Tanggapan Dan Saran Terhadap Kerangka Acuan Kerja [PDF]

Citation preview

Usulan Teknis __ PENYUSUNAN RENCANA PENGEMBANGAN WILAYAH DI KABUPATEN CILACAP



Bab ini memuat tentang Tanggapan Dan Saran Terhadap Kerangka Acuan Kerja dari Perusahaan CV. Artha Gemilang Engineering sebagai salah satu persyaratan dalam dokumen penawaran untuk pekerjaan Penyusunan Rencana Pengembangan Wilayah di Kabupaten Cilacap yang diadakan oleh Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan: POKJA IV - BLP.6.



4.1.



Tanggapan Terhadap Latar Belakang Pengembangan wilayah pada hakikatnya adalah ditujukan untuk menciptakan



kesejahteraan masyarakat, peningkatan kualitas dan kemajuan wilayah, mengurangi kesenjangan antarwilayah. Upaya pencapaian pengembangan wilayah salah satunya adalah melalui perencanaan penataan ruang wilayah. Pada konteks ini ruang wilayah direncanakan, dimanfaatkan dan dikendalikan pemanfaatannya untuk terciptanya suatu optimalisasi dari semua jenis kegiatan yang ada dalam ruang, terdistribusikan secara proporsional pada semua kompenen pelaku yang terlibat di dalamnya sehingga memberikan hasil kepuasan tertinggi atas pemanfaatan sumber daya ruang tersebut. Kabupaten Cilacap memiliki potensi sumber daya yang cukup besar, serta merupakan wilayah yang sangat strategis dalam pembangunan. Namun demikian, pembangunan di beberapa wilayah masih sangat jauh tertinggal dibandingkan dengan pembangunan di wilayah lainnya. Kondisi sosial ekonomi masyarakat yang tinggal di wilayah bagian barat umumnya jauh lebih rendah dibandingkan dengan kondisi sosial ekonomi wilayah bagian timur dan perkotaan Cilacap. Implikasi dari posisi strategis sebagai jalur perekonomian utama nasional di sekitar perkotaan Cilacap adalah pada intensitas kegiatan pada kawasan ini yang sangat tinggi. Intensitas kegiatan yang tinggi pengaruhnya ke depan adalah timbulnya banyak konflik pemanfaatan ruang. Hal yang sama namun dengan intensitas lebih rendah juga di alami oleh bagian wilayah barat Kabupaten Cilacap.



4-1



Usulan Teknis __ PENYUSUNAN RENCANA PENGEMBANGAN WILAYAH DI KABUPATEN CILACAP



Aktivitas perekonomian yang terkonsentrasi pada bagian timur atau sekitar perkotaan Cilacap pada kurun waktu terkini telah diindikasikan berada pada taraf kelebihan daya dukung. Artinya sumberdaya produktif yang menjadi tumpuan kegiatan produksinya sudah berada pada tingkat kelebihan permintaan. Secara langsung bila tidak direncanakan dan dicarikan jalan keluarnya akan menimbulkan masalah keruangan di belakang hari. Indikasi tersebut dapat menyebabkan penurunan fungsi ruang secara keseluruhan, yaitu dari merosotnya kegiatan utama dan penunjangnya. Sementara pada bagian barat Kabupaten Cilacap intensitas produksi lebih banyak dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian tanaman pangan, tanaman keras mengingat kawasan ini menjadi muara dari beberapa sungai besar. Di samping itu pada bagian selatan dari wilayah ini morfologi pantai yang berupa karang dan muara Sungai Citanduy yang mengalami pendangkalan serta dengan tingkat arus laut selatan yang cukup besar menjadi kendala bagi pengembangan perikanan tangkap. Pada konteks pembangunan kawasan, masalah pertumbuhan dan pelestarian dapat dilihatsebagai fenomena trade off . Implikasi dari ini adalah pada bagaimana membuat suatu formula gambaran masa depan Kabupaten Cilacap penataan ruangnya memberikan kontribusi bagi pengembangan ekonomi wilayah tersebut, tanpa memberikan dampak negatif terhadap upayaupaya pelestarian lingkungan. Struktur ruang Kabupaten Cilacap seperti yang termuat dalam RTRW Kabupaten Cilacap membagi ruang ke dalam kawasan-kawasan yang bersifat fungsional. Hal ini merupakan paradigma dari pendekatan sebelumnya yang membagi wilayah ke dalam bentuk wilayah pembangunan secara administratif. Pertimbangan yang melatarbelakangi paradigma tadi diantaranya adalah sifat dalam hubungan keterkaitan antarwilayah yang cenderung bersifat sinergis-komplementer sesuai dengan mekanisme pasar. Artinya wilayah-wilayah secara fungsional memegang peran masing-masing atas dasar kewenangan dan kemampuan sumberdaya yang dimiliki untuk kemudian mempertukarkan ke dalam pasar sesuai asas permintaan dan penawaran. Perspektif yang digunakan dalam menjabarkan struktur ruang wilayah Kabupaten Cilacap adalah: 1) kawasan strategis yang bersifat nasional, 2) kawasan startegis yang yang bersifat regional/provinsi dan pertumbuhannya cepat, 3) kawasan strategis kabupaten. Pengertian strategis dalam beberapa kawasan menunjukkan bahwa kawasan tersebut diarahkan untuk menjadi penggerak dari suatu siklus aktivitas, dengan memanfaatkan keunggulan yang dimiliki dan akses pasar. Salah satu permasalahan pembangunan terkait struktur ruang Kabupaten Cilacap adalah disparitas kawasan bagian barat dengan bagian tengah dan timur kabupaten. Kawasan ini memiliki



4-2



Usulan Teknis __ PENYUSUNAN RENCANA PENGEMBANGAN WILAYAH DI KABUPATEN CILACAP



perbedaan dalam tingkat pertumbuhan. Secara umum kawasan bagian tengah dan timur sekitar perkotaan Cilacap memiliki intensitas kegiatan tinggi dan diversifikasi usaha yang lebih beragam. Hal ini didukung oleh proses pertumbuhan dan perkembangan kawasan yang secara eksternal terkonsentrasi akibat keberadaan atau ketersediaan fasilitas nasional. Sementara pada bagian barat relatif lebih stagnan. Permasalahannya adalah bukan pada upaya untuk menyamakan secara seragam kegiatan yang dapat dilakukan, melainkan adanya upaya ke arah pemerataan dengan prinsip kesamaan tingkat kesejahteraan. Dengan demikian masing-masing wilayah secara structural dan fungsional atas apa yang dimiliki dan kemampuan penetrasi pasarnya dapat tumbuh berkembang secara dinamis proporsional. Implikasi dari perbedaan ini dalam konstelasi Kabupaten Cilacap adalah disparitas wilayah yang relatif akan melebar bila tidak dikelola secara integral-komprehensif. Konflik pemanfaatan ruang dengan dua kondisi ini mengharuskan adanya upaya optimalisasi pemanfaatan ruang untuk menciptakan suatu pencapaian kesejahteraan sesuai tujuan pembangunan. Beranjak dari permasalahan itu maka perlu disusun stretegi pengembangan wilayah yang akan mencoba menggambarkan secara komprehensif-integral mengenai pengembangan ekonomi wilayah yang bersifat optimal dan berkelanjutan. Optimal yang dimaksudkan di sini adalah suatu pencapaian dari fungsi tujuan dengan mengkombinasikan keterbatasan sumberdaya yang tersedia menurut ukuran nilai tertentu. Dalam hal ini keuntungan yang diperoleh salah satu sumberdaya tidak menyebabkan sumberdaya yang lain terabaikan. Berkelanjutan yang dimaksudkan di sini manfaat yang diperoleh didapat secara proporsional dan berkesinambungan dalam jangka panjang. Penyusunan Rencana Pengembangan Wilayah di Kabupaten Cilacap perlu dilakukan karena: 



Perlunya arahan pengembangan perekonomian masyarakat di Kabupaten Cilacap.







Memerlukan penataan yang integratif sebagai pendalaman dari Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Cilacap.



Secara umum, konsultan sudah menanggapi latar belakang dari pekerjaan Penyusunan Rencana Pengembangan Wilayah di Kabupaten Cilacap Secara umum setiap perencanaan pengembangan wilayah, selalu diawali dengan adanya ide gagasan untuk membangun, 4-3



Usulan Teknis __ PENYUSUNAN RENCANA PENGEMBANGAN WILAYAH DI KABUPATEN CILACAP



selanjutnya ide ini dituangkan ke dalam konsep pembangunan. Berdasarkan konsep pembangunan dijabarkan ke dalam program pembangunan. Setelah program pembangunan di buat barulah dilaksanakan. Dalam proses pelaksanaan dilakukan monitoring dan pengawasan pembangunan untuk mengetahui apakah kegiatan pelaksanaan sudah sesuai dengan program yang ada. Sesudah pembangunan selesai dilakukan evaluasi, apakah hasil pembangunan yang telah direncanakan sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan yang diharapkan tercapai, terhambat atau gagal. Menurut tanggapan Konsultan bahwa mengantisipasi dampak pengembangan wilayah yang muncul setelah perencanaan, yang dapat bersifat positif atau negatif. Dampak pengembangan wilayah selain bersifat positif atau negatif dapat pula berpengaruh terhadap wilayah lain atau terkait dengan sektor pembangunan lainnya. Pekerjaan ini menurut tanggapan Konsultan melatar belakangi berbagai kegiatan dan pembangunan yang intensif dilakukan seperti pelabuhan, pertambangan, perikanan, industri, pariwisata, maupun pemanfaatan sumber daya alam secara langsung. Perbedaan yang mendasar secara ekologis di pengembangan wilayah sangat berpengaruh pada aktifitas masyarakatnya. Kerentanan perubahan secara ekologis berpengaruh secara signifikan terhadap usaha perekonomian yang ada di wilayah tersebut, karena ketergantungan yang tinggi dari aktivitas ekonomi masyarakat dengan sumberdaya ekologis tersebut. Jika sifat kerentanan wilayah tidak diperhatikan maka akan muncul konflik antara kepentingan memanfaatkan sumberdaya pesisir untuk pemenuhan kebutuhan hidup dan pembangunan ekonomi dalam jangka pendek dengan kebutuhan generasi yang akan datang terhadap sumberdaya pesisir. Dalam banyak kasus menurut tanggapan Konsultan bahwa pendekatan pembangunan ekonomi yang parsial, tidak kondusif dalam mendorong pengelolaan pengembangan wilayah secara terpadu. Kegiatan yang parsial hanya memperhatikan kepentingan sektornya dan mengabaikan akibat yang timbul dari atau terhadap sektor lain, sehingga berkembang konflik pemanfaatan dan kewenangan. Dari berbagai studi, terdapat kecenderungan bahwa hampir semua kawasan pesisir Indonesia mengalami konflik tersebut. Jika konflik ini dibiarkan berlangsung terus akan mengurangi keinginan pihak yang bertikai untuk melestarikan sumberdayanya. Wilayah Kabupaten Cilacap memiliki potensi sumberdaya baik hayati maupun non hayati Keaneragaman kekayaan sumber daya alam kawasan pesisir di Kabupaten Cilacap yang cukup besar seperti, perikanan, mangrove, pariwisata, terumbu karang, pulau-pulau kecil dan lain sebagainya. Akan tetapi tingginya tingkat eksploitasi di wilayah ini menyebabkan 4-4



Usulan Teknis __ PENYUSUNAN RENCANA PENGEMBANGAN WILAYAH DI KABUPATEN CILACAP



terjadinya degradasi lingkungan. Pola aktivitas kegiatan manusia yang tidak terkendali cukup berperan penting dalam memperparah kerusakan lingkungan. Aktifitas yang dilakukan di daerah hulu seperti pertanian, perikanan, pemukiman dan penebangan hutan telah berdampak besar.



Gambar 1. Skema Rencana Pengembangan Wilayah



4.2.



Tanggapan Terhadap Maksud Sebagai



upaya



dalam



mewujudkan



pembangunan



wilayah



yang



mampu



mensejahterahkan masyarakat .



Menurut tanggapan Konsultan bahwa maksud pekerjaan ini cukup jelas karena pengembangan wilayah Kabupaten Cilacap terutama daerah-daerah saat ini yang pembangunannya kurang berkembang dapat diidentifikasi dan terinventarisasi potensi dan permasalahan eksisting sehingga dapat ditemukan strategi dan rencana pengembangan yang tepat sasaran bagi daerah-daerah yang tertinggal tersebut. Harapannya melalui pekerjaan rencana pengembangan wilayah ini dapat 4-5



Usulan Teknis __ PENYUSUNAN RENCANA PENGEMBANGAN WILAYAH DI KABUPATEN CILACAP



terimplementasi pembangunan di Kabupaten Cilacap yang merata dan dapat meningkatkan perekonomian dan tingkat kesejahteraan masyarakat.



4.3.



Tanggapan Terhadap Tujuan Untuk mendorong percepatan pembangunan dengan tetap memastikan berjalannya



pembangunan yang berkelanjutan.



Konsultan menanggapi tujuan pekerjaan ini sudah cukup jelas dengan Sesuatu pembangunan yang telah direncanakan apalagi yang tidak direncanakan, ternyata setelah dibangun hasilnya tidak sesuai dengan sasaran dan tujuan yang diharapkan dapat tercapai maka rencana yang dibuat itu adalah salah atau keliru dan disebut pembangunannya mengalami kegagalan. Pembanguann yang gagal disebut masalah atau issue dan secara umum dikenal Development Issue. Karena itu Konsultan dalam membuat rencana pengembangan wilayah di Kabupaten Cilacap harus benar dan akurat serta dapat dilaksanakan.



4.4.



Tanggapan Terhadap Sasaran Tersedianya acuan bagi Pemerintah Kabupaten Cilacap dalam mengembangkan wilayah



sebagai penjabaran dari rencana tata ruang.



Konsultan menanggapi sasaran terkait pekerjaan ini sebagai acuan bagi Pemerintah Kabupaten Cilacap untuk menjelaskan dan mengajarkan bagaimana dasar-dasar pemikiran dan pertimbangan yang akurat dalam proses perencanaan pembangunan wilayah sehingga apa yang direncanakan dapat tercapai sesuai dengan apa yang diharapkan. Perencanaan pengembangan wilayah Kabupaten Cilacap yang diharapkan akan tercapai harus direncanakan. Untuk itu unsur penting yang mendasari perencanaan pembangunan wilayah Kabupaten Cilacap adalah adanya tujuan dan sasaran pembangunan. Pada dasarnya pembangunan wilayah yang direncanakan itu belum terwujud dan akan terwujud setelah pembangunan dilakukan. Karena itu satu perencanaan adalah sesuatu harapan yang akan dicapai kemudian sesuai dengan amanah pengembangan wilayah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Cilacap.



4-6



Usulan Teknis __ PENYUSUNAN RENCANA PENGEMBANGAN WILAYAH DI KABUPATEN CILACAP



4.5.



Tanggapan Nama, Organisasi Pengguna Jasa dan Sumber Pendanaan Pengguna jasa adalah Pelaksana Kegiatan ini adalah Badan Perencanaan Pembangunan



Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2018. Untuk pelaksanaan pekerjaan Penyusunan Rencana Pengembangan Wilayah di Kabupaten Cilacap, dialokasikan dana senilai Rp. 196.500.000,- termasuk PPN yang dibiayai APBD Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2018.



Menurut tanggapan Konsultan untuk nama, organisasi pengguna jasa dan sumber pendanaan sudah cukup jelas.



4.6.



Tanggapan Terhadap Ruang Lingkup dan Lokasi Kegiatan



a. Lingkup Kegiatan Lingkup Kegiatan yang ditetapkan dalam pelaksanaan Penyusunan Rencana Pengembangan Wilayah di Kabupaten Cilacap adalah sebagai berikut : 1. Inventarisasi kebijakan pembangunan wilayah meliputi RTRW Nasional/Provinsi/ Kabupaten, dsb. 2. Indentifikasi karakteristik dan potensi fisik, ekonomi dan sosial budaya 3. Identifikasi keterkaitan antarwilayah (sistem pusat pertumbuhan dan regionalisasi dari aspek homogen, nodal dan administrasi/perencanaan. 4. Indentifikasi issue dan tingkat permasalahan pembangunan wilayah 5. Identifikasi sektor strategis yang dapat dikembangkan 6. Tipologi tingkat perkembangan wilayah berdasarkan potensi dan permasalahan 7. Rumusan arahan kebijakan, strategi pengembangan wilayah berdasarkan tipologi wilayah 8. Matriks dan prioritas program pengembangan wilayah b. Lokasi Kegiatan Lokasi Kegiatan dilaksanakan di wilayah Kabupaten Cilacap



Konsultan menanggapi bahwa lingkup kegiatan dan lokasi sudah cukup jelas. Dalam pelingkupan kegiatan, Konsultan dituntuk untuk melakukan overview kebijakan tata ruang dan kebijakan pembangunan, kemudian Konsultan harus mengidentifikasi potensi dan permasalahan isu-isu strategi di Kabupaten Cilacap, Konsultan dapat menganalisa tipologi dan karakteristik wilayah Kabupaten Cilacap sehingga dapat merumuskan arahan dan kebijakan pengembangan wilayah yang didukung dengan matriks indikasi program. Sedangkan untuk lokasi sudah jelas berada di Kabupaten Cilacap.



4.7.



Tanggapan Terhadap Metodologi



Metodologi pelaksanaan kegiatan Penyusunan Rencana Pengembangan Wilayah di Kabupaten Cilacap adalah sebagai berikut : 4-7



Usulan Teknis __ PENYUSUNAN RENCANA PENGEMBANGAN WILAYAH DI KABUPATEN CILACAP



a. Teridentifikasinya pusat pertumbuhan wilayah (system kota) dan wilayah pengaruhnya menurut pendekatan homogenitas, nodalitas dan administrasi (perencanaan) untuk mendapatkan regionalisasi fungsional dan struktural Kabupaten Cilacap. b. Terinventarisasinya beragam kebijakan pembangunan, baik kebijakan nasional, regional, ataupun kebijakan yang bersifat loka, antara lain RPJM Nasional, RPJM Daerah, RTRW Kab/Kota, RTRW Provinsi, RTRW Nasional, dan lain sebagainya menurut regionalisasi. c. Teridentifikasinya karakteristik wilayah, antara lain karakteristik topografi, demografi, ekonomi, dan potensi sumber daya lainnya (social budaya, kelembagaan) menurut regionalisasi. d. Teridentifikasinya issue dan permasalahan wilayah menurut regionalisasi. e. Teranalisisnya beragam data informasi yang diperoleh yang diharapkan dapat memetakan kendala dan potensi kawasan yang dapat dikembangkan menurut regionalisasi. f. Teridentifikasinya sector strategis yang dapat dikembangkan menurut regionalisasi. g. Terpetakannya tipologi tingkat perkembangan wilayah berdasarkan potensi dan masalah h. Tersusunnya rumusan arahan kebijakan dan strategi pengembangan wilayah menurut regionalisasi, yang didasarkan pada hasil analisis data dan informasi tipologi wilayah dan i.



identifikasi sektor strategis Tersusunnya rumusan arahan kebijakan dan startegi pengembangan wilayah menurut regionalisasi sebagai penjabaran dari kebijakan dan strategi pengembangan wilayah yang telah



j.



dirumuskan. Tersusunnya prioritas program masing-masing sektor menurut regionalisasi. Matriks program menggambarkan rencana masing-masing sektor dalam kurun waktu perencanaan.



Konsultan menanggapi bahwa metodologi dalam pekerjaan perencanaan pengembangan wilayah di Kabupaten Cilacap sudah cukup jelas sesuai dengan tujuan dan sasaran pekerjaan sehingga membutuhkan alat pendekatan dan alur kerja yang sistematis sesuai yang di atur di dalam KAK.



4.8.



Tanggapan Terhadap Tenaga Ahli Tenaga Ahli yang atur didalam Pekerjaan Rencana Pengembangan Wilayah di Kabupaten



Cilacap yang terdiri dari : a. Satu orang Team Leader dengan latar belakang pendidikan minimal S2 Perencana Wilayah dengan pengalaman profesional sebagai Team Leader minimal 5 tahun. b. Satu orang Tenaga Ahli Pertanian dengan latar belakang pendidikan minirnal S1 Pertanian/Teknologi Pertanian/Sosial Ekonomi Pertanian dengan pengalaman profesional dibidang Pertanian 4 tahun. c. Satu orang Tenaga Geografi latar belakang pendidikan minirnal S1 Geografi/Pembangunan Wilayah dengan pengalaman profesional dibidang Geografi 4 tahun



4-8



Usulan Teknis __ PENYUSUNAN RENCANA PENGEMBANGAN WILAYAH DI KABUPATEN CILACAP



d. Satu orang Tenaga Ahli Ekonomi Pembangunan dengan latar belakang minimal S1 Ekonomi Pembangunan dengan pengalaman profesional dibidang ekonomi wilayah 4 tahun. 2. Tenaga Asisten yang terdiri dari : a. Satu orang Assisten Tenaga Ahli Planologi dengan latar belakang pendidikan minimal DIII PWK. b. Satu orang Assisten Tenaga Ahli GIS dengan latar belakang pendidikan minirnal DIII Geografi/PWK. c. Satu orang Tenaga Ahli Asisten Ekonomi Pembangunan dengan latar belakang minimal DIII Ekonomi Pembangunan/PWK 3. Tenaga penunjang yang terdiri dari : a. Satu orang tenaga Administrasi. b. Satu orang Operator Komputer. c. Dua orang Surveyor.



Konsultan menanggapi tenaga ahli yang diatur dalam pekerjaan ini sudah cukup jelas mengingat team leader dengan kualifikasi sarjana perencanaan pengembangan wilayah dan kota (PWK) dan dibantu tenaga ahli geografi, pertanian dan ekonomi pembangunan dengan kualifikasi khusus serta didukung tenaga asisten tenaga ahli dan tenaga penunjang tersebut harapan Konsultan dapat melaksanakan pekerjaan rencana pengembangan wilayah dengan kualitas dan alokasi waktu yang dapat dipertanggungjawabkan.



4.9.



Tanggapan Terhadap Jangka Waktu Pelaksanaan Studi dilaksanakan selama 120 (Seratus dua puluh) hari kalender, dilaksanakan setelah



SPMK ditandatangani.



Konsultan menanggapi terhadap waktu pelaksanaan selama 4 bulan untuk menyelesaikan pekerjaan rencana pengembangan wilayah di Kabupaten Cilacap sudah cukup jelas dan dapat diterima dengan logis mengingat sasaran yang akan dicapai dalam pekerjaan ini.



4.10. Tanggapan Terhadap Pelaporan Pelaporan dalam pekerjaan Rencana Pengembangan Wilayah Kabupaten Cilacap antara lain: 1. Laporan Pendahuluan Laporan ini bermuatan sebagai berikut : - Tanggapan terhadap TOR. - Pendekatan dan metodologi yang diusulkan. - Struktur organisasi tim kerja dan job description. - Jadwal kerja termasuk pembahasan dan pelaporan. 4-9



Usulan Teknis __ PENYUSUNAN RENCANA PENGEMBANGAN WILAYAH DI KABUPATEN CILACAP



- Jadwal penugasan personil. - Penyusunan Quesioner untuk survey. Laporan ini harus dibahas dengan Tim Teknis dan Pengguna Jasa, dan paling lama 30 (tiga puluh hari) setelah SPMK sebanyak 10 eksemplar dengan format A4 berwarna. 2. Laporan Antara Laporan ini berisikan : – data dan permasalahan lapangan. – Usulan Penyelesaian Masalah. – Data kawasan potensional. – Data lain yang diperlukan. Laporan ini harus dibahas dengan Tim Teknis dan stake holders, dan disampaikan paling lama 60 (enam puluh hari) setelah SPMK sebanyak 5 eksemplar dengan format A4 berwarna. 3. Draft Laporan Akhir Laporan ini berisikan : – Kompilasi data dan permasalahan lapangan. – Analisa dan usulan penyelesaian masalah. – Usulan penetapan sektor potensional prioritas. Laporan ini harus dibahas dengan Tim Teknis dan Stake Holders, dan disampaikan paling lama 90 (sembilan puluh hari) setelah SPMK sebanyak 5 eksemplar dengan format A4 berwarna. 4. Laporan Akhir Laporan ini berisikan : – Perbaikan hasil Laporan Sementara. – Lampiran Peta dengan skala 1 : 50.000 Laporan disampaikan paling lama 120 (seratus lima puluh hari) setelah SPMK sebanyak 5 eksemplar dengan format A4 berwarna, disampaikan juga dalam bentuk Eksternal Hardisk sebanyak 1 buah. 5. Executive Summary Laporan ini berisikan : - Ringkasan dari Laporan Akhir. - Lampiran Peta



Konsultan menanggapi terhadap pelaporan yang menjadi kewajiban dalam pekerjaan rencana pengembangan wilayah Kabupaten Cilacap ini sudah cukup jelas dan dapat dipahami Konsultan.



4 - 10



Usulan Teknis __ PENYUSUNAN RENCANA PENGEMBANGAN WILAYAH DI KABUPATEN CILACAP



4.11. APRESIASI 4.11.1.



Konsep Compact City Diskusi mengenai compact city telah memiliki sejarah yang panjang, asal mulanya dapat



merujuk pada fortress cities pada abad ke-16 yang bertujuan untuk melindungi kota dari serangan musuh dari luar (Breheny M, 1995 dalam Nuryanto, 2008). Tujuan konsep dan penerapan compact city pun berbeda-beda dari masa ke masa. Dalam pengertian modern saat ini, compact city lebih ditujukan untuk masyarakat yang tergantung pada penggunaan mobil pribadi dan bertujuan untuk mencapai masyarakat yang berkelanjutan. Menurut Dantzig & Saaty’s, (1978) dalam Roo (2003), bentuk perkotaan dalam compact city memiliki permukiman berkepadatan tinggi, ketergantungan rendah pada penggunaan mobil pribadi, dan memiliki batas yang jelas dengan area sekitarnya. Karakteristik spasialnya memiliki guna lahan campuran dengan keanekaragaman aktivitas kehidupan dan memiliki identitas yang jelas. Dari segi fungsi sosial, compact city mendorong terciptanya keadilan sosial dan self-sufficiency kehidupan sehari-hari. Kota yang berkelanjutan juga harus mempunyai bentuk dan skala yang sesuai bagi pejalan kaki, bersepeda, dan transportasi umum, serta dengan ‘derajat kekompakan’(compactness) yang mendorong interaksi sosial (Elkin et al, 1991 dalam Roo, 2003). Pengertian dan prinsip Compact City Banyak definisi mengenai compact city, tetapi Burton (2000) dalam tulisannya menekankan pada dimensi ‘kepadatan yang tinggi’. Definisi ‘urban compactness’ merujuk pada kepadatan bentuk kota dan bukan pada dimensi lain. Pendekatan compact city adalah meningkatkan kawasan terbangun dan kepadatan penduduk, permukiman, mengintensifkan aktivitas ekonomi, sosial, dan budaya perkotaan, dan memanipulasi ukuran kota, bentuk dan struktur perkotaan serta sistem permukiman dalam rangka mencapai manfaat keberlanjutan lingkungan, sosial, dan global, yang diperoleh dari pemusatan fungsi-fungsi perkotaan (Jenks, 2000) Bentuk ideal dari compact city sangat erat kaitannya dengan bentuk dan fungsi yang menyatu dalam suatu ruang yang teridentifikasi secara jelas (Clark M, 2005 dalam Gunawan, 2006). Compact cities merujuk pada permukiman yang terikat secara koheren, teridentifikasi dan terikat secara spasial baik yang berjalan sebagai ‘selfcontained functional unit’ dengan ‘spill-over’ yang terbatas seperti area tenaga kerja campuran, retail catchments atau fungsi administrasi dan pelayanan. Wilayah ini dijalankan dengan basis ‘complementarities’ atau sinergi antar lokasi yang berbeda’ (polycentric urban region) atau dengan aglomerasi secara luas atau sebagian, konurbasi atau (saat ini) ‘unit perkotaan polisentris’ (Bailey dan Turok, 2001 dalam Gunawan, 2006). Secara esensi, compact city dicirikan dengan kepadatan tinggi,



4 - 11



Usulan Teknis __ PENYUSUNAN RENCANA PENGEMBANGAN WILAYAH DI KABUPATEN CILACAP



guna lahan campuran dengan batas yang jelas misalnya non-sprawling. (Jenks et al., 2000; Williams et al., 2000) Istilah compact city merujuk pada lawan dari urban sprawl. Compact city lebih efisien dan hanya sedikit menimbulkan polusi karena penduduk kota yang kompak dapat hidup lebih dekat dengan tempat berbelanja dan tempat bekerja dan dapat ditempuh dengan berjalan, bersepeda atau menggunakan transportasi umum. Para ahli yang setuju menyatakan bahwa konsep ini mempromosikan suatu pola sosial yang lebih berorientasi pada komunitas (Katz 1994 dalam Neuman 2005). Kebijakan compact city bertujuan untuk meningkatkan kepadatan (densifikasi) permukiman dan secara pesifik menuju pada penggunaan lahan di pusat kota yang akan mengintensifkan proses pemadatannya (Healy, 2006). Compact city dapat mendukung terciptanya keadilan sosial di beberapa hal. Potensi yang dimiliki ini bergantung dari bentuk seperti apa yang terjadi di suatu kota. Secara umum, kota-kota yang mendukung terciptanya keadilan sosial adalah kota yang memiliki sistem permukiman dengan kepadatan tinggi dalam bentuk terrace dan flat dan jumlah yang banyak atas penyediaan fasilitas lokal yang disediakan (Burton, 2001). Menurut Roychansyah (2006) compact city diartikan sebagai sebuah strategi kebijakan kota yang sejalan dengan (1) usaha perwujudan pembangunan berkelanjutan untuk mencapai sebuah sinergi antara kepadatan penduduk kota yang lebih tinggi pada sebuah ukuran ideal sebuah kota; (2) pengonsentrasian semua kegiatan kota; (3) intensifikasi transportasi publik; (4) besaran dan akses kota; (5) perwujudan kesejahteraan sosial-ekonomi warga kota; (6) peningkatan taraf dan kualitas hidup kota. Keenam atribut itu tidak bisa dipisahkan dan semestinya saling mendukung keberadaan compact city seperti diilustrasikan dalam gambar berikut ini:



Gambar 1. Seting Definisi Compact City



4 - 12



Usulan Teknis __ PENYUSUNAN RENCANA PENGEMBANGAN WILAYAH DI KABUPATEN CILACAP



Sebelum mengetahui mengenai urban compactness terlebih dahulu perlu memahami mengenai konsep compact city sebagai dasar pemikiran dari munculnya konsep pengukuran tingkat urban compactness. Berdasarkan penjelasan dari berbagai sumber, compact city secara umum memiliki dua pengertian, pertama yaitu definisi compact city dalam pengertian klasik yaitu sebuah pemahaman mengenai suatu bentuk struktur kota dengan implementasi berupa bentuk morfologi kota yang kompak. Yunus (1999:114-120) menjelaskan pengertian compact city dari sudut pandang morfologi kota dengan visualisasi bentuk struktur ruang kota ke dalam berbagai variasi ekspresi keruangan kota yang kemudian dibedakan menjadi dua macam yaitu bentuk kompak dan tidak kompak. Bentuk-bentuk kota kompak di antaranya: 



Bentuk Bujur sangkar (the square city)







Bentuk empat persegi panjang (the rectangular cities)







Bentuk Kipas (fan shaped cities)







Bentuk Bulat (Rounded cities)







Bentuk Pita (Ribbon shaped city)







Bentuk Gurita (Octopus Shaped)







Bentuk Tidak Berpola (Unpatternal



Gambar 2 Variasi Bentuk Morfologi Kota Kompak



Sementara bentuk kota tidak kompak pada intinya merupakan suatu daerah kekotaan yang mempunyai area perkotaan terpisah-pisah baik berupa kenampakan tipografis maupun kenampakan agraris. Bentuk kota tidak kompak seperti bentuk terpecah (fragmented cities), bentuk berantai (chained cities), bentuk terbelah (split



4 - 13



Usulan Teknis __ PENYUSUNAN RENCANA PENGEMBANGAN WILAYAH DI KABUPATEN CILACAP



cities) dan bentuk stellar (stellar cities) (Yunus, 1999:121-123) Ekspresi keruangan kota yang membentuk kekompakan ruang kota sangat tergantung dari karakteristik struktur ruang kota. Struktur ruang kota merupakan susunan pusat-pusat kegiatan yang membentuk jaringan pelayanan. Pontoh dan Kustiwan (2009) menjelaskan bahwa ada tiga unsur terpenting dalam melihat struktur ruang diantaranya pusat aktivitas, kawasan fungsional, dan jaringan transportasi. Ketika struktur tersebut membentuk sebuah penggunaan lahan maka setiap aktivitas akan sangat tergantung pada nilai lahan karena ketika suatu ruang menjadi sebuah kawasan pusat pelayanan atau aktivitas maka akan menjadikan nilai lahan di kawasan tersebut dan sekitarnya menjadi tinggi. Dalam teori klasik yang menjadi teori dasar bagi struktur ruang kota R.V. Retcliff, (1949) dalam Yunus (1999) menyatakan bahwa pusat kota atau pusat aktivitas kota dianggap sebagai suatu tempat yang mempunyai aksesibilitas terbesar dan dari lokasi inilah “centrality-value” (nilai pemusatan/orde pusat) akan menurun secara teratur ke arah luar sampai pada “urban peripheries”. Strukur ruang akan senantiasa dinamis mengikuti perkembangan akivitas dan kebutuhan penduduknya sehingga sangat memungkinkan akan terjadi perubahan seperti yang dijelaskan Yunus (1999) struktur kota dapat berkembang melalui pola-pola seperti concenctric zone, radial sector, dan multiple nuclei. Tinjauan terkait kota kompak tersebut hanya didasari dari bentuk morfologi kota struktur ruang saja artinya pendekatan yang dilakukan hanya pada aspek fisik saja tidak melihat bentukan aktivitas yang ada didalamnya. Maka dari itu muncul pemahaman kedua tentang compact city, yaitu pemahaman yang lebih menekankan pada esensi dan memahami compact city sebagai sebuah sistem. Lebih lanjut lagi sistem perkotaan yang mampu mewujudkan tujuan akhir yaitu kota yang berkelanjutan, dalam hal ini juga menggunakan istilah yang sama compact city. Menurut Thomas dan Cousins (1996) dalam Yongqing Xie (2010) compact city adalah intensifikasi perkotaan yang mampu mewadahi aktivitas harian dalam batas kawasan kota tersebut. Lock (1995) mengartikan bahwa compact city adalah ketika kota mampu memaksimalkan lahan yang tersedia untuk dijadikan kawasan perkotaan sebelum menggunakan lahan hijau di sekitarnya. Sementara Burton (2001) mengaitkan bahwa Compact city erat kaitannya dengan pemusatan dan minimalisasi konversi yang dapat dilakukan dengan kebijakan dan dapat dipraktikan baik kawasan lokal maupun nasional. Roychansyah (2005) mengartikan compact city sebagai sebuah strategi kebijakan kota yang sejalan dengan usaha perwujudan pembangunan berkelanjutan untuk mencapai sebuah sinergi antara kepadatan penduduk kota yang lebih tinggi pada sebuah ukuran ideal sebuah kota. Pengkonsentrasian semua kegiatan kota, intensifikasi transportasi publik, perwujudan kesejahteraan sosial-ekonomi warga menuju peningkatan taraf dan kualitas hidup. Roychansyah



4 - 14



Usulan Teknis __ PENYUSUNAN RENCANA PENGEMBANGAN WILAYAH DI KABUPATEN CILACAP



(2005) menggunakan enam indikator compact city yaitu densitas penduduk, konsentrasi kegiatan, intensifikasi transportasi, kesejahteraan sosial ekonomi, pertimbangan skala dan akses kota serta proses menuju kompak tidak bisa dipisahkan dan semestinya saling mendukung keberadaan kota kompak. Sebagai contoh sebuah kota yang padat-rigid dan mempunyai besaran (skala) ideal untuk mencapai semua penjuru kotanya, tetapi memiliki ketimpangan sosial-ekonomi penduduk yang jelas dan masih sangat tergantung pada kendaraan pribadi, belumlah cukup untuk digolongkan sebagai kota kompak. Sebaliknya, kota dengan sistem transport yang maju, dengan ekonomi warga yang tinggi pula, skala kotanya pun ideal, namun pusat kota itu sendiri akan menjadi senyap di malam hari dan hari libur sebab warga kota lebih memilih tinggal di wilayah luarnya, belum bisa digolongkan ke dalam kategori kota kompak pula. Jadi kota kompak seharusnya mampu mewujudkan pelayanan yang baik dari fasilitas kota kepada penduduk sementara penduduk juga mampu untuk menikmati pelayanan tersebut. Sementara dari sudut pandang keberlanjutan compact city di desain guna mengimplementasikan pembangunan berkelanjutan dan mengkounter dampak negatif dari sosial, ekonomi dan lingkungan (Yongqing Xie, 2010). Secara sederhana compact city dapat digambarkan sebagai berikut, konsep compact city menitikberatkan pada efisiensi penggunaan lahan menjadi satu yang digambarkan dalam bentuk irisan berbagai penggunaan lahan. Compact city mengurangi ekstensifikasi penggunaan lahan sehingga jarak yang ditempuh dapat direduksi karena penggunaan lahan telah terintegrasi satu dengan yang lain. Pada akhirnya tercipta suatu kawasan yang menyediakan kebutuhan penduduk akan berbagai kebutuhan kegiatan dengan jarak yang relatif lebih dekat.



Gambar 3. Setting Definisi Compact City



4 - 15



Usulan Teknis __ PENYUSUNAN RENCANA PENGEMBANGAN WILAYAH DI KABUPATEN CILACAP



4.11.2.



Penerapan Compact City Penerapan konsep compact city secara umum ditujukan untuk efisiensi penggunaan



ruang dengan konsep pemusatan aktivitas dalam kawasan. Saat ini penerapan konsep compact city juga dikaitkan dengan konsep berkelanjutan karena konsep efisiensi dalam compact city sangat erat kaitannya dengan keberlanjutan kota, dengan keuntungan berupa kenyamanan tinggal di perkotaan menjadi lebih baik. Sebagai antitesis terhadap urban sprawl compact city dapat meminimalisasikan dampak negatif dari ketidak teraturan. Kunci penerapan konsep compact city seperti telah dijelaskan yaitu berupa pemusatan aktivitas pada lahan tertentu sehingga akan memunculkan konsentrasi dan keaneragaman aktivitas tanpa menmbutuhkan lahan yang luas. Apabila mampu diterapkan konsep tersebut akan memberikan pengaruh pada lingkungan dan pergerakan. Konsep tersebut akan mempengaruhi pola pergerakan dengan mereduksi pergerakan dan merubah pola dan kebiasaan pergerakan penduduk karena jarak yang ditempuh menjadi lebih sedikit.(Istanabi,2015), sehingga akan muncul inisiatif untuk menggunakan kendaraan yang lebih ramah lingkungan. Sementara itu dengan bentuk yang lebih kompak maka perkembangan kota dapat lebih dikontrol sehingga bentuk kota menjadi lebih nyaman dan atraktif namun peran kota menjadi semakin vital. Pada akhirnya efisiensi yang dilakukan konsep compact city akan memberikan manfaat ke berbagai sektor baik ekonomi, sosial maupun lingkungan. Karena efisiensi akan mengurangi berbagai kebutuhan penduduk. Penduduk akan berorientasi pada sesuatu yang ada di sekitar lingkungannya. Secara keruangan penerapan konsep compact city menekankan pada hierarki pelayanan antar level kawasan dalam suatu kota dengan mengutamakan interaksi internal suatu kawasan. Kota dibangun dari kumpulan beberapa kawasan yang membentuk satu kesatuan, sehingga akan ada istilah pusat kota dan pusat kawasan atau distrik. Artinya konsep ini membentuk agar setiap kawasan mampu secara maksimal memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa harus menuju ke pusat kota sehingga akan muncul interaksi berbasis komunitas lokal. Setiap kawasan kota akan akan secara mandiri memenuhi kebutuhan kegiatan pada level kawasan sementara untuk kebutuhan kegiatan tertentu akan dilayani pada hierarki yang lebih luas. Usaha peningkatan kepadatan penduduk dan lingkungan tentunya terkait dengan optimalisasi lahan dan infrastruktur dalam kota. Dengan demikian, usaha ini pun akan mempunyai efek positif untuk melindungi lahanlahan subur di luar kota.



4 - 16



Usulan Teknis __ PENYUSUNAN RENCANA PENGEMBANGAN WILAYAH DI KABUPATEN CILACAP



Peningkatan densitas penduduk ini perlu disertai dengan usaha penyatuan berbagai macam kegiatan dalam area yang sama (mixed use development), sehingga penduduk yang tinggal di mana pun di dalam kota akan mampu terlayani secara baik oleh sebuah sistem unit ini. Sistem transportasi umum yang intensif akan membantu dalam menyelesaikan masalah kerusakan lingkungan dalam kota akibat transportasi manusia, selain mendorong berbagai kegiatan kota lebih aktif. Atribut selanjutnya yaitu pertimbangan besaran dan akses kota mutlak diperlukan. Atribut ini juga sebagai pengendali jarak maupun waktu tempuh kegiatan kota sekaligus usaha untuk memudahkan pengoordinasian (smart urban management). Target kota kompak itu sendiri adalah atribut ke-enam yaitu kesejahteraan sosial-ekonomi setiap penduduk kota yang kian meningkat (better quality of life). Aspek sosial pada atribut ini pun adalah interaksi sosial yang harmonis pada semua lapisan masyarakat di tengah kota. Atribut terakhir yakni proses menuju sebuah keadaan yang lebih baik. Atribut ini didasari oleh kenyataan bahwa sebuah kota kompak adalah sebuah target kondisi yang harus dilalui tahunan karena menyangkut perubahan mendasar pada sebuah kota melalui proses panjang penerapan serangkaian kebijakan kota (Roychansyah, 2006). Namun compact city seharusnya tidak hanya diidentikkan dengan intensifikasi aktivitas yang beragam di pusat kota tetapi harus juga difokuskan pada keterhubungan/akses terhadap fasilitas-fasilitas tersebut dan pengaturan lahan terbangun dan lahan non-terbangun yang kompak. Intensifikasi ruang, keberagaman, multi-fungsi dan efisiensi dilihat sebagai karakteristik penting untuk mewujudkan kota yang kompak. Konsep ini diharapkan dapat berkontribusi untuk mencapai berbagai macam tujuan seperti mengurangi tekanan akan pembangunan wilayah pinggiran, mendorong lebih efektifnya penggunaan lahan, mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dan meningkatkan wilayah eksisting dengan meningkatkan vitalitas wilayah. Compact city juga mengarah pada bentuk kohesi sosial yang lebih dan meningkatkan fasilitas dan pelayanan komunitas. Penyediaan infrastruktur dan pelayanan akan lebih ekonomis dan dapat didistribusikan secara efektif per kapita dengan pertumbuhan penduduk. Dalam aspek sosial, derajat kekompakan (compactness) dan penggunaan lahan campuran (mixed land use) berkaitan dengan pembangunan budaya dan kohesi sosial karena mendorong penggunaan fasilitas bersama dan aksesibilitas untuk semua orang (Gunawan, 2006). Pendekatan compact city saat ini meliputi penghematan sumberdaya dan energi (lahan, jarak tempuh, gas buangan, dan sampah) dan peremajaan pusat kota. Tujuan utamanya adalah untuk mencegah perluasan wilayah kota yang tidak terbatas ke wilayah sekitar yang disebabkan oleh ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan



4 - 17



Usulan Teknis __ PENYUSUNAN RENCANA PENGEMBANGAN WILAYAH DI KABUPATEN CILACAP



bermotor (mobil pribadi). Definisi compact city berkembang menjadi suatu konsep pengembangan kota yang bentuk kota-nya memiliki: sistem permukiman dengan kepadatan tinggi, kurang bergantung pada mobil, batasan yang jelas dengan wilayah sekitar, penggunaan lahan campuran (mixed land use), keberagaman aktivitas (guna lahan campuran), memiliki identitas yang jelas, keadilan sosial, swasembada dalam pemenuhan kebutuhan, dan pemerintah yang independen (Mulyanto, 2005).



4.11.3.



Pengertian Urban Compactness Konsep compact city kemudian dikembangkan kedalam sebuah metode pengukuran



untuk mengetahui tingkat kekompakan suatu kota. Metode ini didasari indikator-indikator pada compact city yang kemudian dilakukan kuantifikasi terhadap indikator tersebut sehingga secara kuantitatif tingkat kekompakan kota dapat diketahui. Metode pengukuran compact city tersebut yang kemudian dikenal dengan urban compactness. Jadi secara sederhana dapat dipahami bahwa urban compactness adalah tingkat kekompakan suatu kota. Caliskan (2004) menekankan pentingnya pengukuran urban compactness untuk mengetahui pengaruh dari kekompakan dan pedoman kebijakannya, mengukur keberlanjutan, dan sebagai salah satu alat bagi perencana. Berbagai interpretasi banyak dilakukan oleh para peneliti untuk mengukur urban compactness. Burton (2001) dalam Stathakis (2013) menggunakan metrik compactness yang terdiri dari tiga indikator utama dan masing masing indikator diukur dari kombinasi beberapa indeks, kajian tersebut dilakukan pada kota skala sedang di Inggris. Dalam kajian yang dilakukan Frengkel (2004) bahkan menyamakan identifikasi urban compactness dengan identifikasi urban sprawl yang dalam metodenya kemudian didapatkan kategori skor yang membagi menjadi kotakompak sampai yang bersifat sprawl. Jadi urban compactness juga merupakan kuantifikasi atau pengukuran terhadap ruang kota dengan aplikasi pengukuran yang bervariasi. (Istanabi, 2015).



4.11.4.



Pengukuran Urban Compactness Seperti telah dijelaskan diatas bahwa terdapat dua pengertian mengenai compacy city



sehingga terdapat juga dua metode pengukuran urban compactness. Pertama sesuai pamahaman yang ada sebelumnya bahwa kota kompak lebih dipandang dari sisi morfologi struktur kota sehingga pengukurannya pun hanya untuk mengetahui urban compactness dari sisi tersebut. Pada tahun 1960 an Richardson (1961), Cole (1960) dan Gibbs (1961) dalam Yongqing Xie (2010) menggunakan pengukuran compactness. (dalam Istanabi,2015). Tabel 1. Rumus Penentuan Compactness Rasio



4 - 18



Usulan Teknis __ PENYUSUNAN RENCANA PENGEMBANGAN WILAYAH DI KABUPATEN CILACAP



Dari tiga model diatas semuanya berbasis pada morfologi kota dan pada penghitungannya rasio compactness yang digunakan dari 0-1. Ketika sebuah kota circular maka rasio compactness akan sama dengan satu. Bentuk circular adalah bentuk yang paling dianjurkan untuk bentuk kota kompak. Model diatas merupakan bentuk penentuan compactness yang paling mudah , namun model tersebut hanya cocok digunakan untuk kota monocentrik. Untuk mendiskripsikan bentuk suatu kota, Kedua yaitu proses pengukuran urban compactness dengan pemahaman compact city sebagai sebuah sistem sehingga dalam pengitungannya tidak akan sesederhana seperti pengukuran diatas namun lebih kompleks. Pertanyaan pertama yang akan muncul yaitu kota yang seperti apa yang bisa diukur? Pada dasarnya semua ruang perkotaan bisa diukur untuk mengetahui kekompakannya, walaupun secara konsep memang compact city menekankan pada sistem pelayanan kota dengan sekala sedang yang dianggap akan lebih memaksimalkan kepadatan, memunculkan sistem komunitas dan akan mendukung kota yang berkelanjutan.Urban task force Inggris kemudian membagi berbagai fasilitas pelayanan yang ada dikota yang mendukung kekompakan kota kedalam kategori kawasan berdasarkan radius pelayanan. secara lebih rinci dapat dilihat berdasarkan tabel dibawah: Tabel 2. Skala Pelayanan Fasilitas



4 - 19



Usulan Teknis __ PENYUSUNAN RENCANA PENGEMBANGAN WILAYAH DI KABUPATEN CILACAP



Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bebebrapa fasilitas yang seharusnya dimiliki oleh setiap skala luas kawasan perkotaan yang akan mendukung kekompakan kota tersebut. Namun demikian, sistem kota kompak sebenarnya lebih menekankan pada pelayanan internal dengan skala radius sedang sehingga akan mendukung pergerakan yang lebih ramah lingkungan seperi berjalan kaki dan bersepeda. Maka dari itu sistem pelayanan yang cukup ideal untuk mendukung kekompakan yaitu pada skala distrik. Sehingga pengukuran yang lebih dapat merepresentasikan sistem kota kompak yaitu pengukuran pada skala distrik. Kemudian Yongping Bai (2009) menggunakan pendekatan yang berbeda dalam menentukan urban compactness. Yongping Bai (2009) berusaha untuk mengukur urban compactness tidak dalam satu administrasi kota dan juga tidak membandingkan antar kawasan distrik melainkan dengan mengukur dan membandingkan kota-kota di Tiongkok yang dilewati oleh jalur kereta utama Longhai-lanxin dalam hal ini terdapat 40 kota yang terdiri dari empat kategori yaitu supercities, big cities, medium cities dan small cities. Yongping Bai (2009) menambahkan pendekatan ekonomi dan efisiensi lingkungan yang kemudian dimasukkan kedalam penggunaan indikator terkait. Tabel 3. Klasifikasi Kelas Kota Berdasarkan Populasi



Setelah mengetahui dasar kawasan yang akan dikaji kemudian menentukan variabel atau indikator yang akan digunakan. Banyak pendekatan yang muncul yang kemudian disesuaikan dengan karakteristik kota tersebut. Seperti telah dijelaskan sebelumnya, pengukuran urban compactness merupakan pengembangan eksak dari konsep compact city yang dituangkan kedalam bentuk pengukuran kuantitatif sehingga konsep-konsep pendekatan pengukuran urban compactness yang muncul merupakan pengukuran yang menggunakan kriteria, komponen sampai indikator dari konsep compact city tersebut. Burton (2001) menggunakan beberapa indikator sistem untuk mengukur tingkat Urban Compactness pada perkotaan sedang dan kecil di Inggris. Dalam studinya



4 - 20



Usulan Teknis __ PENYUSUNAN RENCANA PENGEMBANGAN WILAYAH DI KABUPATEN CILACAP



Burton (2001) menggunakan tiga komponen utama dengan istilah high-density cities, mixed-use cities dan intensified cities dan menggunakan variabel yang berbeda pada setiap karakteristik yang kemudian diolah menggunakan metode statistik sampai menemukan skor pada setiap kota. Tabel 4. Indikator Urban Compactness Burton



Yongqing Xie (2010) mengembangkan metode yang digunakan oleh Burton (2001) dalam kajiannya terkait Urban Compactness di kota Beijing, Tiongkok dengan lebih mendetailkan dan memasukkan unsur karakter transportasi di Beijing, Tiongkok. Yongqing Xie (2010) menggunakan komponen yaitu Kepadatan (density), Lahan campuran (mixed uses), transportasi umum (Public transport). Tabel 5. Indikator Urban Compactness Yongqing Xie



Sementara itu Yongping Bai dalam pengukurannya pada kota-kota di Tiongkok yang dilewati oleh jalur kereta utama Longhai-lanxin menggunakan komponen utama yang hampir sama dengan Yongqing Xie namun dengan menggunakan istilah yang berbeda dan mengunakan indikator yang lebih banyak. Yongping Bai juga menambahkan aspek kajian ekonomi dalam melihat kekompakan kota seperti kepadatan ekonomi, agregat ekonomi dan pembangunan ekonomi. Tabel 6. Indikator Urban Compactness Yongping Bai



4 - 21



Usulan Teknis __ PENYUSUNAN RENCANA PENGEMBANGAN WILAYAH DI KABUPATEN CILACAP



Kemudian Wicaksono (2013) dalam desertasinya juga mengangkat tema berkaitan dengan urban compactness namun dalam hal ini pendekatan dilakukan lebih kepada urban compactness merupakan bagian dari struktur ruang kota berkelanjutan yang kemudian dikaitkan dengan perilaku pergerakan penduduk. Pengkajian struktur ruang dilakukan dengan melakukan kuantifikasi terhadap berbeagai unit analisis yaitu kuantifikasi kepadatan, kuantifikasi keragaman, kuantifikasi tata guna lahan campuran, kuantifikasi koefisien gini, kuantifikasi tetangga terdekat dan kuantifikasi pola jaringan jalan. Sementara untuk perilaku pergerakan penduduk dikaji dari frekuensi, maksud, moda transporasi, panjang, lama dan waktu pergerakan. Tabel 7. Variabel Pengukuran Urban Compactness di Surabaya



4 - 22



Usulan Teknis __ PENYUSUNAN RENCANA PENGEMBANGAN WILAYAH DI KABUPATEN CILACAP



Terakhir Roychansyah (2005) menggunakan pendekatan yang memasukan unsur sosial ekonomi kedalam kajiannya. Roychansyah (2005) berpendapat bahwa salah satu manfaat dari compact city meningkatkan kualitas hidup penduduk dengan meminimalisasikan gap ketimpangan kualitas hidup. Urban compactness tidak hanya diukur dati segi fisik dan akses terhadap fasilitas umum namun juga akses terhadap sosial dan ekonomi. Kemudian Roychansyah (2005) menggunakan istilah kepadatan populasi, konsentrasi aktivitas, intensifikasi transportasi publik, ukuran kota dan aksesibilitas, kesejahteraan sosial ekonomi. Dalam kajian selanjutnaya terkait urban compactness di Kota Yogyakarta Roychansyah (2013) dalam Atianta. 2014 menggunakan sedikit modifikasi terhadap teorinya terkait ukuran kota aksesibilitas dengan menambahkan unsur kampung sebagai karakteristik wilayah.



Gambar 4. Atribut Pengukuran Urban Compactness Tabel 8. Variabel pengukuran Urban Compactness di Yogyakarta Roychansyah



4 - 23



Usulan Teknis __ PENYUSUNAN RENCANA PENGEMBANGAN WILAYAH DI KABUPATEN CILACAP



Indikator densifikasi bertujuan untuk mengetahui kepadatan (penduduk maupun bangunan). Kepadatan menjadi atribut penting dalam analisis urban compactness. Galster,dkk (2001) menuliskan tingkat kepadatan suatu wilayah dapat memberikan informasi terkait perkembangan wilayah yang kompak maupun menuju sprawl. Banyak penelitian yang menuliskan bahwa setiap wilayah memiliki informasi terkait tingkat kepadatan wilayahnya dan masing-masing memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Kemudian indikator tingkat konsentrasi bertujuan untuk melihat interaksi kegiatan. Sementara indicator kesejahteraan sosial digunakan mewakili karakter fisik dan non fisik social (Atianta, 2014).



4 - 24



Usulan Teknis __ PENYUSUNAN RENCANA PENGEMBANGAN WILAYAH DI KABUPATEN CILACAP



Gambar 5. Kerangka Teoritik Urban



4.12. INOVASI 4.12.1.



Orientasi Kabupaten Cilacap Dalam BARLINGMASCAKEB BARLINGMASCAKEB merupakan lembaga regional bagi upaya meningkatkan dan



mengembangkan komunikasi, koordinasi, dan kerjasama daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah serta memanfaatkan potensi daerah. BARLINGMASCAKEB beranggotakan lima kabupaten di Provinsi Jawa Tengah, yaitu Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Cilacap, dan Kabupaten Kebumen. Lembaga regional ini secara resmi dibentuk pada tanggal 28 Juni 2003 (barling- mascakeb. com, 2003). Ciri khas dari pelaksanaan konsep Regional Management atau yang dapat disebut sebagai Wahana Komunikasi, Kerjasama dan Koordinasi Antar Daerah ini adalah aspek 'komunikasi, kerjasama dan koordinasi' (3K) dalam pembangunan antar daerah dalam suatu kesatuan wilayah yang disepakati bersama. Bentuk kerjasama dan koordinasi yang lahir dari kebersamaan kepentingan dalam rangka memecahkan permasalahan pembangunan tersebut harus terjadi atas dasar



4 - 25



Usulan Teknis __ PENYUSUNAN RENCANA PENGEMBANGAN WILAYAH DI KABUPATEN CILACAP



pendekatan "win-win solution" bagi setiap daerah yang terkait. Hal ini dapat terjadi karena karakteristika kerja Regional Management yang khas, yaitu menitik-beratkan pada pemanfaatan sinergi sumberdaya dan potensi lokal.



Gambar 6. Peta Orientasi BARLINGMASCAKEB terhadap Provinsi Jawa Tengah



Keberhasilan dan pengalaman positif pemanfaatan Regional Management sebagai instrumen pembangunan di negara-negara yang telah lama menerapkan pendekatan desentralisasi, semakin menumbuh-kembangkan know how mengenai strategi pembangunan ini. Adapun bentuk dan tugas Regional Management yang digunakan tergantung dari tujuan dan keperluan pembangunan itu sendiri, seperti misalnya di sektor Pariwisata, Infrastruktur: pembangunan Jalan Tol dan pengelolaan Daerah Aliran Sungai yang melintasi beberapa wilayah administratif serta di sektor Ekonomi: pelaksanaan konsep Regional Marketing/ Pemasaran Wilayah yang melibatkan beberapa daerah dalam suatu konsep kesatuan wilayah. Regional Marketing atau Pemasaran Wilayah sebagai konsep inovatif dalam rangka meningkatkan, mempertahankan dan mengembangkan kekuatan perekonomian wilayah dalam suatu bentuk kerjasama antar daerah merupakan hal baru di Indonesia. Hal ini memang tidak mengherankan, mengingat praktek perencanaan masa lalu yang sentralistis. Dengan pelaksanaan otonomi daerah, maka timbul inisiatif daerah untuk melakukan upaya 'pemasaran daerah' baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama. Dalam pelaksanaannya akan menitikberatkan 'Regional



4 - 26



Usulan Teknis __ PENYUSUNAN RENCANA PENGEMBANGAN WILAYAH DI KABUPATEN CILACAP



Marketing' sebagai instrumen peningkatan perekonomian daerah melalui kerjasama dan koordinasi antar daerah sebagai suatu kesatuan wilayah. Regional Management BARLINGMASCAKEB (Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, Cilacap dan Kebumen) (selanjutnya di singkat RMB) merupakan lembaga terdepan yang mampu membangun pondasi kuat bagi arah kemajuan di lima daerah kabupaten. Solusi membangun kemampuan dan kekuatan bersama dalam menghadapi berbagai tantangan dan tuntutan masa depan yang lebih kompetitif. Lembaga regional bagi upaya meningkatkan dan mengembangkan komunikasi, koordinasi dan kerjasama daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah serta memanfaatkan potensi daerah.



4.12.2.



Skenario Pengembangan Perekonomian Skenario pengembangan perekonomian di Kabupaten Cilacap membahas aktivitas



ekonomi per kategori lapangan usaha kemudian dikaitkan dengan kebijakan-kebijakan sektoral Pemerintah Daerah. A. Sumber Daya Manusia Cilacap Cukup Tersedia Sumber Daya Manusia (SDM) memegang peranan penting dalam pembangunan selain potensi Sumber Daya Alam (SDA). Fenomena demografi yang terjadi sebagai akibat dari pesatnya pertambahan jumlah penduduk harus diimbangi dengan peningkatan kualitas SDM. Jumlah Tenaga Kerja Banyak, Resiko Pengangguran Tinggi Jumlah penduduknya Kabupaten Cilacap menempati urutan kedua setelah Kabupaten Brebes. Dengan jumlah penduduk sebanyak 1.785.971 jiwa pada ahir tahun 2016, merupakan modal besar bagi tersedianya tenaga kerja sebagai salah satu faktor produksi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun apabila tidak dibarengi dengan peningkatan lapangan kerja, maka justru akan menjadi beban ekonomi di masa yang akan datang. Tentu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan ketrampilan SDM yang memadai menjadi hal yang penting agar penduduk Cilacap menjadi tenaga kerja yang kompetitif. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) Dari hasil survei angkatan kerja nasional (SAKERNAS) tahun 2015 diperoleh gambaran bahwa penduduk usia kerja (PUK) yaitu penduduk usia 15 tahun ke atas Kabupaten Cilacap tercatat sebanyak 1.247.179 jiwa. Dari jumlah tersebut, sebanyak 778.151 jiwa atau 62,39 persen merupakan penduduk angkatan kerja (AK). Angkatan Kerja pada dasarnya adalah kelompok penduduk yang berada pada pasar kerja, yaitu penduduk yang siap terlibat dalam kegiatan ekonomi produktif. Sedangkan penduduk bukan angkatan kerja adalah mereka yang tidak masuk dalam kelompok di atas, jumlahnya sebanyak 4 - 27



Usulan Teknis __ PENYUSUNAN RENCANA PENGEMBANGAN WILAYAH DI KABUPATEN CILACAP



469.028 jiwa atau sebesar 37,61 persen dari PUK yang meliputi 7,29 persen penduduk yang sekolah, 23,02 persen mengurus rumah tangga dan 7,30 persen penduduk dengan kegiatan lainnya.



Gambar 7. Grafik Jumlah Angkatan Kerja dan Penduduk Bekerja di Kabupaten Cilacap (ribu orang) Tahun 2011-2015



Secara prosentase, di tahun 2015 penduduk yang bekerja yaitu merupakan bagian dari penduduk yang aktif secara ekonomi tercatat sebesar 57,40 persen terhadap total penduduk usia kerja (PUK). Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mengindikasikan besarnya penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu wilayah. TPAK diukur sebagai persentase jumlah angkatan kerja (bekerja dan pengangguran) terhadap jumlah penduduk usia kerja. Dari grafik 1.2. terlihat bahwa TPAK di Kabupaten Cilacap tahun 2015 tercatat sebesar 62,39 persen. Hal ini berarti bahwa dari 100 orang penduduk usia kerja, sekitar 62 orang termasuk angkatan kerja. Kalau dicermati bahwa dalam kurun waktu lima tahun terakhir tingkat partisipasi angkatan kerja di Cilacap menunjukan tren yang mengecil dari tahun 2011 yang tercatat 71,76 persen.



Gambar 8. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Cilacap Tahun 2011-2015



4 - 28



Usulan Teknis __ PENYUSUNAN RENCANA PENGEMBANGAN WILAYAH DI KABUPATEN CILACAP



Kontribusi lapangan pekerjaan terhadap penyerapan tenaga kerja dimaksudkan untuk mengetahui seberapa besar andil setiap lapangan usaha/sektor dalam menyerap tenaga kerja. Terjadinya perubahan dalam penyerapan tenaga kerja dapat memberikan gambaran adanya perubahan struktur perekonomian daerah.



Gambar 9. Persentase Penduduk Bekerja Menurut Sektor di Kabupaten Cilacap Tahun 2015



Dari grafik di atas dapat diperoleh gambaran, lapangan pekerjaan utama yang memberikan konstribusi tebesar dalam peneyerapan tenaga kerja di Kabupaten Cilacap adalah sektor pertanian yaitu mencapai 28,71 persen dari total penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja. Kemudian diikuti oleh lapangan pekerjaan perdagangan yang memberikan andil sebesar 25,27 persen dan kemudian industri pengolahan dengan penyerapan sebesar 17,21 persen. Lapangan pekerjaan lain yang juga memberikan andil dalam penyerapan tenaga kerja adalah jasa kemasyarakatan dan lapangan pekerjaan lainnya. Aktivitas UMK pada lapangan usaha yang lain penyerapan tenaga kerjanya cukup signifikan, apalagi dewasa ini sudah banyak para pelaku usaha perorangan yang berkecimpung dalam kegiatan usaha di sektor informal. Keberadaan kegiatan ekonomi informal di dalam perekonomian daerah maupun nasional merupakan realitas yang mampu menciptakan peluang kerja bagi angkatan kerja. Keterlibatan pelaku usaha pada sektor informal paling tidak dapat mengurangi tingkat pengangguran yang selama ini masih menjadi problem pemerintah.



4 - 29



Usulan Teknis __ PENYUSUNAN RENCANA PENGEMBANGAN WILAYAH DI KABUPATEN CILACAP



Gambar 10. Grafik Jumlah Usaha/ Perusahaan dan Tenaga Kerja Menurut Kategori Unggulan dan Potensi di Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Banyaknya usaha UMK dengan penyerapan tenaga kerja yang cukup banyak menunjukan bahwa usaha UMK selain menjadi tumpuan mata pencaharian penduduk Cilacap juga menjadi penopang perekonomian daerah. Oleh karena itu penguatan dan kelanjutan kegiatan usaha ekonomi mikro tersebut perlu mendapat perhatian dan dukungan pemerintah daerah.



B. Pertumbuhan Ekonomi Cilacap Situasi perekonomian dunia di tahun 2016 masih dipengaruhi oleh ketidakpastian pasar keuangan global, penurunan harga minyak dan harga komoditas dunia lainnya yang mengakibatkan pelambatan pertumbuhan ekonomi di beberapa negara maju. Pelambatan dan kelesuan ekonomi tersebut berimbas pula pada pertumbuhan ekonomi berbagai kelompok negara. Situasi tersebut meskipun berdampak pula terhadap perekonomian Indonesia namun pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2016 justru menunjukan tren yang sedikit membaik yaitu dengan tumbuh sebesar 5,02 persen dibanding tahun 2015 yang tumbuh 4,79 persen. Berbeda dengan pertumbuhan ekonomi nasional, pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah tahun 2016 justru sedikit melambat dengan pertumbuhan sebesar 5,28 persen, dari tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 5,47 persen. Untuk melihat pertumbuhan ekonomi Cilacap agak berbeda dengan daerah lain, karena di Cilacap terdapat kilang minyak yang hasilnya sangat berpengaruh terhadap PDRB Cilacap. Oleh karena pengaruhnya yang sangat besar itu maka dalam penghitungan PDRB dan penyajiannya khususnya PDRB



4 - 30



Usulan Teknis __ PENYUSUNAN RENCANA PENGEMBANGAN WILAYAH DI KABUPATEN CILACAP



Lapangan Usaha yang nantinya dipakai sebagai dasar penghitungan pertumbuhan ekonomi Cilacap, dibedakan menjadi :  



PDRB dengan minyak dan PDRB tanpa minyak



baik Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) maupun Atas Dasar Harga Konstan (ADHK). Hal ini dimaksudkan pula untuk memudahkan evaluasi maupun perencanaan pembangunan bagi pemerintah daerah. Pertumbuhan Ekonomi Cilacap Dengan Minyak Keberadaan kilang minyak Cilacap yang dikelola oleh PT. PERTAMINA (PERSERO) Refinery Unit IV yang menghasilkan bahan bakar minyak, sangat besar pengaruhnya terhadap pembentukan PDRB. Naik turunnya produksi serta perubahan harga minyak mentah dunia berpengaruh pula terhadap pertumbuhan ekonomi Cilacap. Pengaruh tersebut terlihat pada fluktuatifnya pertumbuhan ekonomi Cilacap selama ini. Berdasarkan PDRB ADHK Dengan Minyak terlihat bahwa pada beberapa tahun terahir ini, tahun 2012 dan 2013 pertumbuhan ekonomi Cilacap mengalami pertumbuhan yang cukup rendah yaitu melambat dengan tumbuh sebesar 1,98 persen dan 1,66 persen. Hal ini tentu tidak lepas dari pengaruh situasi ekonomi nasional maupun global pada saat itu.



Gambar 11. Grafik Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Cilacap Berdasarkan PDRB ADHK Tahun 2010 Dengan Minyak Tahun 2011-2016



Untuk melihat pertumbuhan ekonomi yang lebih riil maka komponen minyak dikeluarkan dari penghitungan agar keterbandingan PDRB dan pertumbuhan ekonomi dengan Kabupaten/Kota lain lebih tergambarkan. Laju pertumbuhan PDRB Cilacap Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) tanpa Minyak tahun 2016 mencapai 5,01 persen, melambat dibandingkan dengan tahun 2015 yang tumbuh sebesar 5,52 persen. Berdasarkan PDRB ADHK Tanpa Minyak dalam kurun waktu enam tahun terahir mampu terjaga pada kisaran 5 persen lebih, kecuali tahun 2012 yang tumbuh 4,95 persen. Ini menunjukan



4 - 31



Usulan Teknis __ PENYUSUNAN RENCANA PENGEMBANGAN WILAYAH DI KABUPATEN CILACAP



bahwa secara umum kondisi perekonomian Cilacap relatif stabil dengan didukung situasi yang kondusif. Terpeliharanya pertumbuhan ekonomi Cilacap pada kisaran angka 5 persen tentu tidak lepas dari peran Usaha Menengah Kecil (UMK) yang berdasarkan hasil listing SE 2016 di Kabupaten Cilacap tercatat sebanyak 190.112 usaha. Hasil Pengolahan Minyak Penyumbang Utama PDRB Cilacap Meskipun pertumbuhan ekonominya fluktuatif apabila didasarkan pada PDRB ADHK Dengan Minyak, namun kontribusinya tehadap perekonomian Cilacap berdasarkan PDRB ADHB Dengan Minyak sampai dengan tahun 2015 cukup besar yaitu di atas 50 persen, sementara tahun 2016 andilnya tercatat sebesar 47,01 persen. Besarnya nilai tambah yang dihasilkan dari pengolahan kilang minyak Cilacap, menjadikan lapangan usaha Industri Pengolahan (Kategori C) menjadi lapangan usaha yang memberikan sumbangan terbesar terhadap total PDRB ADHB Cilacap yaitu mencapai 64,09 persen di tahun 2016, sementara di tahun sebelumnya peranannya malah pada kisaran 66 – 69 persen. Dalam periode tahun 20112015 kontribusi lapangan usaha Industri Pengolahan adalah 71,90 persen, 68,63 persen, 69,34 persen, 67,81 persen dan 64,48 persen dengan tren yang menurun. Di luar kategori lapangan usaha Industri Pengolahan yang memberikan andil besar beikutnya adalah lapangan usaha Pertanian yang sampai saat ini masih menjadi tumpuan ekonomi sebagian besar masyarakat pedesaan dengan andil sebesar 9,29 persen. Kategori lapangan usaha selanjutnya adalah Konstruksi dengan kontribusi sebesar 5,64 persen dan lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor yang memberikan kontribusi sebesar 5,50 persen. Sementara lapangan usaha yang lain, kontribusinya terhadap PDRB Cilacap besarannya masih di bawah 4 persen. Selengkapnya untuk mengetahui struktur ekonomi Kabupaten Cilacap berdasarkan PDRB ADHB dapat dilihat pada tabel dibawah ini:



Tabel 8. Peranan PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha (Persen) dengan Migas Tahun 2012-2016



4 - 32



Usulan Teknis __ PENYUSUNAN RENCANA PENGEMBANGAN WILAYAH DI KABUPATEN CILACAP



Untuk mengukur potensi ekonomi di suatu wilayah terdapat tiga metode yaitu: 1. Regional Account (Income – Expenditure) Approach yang mengukur nilai ekonomi dari suatu wilayah berdasarkan produk atau kegiatan ekonomi pada setiap sektor di suatu wilayah. 2. Input – Output Approach yang mengukur kegiatan ekonomi di suatu wilayah dari nilai pemanfaatan faktor produksi atau input baik yang tersedia di wilayah tersebut maupun yang berasal dari wilayah lain untuk menghasilkan output tertentu.



4 - 33



Usulan Teknis __ PENYUSUNAN RENCANA PENGEMBANGAN WILAYAH DI KABUPATEN CILACAP



3. Economic Base Approach yaitu dengan mengukur nilai produksi, aktivitas ekonomi dan pertumbuhan setiap sektor ekonomi sehingga menghasilkan kelompok struktur perekonomian daerah menjadi sektor unggulan dan bukan unggulan Mengukur potensi ekonomi di suatu wilayah berdasarkan data SE2016 dapat menggunakan pendekatan teori Economic Base Approach. Teori ini didasarkan pada perkembangan peran sektor ekonomi, baik di dalam wilayah maupun ke luar wilayah terhadap pertumbuhan perekonomian wilayah tersebut. Dari metode tersebut kemudian dikelompokkan menjadi tiga sektor, yaitu sektor unggulan, sektor potensial dan bukan sektor unggulan. Konsep dasar economic base terletak pada asumsi bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi dari suatu wilayah ditentukan oleh pertumbuhan ekspor dari wilayah yang mampu mendatangkan pendapatan dari luar wilayah. Sektor-sektor yang kinerja ekspornya baik dan tumbuh pesat dikategorikan sebagai base activities/Sektors (sektor unggulan). Sebaliknya, kategori lapangan usaha yang tidak memiliki performa ekspor yang tinggi dapat dikategorikan sebagai non-base Sektors (sektor bukan unggulan). Analisis dari sektor unggulan dan bukan unggulan didasarkan pada nilai tambah atau lapangan pekerjaan yang diciptakan (jumlah tenaga kerja yang terserap).



4 - 34



Usulan Teknis __ PENYUSUNAN RENCANA PENGEMBANGAN WILAYAH DI KABUPATEN CILACAP



Tabel 9. Rekap Hasil Pengkategorian Sektor Unggulan BARLINGMASCAKEB berdasarkan Economic Based Approach Tahun 2016



4 - 35



Usulan Teknis __ PENYUSUNAN RENCANA PENGEMBANGAN WILAYAH DI KABUPATEN CILACAP



4.12.3.



Skenario Pengembangan Sumber Daya Alam Produk daerah Kabupaten Cilacap yang berupa sumber daya alam berikut adalah



sumber daya yang pengelolaannya benar-benar dimaksimalkan. Mengingat pendapatan Kabupaten Cilacap sebagian besar berasal dari sektor-sektor ini. Sumber daya tersebut antara lain: bidang pertambangan yang meliputi: tambang bethonit, emas, tras dan pasir besi. Bidang perindustrian yang meliputi: minyak dan gas, semen, tepung terigu/tapioka, perikanan, pengalengan ikan, dan benang tenun. Sumber daya industri dikelola oleh perusahaan-perusahaan besar seperti: PT. Pertamina UP IV, PT. Semen Cibinong Tbk, PT. Warung Batok Industri, PT. Industri Sandang II Unit Patal, PT. Panganmas Inti Persada, PT. Juifa International Foods, PT. Toxindo Prima, PT. Lautan Murti. Bidang perikanan yang meliputi perikanan darat, budidaya ikan kerapu dan rumput laut. Bidang perkebunan yang didominasi oleh perkebunan rakyat. Bidang yang terakhir yaitu pertanian. Sumber daya manusia Kabupaten Cilacap yang terdiri dari penduduk, pada tahun 2004 berjumlah 1.704.596 jiwa. Jumlah laki-laki 852.943 orang dan perempuan 851.653 orang. Tingkat pendidikan pada tahun yang sama berjumlah 16.037 jiwa namun jumlah ini mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sejumlah 29.749 jiwa. Jumlah angkatan Kerja sebanyak 862.258 orang sedangkan setengah penganggur berjumlah 200.160 orang. Layanan publik yang tersedia meliputi fasilitas perbankan, perhubungan, pariwisata, kesehatan, perhotelan, PDAM, PLN, hukum, pendidikan dan pos telekomunikasi. Infrastruktur yang ada antara lain: bandara (Tunggul Wulung), pelabuhan laut (Tanjung Intan), jalan raya, kawasan industri, listrik, air dan telekomunikasi. Suprastruktur yang baru akan dibangun adalah pusat hasil laut.



Mengingat



hasil



tangkapan



laut



Kabupaten



Cilacap



juga



sangat



berpotensi.



(www.Cilacapkab.go.id).



4.12.4.



Skenario Pengembangan Pariwisata Pariwisata adalah produk daerah yang tergolong ke dalam atraksi, yang meliputi



meliputi potensi wisata alam, budaya dan minat khusus serta event-event dan festival. Sesuai dengan visi dan misi yang dimiliki, maka Dinas Pariwisata terus berusaha untuk memajukan sektor pariwisata di Kabupaten Cilacap. Potensi wisata yang dilimiliki dan merupakan andalan bagi Kabupaten Cilacap terdiri dari: a. Wisata Alam Terdiri atas 5 obyek wisata dan 8 wisata pantai. b. Wisata Budaya Merupakan wisata menjelajah obyek yang merupakan cagar budaya. Terdiri dari 3 4 - 36



Usulan Teknis __ PENYUSUNAN RENCANA PENGEMBANGAN WILAYAH DI KABUPATEN CILACAP



obyek wisata benteng serta petilasan dan makam. c. Wisata Minat Khusus Ada 2 obyek wisata yang ditawarkan yaitu wisata di Pulau Nusakambangan dan wisata Bahari. Produk atraksi yang lain meliputi meliputi Gelar Budaya Tradisional, festival-festival, perlombaan, turnamen, kontes dan pentas musik yang digelar oleh Dinas Pariwisata dan Budaya setiap bulan dan pelaksanaannya di agendakan dalam kalender pariwisata selama 1 tahun. (Dinas Pariwisata Kab. Cilacap 2008). Pola pengembangan tujuan wisata telah disusun oleh pemerintah daerah dengan pembagian beberapa wilayah untuk memudahkan pengelolaannya dalam Rencana Pola Pengembangan Pariwisata Kabupaten Cilacap yang digambarkan dengan peta wisata sebagai berikut:



Gambar 12. Peta wisata Kabupaten Cilacap a. Wilayah I Wilayah pengembangan ini meliputi Kota Administratif Cilacap yang merupakan pusat berbagai kegiatan, di samping sebagai ibukota kabupaten, kota industri dan pelabuhan, serta kota pusat pelayanan wisata. Oleh karena terpusatnya berbagai kegiatan di kota Cilacap, maka perlu adanya penyebaran pengembangan wisata ke daerah-daerah lainnya, agar kunjungan wisatawan tersebar ke tempat lain yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari kegiatan aktivitas yang merata.



4 - 37



Usulan Teknis __ PENYUSUNAN RENCANA PENGEMBANGAN WILAYAH DI KABUPATEN CILACAP



b. Wilayah II Wilayah pengembangan ini meliputi wilayah pembantu bupati Kroya. Potensi kepariwisataan yang ada cukup mendukung, antara lain gunung Selok/Srandil, dan pantai Jetis, disamping itu terdapat berbagai kegiatan seperti batik dan kerajinan bambu. Wilayah ini juga dilalui jalur wisata Cilacap, Jatijajar-Gombong, dimana di wilayah tersebut terdapat obyek wisata yang potensial. c. Wilayah III Wilayah pengembangan ini meliputi wilayah pembantu bupati Majenang. Wilayah ini merupakan jalur pengembangan arus wisatawan dari Jawa Barat ke Jawa Tengah yang peranannya sangat penting dalam rangka meningkatkan arus kunjungan wisatawan ke Cilacap dan daerah lain sekitarnya. Daya dukung wilayah tersebut berupa fasilitas kepariwisataan yang cukup memadai terdapat pada obyek wisata Rawa Badak dan fasilitas akomodasi di kota Majenang. d. Wilayah IV Wilayah pengembangan ini meliputi wilayah pembantu bupati Sidareja. Potensi kepariwisataan di wilayah ini memang masih kurang bila dibandingkan dengan wilayah pengembangan lainnya, namum peranannya sangat positif karena merupakan jalur penghubung dengan Jawa Barat, dimana jenis transportasi yang dapat ditempuh adalah transportasi darat dan air. e. Wilayah Pengembangan Segara Anakan dan Pulau Nusa Kambangan Pengembangan Segara Anakan memerlukan kerjasama yang baik dengan pemerintah daerah Jawa Barat dan asosiasi kepariwisataan, karena wisatawan yang datang dari Jawa Barat melalui Segara Anakan maupun sebaliknya setiap tahun semakin meningkat. Untuk mendukung jalur wisata Segara Anakan diperlukan usaha pelestarian habitat hutan bakau yang terdiri dari berbagai jenis. (Dinas Pariwisata Kab. Cilacap 2008). Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cilacap Tahun 2011-2031, untuk pengembangan dan pemantapan pusatpusat pelayanan secara merata dan seimbang dalam sistem perkotaan dan sistem perdesaan, sebagai berikut : a. Penguatan kawasan perkotaan Cilacap sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) melalui pengembangan kegiatan-kegiatan yang berbasis ekonomi sektor migas dan ekonomi sektor non migas, serta peningkatan pelayanan transportasi;



4 - 38



Usulan Teknis __ PENYUSUNAN RENCANA PENGEMBANGAN WILAYAH DI KABUPATEN CILACAP



b. Penguatan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Kroya diarahkan menjadi Pusat Kegiatan Wilayah yang dipertahankan mengingat peran kota ini terutama sebagai simpul transportasi kerata api dengan keberadaan Stasiun Kroya, disamping perekonomian kota; c. Penguatan Pusat Kegiatan Kawasan (PPK) Sidareja diarahkan menjadi PKL yang dipromosikan (PKLp) mengingat keberadaan kota ini sebagai pusat pelayanan untuk beberapa kecamatan di sekitarnya; d. Penguatan fungsi dan peran PPK sebagai pusat pelayanan skala kecamatan di masing-masing ibukota kecamatan; e. Penguatan fungsi dan peran Pusat Pelayanan Lokal (PPL) sebagai pusat pelayanan kegiatan skala f.



antar desa; Penguatan keterkaitan kegiatan ekonomi di wilayah perkotaan dengan perdesaan secara sinergis. Program pengembangan pemasaran pariwisata yang dilakukan antara lain: pengembangan



sentra kerajinan, penyelenggaraan event-event wisata serta pemilihan mas dan mbak duta wisata. Untuk program pengembangan destinasi pariwisata, dilakukan melalui pembangunan sarana prasarana di wilayah–wilayah pengembangan tujuan wisata, wisata industri dengan tujuan pusat industri besar di Cilacap, pengembangan desa wisata serta promosi. Potensi kebudayaan yang ada dikembangkan melalui pagelaran dan festival seni dan budaya, pemeliharaan cagar budaya dan kesenian.



Gambar 13. “Pemilihan Mas dan Mbak Duta Wisata” Untuk program pengembangan kemitraan, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap menjalin kerjasama bersama kabupaten-kabupaten yang merupakan bekas Karesidenan Banyumas dan tergabung dalam BARLINGMASCAKEB (Kabupaten Purbalingga, Banyumas, Cilacap dan Kebumen) yaitu kerjasama dalam bidang perdagangan, pariwisata dan investasi.



Ada juga PPKSA dan masyarakat Kampung Laut, Asosiasi Pengusaha Pengrajin



Industri Kecil (APPIK), serta sanggar-sanggar kesenian. Sesuai dengan program Pro Investasi yang tengah digalakan oleh PEMDA, maka Dinas Pariwisata juga menawarkan proyek investasi untuk pembangunan tempat wisata keluarga



4 - 39



Usulan Teknis __ PENYUSUNAN RENCANA PENGEMBANGAN WILAYAH DI KABUPATEN CILACAP



“Jambusari Family Park” di Desa Jambusari pada lahan seluas ± 26 Ha dengan investasi senilai Rp 27 Miliar. Serta Pengembangan wisata Bahari di Kecamatan Kampung laut senilai Rp 25 Miliar.



Dua obyek wisata ini dapat menjadi alternatif tempat berwisata yang baru bagi



wisatawan. (Satuan Kerja Dinas Pariwisata Kab. Cilacap 2008).



Potensi Pariwisata Kabupaten Cilacap a.



Wisata Alam Potensi wisata alam yang ada lebih didominasi oleh wisata pantai. Pantai-pantai yang ada



antara lain: Pantai Teluk Penyu, menurut masyarakat, dinamakan Teluk Penyu karena dulunya tempat tersebut menjadi tempat pendaratan penyu dalam jumlah besar. Teluk Penyu juga dikenal karena memperdagangkan souvenir yang terbuat dari penyu. Terletak ± 2Km dari pusat kota Cilacap.



Gambar 14. Pantai Teluk Penyu Pantai Widarapayung- merupakan obyek wisata pantai dengan luas sekitar 500 hektar terletak di Desa Widarapayung Kecamatan Binangun atau terletak ± 35 km arah timur dari Kota Cilacap. Pantai ini menarik karena gelombang lautnya yang relatif teratur sehingga cocok untuk Selancar air.



4 - 40



Usulan Teknis __ PENYUSUNAN RENCANA PENGEMBANGAN WILAYAH DI KABUPATEN CILACAP



Gambar 15. Pantai Widarapayung Pantai-pantai yang lain adalah Pantai Katapang Indah- terletak di Desa Sidaurip Kecamatan Nusawungu, dengan luas pantai 10 Ha. Termasuk dalam gugusan pantai-pantai yang menghadap Samudra Indonesia. Pantai ini banyak ditumbuhi pohon kelapa, gelombang lautnya juga dapat digunakan untuk olahraga selancar air. Pantai Jetis- berbatasan langsung dengan Pantai Ayah di Kebumen. Keindahan alam yang ditawarkan adalah pemandangan gugusan pemandangan serta arus sungai Bodo. Terletak sekitar 40 Km dari arah timur Kota Cilacap. Di pantai ini juga terdapat Tempat pelelangan ikan. Pantai Singkil Indah- terletak 3 Km dari Pantai Katapang Indahdan keempat pantai berikut terletak di Pulau Nusakambangan: Pantai Karang Bandung, Pantai Permisan, Pantai Pasir Putih, Pantai Ranca Babakan. Wisata alam yang lain meliputi: Wana wisata Gunung Selok dan Gunung Srandilmerupakan kawasan pegunungan yang berdampingan, terletak di Desa Karang Benda Kecamatan Adipala atau 26 Km ke arah timur dari Pusat Pemerintahan Kabupaten Cilacap. Disamping mempunyai keindahan alam seperti gua-gua yang meliputi Gua Rahayu, Gua Ratu, Gua Nagaraja dan Gua Pakuwaja pantai, flora dan fauna juga sebagai tempat meditasi/ziarah bagi masyarakat yang meyakininya.



4 - 41



Usulan Teknis __ PENYUSUNAN RENCANA PENGEMBANGAN WILAYAH DI KABUPATEN CILACAP



Gambar 16. Wisata Gunung Selok Obyek wisata Hutan Payau/mangroove- kawasan Hutan Payau (mangrove) seluas 10 hektar ini selain sebagai obyek wisata juga dimanfaatkan sebagai tempat penelitian dari kalangan Perguruan Tinggi. Terletak di kecamatan Cilacap Utara dengan jarak 8 Km ke arah timur dari Pusat Pemerintahan Kabupaten Cilacap. Obyek wisata alam yang terakhir adalah Pemandian air panas di Cipari dan Rawa Bendungan. b. Wisata Budaya Adalah wisata dengan menjelajah obyek-obyek wisata yang



merupakan peninggalan



sejarah. Obyek wisata yang ada meliputi: Benteng Pendem- dalam bahasa Belanda disebut "KUSBATTERIJ OP DE LANTONG TE CILACAP" terletak 0,5 Km ke arah selatan dari obyek wisata pantai Teluk Penyu. Merupakan bekas markas pertahanan tentara Hindia Belanda yang dibangun secara bertahap pada tahun 1861-1879 dengan luas 6,5 hektar. Bangunan Benteng Pendem ini memiliki konfigurasi yang masih kokoh meskipun tertimbun tanah sedalam 1-3 meter.



4 - 42



Usulan Teknis __ PENYUSUNAN RENCANA PENGEMBANGAN WILAYAH DI KABUPATEN CILACAP



Gambar 17. Benteng Pendem Benteng Karang Bolong- terletak di kaki pantai timur laut Pulau Nusakambangan yang dapat dicapai dalam waktu 20 menit dari Dermaga Wijayapura atau dengan menggunakan perahu compreng sekitar 15 menit dari Pantai Teluk Penyu. Benteng yang terletak di kawasan hutan lindung ini dengan luas 6.000 m2 memiliki 3 benteng utama dimana salah satunya adalah benteng yang bertingkat tiga yang mempunyai ruang rapat besar dan dilengkapi dengan meriam. Benteng lain yang ada di Pulau Nusa Kambangan adalah Benteng Klingker. Wisata Minat Khusus Terdiri dari wisata di Pulau Nusakambangan yang terkenal sebagai Pulau Penjara. Memiliki 9 buah LP, namun sekarang hanya tinggal 4 yang masih digunakan diantaranya: LP Besi, LP Batu, LP Permisan, dan LP Kembang Kuning. Disamping sebagai lembaga pemasyarakatan, Nusakambangan juga memiliki tempat wisata yang menarik untuk dikunjungi. Pulau yang membujur dari barat sampai ke timur 36 Km lebar 4-6 Km menyimpan banyak misteri dan daya tarik wisata diantaranya: Gua Ratu, Pantai Permisan, Pantai Pasir Putih, Gua Masigitsela, Pantai Karang Bandung (Pulau Majethi) yang dipercayai sebagai tempat tumbuhnya bunga wijayakusuma, Benteng Pendem, Benteng Klingker, Mercu Suar Cimiring, Monumen Altileri, Cagar Alam/ Hutan Lindung, Pantai Ranca Babakan dengan penyeberangan melalui Pelabuhan penyeberangan ASDP Lomanis Cilacap.



4 - 43



Usulan Teknis __ PENYUSUNAN RENCANA PENGEMBANGAN WILAYAH DI KABUPATEN CILACAP



Gambar 18 Pantai Pasir Putih



Gambar 19 Pantai Permisan Wisata Bahari- diawali dari Pelabuhan Sleko dan Lomanis yang berjarak sekitar 700 meter dari pusat pemerintahan ke arah Barat. Wisata bahari ini mengelilingi Pantai Nusakambangan dengan perahu besar menuju pelabuhan Tanjung Intan, kilang Pertamina, Hutan Payau, Pantai Teluk penyu, hingga pabrik tepung terigu. c. Event Sesuai dengan agenda yang disusun oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap, event –event yang dimilki antara lain: Gelar Budaya Tradisional “Sedekah Laut” yang digelar pada bulan Syuro. Festival perayaan Imlek yang digelar pada bulan Februari meliputi pameran kampung Cina, festival Barongsai. Perayaan hari jadi Kabupaten Cilacap yang digelar pada bulan Maret dengan menggelar acara Kirab Panji milik Kabupaten Cilacap. Atraksi Lomba Marching Band Anak-anak, Cilacap Musik Party On The Street, Lomba Mancing, Turnamen Bulutangkis Diparta Cup, Festival Seni dan Budaya yang menampilkan seni Jathilan dan Jaran Kepang/Kuda Lumping, Festival umbul-umbul, Turnamen Sepak Bola Diparta Cup, Perayaan Hari Kemerdekaan, Festival layanglayang, Festival Perahu Naga, Pentas Musik Ngabuburit, Pentas Musik Dangdut di Obyek Wisata, Pemilihan Mas dan Mbak Duta Pariwisata, Tourism Singing Countest, Pentas Musik Tahun Baru. (Potensi Pariwisata Kabupaten Cilacap, Dinas Pariwisata Kab. Cilacap. 2008) 4 - 44



Usulan Teknis __ PENYUSUNAN RENCANA PENGEMBANGAN WILAYAH DI KABUPATEN CILACAP



1. Akomodasi Pariwisata Untuk melayani para wisatawan, akomodasi berupa hotel pada tahun 2004 berjumlah 6 hotel berbintang dengan jumlah kamar 243 dan 37 hotel melati, kamar berjumlah 570 buah, dengan pekerja berjumlah 458 orang.



Pada tahun 2005-2006, jumlah hotel berbintang



sebanyak 6 buah dengan jumlah kamar 246 buah, hotel melati sebanyak 34 buah dengan jumlah kamar 536 buah. Pekerja sebanyak 382 orang. 2. Jumlah Kunjungan Wisatawan Pada tahun 2004, jumlah kunjungan sebesar 529.595 wisatawan dengan 9.098 wisatawan mancanegara, 520.497 wisatawan domestik dan tingkat hunian hotel sebesar 20,11%. Tahun 2005, jumlah kunjungan sebesar 324.553 wisatawan dengan 279 wisatawan mancanegara, 324.274 wisatawan domestik dan tingkat hunian hotel sebesar 26,33 %.



Pada



tahun 2006, kunjungan wisatawan mancanegara sebanyak 700 wisatawan, 189.155 wisatawan domestik, total sebanyak 189.855. Tingkat hunian hotel 20,14 %. Dengan demikian terjadi penurunan jumlah kunjungan wisatawan hingga tahun 2006. Salah satunya disebabkan karena sarana prasarana yang kurang memadai. 3. Jasa Pariwisata a. Biro wisata Biro wisata yang melayani perjalanan wisatawan terdiri dari 2 biro perjalanan wisata yang melayani wisatawan baik lokal maupun mancanegara yaitu Ande-ande Tour dan Nusa Kambangan Indah Tour. b. Pemandu wisata Pada tahun 2005, jumlah pemandu wisata sebanyak 27 orang. Potensi Kebudayaan Potensi kebudayaan yang ada di Kabupaten Cilacap sesuai dengan produk-produk budaya yang dikembangkan sebagai produk wisata terdiri atas: a.



Gelar Budaya dan Kesenian Kabupaten Cilacap memiliki Gelar budaya Tradisional Adat Nelayan yang dilaksanakan



dalam ''Prosesi Sedekah Laut''. Gelar budaya ini dilakukan sebagai wujud ungkapan rasa syukur masyarakat nelayan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan perlindungan, nikmat dan rezeki. Acara tersebut diselenggarakan setiap tahun tepatnya pada bulan Syura (Penanggalan Jawa) oleh masyarakat nelayan Cilacap yang didukung Pemerintah Kabupaten Cilacap.



4 - 45



Usulan Teknis __ PENYUSUNAN RENCANA PENGEMBANGAN WILAYAH DI KABUPATEN CILACAP



Kelompok nelayan yang terlibat dalam acara tersebut adalah kelompok nelayan Sentolo Kawat, Pandanarang, PPSC, Tegal Katilayu, Kemiren, Lengkong, Sidakaya dan kelompok nelayan Bengawan Donan. Pelaksanaannya diawalai dengan prosesi ziarah ke Karang Bandung, Nusakambangan, dilanjutkan dengan ‘’Malam Tirakatan’’ pada malam harinya di pendopo Kabupaten Cilacap. Puncak acara adalah ''Upacara Prosesi Pelarungan Jolen Tunggul'' dari komplek pendopo Kabupaten menuju komplek THR Teluk Penyu. Jolen (sesaji) selanjutnya dilarung di laut lepas. Tradisi sedekah laut ini dimulai pada tahun 1875 pada masa pemerintahan Bupati Cilacap ke III, Tumenggung Tjakrawerdaya III dan sejak tahun 1983 diangkat sebagai atraksi wisata.



Gambar 20. Gelar Budaya Sedekah Laut Adat/tradisi yang lain di Kabupaten Cilacap sama dengan adat Jawa secara umum. Termasuk juga upacara-upacara adatnya, antara lain: Sadranan, Rajaban, Suran dan Ruwah. Sebagian upacara adat tersebut dipengaruhi oleh ajaran Agama Islam, sebagian oleh ajaran Kejawen, Animisme dan lain-lain. Kesenian yang ada di Kabupaten Cilacap meliputi: Kesenian Lenggeran, Calung Banyumasan, Ebeg (Kuda Lumping) dan Wayang, Barzanji/Perjanjen, Dalang Jemblung, Campursari, Sintren, Salawatan Jawa. Dalam festival seni dan budaya yang digelar oleh Dinas Pariwisata dan Budaya Kabupaten Cilacap, kesenian yang ditampilkan adalah Lomba karawitan dan festival Kuda Lumping. Kuda Lumping tidak hanya popular di Cilacap tetapi juga juga di Kabupaten Banyumas. b.



Cagar Budaya Benda-benda peninggalan budaya yang dijadikan obyek wisata adalah benteng4 - 46



Usulan Teknis __ PENYUSUNAN RENCANA PENGEMBANGAN WILAYAH DI KABUPATEN CILACAP



benteng peninggalan zaman Belanda, 6 petilasan di Gunung Srandil, 2 Padepokan dan 1 makam di Gunung Selok, yang meliputi:



2.



-



Benteng Pendem



-



Benteng Klinker



-



Benteng Karang Bolong



-



Petilasan Mbah Kanjeng Gusti Agung



-



Petilasan Nyai Dewi Tanjungsekarsari



-



Petilasan Kaki Semar Tunggal Sabdojati Dayo Amongrogo



-



Petilasan Juragan Dampo Awang



-



Petilasan Langlang Buana



-



Petilasan Hyang Sukma Sejati



-



Padepokan Jambe Lima



-



Padepokan Jambe Pitu



-



Makam Kyai Somalangu



Kerajinan Kerajinan yang banyak dihasilkan di Kabupaten Cilacap dan telah menjadi komoditas



yang diandalkan bagi kalangan pengusaha kecil dan menengah adalah kerajinan anyaman bambu dan kerang. Untuk anyaman bambu, diproduksi oleh 697 unit usaha yang tersebar di beberapa kecamatan seperti Nusawungu, Sidareja, Kroya, Binangun, dan Kedungreja dengan jumlah pekerja ± 1500 orang. Sedangkan kerajinan kerang yang banyak dijual di sepanjang Pantai Teluk Penyu, diproduksi di Kecamatan Cilacap Selatan oleh 22 unit usaha dengan jumlah pekerja 46 orang. (Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kab. Cilacap 2007)



4 - 47



Usulan Teknis __ PENYUSUNAN RENCANA PENGEMBANGAN WILAYAH DI KABUPATEN CILACAP



Gambar 21. Kerajinan anyaman bambu



Gambar 22. Toko suvenir di Pantai Teluk Penyu



2.4 Analisis Permasalahan Untuk menganalisis permasalahan pada Pariwisata Kabupaten Cilacap, analisis yang digunakan adalah analisis SWOT. Sehingga apa yang menjadi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dapat diketahui. Mengacu pada 3 dari 9 program utama Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap, yaitu: 1.Pengembangan pemasaran pariwisata 2.Pengembangan destinasi pariwisata (dengan memaksimalkan potensi wisata alam, seni dan budaya). 3.Pengembangan kemitraan. Maka analisis terhadap pariwisata Kabupaten Cilacap melalui matriks pakal, adalah sebagai berikut: Tabel 10. Matriks SWOT



4 - 48



Usulan Teknis __ PENYUSUNAN RENCANA PENGEMBANGAN WILAYAH DI KABUPATEN CILACAP



Kekuatan 1.



Terarahnya



Kelemahan 1.Kurangnya



Strategi 1.Menggencarkan



Strategi 1.Menciptakan



program



partisipasi



program



identitas visual untuk



pemasaran



masyarakat dalam



pemasaran yang



digunakn sebagai ciri



melalui media



usaha pemasaran



ada dengan



dan mengenalkan



dan kegiatan



pariwisata.



kegiatan-kegiatan



potensi wisata yang



dan penyuluhan



ada dan dapat



yang cepat menjangkau



Media dan



secara intensif



menggugah



masyarakat dan



kegiatan yang ada



serta



masyarakat untuk



wisatawan.



belum diperkuat



meningkatkan



ambil bagian dalam



oleh identitas



sadar wisata bagi



mendukung program-



yang mencitrakan



masyarakat.



program wisata.



2.



Keragaman wisata alam dan



pariwisata



keunikan seni



Kabupaten



dan



Cilacap.



budaya yang hampir tidak bisa



2.Sarana prasarana



2.Perbaikan sarana 2.Mengembang-



prasarana wisata dan



kan potensi wisata



pemeliharaan obyek-



yang ada dan tetap



obyek wisata yang



mempertahan-



ada.



dipisahkan dari



pendukung



kan nilai-nilai seni



wisata alam yang



pariwisata masih



dan budaya yang



Memanfaatkan event



ada.



kurang.



ada.



wisata dan budaya sebagai salah satu



3.



Adanya



Kurangnya



3.Pengelolaan



media untuk menarik



potensi wisata



media yang



obyek wisata



wisatawan dan



yang bisa



mempublikasi-



secara maksimal



sebagai ajang



dikembangkan



kan keberadaan



dan mematangkan



pertunjukkan serta



dan memiliki



obyek-obyek



program



pengembangan seni



nilai jual.



wisata yang ada.



pengembangan



dan budaya.



obyek wisata yang 3. Mitra kerjasama



baru.



masih sediki.



3.Memperluas hubungan kerjasama kemitraan.



Peluang



Ancaman



Strategi



Strategi



4 - 49



Usulan Teknis __ PENYUSUNAN RENCANA PENGEMBANGAN WILAYAH DI KABUPATEN CILACAP



Kekuatan 1. Pariwisata di



Kelemahan 1.Mundurnya sektor



Strategi 1.Mempererat



Strategi 1.PEMDA dan



Kabupaten



pariwisata karena



hubungan antara



masyarakat saling



Cilacap menjadi



dukungan yang



pemerintah daerah



mendukung program



dikenal



kurang.



dengan



pemasaran yang telah



masyarakat luas



dibuat.



masyarakat. 2.Kurang Berkembang- nya Pariwisata.



dan meningkatkan



diminatinya obyek



kerjasama dengan



obyek wisata yang



masyarakat di



ada.



sekitar obyek wisata



2.Menyediakan sarana prasarana yang memadai.



untuk memelihara



2. Alternatif



Menurunnya



dan memajukan



Menggunakan media



jumlah kunjungan



aset-aset wisata



yang tepat sesuai



wisatawan.



yang ada.



target audiens untuk



kunjungan obyek wisata lebih beragam



menempatkan 3.Terhambatnya



2.Menciptakan



identitas pariwisata



pembangunan



identitas dengan



pariwisata



mengangkat unsur-



tetap



khususnya sektor



unsur keragaman



3.Membuka diri bagi



terpeliharanya



wisata yang baru



wisata alam dan



hubungan kerjasama



seni dan budaya



keunikan seni



dan merencanakan



yang ada.



budaya yang ada



pembangunan sektor



untuk memperkuat



wisata yang baru



citra pariwisata



dengan sebaik-



kesempatan



dan menarik



baiknya.



kerjasama untuk



perhatian



pengembangan



wisatawan.



Berkembang dan



3. Memperluas



yang baru.



wisata yang telah ada dan baru akan ada.



3.Menawarkan potensi wisata melalui program kemitraan dengan menjalin hubungan kerjasama.



4 - 50



Usulan Teknis __ PENYUSUNAN RENCANA PENGEMBANGAN WILAYAH DI KABUPATEN CILACAP



Potensi yang memiliki nilai jual dan didukung oleh infrastruktur yang memadai akan menjadi salah satu yang diandalkan sebagai keunggulan bersaing daerah. Menurut Michael Porter dalam Hermawan (2005:6), membangun keunggulan bersaing adalah: ”upaya meningkatkan produktivitas (nilai input yang dihasilkan/unit input yang digunakan)yang pada gilirannya akan menaikkan kualitas dan standar hidup masyarakat dalam jangka panjang”. Untuk dapat memenangkan persaingan, merek daerah akan sangat membantu sebagai penyampaian janji suatu daerah akan keunggulan dan produk yang dijualnya. Secara umum, merek adalah alat penanda bagi penjual/produsen.



Bisa berupa logo, trademark, atau



berbagai simbol visual yang lain. (Hermawan, 2005: 173). Nilai lebih yang dimiliki oleh objek-objek wisata yang ada di Kabupaten Cilacap adalah terdapatnya unsur tradisi, budaya dan sejarah yang melekat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan. Daya tarik yang diberikan oleh objek-objek wisata juga menjadi nilai jual bagi para wisatawan yang datang. Segmentasi Pariwisata Kabupaten Cilacap Melihat potensi wisata yang ada, obyek-obyek wisata itu memiliki fungsi yang dapat mempengaruhi psikologi dari wisatawan yang datang. Seperti wisata pantai, dari potensipotensi wisata yang ada, dari pengelompokkan jenis wisata yang ditawarkan, masing-masing seperti wisata alam, dengan keindahan pantainya memberikan efek ketenangan. Wisatawan bisa melepaskan beban pikiran dan masalah ketika memandang ombak-ombak dan pemandangan wisata alam yang ada. Wisata budaya/sejarah akan mengingatkan kembali bagaimana sejarah telah membentuk budaya manusia untuk menciptakan karya-karya peninggalan sejarah yang bernilai. Untuk wisata minat khusus, adalah wisata alam yang yang akan mengajak wisatawan untuk menjelajah rute-rute yang cukup sulit untuk dilewati di obyek-obyek wisata tersebut. Segmentasi pariwisata Kabupaten Cilacap yang didasarkan pada segi geografis adalah berlaku bagi wisatawan nusantara, khususnya bagi mereka yang tinggal di daerah yang memiliki pantai sehingga dapat membandingkan bagaimana keadaan wisata pantai mereka dengan yang ada di Cilacap. Dari segi Demografis, ditujukan bagi mereka yang berusia 20-34 tahun, lajang;menikah dan belum memiliki anak. Dari segi psikografis berlaku bagi mereka yang memiliki sifat suka menghabiskan waktu secara bersama-sama di suatu tempat. Dari segi behaviour, berlaku bagi mereka yang suka liburan serta suka akan hal-hal yang baru dan menantang.



4 - 51



Usulan Teknis __ PENYUSUNAN RENCANA PENGEMBANGAN WILAYAH DI KABUPATEN CILACAP



Penggerak Utama Perekonomian Cilacap Ketimpangan ekonomi antar wilayah menjadi latar belakang mengapa optimalisasi berbasis potensi kewilayahan menarik untuk dianalisis. PDRB Kabupaten Cilacap memberikan kontribusi sebesar 9,22 persen terahadap PDRB Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2016 dan sebagai peringkat ke 2 setelah kota Semarang. Potensi ekonomi Kabupaten Cilacap terutama pada kategori Industri Pengolahan. Peranan kategori Industri Pengolahan sebesar 64,09 persen dari PDRB Kabupaten Cilacap, dimana terbesar ada pada subkategori Industri Makanan dan Minuman.



Gambar 23. Peta Kabupaten Cilacap Menurut Kecamatan Pemerataan pembangunan antar wilayah merupakan arah kebijakan utama pembangunan nasional. Oleh karena itu, menggali potensi ekonomi masing-masing wilayah harus dilakukan untuk optimalisasi pembangunan berbasis potensi yang dimiliki. Dengan demikian, harapannya konvergensi ekonomi dapat dicapai terutama dengan mendorong transformasi dan akselerasi. Tabel 11. Capaian Perekonomian Kabupaten di Kawasan BARLINGMASCAKEB Tahun 2016



4 - 52



Usulan Teknis __ PENYUSUNAN RENCANA PENGEMBANGAN WILAYAH DI KABUPATEN CILACAP



4 - 53