SUPERVISI Imunisasi [PDF]

Citation preview

DRAFT SUPERVISI PROGRAM IMUNISASI DI INDONESIA



SUBDIT IMUNISASI DITJEN PP & PL DEPARTEMEN KESEHATAN RI TAHUN 2006 1



I. Pendahuluan Program imunisasi dimulai secara nasional sejak tahun 1977 dan secara bertahap berhasil menurunkan angka kesakitan serta kematian bayi akibat penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Namun cakupan untuk semua antigen belum mengalami peningkatan yang signifikan dan merata di setiap desa. Pemantauan Wilayah Setempat (PWS) dan supervisi checklist merupakan salah satu alat pantau yang digunakan dalam upaya meningkatkan dan memantapkan manajemen program imunisasi di tingkat operasional bahkan dapat dipakai secara nasional. PWS mulai dilaksanakan tahun 1987 dan secara nyata sangat berguna untuk memantau kecenderungan dari pencapaian cakupan program dalam periode tertentu dan dapat dengan segera melakukan koreksi serta tindak lanjut. Kegiatan PWS dan supervisi checklist menjadi efektif jika dilakukan bersama dengan lintas program dan lintas sektor terkait. Namun sayangnya kegiatan PWS pada tahuntahun terakhir kurang mendapat perhatian sehingga penurunan cakupan program tidak diketahui secara dini dan tidak dapat dilakukan koreksi secara cepat dan tepat. Adanya perubahan system pemerintahan yang mengakibatkan terjadinya pergeseran kewenangan dari pusat ke daerah, turut berdampak pada pelaksanaan program termasuk pelaksanaan supervisi. Program imunisasi merupakan program yang sangat efektif dan efisien dan terbukti dengan keberhasilannya mengeradikasi penyakit cacar di dunia. Agar target komitmen nasional dan global untuk mencapai eradikasi, eliminasi dan reduksi terhadap penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I) dapat dicapai, kegiatan imunisasi perlu terus ditingkatkan dan dipertahankan baik kuantitas maupun kualitas. Sehubungan dengan hal di atas perlu dilakukan revitalisasi kegiatan supervisi yang mencakup antara lain penyesuaian pedoman supervisi, peningkatan kualitas supervisor dan mekanisme pelaksanaannya serta melembagakan sistim supervisi ini di setiap jenjang. Pada tahun 2004 mulai diperkenalkan tentang DQS (Data Quality Self-assessment) di Indonesia. DQS merupakan salah satu persyaratan negara-negara penerima dana GAVI untuk meningkatkan kualitas datanya. Pada tahap awal diselenggarakan pelatihan pendahuluan DQS di Manado, yang melibatkan pengelola program imunisasi dari tingkat pusat, propinsi (seluruh propinsi di Sulawesi, Jabar dan Jateng) serta beberapa pengelola imunisasi dari tingkat kabupaten di Sulawesi. 2



Pada tahun 2005 dilanjutkan dengan pelatihan DQS di empat regional Indonesia di Bandung, Semarang, Serang dan Denpasar. Dengan melibatkan pengelola program imunisasi dari seluruh propinsi di Indonesia yang belum mengikuti pelatihan DQS pendahuluan, serta beberapa kabupaten/kota dari propinsi yang menjadi penyelenggara. Pada tahun 2006 diharapkan semua propinsi di Indonesia sudah melakukan pelatihan DQS ke kabupaten/kota. Untuk selanjutnya pelaksanaan DQS menjadi kegiatan rutin di tingkat pusat, propinsi dan kabupaten/kota yang dilakukan setiap tahun. DQS merupakan alat bantu yang mudah dilaksanakan dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Dan dirancang untuk pengelola Imunisasi pada tingkat nasional, propinsi, atau kabupaten/kota untuk mengevaluasi aspek-aspek yang berbeda dari sistim pemantauan program imunisasi di propinsi, kabupaten/kota dan tingkat puskesmas, dalam rangka untuk menentukan keakuratan laporan imunisasi, dan kualitas dari sistim pemantauan imunisasi. Sehingga, DQS kemudian dikembangkan untuk diintegrasikan pelaksanaanya dengan pelaksanaan supervisi agar keakuratan laporan imunisasi, dan kualitas dari sistim pemantauan imunisasi tetap terjaga. Maka didalam checklist supervisi juga dimasukkan komponen untuk pemantauan keakuratan data cakupan imunisasi. II. Pengertian dan Ruang Lingkup Supervisi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan secara berkala dan berkesinambungan meliputi pemantauan, pembinaan dan pemecahan masalah serta tindak lanjut. Kegiatan ini sangat berguna untuk melihat bagaimana program atau kegiatan dilaksanakan sesuai dengan standar dalam rangka menjamin tercapainya tujuan program. Supervisi merupakan kesempatan yang sangat baik untuk melaksanakan “on the job training” terhadap petugas di lapangan. Diharapkan dengan supervisi ini, dari waktu ke waktu, petugas akan menjadi lebih terampil baik segi teknis maupun manajerial. Supervisi diharapkan akan menimbulkan motivasi untuk meningkatkan kinerja petugas lapangan. Hal tersebut dapat dicapai dengan membina hubungan kerja yang baik, melalui prinsip “KEMITRAAN dan cara FASILITASI” bukan prinsip atasan bawahan, serta memberikan penghargaan kepada prestasi kerja mereka. Dewasa ini telah dikembangkan “suportif supervision” (asistensi teknis) yang pada dasarnya memakai prinsip-prinsip diatas. Supervisi bukan merupakan penilaian tetapi merupakan pembinaan/fasilitasi dalam upaya menemukan dan memecahkan masalah yang dihadapi program meliputi masalah teknis, manajerial, logistik dan lainnya. Pedoman Supervisi ini merupakan acuan bagi pelaksanaan supervisi di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota secara berjenjang.



3



III. Tujuan Supervisi 1. Tujuan Umum : Meningkatkan cakupan dan kualitas program imunisasi. 2. Tujuan Khusus :      



 



Mengidentifikasi masalah program imunisasi di setiap jenjang administrasi Memecahkan masalah program imunisasi di setiap jenjang administrasi Memberikan alternatif pemecahan masalah Merencanakan tindak lanjut sesuai dengan kebutuhan spesifik lokal Meningkatkan bantuan dan kerjasama lintas sektoral dalam upaya pencapaian UCI Desa dan cakupan imunisasi di Puskesmas. Meningkatkan mutu pelayanan baik segi teknis, manajerial maupun administrasi meliputi ketepatan sasaran, kualitas vaksin dan cold chain, keamanan suntikan, pencatatan dan pelaporan hasil kegiatan imunisasi serta pelembagaan PWS. Tersedianya informasi yang akurat tentang program imunisasi di semua jenjang administrasi. Meningkatkan cakupan dan menurunkan tingkat drop out.



III. Metodologi Pelaksanaan suportif supervisi dapat dilakukan dengan cara : 1. Observasi langsung 2. Wawancara menggunakan checklist (dapat dilihat pada lampiran) 3. Review pencatatan dan pelaporan serta PWS (cara pembuatan dan pemanfaatan PWS) 4. Menggabungkan dengan pelaksanaan DQS 5. “On the job training’ 6. Diskusi IV.Mekanisme dan Pelaksanaan Supervisi: 1. Persiapan supervisi 



Melakukan kajian dan analisa data cakupan (kelengkapan, ketepatan dan kecenderungan), kinerja petugas, masalah yg ditemukan, dan hasil dari supervisi sebelumnya. Berdasarkan kajian tersebut dapat ditentukan wilayah administrasi (puskesmas/kabupaten/kota) prioritas yang akan disupervisi. Selain dari kriteria



4



program tersebut, prioritas dapat ditentukan dari kriteria non program, seperti : daerah sulit, kesulitan kerjasama lintas sector dan lain-lain. 



Kemudian buat rencana supervisi berdasarkan hasil analisa diatas dan tentukan prioritas sesuai sumber daya yang tersedia (tenaga, dana dan waktu).







Membuat jadwal supervisi (tempat ,waktu ,tujuan serta kegiatan)







Memberitahukan rencana supervisi kepada petugas yang akan disupervisi.







Menyiapkan dana dan sarana yang diperlukan untuk supervisi.







Informasikan secepatnya jika ada perubahan jadwal.



2. Aspek yang disupervisi : Dalam pelaksanaan supervisi, terdapat hal-hal yang harus diperhatikan dan dibina, meliputi komponen : Input : o Rencana kegiatan o Pedoman, SOP o Vaksin dan logistik (alat suntik, safety box, rantai vaksin) o Dana beserta sumbernya o Ketenagaan o Komda KIPI / Satgas KIPI o Formulir pelaporan, register pencatatan dan komputer o Sistem informasi manajemen imunisasi (SIMI) o Sarana komunikasi dan transportasi o Sasaran imunisasi Proses :  Perencanaan  Pengelolaan dan pelembagaan PWS  Pemetaan (cakupan, daerah sulit, daerah resiko tinggi, sarana pelayanan, kasus PD3I)  Manajemen pemeliharaan vaksin dan rantai dingin  Pencatatan dan pelaporan  Upaya pencapaian UCI desa  Pelaksanaan kegiatan imunisasi tambahan  Pelaksanaan safety injection  Pemantauan dan penanggulangan KIPI  Pelatihan  Kemitraan  Supervisi  Sosialisasi dan mobilisasi  Review, evaluasi dan umpan balik



5



Output  Cakupan (kelengkapan dan ketepatan)  Grafik dan analisa PWS (cara pembuatan dan contoh PWS terlampir)  Grafik suhu  Hasil supervisi, pelatihan, kemitraan  Pemetaan UCI, Risti Campak, Erapo, MNTE  Laporan dan analisa KIPI  Laporan logistik dan vaksin  Kejadian kekurangan dan kerusakan vaksin dan logistik.  Vaksin wastage 3. Sasaran supervisi Kepala Dinas, Kasubdin yang membawahi program imunisasi, Pengelola Program Imunisasi, Pengelola Vaksin dan Rantai Vaksin. Dalam mengumpulkan data dan informasi dapat diperoleh dengan melakukan wawancara kepada pihak terkait baik lintas program, lintas sektor dan masyarakat. Hasil wawancara harus didukung dengan bukti yang nyata. 4.



Pelaksana Supervisi ( supervisor )



Pelaksana supervisi adalah petugas pusat, provinsi dan kabupaten yang telah diberikan pembekalan tentang pedoman supervisi. Pada dasarnya semua orang adalah pemimpin dan mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi orang lain, bekerja dengan atau melalui orang lain. Hal ini dapat kita sadari dengan memahami definisi “Kepemimpinan adalah kemampuan membuat keputusan mengenai apa yang harus dilakukan dan membuat orang lain mau melakukannya”. Menjadi supervisor yang andal berarti mencapai keberhasilan melalui orang lain atau melibatkan orang lain. Dua hal yang berpengaruh dalam melibatkan orang lain adalah :  



Pribadi (personal power) : melibatkan orang lain karena mereka “mau”(orang lain terlibat) Kedudukan/posisi (position power): melibatkan orang lain karena mereka “harus” ( melibatkan orang lain ).



a. Syarat-syarat menjadi Supervisor :      



Memahami materi dan prinsip-prinsip supervisi Mampu berkomunikasi dengan baik Dapat bekerjasama dan melibatkan orang lain secara positif Dapat menetapkan sasaran dan menjelaskan tujuan supervisi Mampu memberikan umpan balik secara positif Mampu mengatasi masalah secara efektif 6



 







Mampu melakukan supervisi secara fleksibel. Mampu membuat setiap orang yang disupervisi : - Mempunyai informasi terkini - Memahami peran masing-masing - Memahami kekuatan/potensi masing- masing - Menjadi terbuka dan tidak saling iri Seorang supervisor bila melakukan hal-hal di bawah ini maka akan menjadikan supervisi tidak efektif :  Supervisi tanpa perencanaan, tidak berorientasi “problem solving”, tetapi dengan motivasi yang bermacam macam  Supervisi “instant”  Supervisi yang mencari “kesalahan”  Supervisi yang “bossy”  Supervisi yg mempermalukan petugas  Supervisi yg mengambil alih tugas petugas, petugas tak pernah meningkat ketrampilan dan pengetahuannya.



b. Peran dan Tanggung Jawab Supervisor         



   



Mengimplementasikan kebijakan program Menetapkan standar dan sasaran Mendelegasikan tugas Memberikan informasi yang diperlukan staf baik tentang program maupun hasil yang telah dicapai. Selain itu memberikan pelatihan ( on the job training ). Menumbuhkan inisiatif dan ide-ide baru Mengatasi masalah dengan baik dan efektif Mengambil keputusan yang cepat dan tepat. Membangun kerjasama yang baik pada unit kerjanya maupun lintas program dan sektor. Mengembangkan lingkungan kerja yang positif yang mendukung terjadinya sikap dan kualitas kerja yang baik serta produktivitas yang tinggi. Lingkungan kerja yang baik perlu dijaga agar bawahan dapat berkontribusi dalam menyampaikan ide / gagasan bagi kepentingan program atau perbaikan berkelanjutan. Berkomunikasi secara efektif dan teratur untuk membina dan memotivasi bawahan dan rekan kerja agar dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai waktu dan kualitas yang ditetapkan. Bertanggung jawab terhadap hasil. Memastikan tersedianya sarana dan prasarana yang sesuai untuk melaksanakan kegiatan program dengan lancar. Melakukan evaluasi kerja untuk memastikan bahwa unit kerja telah mencapai sasaran dengan waktu dan kualitas yang ditetapkan.



5. Pelaksanaan Supervisi 7



a. Langkah-langkah kegiatan supervisi   



      



Menemui Kepala Dinas Kesehatan /Kasubdin yang membawahi program imunisasi untuk menjelaskan maksud dan tujuan supervisi. Menggali informasi yang dibutuhkan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Mengajukan pertanyaan tentang aspek yang akan di supervisi, jangan terjebak dengan hanya pengisian checklist semata. “checklist” berisikan hal-hal minimal yang harus dipantau baik dari segi kinerja petugas, aspek biaya dan sarana serta hasil kegiatan. Mengumpulkan semua bahan-bahan yang diperlukan untuk melengkapi informasi yang ingin didapatkan dan melakukan observasi pada proses pelaksanaan kegiatan. Diskusi tentang informasi yang didapat (masalah dan potensi masalah) untuk bersama-sama mencari solusi pemecahan dan tindak lanjutnya. Gunakan format rencana tindak lanjut . Menyampaikan hasil supervisi (debriefing) kepada pimpinan . Bersama-sama menentukan agenda supervisi yang akan datang. Masalah yang belum dapat diselesaikan pada saat itu dibawa ketingkat yang lebih atas untuk dibicarakan dan ditindak lanjuti. Melaksanakan “on the job training”, juga kegiatan “pasca training”, supaya petugas dari waktu ke waktu makin mampu & trampil. Identifikasi masalah, baik teknis maupun manajerial, diskusikan, bersama sama petugas, analisa sebab dan cari pemecahan masalahnya, buat RTL untuk “corrective action”



b. Waktu Pelaksanaan Supervisi     c.



Waktu pelaksanaan supervisi tergantung dari kebutuhan berdasarkan prioritas masalah dan jenjang administrasi pelaksana supervisi. Pelaksanaan supervisi oleh pusat dapat dilakukan minimal setahun sekali Pelaksanaan supervisi oleh propinsi dapat dilakukan minimal enam bulan sekali Pelaksanaan supervisi oleh kabupaten dapat dilakukan minimal tiga bulan sekali Sasaran Pelaksanaan Supervisi



 



Sasaran pelaksanaan supervisi adalah sesuai dengan kebutuhan dan jenjang administrasi pelaksana supervisi berdasarkan prioritas masalah. Pelaksanaan supervisi oleh pusat dapat dilakukan hingga ke level puskesmas dengan didampingi oleh petugas propinsi dan kabupaten terkait.



8



 



Pelaksanaan supervisi oleh propinsi dapat dilakukan hingga ke level puskesmas dengan didampingi oleh petugas kabupaten terkait. Pelaksanaan supervisi oleh kabupaten dilakukan ke puskesmas.



6. Check list Supervisi Check list supervisi merupakan alat bantu dalam melaksanakan supervisi. Check list berisikan hal-hal minimal yang harus dipantau baik dari segi kinerja petugas, aspek biaya dan sarana serta hasil kegiatan. Dengan menggunakan check list petugas akan lebih terarah dalam melaksanakan supervisi.



V. Hasil Supervisi 



  







  



Pertanyaan dalam check list yang telah terjawab dan direkapitulasi, merupakan hasil supervisi, disampaikan kepada Kepala Puskesmas untuk kemudian dibuat kesimpulan dan dibahas bersama tentang rencana tindak lanjut. Satu set tindasan check list diserahkan kepada Kelapa Puskesmas. Hasil supervisi harus dibuat secara tertulis yang berisi semua temuan dan pemecahan masalah serta rencana tindak lanjut yang diperoleh selama supervisi. Laporan dibuat untuk atasan langsung dan diumpan-balikkan kepada Provinsi, Kabupaten dan Puskesmas yang disupervisi. Tindak lanjut untuk memperbaiki pengelolaan program dapat berupa : o tindak lanjut langsung yang merupakan saran / tindakan yang dapat diselesaikan pada saat supervise. o tindak lanjut tidak langsung untuk menyelesaikan masalah yang tidak dapat diatasi pada saat supervisi. Masalah ini harus diagendakan oleh supervisor untuk diselesaikan pada tingkat diatasnya. Dari hasil supervisi dapat ditentukan kategori status wilayah administrasi yang disupervisi, seperti : baik, kurang, cukup dan jelek. Berdasarkan analisa cakupan dan kecenderungannya. Status baik, bila cakupan telah berada diatas target dan kecenderungan cakupan naik atau tetap. Status kurang, bila cakupan telah berada diatas target dan kecenderungan cakupan menurun. Status cukup, bila cakupan berada dibawah target dan kecenderungan cakupan naik. Dan status dinyatakan jelek, bila cakupan berada dibawah target dan kecenderungan cakupan turun atau tetap. Berdasarkan kriteria tersebut dapat dibuat strategi rencana tindak lanjut. Dapat dilihat pada lampiran, tabel Strategi Tindak Lanjut Berdasarkan Kriteria Status Cakupan. Hasil supervisi dibahas dalam pertemuan bulanan di Puskesmas, Kabupaten/Kota atau Propinsi. Perbaikan hasil supervisi dapat menunjukkan indikasi perbaikan performance/kinerja petugas atau program. 9







Hasil supervisi dapat disampaikan dalam rapat koordinasi dengan pemerintah daerah dan menjadi bahan advokasi.



Lampiran I. PEMANTAUAN WILAYAH SETEMPAT (PWS) A. Cara Membuat PWS Untuk membuat PWS diperlukan langkah-langkah sebagai berikut : 1. Pengumpulan dan Pengolahan Data Untuk membuat PWS perlu tersedia data-data cakupan imunisasi dari tiap desa. Data dikumpulkan / diolah dari buku rekapitulasi Puskesmas (Buku Biru) dan dikelompokkan ke dalam format pengolahan data PWS tiap desa / kelurahan, sebagai berikut : Contoh : Format pengolahan data PWS Hasil Imunisasi DPT 1 bulanan tiap desa Puskesmas ……………………………... Tahun 2004. Cakupan DPT 1 Desa Sasaran



Januari Jml %



Jml



Februari % Kum



dst…. %



Jumlah Untuk mengetahui perkembangan cakupan imunisasi tiap desa, pengolahan data sebaiknya dilakukan untuk semua pelayanan imunisasi :



10



        2.



DPT 1, DPT 2, DPT 3 BCG HB 1, HB 2, Hb 3 dan HB 0-7 hari Campak Polio 1, Polio 2, Polio 3 dan Polio 4 TT 1, TT 2, TT3, TT4, TT5 DO DPT 1 – Campak DPT/HB1, DPT/HB2, DPT/HB3 (untuk propinsi yang sudah melaksanakan) Membuat Grafik



Yang perlu diperhatikan dalam membuat grafik PWS adalah : a. Judul Grafik  Topik  Waktu  Tempat



: % cakupan imunisasi…………….. : Januari, Febr, Mart, dst, Tahun ……………. : Puskesmas …………………………..



d. Kolom Vertikal Target bulanan dan target satu tahun sesuai dengan antigen Target DPT 1 Polio 4 Campak TT 1 TT 2



1 Tahun 95 % 90 % 90 % 95 % 90 %



1 Bulan 95 % : 12 = 7.9 % 7.5 % 7.5 % 7.9 % 7.5 %



c. Baris Horizontal   



% kumulatif cakupan tiap desa adalah cakupan Januari s/d bulan pada waktu PWS dibuat % bulan ini adalah cakupan waktu dibuat PWS % bulan lalu adalah cakupan satu bulan lalu







Trend



: bila cakupan bulan ini lebih tinggi dari bulan lalu







Trend



: bila cakupan bulan ini sama dengan bulan lalu







Trend



: bila cakupan bulan ini lebih rendah dari bulan lalu







Ranking desa : diurut dari desa dengan cakupan yang paling tinggi ke cakupan yang paling rendah.



11



B. Tindak Lanjut Setelah Analisa PWS a. Tindak lanjut untuk meningkatkan cakupan Dalam rangka mencapai dan mempertahankan UCI desa, analisa PWS harus diikuti dengan tindak lanjut. Dari grafik PWS perdesa akan terlihat dan dapat dianalisa cakupan dan kecenderungan dari masing-masing jenis imunisasi. Dengan menganalisa cakupan dan kecenderungan setiap bulan, maka dapat segera diketahui kekurangan cakupan dan beban yang harus dicapai setiap bulan pada periode triwulan berikutnya. Apabila keadaan ini tidak segera diatasi (misalnya dengan melakukan sweeping) maka beban tersebut akan terus menumpuk dan mungkin akan sulit dicapai desa tersebut hingga akhir tahun. Sehingga DO (dropout) cakupan imunisasi akan menjadi tinggi. Di bawah ini adalah contoh bagaimana menganalisa cakupan imunisasi dan kecenderungannya. Misal : Desa A, target cakupan imunisasi campak dalam satu tahun : 80 %. Maka target bulanan : 80/12 = 6,7 %, dan target triwulan : 6,7 X 3 = 20,1 % Bulan Target Pencapaian Kekurangan Uraian Bulanan cakupan cakupan (%) desa A desa A (%) (%) Januari 6,7 1,7 5,0 Beban untuk triwulan II : Februari 6,7 2,1 4,6 Target triwulan II + Maret 6,7 2,0 4,7 kekurangan cakupan triwulan I = 20,1 + 14,3 = Total 20,1 5,8 14,3 34,4%. Beban tiap bulan utk Triwulan I triwulan II : 34,4/3 = 11,5% April 11,5 2,0 9,5 Beban triwulan III : 20,1 + Mei 11,5 1,9 9,6 28,5 = 48,6 %. Beban tiap Juni 11,5 2,1 9,4 bulan untuk triwulan III : 48,6/3 = 16,2 % Total 34,5 6 + 5,8 = 28,5 Triwulan II 11,8 Juli 16,2 2,3 13,9 Beban triwulan IV : 20,1 + Agustus 16,2 3,4 12,8 39,7 = 59,8 %. Beban tiap September 16,2 3,2 13,0 bulan untuk triwulan III : 59,8/3 = 19,9 % Total 48,6 8,9 + 11,8 = 39,7 Triwulan III 20,7 Oktober 19,9 November 19,9 Desember 19,9 Pada tabel diatas, tampak bahwa bila dilakukan analisa dan evaluasi cakupan imunisasi tiap bulan yang diikuti dengan tindak lanjut, melakukan sweeping setiap triwulan. Maka beban target bulanan tidak akan terus bertambah dan target



12



cakupan tahunan dapat tercapai. Bila tidak dilakukan sweeping maka beban target bulanan akan terus bertambah dan target cakupan tahunan tidak akan tercapai. b. Pemanfaatan PWS pada Pertemuan Teknis Pada pertemuan teknis di kabupaten/kota, PWS dipergunakan untuk menginformasikan hasil yang telah dicapai oleh Puskesmas, identifikasi masalah, merencanakan perbaikan dan penyusunan rencana operasional. Pada pertemuan tersebut Puskesmas yang berhasil dan yang tidak berhasil diminta untuk mempresentasikan upaya-upaya yang telah dan yang akan dilaksanakan. c. Pemanfaatan PWS pada Koordinasi Lintas Sektor PWS disajikan dan didiskusikan pada pertemuan lintas sektoral untuk memperoleh dukungan bagi pemecahan masalah, terutama yang berkaitan dengan motivasi dan pergerakan penduduk sasaran d. Tindak Lanjut Setelah Pertemuan PWS Keputusan untuk mengadakan tindak lanjut merupakan hasil utama dari setiap pertemuan teknis maupun pertemuan lintas sektoral. Tanpa tindak lanjut pertemuan dan analisa PWS tidak ada gunanya bagi peningkatan kualitas maupun kuantitas program imunisasi. Tindak lanjut dapat dalam bentuk :   



Teknis oleh pengelola program Manajerial oleh Kepala Puskesmas atau oleh Dinkes Kabupaten / Kota atau oleh Camat Penggerakan sasaran oleh Camat, PKK, LSM dll.



Tindak lanjut di tingkat Puskesmas harus dijabarkan dalam bentuk rencana operasional kegiatan sesuai dengan masalah maupun keadaan potensi wilayah yang memiliki masalah. Kegiatan meliputi : 



 



Intervensi dan kegiatan teknis termasuk penyediaan logistik, penghitungan sasaran desa, pencatatan buku desa, kesepakatan distribusi vaksin, cara pelaporan dan lain-lain yang perlu dibicarakan dalam Lokakarya Bulanan (Lokbul) di Puskesmas. Intervensi non teknis yang perlu dibicarakan dengan Camat, TP-PKK Kecamatan dan pertemuan tingkat kecamatan. Misalnya masalah dukungan Kepala Desa, masalah Posyandu, penggerakan sasaran dan lain-lain. Bantuan teknis yang diperlukan dari Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota.



13



Lampiran II. CHECK LIST SUPERVISI 1. Formulir check list FORMULIR-A : SUPERVISI DAN TINDAK LANJUT MENGATASI MASALAH PROGRAM IMUNISASI DI PUSKESMAS PUSKESMAS : ……………………… KECAMATAN ………………. NAMA KAPUSKESMAS :………………………. KAB/KOTA ………………. TGL. KUNJUNGAN :……………………… PROVINSI



: : :…..…………



A. PENGOLAHAN PWS DI PUSKESMAS Adakah grafik PWS per desa/per wilayah kerja bulan lalu di Puskesmas Ya



Tidak



1. DPT 1 2. POLIO 4 3. Hepatitis B1 < 7 hari 4. Campak 5. Drop out DPT1-Campak B. ANALISIS & TINDAK LANJUT PWS 1. Apakah Puskesmas membuat analisis PWS ?



14



2. Apakah hasil analisis PWS dibahas dalam pertemuan bulanan Puskesmas ? 3. Apakah analisa PWS dikaitkan dengan penyakit PD3I (lihat grafik atau spot map) ? 4. Berapa kali dibahas dalam tahun ini (lihat notulen rapat) ? 5. Apakah ada tindak lanjut dari hasil pembahasan (bandingkan hasil bulan lalu dengan bulan berikutnya atau lihat hasil sweeping) ? 6. Apakah Kepala Puskesmas dalam 3 bulan terakhir menyampaikan rangkuman analisis PWS, dan bersama Lurah/Camat membahas tindak lanjutnya dalam rapat koordinasi Kelurahan/Kecamatan (lihat undangan / notulen) C. PENCATATAN DAN PELAPORAN 1. Apakah pencatatan dan pelaporan cakupan imunisasi di Puskesmas akurat? Caranya : Hitung kembali cakupan imunisasi Campak dan DPT1 dari buku register, dan dari cakupan pelayanan swasta dalam satu desa. Pilih 3 desa yang dipilih secara acak, minimal dalam 3 bulan terakhir (A). Bandingkan dengan laporan cakupan yang tercatat di buku rekapitulasi puskesmas atau dari laporan puskesmas ke kabupaten dalam periode waktu yang sama (B). Gunakan tabel berikut. Bila akurasi sama dengan 100%, berarti pencatatan dan pelaporan cakupan akurat. Periode Waktu Bulan …… s/d ……. Tahun ….. (A) Desa



DPT1



Campak



DPT1



(B) Campak



DPT 1



Campak



(A : B ) x 100%



(A : B ) x 100%



15



Catatan : Jawaban tidak, bila akurasi data < atau > 100%. Temukan penyebabnya. 2. Apakah jumlah vaksin dalam lemari es sama dengan yang tercatat pada buku stok vaksin? Untuk menentukan Ya/Tidak, cek dua jenis vaksin yang dipilih secara acak dengan menggunakan tabel berikut : Jumlah vaksin (vial) Vaksin Di lemari es Tercatat di buku stok vaksin



D. COLD CHAIN DAN VAKSIN 1. Apakah tidak pernah terjadi kekosongan vaksin dalam 3 bulan terakhir (lihat buku stok vaksin)? 2. Apakah suhu lemari es dicatat 2 X sehari pada kartu suhu setiap hari ? (lihat kartu suhu) *Kartu suhu harus disimpan minimal 3 tahun. 3. Apakah temperatur di lemari es memenuhi syarat penyimpanan vaksin (2 s/d 8 º C) pada saat kunjungan ? 4. Apakah pemakaian vaksin yang di bawah ini sudah efisien ? Catat indeks pemakaiannya (IP) :



T T



B C G



D P T H B



C A M P A K



D P T



5. Apakah tidak ada vaksin yang kedaluarsa ? 6. Apakah tidak ada vaksin DPT, DT, TT, DPTHB dan HB yang beku ?



16



7. Apakah dijumpai vaksin sisa yang terbuka (pelayanan dari komponen statis) di dalam lemari es melebihi waktu yang ditentukan ? 8. Apakah di dalam lemari es tidak ada vaksin yang disusun/disimpan tidak sesuai ketentuan (seharusnya : vaksin DPT, TT, DPT-HB dan HB jauh dari tempat membuat es (evaporator); vaksin BCG, Campak, Polio dekat dengan evaporator) ? 9. Apakah ditemukan vaksin dengan dengan kriteria C dan/atau D ?



VVM



E. LOGISTIK 1. Apakah tersedia ADS dan safety box dalam jumlah cukup ? (bandingkan jumlah persediaan dengan sasaran yang akan diimunisasi) 2. Apakah untuk pelayanan imunisasi, vaksin dibawa dan disimpan dengan menggunakan cool pack (kantong air es) ? 3. Apakah setelah menyuntik tidak dilakukan penutupan kembali jarum suntik (recaping) ? 4. Apakah alat suntik bekas pakai dimasukkan langsung ke dalam safety box ? 5. Apakah ada penanganan limbah alat suntik yang aman ? bukti dengan observasi dan sebutkan caranya : ………………… F. PELAYANAN IMUNISASI 1. Apakah ada jadwal pelayanan imunisasi di posyandu? (buktikan dengan melihat dokumen)



17



2.



Apakah jadual kunjungan Posyandu ditepati ? (lihat hasil cakupan salah satu posyandu pada bulan ini)



3.



Apabila cakupan tidak mencapai target bulanan, apakah dilakukan sweeping (minimal 3 bulan sekali) ?(lihat catatan hasil sweeping)



4.



Apakah ada pemetaan daerah sulit ? (lihat dokumen)



5.



Apakah ada strategi untuk memberikan pelayanan imunisasi di daerah sulit ?(Lihat cakupan di daerah sulit tersebut, apabila target cakupan tercapai, berarti strategi di daerah sulit tersebut dapat dipercaya).



G. PEMANTAUAN PROGRAM IMUNISASI 1. Apakah dilakukan pemantauan UCI Desa? Bila ya, catat hasilnya : Desa UCI ……… % 2. Apakah dilakukan pemantauan TT-WUS 5 dosis? Bila Ya, catat hasilnya : Desa dengan cakupan TT WUS 5 dosis > 80 % ……. % Desa 3. Apakah ada data desa risiko/ bukan risiko TN ? (berdasarkan scoring system) 4.



Apakah ada pemetaan desa risiko tinggi campak ? Desa risti campak: Desa dengan cakupan < 80% selama 3 tahun berturut-turut atau pernah KLB campak pada tahun sebelumnya atau endemis campak .



5. Apakah setiap kasus KIPI dilaporkan, dalam satu tahun terakhir, termasuk bila tidak ada laporan (zero report)? (lihat arsip laporan). H. KEMITRAAN 1. Apakah pada setiap persalinan oleh nakes diberikan imunisasi HB1< 7 hari ? Lihat 18



catatan persalinan nakes, bandingkan dengan cakupan HB < 7 hari. hasilnya : ……… 2. Apakah cakupan HB-1< 7 hari sama dengan cakupan KN1 ? Lihat cakupan KN1, bandingkan dengan cakupan HB < 7 hari. hasilnya :……… 3. Apakah sudah ada kerja sama/kemitraan dengan minimal 3 dari mitra di bawah ini : a. Program terkait (KIA, Promkes) b. Instansi terkait (Dikbud, Depag) c. PKK d. Kepala Desa e. Tokoh masyarakat



I. KESIMPULAN No



BAGIAN



JUMLAH PERTANYAAN



YA JML



A B C D E F G H



Pengolahan PWS Analisis dan tindak lanjut PWS Pencatatan & Pelaporan Cold chain dan vaksin Logistik Pelayanan imunisasi Pemantauan Program Kemitraan Total



TIDAK %



JML



%



5 6 2 9 5 5 5 3 40



J. RENCANA TINDAK LANJUT (Tulis berdasarkan prioritas masalah) No



MASALAH DIAMBIL DARI JAWABAN “tidak”



RENCANA TINDAK LANJUT



RENCANA TINDAK LANJUT 19



LANGSUNG



TIDAK LANGSUNG



Catatan supervisor :



Mengetahui ………….tgl…………. Kepala Puskesmas……… Pelaksana Supervisi FORMULIR B : SUPERVISI DAN TINDAK LANJUT MENGATASI MASALAH PROGRAM IMUNISASI DI KABUPATEN/KOTA KABUPATEN/KOTA PROVINSI



:.. ………………. :…………………



TGL :………………………



A. PENGOLAHAN DATA Adakah grafik/mapping di Kab/Kota Ya Tidak 1. Risti TN 2. Risti Campak 3. Cakupan DPT 1 4. Cakupan POLIO 4 5. Cakupan HB1 < 7 hari 6. Cakupan Campak 7. Drop-Out (DPT 1- Campak) B.ANALISIS & TINDAK LANJUT



20



1. Apakah kabupaten membuat analisis cakupan imunisasi dan daerah resiko tinggi? (lihat dokumen) 2. Apakah analisis cakupan dikaitkan dengan penyakit PD3I di daerah tersebut? (lihat dokumen) 3. Apakah hasil analisis (mapping/grafik) dibahas dalam pertemuan bulanan di Dinkes Kabupaten/Kota ? (lihat notulen rapat) 4. Apakah analisis rekapitulasi hasil Checklist Supervisi dibahas dalam pertemuan bulanan di Dinkes Kabupaten/Kota ? (lihat notulen rapat) 5. Apakah dari hasil analisis (mapping/grafik) dibuat rencana tindak lanjut, dan diumpanbalikkan ke Puskesmas setiap triwulan? (lihat arsip) 6. Apakah dari analisis rekapitulasi hasil Cheklist Supervisi dibuat rencana tindak lanjut, dan diumpan-balikkan ke Puskesmas setiap triwulan?(lihat arsip) 7. Apakah pejabat Dinkes Kab/Kota menyampaikan hasil analisis (mapping/grafik) dan membahas rencana tindak lanjut pada rapat koordinasi Pemda Kab/Kota minimal sekali dalam 3 bulan terakhir? (lihat notulen/feed back rapat) 8. Apakah ada perbaikan hasil rekapitulasi supervise check list terakhir dibandingkan dengan hasil rekapitulasi check list sebelumnya ?



C.PEMANTAUAN PROGRAM IMUNISASI 1. Apakah dilakukan pemantauan UCI ?



21



Bila Ya, catat hasilnya Puskesmas UCI :……….% Desa UCI :.………% 2. Apakah dilakukan pemantauan TT WUS 5 dosis? Bila Ya, catat hasilnya : Desa dengan cakupan TT WUS 5 dosis >80 % ……… % Desa. Desa dengan cakupan TT WUS 5 dosis < 80 % ……… % Desa. 3. Apakah ada data Stratifikasi Risiko TN per Desa dan Puskesmas ? (berdasarkan scoring system). 4. Apakah ada pemetaan desa risiko tinggi campak ? Desa risti campak: Desa dengan cakupan < 80% selama 3 tahun berturut-turut atau pernah KLB campak pada tahun sebelumnya atau endemis campak . 5. Apakah bila ada Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) dilaporkan? (termasuk bila tidak ada kasus/zero report) Lihat rekapitulasi laporan KIPI / arsip laporan bulanan KIPI. D.PENCATATAN DAN PELAPORAN 1. Apakah pencatatan dan pelaporan cakupan imunisasi di kabupaten/kota akurat? Caranya : Hitung kembali cakupan imunisasi Campak dan DPT1 dari buku rekapitulasi/computer kabupaten/kota serta laporan dari pelayanan swasta, dari 3 puskesmas yang dipilih secara acak, minimal dalam 3 bulan terakhir (A). Bandingkan dengan cakupan yang dilaporkan ke propinsi dalam periode waktu yang sama (B). Gunakan tabel berikut. Bila akurasi sama dengan 100%, berarti pencatatan dan pelaporan cakupan akurat. Periode Waktu Bulan …… s/d ……. Tahun ….. Puskesmas



(A)



(B)



22



DPT1



Campak



DPT1



Campak



DPT 1



Campak



(A : B ) x 100%



(A : B ) x 100%



Catatan : Jawaban tidak, bila akurasi data < atau > 100%. Temukan penyebabnya. 2. Apakah Puskesmas melaporkan laporan bulanan cakupan imunisasi tepat pada waktunya ? (minimal dalam 3 bulan terakhir) Pilih 3 puskesmas secara acak. Periode Waktu Bulan …… s/d ……. Tahun ….. Puskesmas



Jumlah laporan bulanan yang tepat waktu (tanggal < 5)



Jumlah laporan bulanan yang tidak tepat waktu (tanggal > 5)



3. Apakah jumlah vaksin dalam lemari es sama dengan yang tercatat pada buku stok vaksin? Untuk menentukan Ya/Tidak, cek dua jenis vaksin yang dipilih secara acak dengan menggunakan tabel berikut : Jumlah vaksin (vial) Vaksin Di lemari es Tercatat di buku stok vaksin



E.COLD CHAIN DAN LOGISTIK 1. Apakah penyimpanan vaksin memenuhi persyaratan? (vaksin polio dan campak disimpan di freezer suhu – 200 C, serta vaksin DPT, DT, BCG, dan Hep.B disimpan di lemari es suhu 2 – 80 C) 2. Apakah dalam pengeluaran vaksin berdasarkan kriteria “VVM” (lihat SBBK)



23



3. Apakah suhu dicatat setiap hari (lihat catatan suhu)? 4. Apakah tidak pernah terjadi kekurangan vaksin dalam 3 bulan terakhir? (lihat buku stok vaksin) 5. Apakah pemakaian semua vaksin yang di bawah ini sudah efisien ? Catat indeks pemakaiannya (IP) :



T T



B C G



D P T H B



C A M P A K



D P T



6. Apakah tidak ada vaksin DPT, DT, TT, HB yang beku ? 7. Apakah tidak ada vaksin kedaluarsa ? 8. Apakah tersedia ADS dalam jumlah yang cukup? (bandingkan dengan jumlah sasaran). 9. Apakah tersedia safety box dalam jumlah yang cukup ? (bandingkan dengan jumlah ADS).



F.TINDAK LANJUT DARI PEMANTAUAN PROGRAM IMUNISASI 1.Apakah dilakukan sweeping imunisasi TT WUS di wilayah Puskesmas yang mempunyai risti TN? (lihat catatan hasil sweeping) 2. Apakah dilakukan Back-log fighting atau crash program di daerah risti campak dalam tiga tahun terakhir? (lihat catatan hasil)



24



3. Apakah setiap kasus KIPI dilakukan pengkajian dan ditindak lanjuti ? (lihat arsip dan klasifikasi lapangan kasus KIPI) G. KEMITRAAN. 1. Apakah Pejabat Dinkes Kabupaten/Kota menyampaikan analisis masalah dan rencana program kepada minimal 3 dari mitra di bawah ini : a. Program terkait (KIA, Promkes) b. Instansi terkait (Dikbud, Depag) c. PKK d. Tokoh masyarakat e. LSM 1. Apakah dalam pelaksanaan program mendapat dukungan dari minimal 3 dari mitra di bawah ini a. Program terkait (KIA, Promkes) b. Instansi terkait (Dikbud, Depag) c. PKK f. Tokoh masyarakat g. LSM H.KESIMPULAN No



KELOMPOK PERTANYAAN



Jumlah pertanyaan



A B



Pengolahan data Analisa dan tindak lanjut Pemantauan Program Imunisasi Pencatatanpelaporan Cold chain dan logistik Tindak lanjut dari pemantauan Kemitraan Total :



7 8



Ya Jlh



C D D E F



Tidak %



jlh



%



5 3 9 3 2 37



25



G. RENCANA TINDAK LANJUT (Tulis berdasarkan prioritas masalah) No



MASALAH DIAMBIL DARI JAWABAN “tidak”



RENCANA TINDAK LANJUT LANGSUNG



RENCANA TINDAK LANJUT TIDAK LANGSUNG



Catatan supervisor :



Mengetahui ………….tgl…………. Kepala ………



Pelaksana Supervisi



26



FORMULIR-C : SUPERVISI DAN TINDAK LANJUT MENGATASI MASALAH PROGRAM IMUNISASI DI PROVINSI PROVINSI :…………..…………… TGL. KUNJUNGAN DATA UMUM



:……..………………



1.Demografi:  Jumlah Penduduk :  Jumlah Balita :  Jumlah Bayi :  Jumlah WUS :  Jumlah Anak SD Kelas I : 2. Geografi  Jumlah Kab/kota :  Jumlah Puskesmas sulit : 3.Fasilitas Kesehatan  Jumlah Puskesmas :  Jumlah Pustu :  Jumlah Posyandu :  Jumlah Rumah Sakit : 4. Sarana Penunjang Ada  Buku Pedoman/SOP : o Kepmenkes Pedoman Penyelenggaraan Program Imunisasi



Tidak



o Kepmenkes KIPI 27



o Pedoman Pengelolaan Rantai Vaksin o Pedoman Supervisi o …………………… A. PEMANTAUAN PROGRAM IMUNISASI 1. Apakah dilakukan pemantauan UCI ? Bila ya catat hasilnya : Kabupaten/Kota UCI : ……….. % Kecamatan UCI : ………… % Puskesmas UCI : ………… % Desa UCI : ………… % 2.



Apakah dilakukan pemantauan hasil imunisasi HB1 < 7 hr ?, bila Ya catat hasilnya……….



3.



Apakah ada data cakupan TT WUS 5 dosis berdasarkan Kab/Kota?, Bila Ya catat hasilnya. Kab/Kota dengan cakupan TT WUS 5 dosis >80 % ……… % Kab/kota. Kab/kota dengan cakupan TT WUS 5 dosis < 80 % ……… % Kab/kota.



4.



Apakah ada pemetaan kab/kota Risiko TN ? (berdasarkan scoring system).



5.



Apakah ada pemetaan kab/kota risiko tinggi campak ? Kab/kota risti campak: kab/kota dengan cakupan < 80% selama 3 tahun berturut-turut atau pernah KLB campak pada tahun sebelumnya atau endemis campak .



6.



Apakah bila ada Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) dilaporkan? (termasuk bila tidak ada kasus/zero report) Lihat rekapitulasi laporan KIPI / arsip laporan bulanan KIPI.



Ya



Tidak



B. PENGOLAHAN DATA DI PROVINSI Adakah tabel, grafik dan mapping per kab/kota menurut : Ya



Tidak



28



Tabel dan Grafik : 1. Cakupan DPT / HB1 *) 2. Cakupan POLIO 4 3. Cakupan Hepatitis B 1 < 7 hr 4. Cakupan DPT /HB3*) 5. Cakupan Campak (Bayi) 6. Cakupan Campak (BIAS) 7. Cakupan TT Kelas 3 (BIAS) 8. Drop-Out (DPT/HB 1- Campak)*) 9. Cakupan BCG 10. Cakupan TT 5 WUS C. ANALISIS & TINDAK LANJUT 1.



Apakah hasil analisis (mapping, grafik dan tabel) Kab/Kota dan Puskesmas dibahas dalam pertemuan bulanan Dinkes Provinsi ? (lihat notulen rapat)



2.



Apakah hasil temuan supervisi Provinsi ke Kab/Kota dan Puskesmas dibahas dalam pertemuan bulanan Dinkes Provinsi ? (lihat notulen rapat)



3.



Apakah hasil analisis dan temuan supervisi di Kab/Kota sudah dibuat rencana tindak lanjutnya. ? (lihat dokumen)



4.



Apakah temuan supervisi di Kab/Kota sudah diumpan-balikkan ke Kab/Kota. (lihat dokumen)



5.



Apakah pejabat Dinkes Prov. menyampaikan hasil analisis dan temuan 29



supervisi dibahas dalam rapat koordinasi Pemda Prov. (minimal dalam 3 bulan terakhir) ? (lihat notulen/feed back rapat) 6.



Apakah ada perbaikan kinerja di daerah yang di Supervisi ? (bandingkan hasil rekapitulasi supervise check list terakhir dengan hasil rekapitulasi check list sebelumnya)



D. PENCATATAN DAN PELAPORAN 1. Apakah pencatatan dan pelaporan cakupan imunisasi di propinsi akurat? Caranya : Hitung kembali cakupan imunisasi Campak dan DPT1 dari buku rekapitulasi/computer propinsi serta laporan dari pelayanan swasta (bila ada), dari 3 kab/kota yang dipilih secara acak, minimal dalam 3 bulan terakhir (A). Bandingkan dengan cakupan yang dilaporkan ke pusat dalam periode waktu yang sama (B). Gunakan tabel berikut. Bila akurasi sama dengan 100%, berarti pencatatan dan pelaporan cakupan akurat. Periode Waktu Bulan …… s/d ……. Tahun ….. (A) Kab/Kota



DPT1



Campak



(B) DPT1 Campak



DPT 1



Campak



(A : B ) x 100%



(A : B ) x 100%



Catatan : Jawaban tidak, bila akurasi data < atau > 100%. Temukan penyebabnya. 2. Apakah Kabupaten/Kota melaporkan laporan bulanan cakupan imunisasi tepat pada waktunya ? (minimal dalam 3 bulan terakhir) Pilih 3 Kab/Kota secara acak. Periode Waktu Bulan …… s/d ……. Tahun …..



30



Kab/Kota



Jumlah laporan bulanan yang tepat waktu (tanggal < 10)



Jumlah laporan bulanan yang tidak tepat waktu (tanggal > 10)



3. Apakah jumlah vaksin dalam lemari es sama dengan yang tercatat pada buku stok vaksin? Untuk menentukan Ya/Tidak, cek dua jenis vaksin yang dipilih secara acak dengan menggunakan tabel berikut : Jumlah vaksin (vial) Vaksin Di lemari es Tercatat di buku stok vaksin



F.COLD CHAIN DAN LOGISTIK 1. Apakah penyimpanan vaksin memenuhi persyaratan ? (Cara penyimpanan, jarak antara vaksin, tidak dijumpai barang-barang selain vaksin, vaksin Polio disimpan pada suhu –20 C, vaksin DPT, DT, BCG, Campak, Hep.B disimpan pada suhu 2-8  C) 2. Apakah dalam pengeluaran vaksin memperhatikan “VVM“ ? (lihat SBBK) 3. Apakah suhu cold chain dicatat setiap hari ? (lihat catatan suhu). 4.



Apakah tidak pernah terjadi kekurangan vaksin dalam 3 bulan terakhir ? (lihat buku stok vaksin)



5. Apakah pemakaian semua vaksin yang di bawah ini sudah efisien ? Catat indeks pemakaiannya (IP) : T B D C



D 31



T



6.



C G



P T H B



Apakah tidak vaksin DPT, DT, TT, HB yang beku ?



A M P A K



P T



ada



7. Apakah tidak ada vaksin kedaluarsa ? 8. Apakah tersedia ADS dalam jumlah yang cukup? (bandingkan dengan jumlah sasaran). 9. Apakah tersedia safety box dalam jumlah yang cukup ? (bandingkan dengan jumlah ADS). G.TINDAK LANJUT DARI PEMANTAUAN PROGRAM IMUNISASI 1. Apakah dilakukan sweeping TT WUS pada wilayah kabupaten risiko tinggi dan sedang?.(lihat arsip hasil sweeping) 2. Apakah sudah dilakukan realisasi Sweeping Campak dari rencana kegiatan yang diusulkan Kab/Kota ? (lihat arsip hasil sweeping) 3. Apakah dilakukan Back-log fighting atau crash program di daerah risti campak dalam tiga tahun terakhir? (lihat catatan hasil) 4. Apakah setiap kasus KIPI dilakukan pengkajian dan ditindak lanjuti ? (lihat arsip dan klasifikasi lapangan kasus KIPI) H.KEMITRAAN 1. Apakah pejabat Dinkes prov. menyampaikan analisis masalah dan rencana program kepada minimal 3 dari mitra di bawah ini : a. Program terkait ( KIA, Promkes)



32



b. c. d. e.



Instansi terkait. PKK Tokoh masyarakat LSM.



2. Apakah dalam pelaksanaan program mendapat dukungan dari minimal 3 mitra di bawah ini : a. Program terkait ( KIA, Promkes) b. c. d. e.



Instansi terkait. PKK Tokoh masyarakat LSM.



I. KESIMPULAN No



KELOMPOK PERTANYAAN



JUMLAH PERTANYAAN



YA JML



B C D E F G



H



Pengolahan Data . Analisis dan tindak lanjut Pemantauan Program Imunisasi Pencatatan & Pelaporan Cold Chain dan Logistik. Tindak lanjut dari pemantauan program imunisasi Kemitraan Total



TIDAK %



JML



%



6 12 6 3 9 3



2 41



J. RENCANA TINDAK LANJUT (Tulis berdasarkan prioritas masalah) No



MASALAH DIAMBIL DARI JAWABAN “Tidak”



RENCANA TINDAK LANJUT LANGSUNG



RENCANA TINDAK LANJUT TIDAK LANGSUNG 33



Catatan supervisor :



Mengetahui ………………………… Kepala ……..………



………….tgl Pelaksana Supervisi,



Catatan: * Bagi Provinsi yang belum menggunakan DPT/ HB kombinasi, maka data yang dilihat adalah Cakupan DPT. ** Difinisi Operational Risti TN & Campak  agar dimerge dengan DO Surveilans Risti TN & Campak



2. Rekapitulasi check list Hasil supervisi check list direkapituasi di kabupaten/kota dan propinsi dengan menggunakan formulir di bawah. Hasil rekapitulasi ini menunjukkan aktivitas serta masalah yang ada di Puskesmas atau kabupaten/kota. Hasil rekapitulasi puskesmas disajikan pada rapat konsultasi dengan pimpinan Puskesmas dan diumpan-balikkan.



34



REKAPITULASI HASIL SUPERVISI DENGAN CHECK-LIST Kabupaten/Kodya/Kota: …………………………………. A. Pengolahan PWS di Puskesmas



Bulan: ………………………… 20…. B. Analisis dan Tindak Lanjut PWS



C. Pencatatan dan Pelaporan



D. Cold Chain



35



TANGGAL KUNJUNGAN



36



Apakah ditemukan vaksin dengan VVM dengan kriteria C dan/atau D?



Apakah di lemari es tidak ada vaksin yang disusun/disimpan tidak sesuai ketentuan?



h dijumpai vaksin sisa yang terbuka (pelayanan dari komponen statis) di dalam lemari es melebihi waktu yang ditentukan?



Apakah tidak ada vaksin DPT, DT, TT, DPT-HB dan HB yang beku?



Apakah tidak ada vaksin yang kedaluarsa?



Apakah pemakaian vaksin efisien?



Apakah temperatur di lemari es memenuhi syarat penyimpanan vaksin (2 s/d 80C) pada saat kunjungan?



Apakah suhu lemari es dicatat 2 X sehari pada kartu suhu setiap hari?



Apakah tidak pernah terjadi kekosongan vaksin dalam 3 bulan?



Apakah jumlah vaksin dalam lemari es sama dengan yang tercatat pada buku stok vaksin?



Apakah pencatatan dan pelaporan cakupan di puskesmas akurat?



ulan terakhir menyampaikan rangkum ananalisis PWS, dan bersama lurah/camat membahas tindak lanjutnya dalam rapat koordinasi kelurahan/kecamatan?



kah ada tindak lanjut dari hasil pembahasan (bandingkan hasil bulan lalu dengan bulan berikutnya atau hasil sweeping)?



Berapa kali dibahas dalam tahun ini (lihat notulen rapat)?



Apakah analisis PWS dikaitkan dengan penyakit PD3I?



Apakah hasil analisis PWS dibahas dalam pertemuan bulanan Puskesmas?



Apakah Puskesmas membuat analisis PWS?



Drop out DPT1 – Campak



Campak



Hepatitis B1 < 7 hari



POLIO 4



DPT 1



NAMA PUSKESMAS



1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



11



12



13



14



15



16



17



18



19



20



21



T OTAL



% Kolom 1 s/d 40 diisi dengan: Y untuk Ya dan T untuk Tidak E. Logistik



F. Pelayanan Imunisasi



G. Pemantauan Program Imunisasi



H. Kemitraan



Jumlah “Ya”



37



22



TANGGAL KUNJUNGAN



23 24 25 26 27 28 29 30 31



Apakah ada data desa risiko/ bukan risiko TN ? Apakah ada pemetaan desa risiko tinggi campak? Apakah setiap kasus KIPI dilaporkan, dalam satu tahun terakhir, termasuk bila tidak ada laporan (zero report)?



33 34 35 36 37 38 39



PERSEN



ABSOLUT



Apakah sudah ada kerja sama/kemitraan dengan minimal 3 dari mitra?



Apakah cakupan HB-1< 7 hari sama dengan cakupan KN1?



Apakah pada setiap persalinan oleh nakes diberikan imunisasi HB1< 7 hari?



Apakah dilakukan pemantauan TT-WUS 5 dosis?



32



Apakah dilakukan pemantauan UCI Desa?



Apakah ada strategi untuk memberikan pelayanan imunisasi di daerah sulit?



Apakah ada pemetaan daerah sulit?



Apabila cakupan tidak mencapai target bulanan, apakah dilakukan sweeping?



Apakah jadual kunjungan Posyandu ditepati?



Apakah ada jadwal pelayanan imunisasi di posyandu?



Apakah ada penanganan limbah alat suntik yang aman?



Apakah alat suntik bekas pakai dimasukkan langsung ke dalam safety box?



Apakah setelah menyuntik tidak dilakukan penutupan kembali jarum suntik (recaping)



Apakah untuk pelayanan imunisasi, vaksin dibawa dan disimpan dengan menggunakan cool pack (kantong air)?



Apakah tersedia ADS dan safety box dalam jumlah cukup?



NAMA PUSKESMAS



40



38



TOTAL



% Kolom 1 s/d 40 diisi dengan: Y untuk Ya dan T untuk Tidak



39



REKAPITULASI HASIL SUPERVISI DENGAN CHECK-LIST Provinsi: ………………………………….



Bulan: ………………………… 20…. D.



PENGOLAHAN DATA



B. ANALISIS DAN TINDAK LANJUT



C. PEMANTAUAN PROGRAM IMUNISASI



40



TANGGAL KUNJUNGAN



Apakah ada pemetaan desa risiko tinggi campak ? Apakah bila ada Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) dilaporkan?



Apakah ada data Stratifikasi Risiko TN per Desa dan Puskesmas ?



Apakah dilakukan pemantauan TT WUS 5 dosis?



Apakah dilakukan pemantauan UCI?



Apakah ada perbaikan hasil rekapitulasi supervise check list terakhir dibandingkan dengan hasil rekapitulasi check list sebelumnya ?



mpaikan hasil analisis (mapping/grafik) dan membahas rencana tindak lanjut pada rapat koordinasi Pemda Kab/Kota minimal sekali dalam 3 bulan terakhir?



i analisis rekapitulasi hasil Cheklist Supervisi dibuat rencana tindak lanjut, dan diumpan-balikkan ke Puskesmas setiap triwulan?



h dari hasil analisis (mapping/grafik) dibuat rencana tindak lanjut, dan diumpan-balikkan ke Puskesmas setiap triwulan?



Apakah analisis rekapitulasi hasil Checklist Supervisi dibahas dalam pertemuan bulanan di Dinkes Kabupaten/Kota ?



Apakah hasil analisis (mapping/grafik) dibahas dalam pertemuan bulanan di Dinkes Kabupaten/Kota ?



Apakah analisis cakupan dikaitkan dengan penyakit PD3I di daerah tersebut?



Apakah kabupaten membuat analisis cakupan imunisasi dan daerah resiko tinggi?



Drop-Out (DPT 1- Campak)



Cakupan Campak



Cakupan HB1 < 7 hari



Cakupan POLIO 4



Cakupan DPT 1



Risti Campak



Risti TN



NAMA KABUPATEN



41



1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



11



12



13



14



15



16



17



18



19



20



TOTAL



% Kolom 1 s/d 37 diisi dengan: Y untuk Ya dan T untuk Tidak



D. PENCATATAN DAN PELAPORAN



E. COLD CHAIN DAN LOGISTIK



F. TINDAK LANJUT DARI PEMANTAUAN PROGRAM IMUNISASI



G. KEMITRAAN



Jumlah “Ya”



42



21 22 23 24 25 26 27 28 29



TANGGAL KUNJUNGAN



31 32



Apakah Pejabat Dinkes Kabupaten/Kota menyampaikan analisis masalah dan rencana program kepada minimal 3 mitra? Apakah dalam pelaksanaan program mendapat dukungan dari minimal 3 mitra?



34 35 36 37



PERSEN



ABSOLUT



Apakah setiap kasus KIPI dilakukan pengkajian dan ditindak lanjuti ?



33



Apakah dilakukan Back-log fighting atau crash program di daerah risti campak dalam tiga tahun terakhir?



Apakah dilakukan sweeping imunisasi TT WUS di wilayah Puskesmas yang mempunyai risti TN?



Apakah tersedia safety box dalam jumlah yang cukup?



30



Apakah tersedia ADS dalam jumlah yang cukup?



Apakah tidak ada vaksin kedaluarsa?



Apakah tidak ada vaksin DPT, DT, TT, HB yang beku?



Apakah pemakaian semua vaksin yang di bawah ini sudah efisien?



Apakah tidak pernah terjadi kekurangan vaksin dalam 3 bulan terakhir?



Apakah suhu dicatat setiap hari?



Apakah dalam pengeluaran vaksin berdasarkan kriteria “VVM”



Apakah penyimpanan vaksin memenuhi persyaratan?



Apakah jumlah vaksin dalam lemari es sama dengan yang tercatat pada buku stok vaksin?



Apakah Puskesmas melaporkan laporan bulanan cakupan imunisasi tepat pada waktunya?



Apakah pencatatan dan pelaporan cakupan imunisasi di kabupaten/kota akurat?



NAMA KABUPATEN



43



TOTAL



% Kolom 1 s/d 37 diisi dengan: Y untuk Ya dan T untuk Tidak



44



3. Tindak lanjut berdasarkan kriteria status cakupan Status Baik



Status Kurang Indikator : Cakupan di atas Cakupan di Cakupan target, atas target, imunisasi kecenderungan kecenderungan DPT1, naik/tetap turun Polio4, Campak  Mempertahanka Memantapkan Strategi n pelaksanaan Puskesmas cakupan  Meningkatkan mutu pelayanan  Meningkatkan mutu cakupan



Status Cukup



Status Jelek



Cakupan di bawah target, kecenderungan naik



Cakupan di bawah target, kecenderungan tetap/turun











Mencari masalah yang rutin di menghambat posyandu & peningkatan Puskesmas cakupan Melakukan  Menghit penyuluhan ung sisa cakupan yang Memantapkan harus dicapai kerjasama dari analisa & lintas program kecenderungan bulanan  Apabila perlua ada upaya khusus untuk meningkatkan cakupan  Penyulu han lebih intensif  Jadwal posyandu ditingkatkan  Perluasa n jangkauan pelayanan



Memantap kan & meningkatkan kerjasama lintas program  Identifikasi posyandu yang cakupannya masih dibawah target  Perluasan jangkauan pelayanan  Membicara kan secara formal maupun informal dengan camat dan kades untuk mengerakkan sasaran  Mencontoh pola desa lain yang mempunyai status baik  Meningkat kan frekuensi penyuluhan & pelayanan  Adakan evaluasi pasca pelayanan di posyandu & tentukan langkah untuk pelaksanaan posyandu berikutnya  Melakukan



45



Strategi Dukungan Lintas Sektoral



Strategi Dinkes Kab/kota







Mempert  Memantapkan ahankan kerjasama koordinasi lintas lintas sektoral sektoral dlm pengerakan  Dipakai sebagai contoh masyarakat rapat koordinasi  Membicarakan bulanan lintas dengan sektoral Kades/Camat kecamatan ybs  Pengerakan masyarakat melalui : a. PKK b. Pamong desa c. Kader d. Tokoh masyarakat  Pendataan sasaran oleh kader Dasa wisma - Supervisi dgn - Meningkatkan ceklist supervisi dgn - Alih teknologi ceklist pada waktu - Memberikan pembinaan dukungan alih untuk jawaban teknologi “tidak” - Memberikan - Memberi dukungan dukungan sarana sarana / alat/ alat-2lat bahan alat / bahan sesuai dgn sesuai dgn kebutuhan kebutuhan puskesmas puskesmas - Adanya - Membantu & penghargaan menganalisa pada momentum kecenderungan tertentu cakupan setiap bulan



Membicarakan lansung dgn kades/camat baik secara formal / informal Pengerakan masyarakat melalui : a. PKK b. Pamong desa c. Kader d. Tokoh masyarakat Pendataan sasaran oleh Kader Dasa wisma



- Meningkatkan supervisi dgn ceklist - Melaksanakan pemantauan kecenderungan cakupan setiap bulan - Memberikan alih teknologi - Mengusahakan dukungan politis (kunjungan, SE dari Bupati) - Memberikan dukungan sarana / alatalat / bahan2 sesuai dgn kebutuhan Puskesmas - Memberikan



upaya khusus  Menganti petugas (alih tugas daerah binaan)  Penggerak an masyarakat oleh : a. PKK b. Pamong desa c. Kader d. Tokoh masyarakat  Pendataan sasaran melalui kelompok dasa wisma yg teratur & terus menerus serta dukungan politis dari camt



- Meningkatkan supervisi dgn ceklist - Melaksanakan pemantauan kecenderungan cakupan setiap bulan - Mengusahakan dukungan politis (kunjungan, SE dari Bupati) - Memberikan dukungan sarana / alat-alat / bahan2 sesuai dgn kebutuhan Puskesmas - Memberikan dukungan untuk meningkatkan kemampuan tenaga pelaksana



46



dukungan - Memberikan untuk dukungan untuk meningkatkan memantapkan kemampuan kerjasama lintas tenaga program & lintas pelaksana sektoral - Memberikan dukungan untuk memantapkan kerjasama lintas program & lintas sektoral



47