Tugas Makalah E-GOVERMEN - Nurul Akromah [PDF]

Citation preview

E – GOVERNMENT disusun untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Sistem Informasi semester 5 yang dibimbing oleh Ibu Riani Lubis, S. T., M. T.



oleh : Ronan D Malelak



(10108561)



Nurul Akromah



(10108566)



R. Mochamad Reza N. H.



(10108567)



Rizky Dinung Utami



(10108583)



Emil Solecha



(10108598) IF – 12 / V



TEKNIK INFORMATIKA UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA BANDUNG 2010



KATA PENGANTAR ‫حْيِم‬ ِ ‫ن الّر‬ ِ ‫حَم‬ ْ ‫ل الّر‬ ِ ‫سِم ا‬ ْ ‫ِب‬ Assalamu’alaikum Wr. Wb Syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Makalah Sistem Informasi mengenai E - Government ini dengan baik. Tugas Sistem Informasi mengenai E - Government ini ditujukan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Sistem Informasi semester 5 Fakultas Teknik Jurusan Teknik Informatika yang dibimbing oleh Ibu Riani Lubis, S. T., M. T. Untuk itu, kami haturkan terima kasih pada pihak-pihak yang baik secara langsung maupun tidak langsung telah membantu hingga terselesaikannya makalah ini. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyusunan makalah ini terdapat kesalahan dan kekurangan, karena keterbatasan dan kekurangan yang ada pada diri kami, sehingga saran dan kritik yang membangun sangat kami harapkan. Besar harapan kami agar makalah ini dapat bermanfaat bagi kami sebagai penulis, khususnya dan para pembaca pada umumnya. Wassalamu’alaikum Wr. Wb



Bandung, Oktober 2010



Penulis



DAFTAR ISI



KATA PENGANTAR



.................................................................................. i



DAFTAR ISI ......................................................................................................... ii BAB I PENDAHULUAN



................................................................................. 1



1.1 Latar Belakang



................................................................................. 1



1.2 Pembatasan Masalah ................................................................................. 2 1.3 Maksud dan Tujuan



................................................................................. 2



1.4 Manfaat dan Kegunaan



..................................................................... 3



1.5 Sistematika Penulisan ................................................................................. 3



BAB II ISI



......................................................................................................... 5



2.1 Definisi E – Government ..................................................................... 5 2.1.1



Definisi



Lembaga



dan



Institusi



Non-Pemerintah



................................. 5 2.1.2 Definisi Beragam dari Pemerintah 2.2 Tujuan E – Government



............................................. 5



..................................................................... 7



2.3 Empat Tipe Relasi E – Government dan Aplikasinya



..................... 7



2.3.1 G2C (Government to Citizen or Government to Customer) 2.3.2 G2B (Government to Business Enterprises)



......... 7



................................. 8



2.3.3 G2G (Government to Government)



............................................. 9



2.3.4 G2E (Government to Employees)



........................................... 10



2.4 Manfaat E – Government



...................................................................



11 2.5 Non-internet E – Government



...................................................................



12 2.6 Inisiatif E – Government di Indonesia



........................................... 12



2.7 Hambatan dalam Mengimplementasikan E – Government



...................



13 2.8 Menuju E – Government ................................................................... 14 2.8.1 Transformasi Fungsi Pemerintahan



........................................... 15



2.8.2 Kerangka Arsitektur E – Government ........................................... 15 2.8.3 Tingkatan E-Government



....................................................... 16



BAB III KESIMPULAN DAN SARAN 3.1 Kesimpulan



....................................................... 17



...........................................................................................



17 3.2 Saran



.......................................................................................................



17 DAFTAR PUSTAKA



................................................................... 18



BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (Information and Communication Technology/ICT) di dunia telah semakin luas. Hal ini dapat dilihat dari penggunaan ICT yang tidak terbatas pada bidang perdagangan saja, melainkan juga dalam bidang-bidang lainnya, seperti pendidikan, pertahanan dan keamanan negara, sosial, dan sebagainya. ICT ini dipergunakan karena memiliki berbagai kelebihan yang menguntungkan dibandingkan dengan menggunakan cara tradisional dalam melakukan interaksi dalam hal kecepatan, kemudahan dan biaya yang lebih murah. Dengam kelebihan-kelebihannya maka dapat dikatakan bahwa dengam menggunakan ICT maka efisiensi dalam gerak kehidupan manusia dalam berinteraksi dengan sesamanya dapat terwujud. Efisiensi ini sendiri berpengaruh terhadap kualitas dan kuantitas dari interaksi yang terjadi, karena dengan menggunakan ICT dalam interaksi yang terjadi maka dengan mempertimbangkan keuntungan-keuntungan yang didapat dari penerapan ICT ini dapat semakin meningkatkan kuantitas dan kualitas dari interaksi tersebut. Oleh sebab itu, banyak diterapkan dalam berbagai bidang kehidupan manusia dan dengan keuntungan-keuntungan yang ditawarkan oleh teknologi ini maka mulai diterapkan dalam praktek pemerintahan. Pemerintah adalah pengurus harian suatu negara dan merupakan keseluruhan dari jabatan-jabatan dalam suatu negara yang mempunyai tugas dan wewenang politik negara dan pemerintahan. Pemerintahan dalam suatu negara mempunyai wewenang terhadap semua urusan yang berada dalam lingkup hukum publik yang bertujuan untuk menjaga ketertiban dan keamanan, menciptakan kesejahteraan bagi rakyatnya dan memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Dalam menjalankan tugas dan wewenang tersebut, pemerintah memerlukan semua informasi yang ada dan kemudian akan digunakan untuk



menjalankan fungsi-fungsinya seperti perencanaan, pembuatan kebijakan, administrasi negara, dan sebagainya. Informasi yang terkait dalam pelaksanaan fungsi dan wewenang pemerintah diproses oleh suatu sistem informasi yang merupakan kumpulan dari sistem-sistem yang digunakan untuk mengumpulkan informasi,



mengklasifikasikan



informasi,



mengolah



informasi,



menginterpretasikan informasi, mengambil informasi dari tempat penyimpanan, transmisi (penyampaian), penggunaan informasi. Sistem informasi yang telah disebutkan sebelumnya dipergunakan dalam praktek lembaga pemerintahan dalam semua bidang tugas dan fungsi pemerintahan yang di dalamnya terdiri dari beberapa segi, antara lain pemerintahan, tata usaha negara, pengurusan rumah tangga negara dan pembangunan. Sistem informasi dalam praktek pemerintahan merupakan sistem informasi manajemen dimana di dalamnya terdapat proses pengolahan suatu informasi yang diperuntukkan untuk keperluan pengambilan keputusan dari suatu lembaga pemerintahan, dan karena peran pemerintahan berkaitan dengan kepentingan publik maka segala sistem informasi yang dipergunakan harus memenuhi syarat efisien, efektif dan ekonomis. Dari konsep demikianlah maka mulai diterapkan penggunaan teknologi dalam sistem informasi pemerintahan. 1.2 Pembatasan Masalah



Dalam laporan ini kami membahas tentang definisi E-Government yang meliputi definisi dari non-pemerintah dan definisi menurut pemerintah, tentang tujuan dan manfaat e-government serta berbagai contoh implementasi dari egovernment beserta hambatan dalam pengimplementasiannya. 1.3 Maksud dan Tujuan



Makalah ini dimaksudkan untuk memberikan sedikit pengetahuan mengenai e-government dalam definisi e-government, tujuan e-government, manfaat



e-government



e-government.



serta



hambatan



dalam



mengimplementasikan



Tujuan pembuatan makalah ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Sistem Informasi semester 5 Fakultas Teknik Jurusan Teknik Informatika mengenai E-Government yang dibimbing oleh Ibu Riani Lubis, S. T., M. T. 1.4 Manfaat atau Kegunaan Dengan adanya e-government ini diharapkan pelaksanaan pemerintahan akan berjalan lebih efisien karena koordinasi pemerintahan dapat dilakukan melalui teknologi informasi. Koordinasi dan diskusi antara pemerintah pusat dengan pimpinan daerah dapat dilakukan tapa harus berada pada lokasi fisik yang sama. 1.5 Sistematika Penulisan DAFTAR ISI KATA PENGANTAR DAFTAR ISI BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Pembatasan Masalah 1.3 Maksud dan Tujuan 1.4 Manfaat dan Kegunaan 1.5 Sistematika Penulisan BAB II ISI 2.1 Definisi E – Government 2.1.1 Definisi Lembaga dan Institusi Non-Pemerintah 2.1.2 Definisi Beragam dari Pemerintah 2.3 Tujuan E – Government



2.3 Empat Tipe Relasi E – Government dan Aplikasinya 2.4 Manfaat E – Government 2.5 Non-internet E – Government 2.6 Inisiatif E – Government di Indonesia



2.7 Hambatan dalam Mengimplementasikan E – Government 2.8 Menuju E – Government 2.8.1 Transformasi Fungsi Pemerintahan 2.8.2 Kerangka Arsitektur E – Government 2.8.3 Tingkatan E-Government BAB III KESIMPULAN DAN SARAN DAFTAR PUSTAKA



BAB II



ISI 2.1 Definisi E – Government



2.1.1



Definisi Lembaga dan Institusi Non-Pemerintah Pertama-tama marilah kita kaji terlebih dahulu bagaimana lembaga-



lembaga non-pemerintah memandang ruang lingkup dari e-Government. The World Bank Group mendefinisikan e-Government sebagai : E-Government mengarahkan untuk penggunakan TI oleh semua agen pemerintahaan (seperti WAN, internet, mobile computing) yang mempunyai kemampuan untuk mengubah hubungan dengan masyarakat, bisnis, dan pihak yang terkait dengan pemerintahan.



Definisi lain dari referensi [1] : Electronic government, or "e-government," is the process of transacting business between the public and government through the use of automated systems and the Internet network, more commonly referred to as the World Wide Web.



Di sisi lain, UNDP (United Nation Development Programme) dalam suatu kesempatan mendefinisikan secara lebih sederhana, yaitu : e-Government adalah penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (ICT-Information



and



Communication



Technology)



oleh



pihak



pemerintah. 2.1.2 Definisi Beragam dari Pemerintah



Setelah melihat bagaimana lembaga-lembaga atau institusi-institusi mendefinisikan e-Government, ada baiknya dikaji pula bagaimana sebuah pemerintahan menggambarkannya. Pemerintah federal Amerika Serikat mendefinisikan e-Government secara ringkas, padat dan jelas, yaitu: E-Government mengacu kepada penyampaian informasi dan pelayanan online pemerintahan melalui internet atau media digital lainnya.



Italia mungkin termasuk salah satu negara yang paling lengkap dan detail dalam mendefinisikan e-Government, yaitu: Dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (Information and



Communication



Technology-ICT)



yang



moderen



pada



pengadministrasian kita, dapat dibandingkan menurut kelas aksi di bawah ini: 1. Desain komputerisasi untuk tambahan efisiensi operasional dengan



inividu tiap departemen dan divisi. 2. Pelayanan komputerisasi untuk masyarakat dan perusahaan, sering kali mengimplementasi integrasi pelayanan pada departemen dan divisi yang berbeda. 3. Ketetapan akses ICT untuk pengguna akhir dari layanan informasi pemerintahan. Pada intinya e-Government adalah penggunaan teknologi informasi yang dapat meningkatkan hubungan antar Pemerintah dan pihak-pihak lain. Penggunaan teknologi informasi ini kemudian menghasilkan hubungan bentuk baru seperti [2]: •



G2C (Government to Citizen or Government to Customer),



•



G2B (Government to Business Enterprises),



•



G2G (Government to Government) dan



•



G2E (Government to Employees).



2.1 Tujuan E – Government



Konsep e-government diterapkan dengan tujuan bahwa hubungan pemerintahan baik dengan masyarakatnya maupun dengan pelaku bisnis dapat berlangsung secara efisien, efektif dan ekonomis. Hal ini diperlukan mengingat dinamisnya gerak masyarakat pada saat ini sehingga pemerintah harus dapat



menyesuaikan fungsinya dalam negara agar masyarakat dapat menikmati haknya dan menjalankan kewajibannya dengan nyaman dan aman, yang semuanya itu dicapai dengan pembenahan sistem dari pemerintahan itu sendiri dimana salah satunya adalah melalui e-government. Selain itu, tujuan e-government adalah untuk mencapai suatu tata pemerintahan yang baik (good governance). Pemikiran ini didasarkan pada cara berfikir bahwa e-government diterapkan untuk meningkatkan hubungan antara pemerintahan dengan masyarakat dan pelaku bisnis dengan dasar efisien, efektif dan ekonomis. Inisiatif dari pemerintah untuk menerapkan konsep e-government ini adalah suatu cara untuk meningkatkan kualitas dari tata pemerintahnya sehingga menjadi lebih baik. 2.2 Empat Tipe Relasi E – Government dan Aplikasinya



2.3.1 G2C (Government to Citizen or Government to Customer) Tipe G-to-C ini merupakan aplikasi e-Government yang paling umum, yaitu dimana pemerintah membangun dan menerapkan berbagai portofolio teknologi informasi dengan tujuan utama untuk memperbaiki hubungan interaksi dengan masyarakat (rakyat). Dengan kata lain, tujuan utama dari dibangunnya aplikasi e-Government bertipe G-to-C adalah untuk mendekatkan pemerintah dengan rakyatnya melalui kanal-kanal akses yang beragam agar masyarakat dapat dengan mudah menjangkau pemerintahnya untuk pemenuhan berbagai kebutuhan pelayanan sehari-hari. Contoh aplikasinya adalah sebagai berikut: 



Kepolisian membangun dan menawarkan jasa pelayanan perpanjangan Surat Ijin Mengemudi (SIM) atau Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) melalui internet dengan maksud untuk mendekatkan aparat administrasi kepolisian dengan komunitas para pemilik kendaraan bermotor dan para pengemudi, sehingga yang bersangkutan tidak harus bersusah payah datang ke Komdak dan antre untuk memperoleh pelayanan;



 Kantor Imigrasi bekerja sama dengan Bandara Udara Internasional Soekarno-Hatta dan sejumlah bank-bank swasta membangun jaringan teknologi informasi sehingga para turis lokal yang ingin melanglang buana



dapat membayar fiskal melalui mesin-mesin ATM sehingga tidak perlu harus meluangkan waktu lebih awal dan antre di bandara udara;  Departemen Agama membuka situs pendaftaran bagi mereka yang berniat untuk melangsungkan ibadah haji di tahun-tahun tertentu sehingga pemerintah dapat mempersiapkan kuota haji dan bentuk pelayanan perjalanan yang sesuai;  Bagi masyarakat yang memiliki keahlian tertentu dan berniat untuk mencari pekerjaan di luar negeri (menjadi Tenaga Kerja Indonesia), maka yang bersangkutan dapat dengan mudah mendaftarkan diri dari Warnet (Warung Internet) terdekat ke Departemen Tenaga Kerja secara gratis); dan lain sebagainya.



2.3.2 G2B (Government to Business Enterprises) Salah satu tugas utama dari sebuah pemerintahan adalah membentuk sebuah lingkungan bisnis yang kondusif agar roda perekenomian sebuah negara dapat berjalan sebagaimana mestinya. Dalam melakukan aktivitas sehari-harinya, entiti bisnis semacam perusahaan swasta membutuhkan banyak sekali data dan informasi yang dimiliki oleh pemerintah. Disamping itu, yang bersangkutan juga harus berinteraksi dengan berbagai lembaga kenegaraan karena berkaitan dengan hak dan kewajiban organisasinya sebagai sebuah entiti berorientasi profit. Diperlukannya relasi yang baik antara pemerintah dengan kalangan bisnis tidak saja bertujuan untuk memperlancar para praktisi bisnis dalam menjalankan roda perusahaannya, namun lebih jauh lagi banyak hal yang dapat menguntungkan pemerintah jika terjadi relasi interaksi yang baik dan efektif dengan industri swasta. Contoh dari aplikasi e-Government berjenis G-to-B ini adalah sebagai berikut: 



Para perusahaan wajib pajak dapat dengan mudah menjalankan aplikasi berbasis web untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayarkan ke pemerintah dan melakukan pembayaran melalui internet;



 Proses tender proyek-proyek pemerintahan yang melibatkan sejumlah pihak swasta dapat dilakukan melalui website (sehingga menghemat biaya transportasi dan komunikasi), mulai dari proses pengambilan dan pembelian formulir tender, pengambilan formulir informasi TOR (Term of Reference), sampai dengan mekanisme pelaksanaan tender itu sendiri yang berakhir dengan pengumuman pemenang tender;  Proses pengadaan dan pembelian barang kebutuhan sehari-hari lembaga pemerintahan (misalnya untuk back-office dan administrasi) dapat dilakukan secara efisien jika konsep semacam e-procurement diterapkan (menghubungkan antara kantor-kantor pemerintah dengan para suppliernya); 



Perusahaan yang ingin melakukan proses semacam merger dan akuisisi dapat dengan mudah berkonsultasi sehubungan dengan aspek-aspek regulasi dan hukumnya dengan berbagai lembaga pemerintahan terkait; dan lain sebagainya.



2.3.3 G2G (Government to Government) Di era globalisasi ini terlihat jelas adanya kebutuhan bagi negara-negara untuk saling berkomunikasi secara lebih intens dari hari ke hari. Kebutuhan untuk berinteraksi antar satu pemerintah dengan pemerintah setiap harinya tidak hanya berkisar pada hal-hal yang berbau diplomasi semata, namun lebih jauh lagi untuk memperlancar kerjasama antar negara dan kerjasama antar entiti-entiti negara (masyarakat, industri, perusahaan, dan lain-lain) dalam melakukan hal-hal yang berkaitan dengan administrasi perdagangan, proses-proses politik, mekanisme hubungan sosial dan budaya, dan lain sebagainya. Berbagai penerapan eGovernment bertipe G-to-G ini yang telah dikenal luas antara lain: 



Hubungan administrasi antara kantor-kantor pemerintah setempat dengan sejumlah kedutaan-kedutaan besar atau konsulat jenderal untuk membantu penyediaan data dan informasi akurat yang dibutuhkan oleh para warga negara asing yang sedang berada di tanah air;







Aplikasi yang menghubungkan kantor-kantor pemerintah setempat dengan bank-bank asing milik pemerintah di negara lain dimana pemerintah setempat menabung dan menanamkan uangnya;







Pengembangan suatu sistem basis data intelijen yang berfungsi untuk mendeteksi mereka yang tidak boleh masuk atau keluar dari wilayah negara (cegah dan tangkal);



 Sistem informasi di bidang hak cipta intelektual untuk pengecekan dan pendaftaran terhadap karya-karya tertentu yang ingin memperoleh hak paten internasional; dan lain sebagainya.



2.3.4 G2E (Government to Employees) Pada akhirnya, aplikasi e-Government juga diperuntukkan untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan para pegawai negeri atau karyawan pemerintahan yang bekerja di sejumlah institusi sebagai pelayan masyarakat. Berbagai jenis aplikasi yang dapat dibangun dengan menggunakan format G-to-E ini antara lain:  Sistem pengembangan karir pegawai pemerintah yang selain bertujuan untuk meyakinkan adanya perbaikan kualitas sumber daya manusia, diperlukan juga sebagai penunjang proses mutasi, rotasi, demosi, dan promosi seluruh karyawan pemerintahan;  Aplikasi terpadu untuk mengelola berbagai tunjangan kesejahteraan yang merupakan hak dari pegawai pemerintahan sehingga yang bersangkutan dapat terlindungi hak-hak individualnya;  Sistem asuransi kesehatan dan pendidikan bagi para pegawai pemerintahan yang telah terintegrasi dengan lembaga-lembaga kesehatan (rumah sakit, poliklinik, apotik, dan lain sebagainya) dan institusi-institusi pendidikan (sekolah, perguruan tinggi, kejuruan, dan lain-lain) untuk menjamin tingkat kesejahteraan karyawan beserta keluarganya;



 Aplikasi yang dapat membantu karyawan pemerintah dalam membantu untuk melakukan perencanaan terhadap aspek finansial keluarganya termasuk di dalamnya masalah tabungan dan dana pensiun; dan lain sebagainya.



2.1 Manfaat



E-Government



E-Government ini membawa banyak manfaat, antara lain: •



Pelayanan servis yang lebih baik kepada masyarakat. Informasi dapat disediakan 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu, tanpa harus menunggu dibukanya kantor. Informasi dapat dicari dari kantor, rumah, tanpa harus secara fisik datang ke kantor pemerintahan.



•



Peningkatan hubungan antara pemerintah, pelaku bisnis, dan masyarakat umum. Adanya keterbukaan (transparansi) maka diharapkan hubungan antara berbagai pihak menjadi lebih baik. Keterbukaan ini menghilangkan saling curiga dan kekesalan dari kesemua pihak.



•



Pemberdayaan masyarakat melalui informasi yang mudah diperoleh. Dengan adanya informasi yang mencukupi, masyarakat akan belajar untuk dapat menentukan pilihannya. Sebagai contoh, data-data tentang sekolahan (jumlah kelas, daya tampung murid, passing grade, dan sebagainya) dapat ditampilkan secara online dan digunakan oleh orang tua untuk memilihkan sekolah yang pas untuk anaknya.



•



Pelaksanaan pemerintahan yang lebih efisien. Sebagai contoh, koordinasi pemerintahan dapat dilakukan melalui email atau bahkan video conferencing. Bagi Indonesia yang luas areanya sangat besar, hal ini sangat membantu. Tanya jawab, koordinasi, diskusi antara pimpinan daerah dapat dilakukan tanpa kesemuanya harus berada pada lokasi fisik yang sama. Tidak lagi semua harus terbang ke Jakarta untuk pertemuan yang hanya berlangsung satu atau dua jam, misalnya.



2.1Non – Internet E – Government While e-government is often thought of as "online government" or "Internet-based government," many non-Internet "electronic government" technologies can be used in this context.



E-government sering dianggap sebagai "online pemerintah"



atau "pemerintah berbasis internet," banyak non-Internet "pemerintahan elektronik" teknologi yang dapat digunakan dalam konteks ini. Some non-Internet forms include telephone, fax, PDA , SMS text messaging, MMS , wireless networks and services, Bluetooth , CCTV , tracking systems, RFID , biometric identification, road traffic management and regulatory enforcement, identity cards , smart cards and other Near Field Communication applications; polling station technology (where non-online e-voting is being considered), TV and radio-based delivery of government services, email, online community facilities, newsgroups and electronic mailing lists , online chat , and instant messaging technologies. Beberapa bentuk non-internet termasuk telepon, fax, PDA, SMS pesan teks, MMS, jaringan nirkabel dan layanan, Bluetooth, CCTV, sistem pelacakan, RFID, biometrik identifikasi, manajemen lalu lintas jalan dan penegakan peraturan, kartu identitas, smart card dan lainnya Dekat Bidang Komunikasi aplikasi; polling stasiun teknologi (dimana non-online e-voting sedang dipertimbangkan), TV dan radio berbasis penyampaian pelayanan pemerintah, email, komunitas online fasilitas, newsgroup dan mailing list elektronik, chat online, dan instant messaging teknologi. 2.2 Inisiatif E – Government di Indonesia Sebetulnya inisiatif E-Government di Indonesia sudah dimulai sejak beberapa waktu yang lalu. Dalam inisiatif Nusantara 21, Telematika, dan saat ini Telematika versi dua (Tim Koordinasi Telematika Indonesia) topik E-Government sudah muncul. Inisiatif implementasi E-Government di Indonesia antara lain: •



Penayangan hasil pemilu 1999 secara on-line dan real time.



•



RI-Net. Sistem ini menyediakan email dan akses Internet kepada para pejabat. Informasi lengkap dapat diperoleh di http://www.ri.go.id



•



Info RI. Penyedia informasi dari BIKN.



•



Penggunaan berbagai media komunikasi elektronik (Internet) di beberapa pemerintah daerah tempat.



2.1 Hambatan dalam Mengimplementasikan E-Government di Indonesia



• Kultur berbagi belum ada. Kultur berbagi (sharring) informasi dan mempermudah urusan belum merasuk di Indonesia. Bahkan ada pameo yang mengatakan: “Apabila bisa dipersulit mengapa dipermudah?”. Banyak oknum yang menggunakan kesempatan dengan mepersulit mendapatkan informasi ini. • Kultur mendokumentasi belum lazim. Salah satu kesulitan besar yang kita hadapi adalah kurangnya kebiasaan mendokumentasikan (apa saja). Padahal kemampuan mendokumentasi ini menjadi bagian dari ISO 9000 dan juga menjadi bagian dari standar software engineering. • Langkanya SDM yang handal. Teknologi informasi merupakan sebuah bidang yang baru. Pemerintah umumnya jarang yang memiliki SDM yang handal di bidang teknologi informasi. SDM yang handal ini biasanya ada di lingkungan bisnis / industri. Kekurangan SDM ini menjadi salah satu penghambat implementasi dari e-government. Sayang sekali kekurangan kemampuan pemerintah ini sering dimanfaatkan oleh oknum bisnis dengan menjual solusi yang salah dan mahal. • Infrastruktur



yang



belum



memadai



dan



mahal.



Infrastruktur



telekomunikasi Indonesia memang masih belum tersebar secara merata. Di berbagai daerah di Indonesia masih belum tersedia saluran telepon, atau bahkan aliran listrik. Kalaupun semua fasilitas ada, harganya masih relatif mahal. Pemerintah juga belum menyiapkan pendanaan (budget) untuk keperluan ini. • Tempat akses yang terbatas. Sejalan dengan poin di atas, tempat akses informasi jumlahnya juga masih terbatas. Di beberapa tempat di luar negeri, pemerintah dan masyarakat bergotong royong untuk menciptakan access point yang terjangkau, misalnya di perpustakaan umum (public library). Di



Indonesia hal ini dapat dilakukan di kantor pos, kantor pemerintahan, dan tempat-tempat umum lainnya. 2.1 Menuju E – Government [3] Gambar 1. Transformasi Menuju e-Government G o vern men t t o e- Go vern men t



Penyelenggaraan Pemerintahan Secara MANUAL



Berbasis ICT



Pemanfaatan ICT



Transformasi • • • • • •



•



Manajemen Perubahan Perubahan Budaya Kerja Perubahan Proses Kerja SOP dan Kebijakan Politik Peraturan dan Perundangan Leadership



Melaksanakan



Penyelenggaraan Pemerintahan



TRANSFORMASI



E-Government



• • • • • •



Penggunaan Internet Penggunaan Infrastruktur Telematika Penggunaan Sistem Aplikasi Standarisasi Metadata Transaksi Elektronik Electronic Data Interchange Electronic Documentation



artinya



menyelenggarakan



roda



pemerintahan dengan bantuan (memanfaatkan) teknologi IT. Dalam arti kata lain adalah melakukan transformasi sistem proses kerja ke sistem yang berbasis elektronik. Beberapa organisasi yang pada awalnya disusun untuk keperluan proses kerja secara manual pada akhirnya bisa jadi perlu dirubah dan disesuaikan untuk memungkinkan berjalannya sistem elektronik secara efektif dan optimal. Tentu saja tidak semua proses kerja dapat ditransformsi ke dalam sistem elektronik. Ada beberapa yang masih harus mengunakan sistem manual, tetapi ada sebagian besar lainnya yang dapat dikerjakan dengan lebih cepat, efektif dan efisien melalui bantuan sistem elektronik. Beberapa contoh fungsi kepemerintahan yang penyelenggaraannya dapat dibantu melalui sistem elektronik adalah, •



Pelayanan Masyarakat



•



Kepegawaian



•



Keuangan Daerah



•



Pengelolaan Aset, dan sebagainya.



2.1.1



Transformasi Fungsi Pemerintahan Berikut ini adalah beberapa hal yang mengalami perubahan



diakibatkan terjadinya transformasi sistem kerja dari manual ke elektronik, oleh karena itu proses perubahannya perlu dikelola dengan baik sehingga transisinya bisa berjalan lancar. •



Perubahan Budaya Kerja



•



Perubahan Proses Kerja (Bisnis Proses)



•



SOP dan Kebijakan Politik



•



Peraturan dan Perundangan



•



Leadership



2.1.1



Kerangka Arsitektur E – Government Salah satu kata kunci e-government adalah pemanfaatan ICT. Ini artinya



bahwa akan ada unsur-unsur ICT seperti sistem aplikasi, sistem infrastruktur, jaringan telematika dan lain-lain yang dipakai dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Beberapa hal mendasar tentang pemanfaatan ICT ini berkaitan dengan : •



Penggunaan Internet



•



Penggunaan Infrastruktur Telematika



•



Penggunaan Sistem Aplikasi



•



Standarisasi Metadata



•



Transaksi dan Pertukaran Data Elektronik



•



Sistem Dokumentasi Elektronik



2.1.1



Tingkatan E-Government



Untuk membangun e-government, Inpres No. 3/2003 juga menjelaskan beberapa strategi yang bisa diimplementasikan, salah satu diantaranya adalah membangun e-government secara sistematik melalui tahapan yang realistik dan sasaran yang terukur, sehingga mudah difahami dan diikuti oleh semua pihak. Pengembangan e-government dapat dilaksanakan melalui 4 (empat) tingkatan. Semakin tinggi tingkatannya, diperlukan dukungan sistem manajemen, proses kerja dan transaksi informasi antar instansi yang semakin kompleks pula. Upaya untuk menaikkan tingkatan tanpa dukungan memadai, berpotensi untuk mengalami kegagalan. •



Tingkat 1 – Persiapan, yang meliputi pembuatan situs informasi di setiap lembaga, penyiapan SDM, penyiapan sarana akses yang mudah misalnya warnet.



•



Tingkat 2 – Pematangan, yang meliputi pembuatan situs informasi publik interaktif dan pembuatan antar muka keterhubungan dengan lembaga lain.



•



Tingkat 3 – Pemantapan, yang meliputi pembuatan situs transaksi pelayanan publik dan pembuatan interoperabilitas aplikasi dan data dengan lembaga lain.



•



Tingkat 4 – Pemanfaatan, yang meliputi pembuatan situs aplikasi untuk pelayanan yang bersifat G2G, G2B, dan G2C yang terintegrasi.



BAB III KESIMPULAN DAN SARAN



3.1 Kesimpulan Kesimpulan yang didapatkan dari laporan ini antara lain : 1. E-Government adalah penggunaan teknologi informasi yang dapat



meningkatkan hubungan antar Pemerintah dan pihak-pihak lain.



2. Penggunaan E-Government mempunyai empat tipe relasi yaitu G2C, G2B, G2G, G2E. 3. Pengimplementasian E-Government di Indonesia masih mempunyai



banyak hambatan. 4. Pengembangan E-Government dapat dilaksanakan melalui 4 (empat)



tingkatan yaitu persiapan, pematangan, pemantapan, dan pemanfaatan. 3.1 Saran Saran yang dapat diberikan antara lain : 1. Sebaiknya E-Government di Indonesia



diterapkan dengan sistem ICT



yang lebih baik, agar komunikasi antara kalangan masyarakat, bisnis dan pemerintah berjalan dengan efektif dan efisien. 2.



Dalam pengimplementasian E-Government sebaiknya lebih berani melakukan eksperimen-eksperimen baru agar segala hambatan bisa diatasi dan penerapan E-Government bisa berjalan dengan baik sesuai dengan kebutuhan.



DAFTAR PUSTAKA [1]



Legislative Analyst’s Office, “E-Government in California: Providing Services to Citizens Through the Internet”, 24 January 2001. http://www.lao.ca.gov/2001/012401_egovernment.html Dikunjungi 6 Oktober 2001.



[2]



Wikipedia, “E – Government”, http://docs.docstoc.com/orig/262256/1b895aaa-de03-4dcf-8a55776be47fe5bc.pdf



Dikunjungi 6 Oktober 2010. [3] Depatemen Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jakarta, 2004 http://docs.google.com/viewer? a=v&pid=gmail&attid=0.1&thid=12bab588a082b3dc&mt=application/pdf&u rl=http://mail.google.com/mail/?ui%3D2%26ik%3D9da446c912%26view %3Datt%26th%3D12bab588a082b3dc%26attid%3D0.1%26disp%3Dattd %26zw&sig=AHIEtbR5l9zHopusA2iMXMcequ53pQNSsA&pli=1 Dikunjungi 11 Oktober 2010