Kebijakan Pemerintah Yang Tidak Sesuai Dengan Pancasila 1 [PDF]

  • 0 0 0
  • Suka dengan makalah ini dan mengunduhnya? Anda bisa menerbitkan file PDF Anda sendiri secara online secara gratis dalam beberapa menit saja! Sign Up
File loading please wait...
Citation preview

KEBIJAKAN PEMERINTAH YANG TIDAK SESUAI DENGAN PANCASILA 1. Pada tahun 2018, pemerintah membuat kebijakan import beras sebagai cadangan pangan nasional. Hal ini tidak sejalan dengan Pancasila sila ke 5 “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” karena pada kenyataannya petani beras masih menghasilkan cadangan beras yang banyak dan mengingat melimpahnya sumber daya alam di Indonesia. 2. Pada tahun 2019, Partai solidaritas Indonesia membongkar pemborosan rancangan anggaran tahun 2020 ditemukan penganggaran diantaranya Lem aibon 82 Miliyar, bolpoint 124 Miliyar, kertas 213 Miliyar, tinta printer 400 Miliyar, stabilo 3 Miliyar, penghapus 31 Miliyar dan kalkulator 31 Miliyar Hal ini tidak sejalan dengan Pancasila sila ke 4 “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan”. Karena berdasarkan kasus tersebut ditemukan pemerintah tidak bijak dalam merancang anggaran 3. Presiden Jokowi resmi menaikkan tarif BPJS sebesar 100% kenaikan iuran itu berlaku bagi peserta bukan penerima upah (PBPU) dan peserta bukan pekerja, menurut kami kebijakan tersebut bertentangan dengan nilai Pancasila sila ke 2 “Kemanusiaan yang adil dan beradab” karena seharusnya BPJS membantu kesejahteraan masyarakat Indonesia bukan untuk memberatkan rakyat. 4. Kebijakan pemerintah mengenai pembatasan Agama menjadi 6 agama hal itu bertentangan dengan Pancasila sila pertama “Ketuhanan yang maha esa” Karena mereka yang agamanya tidak terdaftar dalam 6 agama tersebut akan kesulitan dalam mengurus identitas. 5. Kebijakan impor kedelai, yaitu kenaikan harga kedelai yang tinggi dalam hal ini yang dirugikan adalah produsen pertanian dan pengusaha kecil (pabrik tempe dan tahu) dalam negeri, hal tersebut bertentangan dengan nilai pancasila sila ke 2 “Kemanusiaan yang adil dan beradab” karena seharusnya penjualan kedelai tidak terlalu tinggi sehingga dan hal tersebut produsen dari peranian atau pengusaha kecil lainnya dapat memproduksi tempe dan tahu sesuai baik dan tidak menjualnya lagi dengan harga yang layak dipasaran atau sebagainya