Contoh Peranan Partai Politik [PDF]

Citation preview

Contoh Peranan Partai Politik Dapat Didiskusikan Sebagai Berikut. 1. Membuat kerja pemerintahan parlementer menjadi mungkin Parlemen terdiri dari wakil rakyat. Partai-partai politik mengatur wakil-wakil ini di garis partai. Pemilih memilih wakil mereka atas dasar afiliasi partai mereka. Partai yang mendapat suara mayoritas membentuk pemerintah dan menjalankan negara dan partai-partai lain dalam badan legislatif merupakan oposisi dan berusaha mencari-cari kesalahan pemerintah, sehingga membuatnya lebih bertanggung jawab. Dengan tidak adanya partai politik, wakil terpilih dapat bekerja dengan tujuan silang hanya membuat pembentukan pemerintah atau oposisi menjadi tidak mungkin. 2. Partai Politik merumuskan kebijakan publik Setiap partai politik memperjuangkan pemilihan untuk mencapai tujuannya yang tergabung dalam manifesto politik mereka. Segera setelah pemilihan, partai mayoritas yang membentuk pemerintah berusaha untuk merumuskan kebijakan-kebijakan pemerintahannya berdasarkan janji-janji yang dibuat dalam manifesto pemilu. Kebijakan-kebijakan ini dibuat dengan mengingat kepentingan masyarakat umum. Tujuan paling penting di balik sebagian besar kebijakan tetap perbaikan kondisi umum. Selain itu, mereka membuat kebijakan tentang keamanan nasional, hukum dan ketertiban internal, dll. Selain itu, masing-masing pihak memiliki ideologinya sendiri. Dipastikan bahwa partai mayoritas mendapat mandat dari para pemilih untuk melaksanakan program politiknya sendiri. 3. Partai politik mendidik opini publik Para pihak dalam sistem pemerintahan apa pun yang mengedukasi, merumuskan dan mengatur opini publik. Mereka juga membantu dalam pertumbuhan tingkat kesadaran politik warga negara biasa, yang jika tidak punya waktu untuk membaca dan mempelajari isu-isu negara. Partai-partai politik dalam upaya mereka untuk lebih dekat dengan orang-orang mengorganisir rapat umum, pertemuan, konferensi pers mengenai isu-isu penting dan membuat pandangan mereka jelas. Rakyat biasa disadarkan akan kondisi ekonomi, sosial, dan politik negara. Masyarakat umum disadarkan akan hak pilih mereka. Ini memberikan kesempatan kepada masyarakat awam untuk menganalisis pro dan kontra berbagai isu penting. Proses ini mengarah untuk mengatur dan merumuskan opini publik tentang isu-isu penting. Orang-orang biasa yang jika tidak punya waktu untuk mencurahkan ke politik sangat diuntungkan oleh pertemuan-pertemuan ini. 4. Partai politik memberikan stabilitas politik Partai-partai politik di lebih dari satu cara bersatu, menyederhanakan dan menstabilkan proses politik negara. Kekuatan destabilisasi lokalisme, regionalisme, bagian, kepentingan dan situasi geografis ditangani oleh partai-partai politik dengan membuat bagian-bagian dari ideologi partai mereka sehingga menenangkan kekuatan-kekuatan yang saling terpecah dan mendorong kohesi. Partai-partai politik terutama menjalankan fungsi agregasi kepentingan. Selain itu partai politik dalam demokrasi perwakilan memainkan peran besar dalam menjaga stabilitas dengan melakukan peran mereka di legislatif. Partai mayoritas membentuk pemerintah dan partai kecil lainnya dalam oposisi. Partai yang berkuasa harus bersikap sangat bertanggung jawab. Partai oposisi terus mengawasi kerja partai yang berkuasa. Karena setiap gerakan yang tidak bijaksana di pihak mereka akan membuangnya dari kekuasaan dan membantu oposisi (pihak-pihak) untuk mengambil alih kendali pemerintahan. Oposisi bukan hanya mengkritik pemerintah; itu juga menyediakan program alternatif dan pemerintahan alternatif dalam kemungkinan krisis di pemerintahan. Karena itu berkontribusi pada stabilitas pemerintah. Oleh karena itu, oposisi yang sehat sangat penting bagi keberhasilan demokrasi. 5. Membantu dalam perekrutan pemimpin Fungsi penting dari pihak mana pun adalah merekrut orang-orang yang berintegritas, surat, tindakan, kepemimpinan untuk menjadi anggota dan mempersiapkan mereka untuk pemilihan di masa depan. Karena itu adalah anggota partai yang menyebarkan ideologi partai, mendiskusikan isu-isu yang terbakar dan mengadakan pertemuan dan konferensi pers untuk memobilisasi dukungan publik. Para pemimpin inilah lagi yang bersaing dalam pemilihan dan membentuk pemerintahan jika terpilih untuk berkuasa. Para pemimpin yang ditarik dari kehidupan publik diharapkan memahami



harapan masyarakat umum dan merumuskan kebijakan publik yang sesuai. Pihak-pihak selalu mendapatkan popularitas dan pengakuan hanya melalui pemimpin mereka. 2.Contoh Peranan Lembaga swadaya masyarakat Dapat Didiskusikan Sebagai Berikut. 1. Lembaga swadaya masyarakat perlindungan anak dan perempuan, LSM ini bertujuan untuk melindungi anak dan kaum perempuan yang mengalami penganiayaan dan kekerasan serta bentuk tindakan pidana lainnya. hal ini sangat penting karena wanita di Indonesia masih banyak terampas haknya sehingga kemungkinan mereka melaporkan ke polisi mungkin masih sedikit. Jadi, LSM ini akan terus memberi penyuluhan kepada masyarakat untuk melaporkan segala jenis tindakan pidana kepada LSM tersebut dan LSM tersebut akan menyampaikannya kepada pihak yang berwenang. 2. Lembaga swadaya pelindungan TKI dan TKW, hak-hak para pekerja migran memang kerap kali diabaikan oleh pemerintah oleh karena itu saat ini bermunculan LSM yang bertujuan untuk melindungi para TKI dan TKW yang mendapatkan perlakukan tidak pantas di luar negeri terutama bagi mereka yang menjadi pekerja buruh migrant. 3. Lembaga swadaya masyarakat peduli lingkungan alam, LSM ini bertujuan untuk mengawasi dan ikut serta dalam perlindungan lingkungan alam. Biasanya terdapat LSM masing-masing lebih khusus ranahnya seperti LSM perlindungan hutan, LSM perlindungan flora dan fauna yang terancam punah, LSM pecinta lautan dan segala yang ada di dalamnya. LSM dengan tujuan ini juga sudah kian marak perkembangannya seiring dengan rusaknya alam dan tidak adanya perhatian pemerintah secara khusus. 4. Lembaga swadaya masyarakat perlindungan terhadap saksi dan korban, LSM ini bertujuan untuk melindungi mereka yang menjadi korban dan para saksi pada sebuah kasus baik tindak pidana maupun perdata. Hal ini dilakukan karena ada banyak korban dan saksi yang tidak melaporkan tindak kejahatan dikarenakan mereka diancam dan tidak bisa bebas dalam melapor yang menjadi penyebab tawuran antar sesama korban atau saksi. Nah, LSM ini akan memberikan perlindungan kepada mereka sehingga para korban dan saksi ini tidak perlu takut saat melaporkan sebuah tindakan kejahatan. contoh demosntran Berdasarkan potensi dan kesempatan yang dimiliki oleh mahasiswa sebagai kaum intelektual, maka ia harus memiliki keyakinan dan pemikiran yang tidak boleh ditunggangi oleh siapapun, kecuali oleh kepentingan rakyat. Oleh karena itu, posisi sentral mahasiswa harus didayagunakan untuk memperjuangkan rakyat dan/atau menyeimbangkan kepentingan di antara keduanya (pemerintah dan rakyat). Pertama, mahasiswa harus menjadi penyambung lidah pemerintah. Keterbatasan pemerintah dalam menyampaikan kebijakan yang dibuatnya mengharuskan mahasiswa sebagai kaum terdidik untuk berperan dalam melakukan sosialisasi kebijakan tersebut, misalnya melalui program Kuliah Kerja Nyata (KKN). Sebab, kebijakan pemerintah yang sangat beragam sangat tidak mudah untuk dipahami masyarakat dengan bahasa yang ringkas dan sederhana. Oleh karena itu sudah menjadi kewajiban dan tugas mahasiswa untuk membantu dan memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat. Terutama kebijakan yang dapat menimbulkan perdebatan dan polemik yang berkelanjutan, sudah sepatutnya mahasiswa dapat berbagi informasi kepada masyarakat agar kebijakan yang akan dilaksanakan mudah dipahami serta mampu menghilangkan kesalahan tafsir terhadap kebijakan tersebut. Kedua, mahasiswa harus menjadi bagian dari aspirasi masyarakat. Tantangan terbesar seorang mahasiswa ke depan sebagai makhluk sosial ialah bagaimana mereka menyadari dan memaknai perannya dalam kehidupan masyarakat, serta bagaimana memberikan sumbangan pemikiran untuk kepentingan rakyat. Suara mahasiswa tidak harus sama dengan pemerintah untuk membela kepentingan rakyat, namun harus tetap seirama dengan hati nurani masyarakat. Apabila pemerintah mengambil kebijakan yang benar dan merakyat, program pemerintah harus didukung dan dibantu untuk dijelaskan kepada masyarakat. Namun, apabila kebijakan tersebut tidak



pro rakyat, mengundang kontroversi, dan tidak membela kepentingan rakyat, maka sebaiknya mahasiswa juga harus ambil bagian untuk menggugat. Ketiga, mahasiswa harus berani tampil sebagai alat kontrol politik terhadap kekuasaan. Dalam sejarahnya, mahasiswa dituntut untuk memberikan pemikirannya yang kritis serta konstruktif dalam mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintah. Oleh karena itu, mahasiswa harus memegang teguh independensi yang selalu menjadi kalangan oposisi yang mengontrol kekuasaan agar pemerintah tidak sewenang-wenang dalam rangka mewujudkan tujuan negara dan dari cita-cita bangsa. Contoh peran media massa dalam opini publik: 1. Pada kasus pelecehan seksual yang terjadi di Jakarta International School tahun 2015 silam. Opini publik sanggup membuat nama sekolah asing milik swasta yang identik dengan sekolah anak-anak orang kaya tersebut ikut menjadi buruk. Berbeda dengan pelecehan seksual yang dilakukan oleh Andri Sobari alias Emon di Sukabumi, Jawabarat; yang hanya menyeret nama pribadinya saja, tidak dengan nama sekolahnya. Padahal korban kejahatan yang dilakukannya jauh lebih banyak, hingga lebih dari 125 anak. 2. Kemenangan Trump dalam Pemilihan Presiden Amerika Serikat pada tahun 2016, disinyalir didapatkan dengan memanfaatkan efek media sosial untuk menyebarkan informasi, baik berupa hoax (berita bohong) atau lainnya untuk membentuk opini publik yang menguntungkannya agar memenangkan kompetisi politik tersebut. Sebagian besar warga AS yang memiliki hak pilih membaca media sosial, dan hoax yang mereka baca tentu mempengaruhi keputusan mereka dalam memilih. Dalam jurnal penelitian ‘Social Media and Fake News to the 2016 Election’ disebutkan bahwa keampuhan medsos dalam membentuk opini publik, bergantung padad efektivitas fake news yang disebar. Bagaimana kontennya, serta seberapa banyak pembacanya. Di AS 62% orang dewasa memperoleh informasi dari medsos, sehingga opini publik sebagian besar warga AS sangat dipengaruhi berita dari medsos. 3. Sama halnya dengan di AS, di Indonesia yang sekitar 40% orang dewasanya adalah pengguna medsos; juga pembentukan opini publiknya sangat dipengaruhi medsos. Seperti pada cawapres terdahulu, yaitu Prabowo Subianto yang terkena dampak negatif media sosial. Media menyebarkan jejak kriminalitasnya di masa lampau, bahwa beliai diduga kuat mendalangi penculikan dan ‘penghilangan’ sejumlah aktivis pro-reformasi seperti Widji Tukul, Herman Hendrawan, Petrus Bima, dkk. Ia juga diduga merupakan dalang kerusuhan Mei 1998. Isu-isu ini membentuk opini publik, mempengaruhi pola pikir serta respon masyarakat mengenai Prabowo. 4. Kasus ‘Cicak vVS Buaya’ juga merupakan salah satu contoh peran media dalam pembentukan opini publik. KPK yang menjalankan tugas untuk membongkar suatu kasus yang ditengarai memiliki kerterlibatan dengan Kabareskin dianggap sebagai cicak. Dalam hal ini, opini publik yang disebarkan lewat media lebih banyak menyerang Polri dan Kabareskim yang dianggap sebagai buaya (baca konstruksi realitas sosial). 5. Opini publik di negri ini mengenai citra Polri juga sempat negatif akibat pengaruh media sosial. Porli memang mendapatkan citra positif dalam pengungkapan jaringan terorisme, namun dalam penanganan permasalahan lain (terutama di daerah) polisi tersudutkan. Porli ditunding perlu melakukan perbaikan, bahkan hingga muncul wacana reposisi Porli dalam sistem Tata Negara. Jika dilihat secara lebih detail, memang penanganan Porli diberbagai wilayah perlu di tingkatkan, namun hal tersebut dalam konsep manajemen, bukannya digiring dalam permasalahan politis (baca: media komunikasi politik). Dalam kasus ini, media massa memiliki peran besar dalam membangun opini publik terkait pencitraan, hingga dapat mendiskualifikasi kebenaran dan membuat publik tidal lagi mampu membedakan secara jernih antara realitas, representasi, simulasi, atau hipperrealitas.