Tugas Kebijakan Publik [PDF]

Citation preview

1. Carilah referensi, tuliskan tentang model siklus kebijakan publik yang dikemukakan para ahli sebanyak 3 pendapat ahli? A. Thomas R. Dye mengemukakan siklus kebijakan publik sebagai berikut: 1. Identifikasi masalah kebijakan (Identification of Policy Problem) 2. Pra penentuan agenda (Agenda Setting) 3. Formulasi kebijakan (Policy Formulation) 4. Penentuan kebijakan (Policy Legimitation) 5. Implementasi kebijakan (Policy Implementation) 6. Evaluasi kebijakan (Policy Evaluation)



Sumber: Thomas R. Dye dalam Tilaar dan Nugroho (2008: 189) B. William N. Dunn (2003) mengemukakan siklus kebijakan publik sebagai berikut: 1. Penyusunan agenda 2. Formulasi kebijakan 3. Adopsi kebijakan 4. Implementasi kebijakan 5. Penilaian kebijakan.



C. Michael Howlet dan M. Ramesh (1995:11) mengemukakan siklus kebijakan publik sebagai berikut: 1. Penyusunan agenda (Agenda Setting) 2. Formulasi kebijakan (Policy Formulation) 3. Pembuatan kebijakan (Decision Making) 4. Implementasi kebijakan (Policy Implementation) 5. Evaluasi kebijakan (Policy Evaluation) 2. Jelaskan maksud dari model tersebut! A. Thomas R. Dye mengemukakan siklus kebijakan publik sebagai berikut: 1. Identifikasi masalah kebijakan (Identification of Policy Problem)



2.



3.



4.



5.



6.



Dalam tahap ini, membahas mengenai suatu masalah yang ada (masyarakat) yang mana dilakukannya suatu tindakan dalam meneliti, mencari, menemukan, mencatat informasi dan data mengenai sesuatu, fakta, atau seseorang untuk mendalami yang berkaitan dengan masalah yang ingin di masukkan dalam tahap berikutnya. Pra penentuan agenda (Agenda Setting) Dalam tahap ini, membahas mengenai cara suatu masalah yang ada (masyarakat) dapat menjadi suatu perhatian bagi pemerintah agar masalah tersebut dapat dituntaskan dengan masuk kedalam tahap berikutnya. Formulasi kebijakan (Policy Formulation) Dalam tahap ini, membahas mengenai proses perumusan pilihan-pilihan kebijakan oleh pemerintah. Disini akan dikembangkan beberapa pilihan untuk memecahkan masalah dan memutuskan siapa saja yang berpartisipasi dalam formulasi kebijakan. Yang mana pemecahan masalahnya menggunakan proses perumusan yang tepat dan komprehensif. Penentuan kebijakan (Policy Legimitation) Dalam tahap ini, membahas mengenai proses dimana pemerintah membuat pilihan untuk melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan tindakan. Disini dibahas juga bagaimana alternatif ditetapkan, persyaratan yang harus dipenuhi, siapa yang akan melaksanakan kebijakan, bagaimana prosesnya, dan isi dari kebijakan yang telah ditetapkan. Yang mana dari sekian banyak alternatif kebijakan, akan dipilih atau diadopsi satu alternatif kebijakan dengan dukungan para aktor atau konsensus antaraktor. Implementasi kebijakan (Policy Implementation) Dalam tahap ini, membahas mengenai aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan, yang harus dikerjakan, dan dampak dari isi kebijakan. Yang mana proses pelaksanaan kebijakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumberdaya finansial dan manusia agar mencapai hasil yang diputuskan sebelumnya. Evaluasi kebijakan (Policy Evaluation) Dalam tahap ini, membahas mengenai tingkat keberhasilan atau dampak kebijakan, aktor yang mengevaluasi kebijakan, dan konsekuensi dari adanya evaluasi kebijakan. Yang mana proses penilaian hasil atau kinerja kebijakan yang telah dibuat untuk menilai apakah kebijakan publik telah meraih dampak yang diinginkan atau belum. Dalam model Dye terlihat bahwa proses kebijakan yang dikemukakan Anderson mendapatkan satu tambahan tahap sebelum agenda setting, yaitu identifikasi masalah kebijakan. Dalam hal ini Dye melihat tahapan pra penentuan agenda (agenda setting) yang terlewatkan oleh Anderson. Selain itu Dye juga menggantikan tahap policy adoption dengan policy legitimation. Namun dalam hal ini pergantian ini tidak memiliki perbedaan mendasar karena baik Anderson dan Dye sama-sama menekankan pada proses legitimasi dari kebijakan itu menjadi suatu keputusan pemerintah yang sah.



B. William N. Dunn (2003) mengemukakan siklus kebijakan publik sebagai berikut: 1. Penyusunan agenda Dalam tahap ini yang dilakukan adalah memfilter setiap masalah yang ada. Para policy maker membahas setiap masalah masyarakat dan diteruskan apakah masalah tersebut ditangani atau tidak ditangani (memfilter).



2.



3.



4.



5.



Dilakukannya hal tersebut karena setiap masalah masyarakat tidak semuanya dapat mencapai status agenda (proses masalah mendapatkan perhatian dari pemerintah) dan banyak aktor yang terlibat dan bervariasinya kepentingan yang mereka wakili. Dalam tahap ini banyak ahli yang mengakui bahwa penyusunan agenda merupakan tahap yang sulit dalam kebijakan publik. Formulasi kebijakan Tahap ini merupakan langkah awal proses kebijakan, yakni proses perumusan pilihan-pilihan kebijakan oleh pemerintah. Pada tahap ini, masalah akan dibahas oleh para pembuat kebijakan dan akan dicari pemecahan masalahnya menggunakan proses perumusan yang tepat dan komprehensif. Hal tersebut dilakukan karena pembuatan kebijakan tidak pernah value free sehingga berbagai kepentingan akan selalu mempengaruhi terhadap proses pembuatan kebijakan. Berdasarkan pemecahan masalahnya akan ada berbagai alternatif yang kemudian dipilih untuk memecahkan masalah tersebut. Adopsi kebijakan Dalam tahap ini terjadi proses dimana pemerintah membuat pilihan untuk melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan tindakan. Dari sekian banyak alternatif kebijakan, akan dipilih atau diadopsi satu alternatif kebijakan dengan dukungan para aktor atau konsensus antaraktor. Implementasi kebijakan Dalam tahap ini terjadi proses pelaksanaan kebijakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumberdaya finansial dan manusia agar mencapai hasil yang diputuskan sebelumnya. Yang mana Tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil seperti yang diputuskan sebelumnya. Penilaian kebijakan. Dalam tahap ini terjadi proses penilaian hasil atau kinerja kebijakan yang telah dibuat untuk menilai apakah kebijakan publik telah meraih dampak yang diinginkan atau belum. Penilaian kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja, melainkan dilakukan dalam seluruh proses kebijakan. Penilaian kebijakan bisa meliputi tahap perumusan masalah-masalah kebijakan, program-program yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah kebijakan, implementasi, maupun tahap dampak kebijakan.



C. Michael Howlet dan M. Ramesh (1995:11) mengemukakan siklus kebijakan publik sebagai berikut: 1. Penyusunan agenda (Agenda Setting) Tahap ini merupakan proses agar suatu masalah bisa mendapat perhatian dari pemerintah. 2. Formulasi kebijakan (Policy Formulation) Setelah tahap penyusunan agenda maka tahap selanjutnya yakni, proses perumusan pilihan-pilihan kebijakan oleh pemerintah. 3. Pembuatan Kebijakan (Decision Making) Tahap ini merupakan proses ketika pemerintah memilih untuk melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan sesuatu tindakan terhadap kebijakan yang sudah difokuskan sebelumnya dalam tahap formulasi kebijakan. 4. Implementasi kebijakan (Policy Implementation) Tahap ini merupakan proses untuk melaksanakan kebijakan supaya mencapai hasil yang sudah diputuskan sebelumnya di tahap pembuatan kebijakan.



5. Evaluasi kebijakan (Policy Evaluation) Tahap ini merupakan proses untuk memonitor dan menilai hasil atau kinerja kebijakan. Dalam hal ini unit-unit administrator dibutuhkan dalam tugas ini.