Tugas Tutorial 3 Kebijakan Publik [PDF]

Citation preview

Tugas 3 Nama : Rika Julianti NIM : 030494411 MATA KULIAH : Kebijakan Publik Semester : 7b Administrasi Negara Tutor : Heny Yulianti, S.IP.,M.Si



1. Jawab pertanyaan dibawah dengan analisis Saudara/i sendiri : a.



Coba buatlah definisi perumusan kebijakan dgn menggunakan kalimat anda sendiri! Jawab : Menurut pendapat saya perumusan kebijakan yaitu inti dari kebijakan publik, sebagai landasan atau pedoman badan-badan pemerintah dalam mencapai tujuan atau kepentingan masyarakat dengan cara sebaik-baiknya.



b.



Jelaskan apa hubungan antara formulasi kebijakan dgn adopsi kebijakan berikan contohnya! Dan mengapa legitimasi kebijakan diperlukan? Jawab : hubungannya: formulasi kebijakan di arahkan menuju pemenangan usulan sebuah alternatif kebijakan yang di inginkan. Usulan kebijakan itu perlu mendapatkan adopsi atau diterima oleh pihak-pihak yang memiliki kekuasaan untuk membuat kebijakan. Setelah selesai merumuskan sebuah usulan kebijakan, dan selanjutnya mengkaji alternatif-alternatif, kemudian satu usulan kebijakan di munculkan. Dan yang terakhir di adopsi atau tahap lanjut dari tahap penetapan agenda. Contohnya pemerintah menerapkan aturan PSBB Mengapa legitimasi kebijakan diperlukan kita tau harus tau dulu apa itu legitimasi kebijakan itu adalah memberikan kekuatan hukum kepada keputusan-keputusan atau memberikan landasan hukum pada pelaksanaan kebijakan. Kebijakan itu sangat diperlukan karena legitimasi kebijakan lebih dari sekedar memberikan penerimaan terhadap suatu kebijakan baru oleh publik yang lebih luas, tetapi juga memberikan penguatan dengan mendasarkan nilai-nilai aspek hukum, budaya politik, nilai-nilai politik, dan tingkat dukungan warga selain itu legitimasi



kebijakan sebagai proses pemberian otorisasi resmi/formal terhadap keputusan kebijakan. c.



Jelaskan apa dampak kesalahan dalam memilih instrumen kebijakan terhadap proses implementasi kebijakan! Jawab : Memilih instrumen kebijakan haruslah tepat dilakukan apabila salah dalam memilih instrumen kebijakan maka kesalahan terjadi akan berakibat lemahnya efektivitas



proses



implementasi



bahkan



bisa



berujung



pada



kegagalan



implementasi. Ada beberapa hal yang mempengaruhi proses inplementasi kebijakan misalnya: Karakteristik masalah kebijakan Lingkungan yang ada disekitar implementasi kebijakan. Orang yang diberi wewenang



untuk mengimplementasikan kebijakan dan



termasuk yajg tidak kalah pentingnya adalah Pilihan instrumen yang akan dipergunakan untuk mengimplementasikan kebijakan. Memilih



instrumen



kebijakan



(policy



instruments/policy



tools/governing



instruments) haruslah tepat dilakukan karena kesalahan yang terjadi



akan



berakibat lemahnya efektifitas proses implementasi bahkan bisa berujung pada kegagalan implementasi kebijakan. d.



Apa yang harus dilakukan pembuat kebijakan bila ia tahu bahwa dampak kebijakannya banyak yg negatif? Jelaskan! Jawab : kebijakan negatif artinya kebijakan itu tidak tepat sasaran(negatif). Biasanya yang harus dilakukan pembuatan kebijakan adalah harus mengevaluasi dan menilai dampak kebijakann. Dan juga biasanya



pembuat kebijakan atau



pemerintah menarik kebiajakan itu dimasyarakat supaya bisa dirubah dan baru diimplementasikan



lagi



dan



bisa



juga



dimodifikasi



atau



bisa



dihentikan/dihapuskan. Untuk mengevaluasi dampak kebijakan itu ada 7 metode yang dipakai untuk menilai dampak kebijakan: -Membandingkan antara satu masalah/situasi/kondisi dengan apa yang telah terjadi sebelum intervensi atau kebijakan dilaksanakan.



-Melakukan experimen guna menguji dampak sebuah program pada satu area atau kelompok tertentu terhadap apa yang telah terjadi pada suatuarea atau kelompok yang bukan menjadi sasaran intervensi. -Mengukur biaya yang dikeluarkan dibandingkan dengan manfaat yang diperoleh yang telah terjadi sebagI hasil dari sebuah intervensi. -Menggunakan model-model tertentu untuk memahami dan menjelaskan tentang apa yang telah terjadi pada kebijakan masa yang lalu. -Menggunakan pendekatan kualilatif untuk menilai keberhasilan/kegagalan kebijakan atau program. -Membandingkan apa yang telah terjadi (dampak yang diperoleh) pada tujuan -tujuan atau target-target kebijakan atau program tertentu ;dan -Menggunakan tolak ukur kinerja untuk menilai apakah tujuan-tujuan atau targettarget telah tercatat. e.



Menurut Anda bagamana menjelaskan perkembangan teknologi bisa menjadi pemicu perubahan kebijakan? Jelaskan! Jawab : Karena perubahan kebijakan itu selalu berubah -ubah ,salah satu faktornya penyebabnya adalah terciptanya teknologi baru.Karena teknologi sekarang sudah semakin berkembang dan maju ini bisa menjadi implikasi terjadi perubahan kebijakan. misalnya: Pemilihan Umum=> Dengan kemajuan teknologi sekarang ,Pemilihan umum bisa dilakukan dari jarak jauh atau tidak perlu datang ke TPS atau bisa dilakukan dengan cara pemilihan umum secara online. Hal ini yang bisa dimaksudkan perubahan kebijakan dapat tercipta melalui perkembangan teknologi.



2. Buatlah suatu pembahasan mengenai kebijakan penanganan Covid 19, jelaskan bagaimana kebijakan itu memberikan dampak bagi masyarakat!



Jawab : Pemerintah menetapkan status kedaruratan kesehatan masyarakat untuk memerangi virus corona baru. Untuk itu, pemerintah mengambil opsi pembatasan sosial berskala besar. PSBB ini ditetapkan oleh menteri kesehatan yang berkoordinasi dengan kepala Gugus Tugas Covid-19 dan kepala daerah. Dasar hukumnya adalah Undang-Undang



(UU) Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. PSBB merupakan bagian dari respons kedaruratan kesehatan masyarakat. Tujuannya, mencegah meluasnya penyebaran penyakit Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang sedang terjadi antarorang di suatu wilayah tertentu. Berdasar UU No.6/2018, PSBB paling sedikit meliputi: peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, dan pembatasan



kegiatan



di



tempat



atau



fasilitas



umum.



Penyelenggaraannya berkoordinasi dan bekerjasama dengan berbagai pihak terkait. setelah pemerintah mengeluarkan peraturan pembatasan sosial berskala besar akan memberikan dampak bagi masyarakat baik positif maupun negatif . Sejak pemberlakuan PSBB, Dampak sosial dari PSBB ini yang pertama yaitu Work From Home atau istilahnya Bekerja dari Rumah. Namun untuk sebagian pelaku usaha dapat pengecualian untuk beroperasi dengan adanya pembatasan SDM yang bekerja maupun mekanisme kerjanya sehingga Perusahaan tetap dapat memproduksi produknya. Sehingga kita juga mengenal istilah Work from Office artinya mereka masih harus bekerja di kantor karena kebutuhan masyarakat seperti fasilitas kesehatan dan lainnya (Sesuai dengan pelaku usaha yang dikecualikan dapat beroperasional). Dampak sosial kedua yaitu mahalnya harga masker dan juga hand sanitizer (cairan untuk cuci tangan). Dampaknya masker kian langka kalaupun ada akan berbeda harganya. Dari dua produk saja kita melihat dampaknya yaitu masyarakat menjadi sulit mendapatkan masker. Selain itu multivitamin C juga susah mendapatkannya, diberbagai modern market saja sulit menemukan supplement vitamin C. Tentunya Pemerintah diminta untuk menidak tegas para penimbun masker maupun hand sanitizer melalui Kepolisian. Dampak sosial



lainnya adalah kegiatan keagamaan, misalnya peribadahan yang mendatangkan orang banyak diminta untuk sementara waktu dilakukan upaya pencegahan dengan memperbanyak beribadah dari rumah. Berikutnya dampak sosial kegiatan masyarakan yang ke empat yaitu jika kita perhatikan dan/atau secara tidak sadar, hal ini sudah menumbuhkan tingkat kesadaran kita sebagai masyarakat untuk hidup bersih, misalnya dengan rajin mencuci tangan, mengenakan masker jika keluar dari rumah. Tentunya hal ini dilakukan untuk pencegahan Covid-19. Masyarakat berbondong-bondong untuk saling peduli ke sesama terkait pentingnya menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Bahkan sebelum dilarang, penggunaan disinfektan untuk tubuh juga dilakukan



namun



Badan



Kesehatan



Dunia



(WHO)



tidak



merekomendasikan penggunaan disinfektan untuk tubuh. Namun untuk kendaraan, lingkungan sekitar kegiatan disinfektan tetap boleh dilakukan. Dampak lainnya yang kelima yaitu tumbuhnya tingkat solidaritas sesama untuk saling membantu satu sama lain. Kita sadari bahwa Covid-19 sudah menggenggut nyawa yang tidak sedikit, tidak hanya satu Negara tapi dunia juga banyak korban jiwa yang telah gugur. Kepedulian kita terhadap diri sendiri dan orang lain secara sosial memberikan efek yang positif. Misalnya pekerjaan untuk tenaga medis (Dokter maupun perawat) yang menjadi garda terdepat melawan Covid-19. Bahkan ada yang gugur mebuat empati dan simpati kita kepaa tenaga medis kita tumbuh. Tidak sedikit pula masyarakat mengirimkan bantuan APD, Masker, sarung tangan medis serta Vitamin kepada mereka untuk dapat membantu mereka yang sudah dinyatakan positif mengidap Covid-19. Tidak sedikit baik pejabat



pemerintah, partai politik, anggota dewan baik DPR, DPRD Provinsi maupun Kab/kota turun memberikan penghasilan mereka untuk membantu warga agar terhindar dari wabah Covid-19. Dampak lainnya yaitu yang keenam sedikit tidak mengenakan, yaitu munculnya penolakan warga terhadap jenazah yang wafat karena covid-19. Hal ini tentunya diperlukan peran serta aparat penegak hukum untuk membantu hal tersebut. Sejatinya masyarakat tidak perlu sampai menolak jenazah yang akan dikebumikan walaupun sudah positif Covid-19, dikutip dari berbagai sumber Jenazah yang telah wafat tidak dapat menularkan Covid-19. Perlunya standar penanganan jenazah pengidap Covid-19 harus dilakukan dengan standard yang tinggi. Bahkan kita bisa lihat tidak sedikit masyarakat enggan membantu mengebumikan jenazah yang positif Covid-19. Mereka tidak mau tertular dan masyarakat yang menolak beralasan wilayahnya tidak mau tertular dengan adanya jenazah yang dikebumikan di wilayah mereka. Dampak sosial pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sejatinya bukan menolak dan atau memprovokasi. Namun jika kita melihat secara jujur, mereka yang menolak itu sebenarnya mereka tidak tahu dan/atau malah terprovokasi oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Dampak sosial juga banyak yang positif, inilah yang harus ditingkatkan. Dengan taat kepada aturan pemerintah Pusat maupun daerah kita sudah berpartisipasi melakukan pencegahan penyebaran Covid-19. Sehingga penyebarannya dapat diminimalisir dan dapat memutus mata rantai penyebarannya. Inilah yang perlu didorong kepada masyarakat agar ssenantiasa melakukan upaya pencegahan penyebaran dan



penularan Covid-19. Pemberian sembako kepada masyarakat itu akan memberikan dampak positif dengan diberikan nya sembako akan mengurangi belanja rumah tangga Saran : Sejatinya kita sebagai masyarakat jika di lingkungan sekitar terjadi penolakan, berikanlah mereka pemahaman yang baik serta diperlukan turun tangan pihak yang berwenang sehingga masyarakat dapat terbuka secara pengetahuannya.