KAK Perencanaan Penambahan Ruangan Roof Top Nusantara 2 Gedung DPR [PDF]

Citation preview

KAK / TERM OF REFERENCE



UNIT ORGANISASI : SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DPR RI PROGRAM



:



JASA



KONSULTANSI



PERENCANAAN



PENAMBAHAN



RUANGAN HASIL



: TERSELENGGARAANYA KEGIATAN-KEGIATAN PRIORITAS DAN STRATEGI BIDANG STRUKTUR GEDUNG



KEGIATAN



: PERENCANAAN PENAMBAHAN RUANGAN ROOF TOP



INDIKATOR



: TERSUSUNNYA DOKUMEN PERENCANAAN



LOKASI



: GEDUNG NUSANTARA II



VOLUME



: 1 (SATU) PAKET



NILAI PAGU



: RP. 49.900.000,00



1|Kerangka Acuan Kerja



TAHUN ANGGARAN 2021 KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) JASA KONSULTANSI Pekerjaan: Perencanaan Penambahan Ruangan Roof Top Gedung Nusantara II



A. LATAR BELAKANG  Kompleks Parlemen DPR-MPR secara fisik didirikan pada 8 Maret 1965. Diawal 1960an, Presiden Soekarno mencetuskan untuk menyelenggarakan CONEFO (Conference of the New Emerging Forces) yang merupakan wadah dari semua New Emerging Forces. Melalui Keppres No. 48/1965, Soekarno menugaskan kepada Soeprajogi sebagai Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga (PUT). Menteri PUT kemudian menerbitkan Peraturan Menteri PUT No. 6/PRT/1965 tentang Komando Pembangunan Proyek Conefo. Gedung Kura-kura atau Gedung Nusantara yang berada di Kompleks Parlemen berdiri di atas lahan wakaf bekas lembaga pendidikan Islam yakni Madrasah Islamiyah yang merupakan cikal bakal lahirnya Pondok Pesantren Darunnajah. Komplek Parlemen saat ini terdiri dari Gedung Nusantara yang berbentuk kubah, Nusantara I atau Lokawirasabha setinggi 100 meter dengan 24 lantai yang sempat diperkirakan mengalami kemiringan, Nusantara II, Nusantara III, Nusantara IV, dan Nusantara V. Juga berdiri Gedung Sekretariat Jenderal serta sarana prasarana pendukung Gedung Mekanik dan Pool Kendaraan sebagai bagian yang tidak terpisahkan. Pengelolaan Kompleks bagi Kegiatan DPR – RI menjadi tanggung jawab Biro Pengelolaan Barang Milik Negara – Sekretariat Jenderal DPR - RI adalah Gedung Nusantara (Gedung Kubah), Gedung Nusantara I, Gedung Nusantara II, Nusantara III, Nusantara IV, dan Gedung Sekjen. Serta Gedung Sarana Pendukung seperti Gedung Mekanik 2 lantai serta Pool Kendaraan. Pemanfaatan bangunan gedung merupakan kegiatan memanfaatkan bangunan gedung sesuai dengan fungsi yang sudah ditetapkan dan beroperasi sampai hari ini. Saat ini secara keseluruhan Kompleks ini sudah berumur 50 tahun lebih, kecuali Gedung Nusantara I yang didirikan sejak 1995.  2|Kerangka Acuan Kerja



B. MAKSUD DAN TUJUAN Secara khusus maksud dan tujuan dari Pembangunan Penambahan Ruangan Roof Top ini adalah: 1.



Pembangunan Penambahan Ruangan Roof Top yang berorientasi kepada penambahan aset yang menunjang pemenuhan kebutuhan ruang.



2.



Menunjang Kebutuhan ruang seiring dengan bertambahnya aktivitas.



3.



Untuk mendapatkan Gambaran tentang Perencanaan Penambahan Ruangan Roof Top sesuai dengan estetika bangunan yang ada.



4.



Untuk mendapatkan hasil perencanaan berupa Drawing Engenering Detail dan Rencana Anggaran Biaya terhadap bangunan gedung.



C. SASARAN 1. Sasaran Kegiatan adalah Perencanaan Pembangunan Penambahan Ruangan Roof Top Gedung Nusantara II. 2. Lingkup Pekerjaan Perencanaan Pembangunan, yang terdiri dari komponen kegiatan : 



Pekerjaan Persiapan.







Pekerjaan Sipil / Struktur.







Pekerjaan Arsitektur.







Pekerjaan Mekanikal / Elektrikal (M/E).







Pekerjaan Utilitas.



3.   Tahap-Tahap yang akan dilaksanakan adalah: 



Persiapan Perencanaan termasuk survey.







Penyusunan Pra Rencana Lanjutan.







Pengembangan Rencana Lanjutan.







Penyusunan Rencana Anggaran Biaya Lanjutan.







Penyusunan Rencana Pelaksanaan Lanjutan.







Penyusunan Rencana Detail (Gambar Kerja, RKS, BQ, dll).







Persiapan Pelelangan.







Pelaksanaan Pelelangan.



3|Kerangka Acuan Kerja







Pengawasan Berkala.



D. LOKASI KEGIATAN Lokasi Perencanaan terletak di Gedung Nusantara II. E.  SUMBER PENDANAAN Sumber pendanaan kegiatan ini dibiayai dari Anggaran DIPA Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 49. 900.000,00 (Empat Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah).



F. NAMA DAN ORGANISASI PEMBERI KERJA Nama PPK



: …………………………………..



Satuan Kerja               : SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DPR RI G. STANDAR TEKNIS Lingkup tugas yang harus dilaksanakan oleh konsultan perencana adalah berpedoman pada ketentuan yang berlaku, khususnya Pedoman Teknis Pembangunan Gedung Negara, Keputusan Direktur Jenderal Cipta Karya No. 295/KPTS/Ck/1997, Tanggal 1 April 1997 yang dapat meliputi tugas-tugas perencanaan lingkungan, site/tapak, dan Perencanaan Fisik Bangunan Negara dan Produk Hukum lain yang terkait dengan Pekerjaan. a. Persiapan Perencanaan seperti mengumpulkan data dan informasi lapangan (termasuk penyelidikan gedung sederhana), membuat interpretasi secara garis besar terhadap Kerangka Acuan Kerja (KAK), dan konsultansi dengan lingkungan setempat mengenai kondisi bangunan. b. Penyusunan prarencana seperti Rencana Pembangunan, prarencana termasuk program dan konsep ruangan, perkiraan biaya, dan konsep Pembangunan gedung sampai finishing, keterangan persyaratan bangunan dan lingkungan. c. Penyusunan pengembangan rencana, antara lain membuat : 



Rencana Arsitektur, beserta uraian konsep dan fisualisasi. Rencana struktur, beserta uraian konsep dan perhitungannya.







Rencana Pembangunan gedung, utilitas, beserta uraian konsep dan perhitungannya.



4|Kerangka Acuan Kerja







Perkiraan biaya.



d. Penyusunan rencana detail antara lain membuat : 



Gambar-gambar detail arsitektur, detail struktur, detail utilitas yang sesuai dengan gambar rencana yang telah disetujui.







Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS)







Rincin Volume pelaksanaan pekerjaan, rencana anggaran biaya Pembangunan gedung







Laporan Akhir Perencanaan



e. Mengadakan Persiapan Pelelangan, seperti membantu Pemimpin Proyek di dalam menyusun dokumen pelelangan dan membantu Panitia Pelelangan menyusun program pelaksanaan pelelangan. f. Membantu panitia pelelangan pada waktu penjelasan pekerjaan, termasuk menyusun berita acara penjelasan, evaluasi penawaran, menyusun kembali dokumen pelelangan dan melaksanakan tugas-tugas yang sama apabila terjadi Lelang ulang. g. Mengadakan Perencanaan berkala selama Pembangunan fisik dan melaksanakan kegiatan seperti : 



Melakukan penyesuaian gambar dan spesifikasi teknis pelaksanaan bila ada perubahan.







Memberikan penjelasan terhadap persoalan-persoalan yang timbul selama masa pelaksanaan Pembangunan gedung.







Memberikan saran-saran, pertimbangan dan rekomendasi tentang penggunaan bahan.







Membuat Laporan Akhir Perencanaan berkala.



h. Menyusun buku petunjuk penggunaan peralatan bangunan dan perawatannya termasuk petunjuk yang menyangkut peralatan dan perlengkapan Mekanikal - Elektrikal Bangunan. H. FASILITAS DARI PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN Fasilitas Pendukung Untuk kelancaran kegiatan Perencanaan Gedung. I. PERALATAN DAN MATERIAL DARI PENYEDIA JASA KONSULTANSI Terlampir 5|Kerangka Acuan Kerja



J. PENDEKATAN METODOLOGI 1.



Konsep Bangunan pengembangan harus selaras/menyesuaikan dengan bangunan di lingkungan sekitarnya.



2.



Dalam perencanaan harus menyediakan fasilitas pengolah limbah dan antisipasi terhadap bahaya kebakaran serta bencana.



3.



Teknis konstruksi yang disaratkan oleh perencana hendaknya menggunakan teknologi sederhana sampai dengan teknologi tinggi atau Hightech, karena merupakan bangunan monumental dan waktu pelaksanaan sangat terbatas, dari pekerjaan pondasi sampai dengan finishing.



4.



Lokasi pekerjaan yang tersedia sangat terbatas, sehingga perencana wajib menjelaskan rencana pekerjaan yang bersifat fabrikasi harus dilaksanakan di luar lokasi. 5. Lokasi pekerjaan berada di Gedung Nusantara II, Komplek DPR RI, sehingga untuk pengadaan material ke lokasi proyek harus ada peraturan yang khusus supaya tidak terganggu akses lalu lintas.



K. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN 1.



Dalam proses perencanaan untuk menghasilkan keluaran-keluaran yang diminta, Konsultan Perencana harus menyusun jadwal pertemuan berkala dengan Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen.



2.



Dalam pertemuan berkala tersebut ditentukan produk awal, antara dan pokok yang harus dihasilkan Konsultan sesuai dengan rencana keluaran yang ditetapkan dalam KAK ini.



3.



Dalam melaksanakan tugas, konsultan harus selalu memperhitungkan bahwa waktu pelaksanaan pekerjaan adalah mengikat.



4.



Jangka waktu pelaksanaan, khususnya sampai diserahkannya dokumen perencanaan untuk siap dilelangkan maksimal 45 (Empat Puluh Lima) hari Kalender atau 1,5 bulan sejak dikeluarkannya Kontrak/Surat Perintah Mulai Kerja.



L. INFORMASI DAN TENAGA AHLI 1. INFORMASI. 6|Kerangka Acuan Kerja



Untuk melaksanakan tugasnya Konsultan Perencana harus mencari informasi yang dibutuhkan selain dari informasi yang diberikan oleh Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen. Konsultan Perencana harus memeriksa kebenaran informasi yang digunakan dalam pelaksanaan tugasnya, baik yang berasal dari Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen, maupun yang dicari sendiri. Kesalahan / kelalaian pekerjaan perencanaan sebagai akibat dari kesalahan informasi menjadi tanggung jawab Konsultan Perencana. 2. TENAGA AHLI. a. Untuk melaksanakan tujuannya, konsultan Perencana harus menyediakan Tenaga Ahli yang memenuhi ketentuan dari Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen, baik ditinjau dari segi lingkup kegiatan maupun tingkat kompleksitas pekerjaan. b. Tenaga Ahli yang dilibatkan adalah tenaga ahli yang cukup berpengalaman dibidangnya masing-masing, yaitu terdiri dari: 



Team Leader, berpendidikan minimal Sarjana Teknik Sipil (S1) lulusan universitas/perguruan tinggi negeri atau swasta, berpengalaman dalam perencanaan bangunan bertingkat non perumahan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dan 2 (dua) tahun untuk S2.







Tenaga Ahli Struktur, berpendidikan minimal Sarjana Teknik Sipil (S1) lulusan universitas/perguruan tinggi negeri atau swasta, berpengalaman dalam perencanaan bangunan bertingkat non perumahan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun.







Tenaga Ahli Arsitektur, berpendidikan minimal Sarjana Teknik Arsitektur (S1) lulusan universitas/perguruan tinggi negeri atau swasta, berpengalaman dalam perencanaan bangunan bertingkat non perumahan sekurang - kurangnya 2 (dua) tahun.







Tenaga Ahli Landscape, berpendidikan minimal Sarjana Teknik Arsitektur (S1) lulusan universitas/perguruan tinggi negeri atau swasta, berpengalaman dalam perencanaan bangunan bertingkat non perumahan sekurang - kurangnya 1 (satu) tahun.



7|Kerangka Acuan Kerja







Tenaga Ahli Estimasi Biaya, berpendidikan minimal Sarjana Teknik Sipil (S1) lulusan universitas/Perguruan tinggi negeri atau swasta,,berpengalaman dalam menghitung biaya pembangunan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun.







Tenaga Ahli Mekanikal Elektrikal, berpendidikan minimal Sarjana Teknik Mesin / Elektonika (S1) lulusan universitas / perguruan tinggi negeri atau swasta, berpengalaman dalam perencanaan mekanikal elektrikal bangunan bertingkat non perumahan sekurang - kurangnya 2 (dua) tahun.







Tenaga Pendukung, yang dibutuhkan terdiri dari tenaga surveyor, tenaga operator komputer, tenaga cad operator / drafman, Tenaga administrasi dan tenaga Lokal.



M. PROGRAM KERJA PELAKSANAAN KEGIATAN Konsultan perencana harus segera menyusun program kerja minimal meliputi : 1.



 Jadwal kegiatan secara detail.



2.



 Alokasi tenaga yang lengkap (disiplin dan keahliannya).



3.



 Konsep penanganan pekerjaan Perencanaan.



N. HASIL KELUARAN Hasil keluaran yang diharapkan dari kegiatan ini adalah tersusunnya: 1.       Rencana Tata Ruang Gedung (Roof Top Gedung Nusantara II) 2.       Basic Design (Pra-Rancangan Arsitektural) dalam gambar  3.       Rencana kegiatan dan volume pekerjaan (BQ). 4.       Rancangan Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan 5.       Rencana Kerja dan syarat-syarat (RKS) Pekerjaan O. LAPORAN PERENCANAAN Laporan yang harus disusun oleh konsultan perencana terdiri dari : 1.



Laporan Pendahuluan, berisi Rencana Kerja yang akan dilaksanakan dan hasil orientasi lapangan serta kerangka kegiatan yang harus dijelaskan seperti kegiatan persiapan, pengurusan perijinan, mobilisasi tenaga dan peralatan, jadwal pelaksanaan dan jadwal penugasan personil atau tenaga ahli serta program kerja berikutnya diserahkan 10



8|Kerangka Acuan Kerja



(sepuluh) hari setelah SPMK. Laporan Pendahuluan diserahkan kepada pemilik pekerjaan sebanyak 5 (lima) set. 2.



Laporan Antara, yang berisi Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan Perencanaan, hasil sonder, Kendala dan Solusi Penyelesaiannya, Gambar-gambar pra-rencana, Draf Gambar-Gambar Detail Hasil Perencanaan. Laporan Antara harus diserahkan selambatlambatnya 27 (dua puluh tujuh) hari kalender sejak tanggal Surat Perintah Mulai Kerja dan hasilnya digandakan sebanyak 5 (lima) set.



3.



Laporan Akhir Perencanaan, yang berisi Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan Perencanaan, Kendala dan Solusi Penyelesaiannya, Gambar-Gambar Detail Hasil Perencanaan. Laporan Akhir Perencanaan tersebut diserahkan selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) hari kalender sejak tanggal Surat Perintah Mulai Kerja dan hasilnya digandakan sebanyak 5 (lima) set.



P. FORMAT LAPORAN Format laporan Final terdiri atas : ·         Buku Rencana kegiatan dan volume pekerjaan (BQ). ·         Buku Rancangan Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan ·         Buku Rencana Kerja dan syarat-syarat (RKS) Pekerjaan Pembangunan Gedung ·         Buku Gambar Hasil Perencanaan Gedung, Detail-detail dll. Q. LAIN-LAIN 1.



Sewaktu-waktu Penyedia Jasa dapat diminta oleh Pengguna Jasa mengadakan diskusi atau memberi penjelasan mengenai tahap atau hasil kerjanya;



2.



Penyedia Jasa harus menyerahkan foto Dokumentasi (dalam album) yang berkaitan dengan palaksanaan pekerjaan survey lapangan;



3.



Penyedia Jasa harus selalu mendiskusikan usulan-usulan hasil pekerjaan ini dengan Pemilik pekerjaan.



4.



Semua peralatan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan pekerjaan harus disediakan oleh Penyedia Jasa;



5.



Hal-hal yang belum tercakup dalam Kerangka Acuan Kerja ini akan dijelaskan dalam berita acara penjelasan pekerjaan.



9|Kerangka Acuan Kerja



R. PENUTUP Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disusun, maka Konsultan Perencana hendaknya memeriksa dan mempelajari semua bahan yang telah diterima dan mencari bahan masukan yang diperlukan dalam upaya mengoptimalkan penyelesaian pekerjaan ini.



Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DPR RI Tahun Anggaran 2021



…………………………. NIP. …………………..



10 | K e r a n g k a A c u a n K e r j a