SELATAN



WAKIL KETUA I



3



DANDIM 0309 SOLOK



WAKIL KETUA II



4



WAKIL BUPATI SOLOK SELATAN



WAKIL KETUA III



5



SEKRETARIS DAERAH SOLOK SELATAN



WAKIL KETUA IV



6



PIMPINAN DPRD KABUPATEN SOLOK SELATAN



WAKIL KETUA IV



7



KA. KEJAKSAAN NEGERI PADANG ARO



WAKIL KETUA V



8



KA. PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH



WAKIL KETUA V



9



SEKRETARIS



10



KA. KANTOR KESBANGPOL DAN LINMAS KABUPATEN SOLOK SELATAN KABAG OPS POLRES SOLOK SELATAN



WAKIL SEKRETARIS I



11



PASI INTEL DANDIM 0309 SOLOK



WAKIL SEKRETARIS II



12



KASI INTEL KAJARI PADANG ARO



WAKIL SEKRETARIS II



13



ASISTIEN PEMERINTAHAN DAN KESRA



ANGGOTA



14



ASISTEN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN



ANGGOTA



15



ASISTEN ADMINISTRASI DAN UMUM



ANGGOTA



16



PABUNG DANDIM 0309 SOLOK



ANGGOTA



17



DANRAMIL SE- KABUPATEN SOLOK SELATAN



ANGGOTA



18



KA. INSPEKTORAT KAB. SOLOK SELATAN



ANGGOTA



19



ANGGOTA



20



KA. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENANAMAN MODAL KAB. SOLOK SELATAN KA. BKD KAB. SOLOK SELATAN



21



KA. BPBD KAB. SOLOK SELATAN



ANGGOTA



22



KA. DINAS KOPERINDAG KAB. SOLOK SELATAN



ANGGOTA



23



KA. DINAS PENDIDIKAN KAB. SOLOK SELATAN



ANGGOTA



24



KA. DINAS DUKCAPIL KAB. SOLOK SELATAN



ANGGOTA



25



KA. DINAS PEKERJA UMUM KAB. SOLOK SELATAN



ANGGOTA



26



KA. DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KAB. SOLOK SELATAN



ANGGOTA



27



ANGGOTA



28



KA. DINAS PERTANIAN PETERNAKAN DAN PERIKANAN KAB. SOLOK SELATAN KA. DINAS BUDPARPORA KAB. SOLOK SELATAN



29



KA. DINAS HUTBUN KAB. SOLOK SELATAN



ANGGOTA



ANGGOTA



ANGGOTA



6



30



ANGGOTA



32



KA. DINAS ENERGI SUMBER DAYA MINERAL KABUPATEN SOLOK SELATAN KA. DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN DAN KEUANGAN ASET DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN KA. DINAS HUBKOMINFO KAB. SOLOK SELATAN



33



KA. KANTOR SATPOL PP KAB. SOLOK SELATAN



ANGGOTA



34



ANGGOTA



47



KA. KANTOR PELAYANAN UMUM DAN PERIZINAN KAB. SOLOK KA. KANTOR PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN KAB. SOLOK SELATAN KA. KANTOR LINGKUNGAN HIDUP KAB. SOLOK SELATAN KA. KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP KAB. SOLOK SELATAN KA. BAGIAN PEMERINTAHAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN KA. BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN KA. BAGIAN KESRA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN KA. BAGIAN EKBANG SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN KA. BAGIAN HUMAS SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN KA. BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN KA. BAGIAN KA. BAGIAN PEMERINTAHAN NAGARI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN KA. BAGIAN KEUANGAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN KA. BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN KA. BPS KAB. SOLOK SELATAN



48



KA. KEMENAG SOLOK SELATAN



ANGGOTA



49



KA. BPN KAB. SOLOK SELATAN



ANGGOTA



50



KA. KANTOR PELAYANAN DAN KONSULTASI PERPAJAKAN PADANG ARO KA. BPD CAPEM LUBUK GADANG



ANGGOTA



31



35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46



51



ANGGOTA ANGGOTA



ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA



ANGGOTA



BUPATI SOLOK SELATAN,



MUZNI ZAKARIA



LAMPIRAN II



: KEPUTUSAN BUPATI SOLOK SELATAN



TANGGAL



:



-2013



:



2013



7



: PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENANGANAN



GANGGUAN KEAMANAN DALAM NEGERI KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2013 B. SUSUNAN SEKRETARIAT TIM TERPADU PENANGANAN GANGGUAN KEAMANAN DALAM NEGERI KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2013



NAMA NO .



JABATAN DALAM KEDINASAN



1



SISKA KARNILA, S.IP



2



PEBRI NINA YULIZA



3



ENDANG PRAYITNO, SE



4



MUHARISMAN, S.Sos



5



ZAIM AKMAL, S.Sos



6



MURNIATI, A.Md



7



MELI CHAIRANI, A.Md



8



PAIJUL



9



YUSRA ENDRI



10



MAIZAR



11



WIRA DIDONA



12



DIRA DILVA SANGIR



13



WIWI NINA MAREKSA



14



REPI GUSMA INDAH



15



WINRIAT SUCI. R



KTU KANTOR KESBANGPOL DAN LINMAS KAB. SOLOK SELATAN STAF KANTOR KESBANGPOL DAN LINMAS KAB. SOLOK SELATAN STAF KANTOR KESBANGPOL DAN LINMAS KAB. SOLOK SELATAN STAF KANTOR KESBANGPOL DAN LINMAS KAB. SOLOK SELATAN STAF KANTOR KESBANGPOL DAN LINMAS KAB. SOLOK SELATAN STAF KANTOR KESBANGPOL DAN LINMAS KAB. SOLOK SELATAN STAF KANTOR KESBANGPOL DAN LINMAS KAB. SOLOK SELATAN STAF KANTOR KESBANGPOL DAN LINMAS KAB. SOLOK SELATAN STAF KANTOR KESBANGPOL DAN LINMAS KAB. SOLOK SELATAN STAF KANTOR KESBANGPOL DAN LINMAS KAB. SOLOK SELATAN STAF KANTOR KESBANGPOL DAN LINMAS KAB. SOLOK SELATAN STAF KANTOR KESBANGPOL DAN LINMAS KAB. SOLOK SELATAN STAF KANTOR KESBANGPOL DAN LINMAS KAB. SOLOK SELATAN STAF KANTOR KESBANGPOL DAN LINMAS KAB. SOLOK SELATAN STAF KANTOR KESBANGPOL DAN LINMAS KAB. SOLOK SELATAN



JABATAN DALAM TIM KETUA SEKRETARIS ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA



BUPATI SOLOK SELATAN,



MUZNI ZAKARIA



8