Makalah Orde Baru [PDF]

Citation preview

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Semenjak kemerdekaan 17 agustus 1945, Undang Undang Dasar 1945 memberikan penggambaran bahwa Indonesia adalah negara



demokrasi. Dalam mekanisme



kepemimpinannya Presiden harus bertanggung jawab kepada MPR dimana MPR adalah sebuah badan yang dipilih dari Rakyat. Dalam perjalanan sitem politik di Indonesia banyak bukti menunjukan bahwa UUD tidak dapat dijadikan pegangan dalam sistem politik maupun penegakan hukum. Telah terjadi empat periode yaitu: pemerintahan Liberal (1945-1959) Demokrasi liberal adalah suatu paham demokrasi yang menekankan pada kebebasan individu, persamaan hukum, serta hak asasi bagi setiap warga negaranya. Demokrasi liberal ditandai dengan dwitunggal Soekarno-Hatta sebagai kepala negara, era Demokrasi Terpimpin pada periode 1959-1966, Demokrasi terpimpin adalah suatu paham demokrasi yang berintikan musyawarah mufakat secara gotong royong antara semua orang, masa Demokrasi Pancasila pada periode 1966-1998 (Orde Baru) adalah paham demokrasi yang bersumber dari pembukaan keperibadian dan falsfah hidup Pancasila. Dan selantunya era Reformasi (1998-Sekarang). Pada saat kemerdekaan dulu berlaku tiga macam UUD (1945, RIS dan 1950) Di awal kemerdekaan Indonesia menganut Demokrasi Liberal sampai tahun 1959 yang berakhir karena seringnya pergantian kabinet yang menyebabkan ketidakstabilan politik dan ketidakpuasan rakyat terhadap kinerja pemerintah menimbulkan terjadinya gerakan – gerakan separatis. Setelah runtuhnya Demokrasi Liberal maka muncullah Demokrasi Terpimpin yang dilaksanakan di Indonesia sampai tahun 1966 dan berakhir karena meluasnya ideologi komunis, banyak aksi demonstrasi yang dilakukan rakyat dan mahasiswa untuk menuntut perubahan, adanya tindakan inkonstitusional yang dilakukan oleh presiden Ir. Soekarno. Meluasnya ideologi komunis pada masa Demokrasi Terpimpin menyebabkan terjadinya peristiwa G30S/PKI yang telah menelan banyak korban jiwa, banyak rakyat yang menuntut pemerintah untuk segera membubarkan PKI. Orde Baru menggantikan Orde Lama yang merujuk kepada era pemerintahan Soekarno. Kekuasan Soekarno beralih ke Soeharto ditandai dengan keluarnya Surat Perintah SebelasMaret (SUPERSEMAR) 1966. Setelah dikeluarkan Supersemar maka mulailah dilakukan penataan pada kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan 1



Pancasila dan UUD 1945. Penataan dilakukan di dalam lingkungan lembaga tertinggi negara dan pemerintahan. Dikeluarkannya Supersemar berdampak semakin besarnya kepercayaan rakya kepada pemerintah karena Soeharto berhasil memulihkan keamanan dan membubarkan PKI. Pada tanggal 23 Februari 1967, MPRS menyelenggarakan sidang istimewa untuk mengukuhkan pengunduran diri Presiden Soekarno dan mengangkat Soeharto sebagai pejabat Presiden RI. Dengan Tap MPRS No. XXXIII/1967 MPRS mencabut kekuasaan pemerintahan negara dan menarik kembali mandat MPRS dari Presiden Sukarno. 12 Maret 1967 Jendral Soeharto dilantik sebagai Pejabat Presiden Republik Indonesia. Pada masa Orde Baru keadaan masyarakat di Indonesia mengalami perubahan diberbagai bidang yaitu : politik, ekonomi, agama, ideologi, social, kebudayaan, pertahanan dan keamanan, pertambangan, energi, kesehatan, dan pendidika. Setelah dilaksanakan selama beberapa tahun terjadi penyimpangan – penyimpangan yang sudah dilakukan pemerintah sehingga menimbulkan banyak kekacauan, aksi protes yang dilakukan masyarakat dan para mahasiswa, terjadinya krisis dan akhirnya jatuhlah Demokrasi Orde Baru pada tahun 1998. Untuk itu, pada makalah ini saya akan membahas bagaimana pelaksanaan Demokrasi Pancasila di masa Orde Baru di Indonesia. 1.2 Rumusan Masalah 1. Bagaimana keadaan masyarakat di berbagai bidang pada masa Orde Baru? 2. Mengapa pemerintahan Orde Baru bisa runtuh ? 1.3 Tujuan 1. Siswa dapat mengetahui bagaimana keadaan masyarakat pada masa Orde Baru 2. Siswa dapat mengetahui bagaimana runtuhnya pemerintahan Orde Baru



BAB II PEMBAHASAN 2.1 Keadaan Masyarakat Pada Saat Orde Baru 2



Keadaan masyarakat Indonesia pada saat orde baru mengalami banyak perubahan di berbagai bidang, yaitu : A. Agama Selama masa Orde Baru, hanya 5 agama saja yang diperbolehkan hidup dan berkembang dikalangan masyarakat sedangkan agama-agama lain dilarang. Orang yang tidak beragama pun dilarang, jadi semua orang harus beragama, tetapi agamanya harus salah satu dari kelima agama yang diperbolehkan. Pemerintah juga mengawasi praktik-praktik keagamaan setiap agama. Praktik keagamaan yang membahayakan keamanan atau bertentangan dengan pancasila dan UUD 1945 akan ditindak dengan keras. B. Politik Melihat situasi politik yang kian memanas, DPR-GR berpendapat perlu dilakukan penyelesaian politik secara konstitusional. Atas anjuran berbagai pihak, presiden Soekarno memutuskan untuk menyerahkan kekuasaan kepada Jenderal Soeharto, yang dilakukan sebagai upaya mengakhiri konflik politik dalam negeri. Usaha yang dilakukan untuk menata kehidupan politik antara lain: 1. Pembentukan Kabinet Pembangunan Kabinet awal pada masa peralihan kekuasaan (28 Juli 1966) adalah Kabinet Ampera dengan tugas yang dikenal dengan nama Dwi Darma. Kabinet Ampera yaitu untuk menciptakan stabilitas politik dan ekonomi sebagai persyaratan untuk melaksanakan pembangunan nasional. Program Kabinet Ampera disebut Catur Karya Kabinet Ampera. Selanjutnya setelah sidang MPRS tahun 1968 menetapkan Soeharto sebagai presiden untuk masa jabatan 5 tahun maka dibentuklah kabinet yang baru dengan nama Kabinet Pembangunan dengan tugasnya yang disebut dengan Pancakrida. 2. Penyederhanaan dan Pengelompokan Partai Politik Setelah pemilu 1971 maka dilakukan penyederhanakan jumlah partai tetapi bukan berarti menghapuskan partai tertentu sehingga dilakukan penggabungan (fusi) sejumlah partai. Sehingga pelaksanaannya kepartaian tidak lagi didasarkan pada ideologi tetapi atas persamaan program. Penggabungan tersebut menghasilkan tiga kekuatan sosial-politik, yaitu: a. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) merupakan fusi dari NU, Parmusi, PSII, dan Partai Islam seperti yang dilakukan pada tanggal 5 Januari 1973 (kelompok partai politik Islam)



3



b. Partai Demokrasi Indonesia (PDI), merupakan fusi dari PNI, Partai Katolik, Partai Murba, IPKI, dan Parkindo (kelompok partai politik yang bersifat nasionalis) c. Golongan Karya (Golkar) 3. Pemilihan Umum Selama masa Orde Baru telah berhasil melaksanakan pemilihan umum sebanyak enam kali yang diselenggarakan setiap lima tahun sekali, yaitu tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Penyelenggaraan pemilu yang teratur selama Orde Baru menimbulkan kesan bahwa demokrasi di Indonesia sudah tercipta. Apalagi pemilu itu berlangsung secara tertib dan dijiwai oleh asas LUBER (Langsung, Umum, Bebas, dan Rahasia). Kenyataannya pemilu diarahkan pada kemenangan peserta tertentu yaitu Golongan Karya (Golkar) yang selalu mencolok sejak pemilu 1971-1997. Kemenangan Golkar yang selalu mendominasi tersebut sangat menguntungkan pemerintah dimana terjadi perimbangan suara di MPR dan DPR. Perimbangan tersebut memungkinkan Soeharto menjadi Presiden Republik Indonesia selama enam periode pemilihan. Selain itu, setiap pertangung-jawaban, Rancangan Undang-Undang, dan usulan lainnya dari pemerintah selalu mendapat persetujuan dari MPR dan DPR tanpa catatan. 4. Mengadakan Penentuan Pendapat Rakyat (Perpera) di Irian Barat dengan disaksikan oleh wakil PBB pada tanggal 2 Agustus 1969. Adapun pelaksanaan Pepera ditempuh melalui tiga tahap, yaitu: a. Tahap pertama, dimulai pada tanggal 24Maret 1969 dilakukan konsultasi dengan



dewan-dewan



kabupaten



di



Jayapura



mengenai



tata



cara



penyelenggaraan Pepera. b. Tahap kedua, yaitu pemilihan Anggota Dewan Musyawarah Pepera yang berakhir pada bulan juni 1969 dengan dipilihnya 1.026 anggota dari delapan kabupaten, terdiri dari 983 pria dan 43 wanita. c. Tahap ketiga, adalah pelaksanaan Pepera yang di berlakukan di kabupatenkabupaten, mulai tanggal 14 Juli 1969 di Merauke dan berakhir pada tanggal 4 Agustus 1969 di Jayapura Hasil Pepera selanjutnya dibawa ke forum PBB, oleh utusan sekjen PBB Ortis Sanz untuk di laporkan dalamSidangUmumPBBke-24 (November 1969). Pada tanggal 19 November 1969 Sidang Umum PBB menyetujui Resolusi Belanda, Malaysia, Muangthai, Thailand, Belgia, Luxemburg, dan Indonesia agar 4



Sidang Umum PBB menerima hasil-hasil Pepera yang telah dilaksanakan sesuai dengan isi Persetujuan New York.Dewan musyawarah Pepera dengan suara bulat memutuskan bahwa Irian Barat tetap merupakan bagian dari Republik Indonesia. Pelaksanaan Pepera dalam tiap tahapnya disaksikan oleh utusan Sekjen PBB Ortis Sanz. Pada sidang Dewan Musyawarah Pepera dihadiri oleh beberapa duta besar asing di Jakarta, antara lain Dubes Australia dan Dubes Belanda 5. Kembali menjadi anggota PBB Indonesia kembali menjadi anggota PBB dikarenakan adanya desakan dari komisi bidang pertahanan keamanan dan luar negeri DPR-GR terhadap pemerintah Indonesia. Pada tanggal 3 Juni 1966 akhirnya disepakati bahwa Indonesia harus kembali menjadi anggota PBB dan badan-badan internasional lainnya dalam rangka menjawab kepentingan nasional yang semakin mendesak. Keputusan untuk kembali ini dikarenakan Indonesia sadar bahwa ada banyak manfaat yang diperoleh Indonesia selama menjadi anggota PBB pada tahun 19501964. Indonesia secara resmi akhirnya kembali menjadi anggota PBB sejak tanggal 28 Desember 1966. 6. Normalisasi Hubungan Dengan Beberapa Negara Indonesia melakukan pemulihan hubungan dengan beberapa Negar dengan tujuan agar Indonesia dapat bekerja sama dengan Negara – Negara lain a. Pemulihan hubungan dengan Singapura Sebelum pemulihan hubungan dengan Malaysia Indonesia telah memulihkan hubungan dengan Singapura dengan perantaraan Habibur Rachman



(Dubes



Pakistan



untuk



Myanmar).



Pemerintah



Indonesia



menyampikan nota pengakuan terhadap Republik Singapura pada tanggal 2 Juni 1966 yang disampaikan pada Perdana Menteri Lee Kuan Yew. Akhirnya pemerintah Singapurapun menyampikan nota jawaban kesediaan untuk mengadakan hubungan diplomatik. b. Pemulihan hubungan dengan Malaysia Normalisasi hubungan Indonesia dan Malaysia dimulai dengan diadakan perundingan di Bangkok pada 29 Mei-1 Juni 1966 yang menghasilkan perjanjian Bangkok, yang berisi: Rakyat Sabah diberi kesempatan menegaskan kembali keputusan yang telah mereka ambil mengenai kedudukan mereka dalam Federasi Malaysia. Pemerintah kedua belah



pihak



menyetujui



pemulihan



hubungan



diplomatik.



Tindakan



permusuhan antara kedua belah pihak akan dihentikan. Peresmian persetujuan 5



pemulihan hubungan Indonesia-Malaysia oleh Adam Malik dan Tun Abdul Razak dilakukan di Jakarta tanggal 11 agustus 1966 dan ditandatangani persetujuan Jakarta (Jakarta Accord). Hal ini dilanjutkan dengan penempatan perwakilan pemerintahan di masing-masing negara. 7. Pendirian ASEAN (Association of South-East Asian Nations) Indonesia menjadi pemrakarsa didirikannya organisasi ASEAN pada tanggal 8 Agustus 1967. Masih di bidang politik, pemerintah Orde Baru sangat mengontrol kebebasan berpendapat meskipun dalam UUD menjamin hal ini. Mahasiswa yang sangat aktif berdemonstrasi kini tidak bebas lagi. Normalisasi Kehidupan Kampus (NKK) sejak tahun 1978, membungkam suara mahasiswa untuk menyuarakan aspirasinya. Demikian pula dengan kebebasan pers yang merupakan salah satu faktor penting dalam demokrasi. Pers yang terlalu memberitakan masalah sensitif atau masalah yang dianggap membahayakan keberlangsungan Orde Baru akan dibredel (dicabut izinnya). Dalam pemerintahan di masa Orde Baru terdapat beberapa penyimpangan di bidang politik yaitu Tidak berfungsinya kontrol dari lembaga kenegaraan politik dan sosial, karena didominasi kekuasaan presiden/eksekutif yang tertutup sehingga memicu budaya korupsi kolusi dan nepotisme. C. Ekonomi Untuk menanggulangi keadaan ekonomi yang kacau sebagai peninggalan masa Demokrasi Terpimpin, pemerintah menempuh cara: 1. Mengeluarkan Ketetapan MPRS No.XXIII/MPRS/1966 tentang Pembaruan Kebijakan ekonomi, keuangan dan pembangunan. 2. MPRS mengeluarkan garis program pembangunan, yakni program penyelamatan, program stabilitas dan rehabilitasi, serta program pembangunan. Langkah-langkah yang diambil Kabinet AMPERA mengacu pada TapMPRS tersebut adalah sebagai berikut: a. Mendobrak



kemacetan



ekonomi



dan



memperbaiki



sektor-sektor



yang



menyebabkan kemacetan. b. Debirokratisasi untuk memperlancar kegiatan perekonomian. c. Berorientasi pada kepentingan produsen kecil. Untuk melaksanakan langkahlangkah penyelamatan tersebut maka ditempuh cara: 1) Mengadakan operasi pajak 2) Cara pemungutan pajak baru bagi pendapatan perorangan dan kekayaan dengan menghitung pajak sendiri dan menghitung pajak orang. 6



3. Penghematan pengeluaran pemerintah (pengeluaran konsumtif dan rutin), serta menghapuskan subsidi bagi perusahaan negara. 4. Membatasi kredit bank dan menghapuskan kredit impor. Seluruh perencanaan dan pembangunan ekonomi dilaksanakan sepenuhnya oleh pemerintah. Masyarakat tidak pernah dilibatkan dalam perencanaan pembangunan. Rakyat hanya menjadi objek atau sasaran pembangunan. Untuk memajukan perekonomian nasional, pemerintah terus memajukan pembangunan di berbagai sektor, termasuk sektor pertanian. Kebijakan modernisasi pertanian pada masa Orde baru dikenal dengan sebutan Revolusi Hijau. Revolusi Hijau merupakan perubahan cara bercocok tanam daricara tradisional ke cara modern. Revolusi Hijau (Green Revolution) merupakan suatu revolusi produksi biji-bijian dari hasil penemuan-penemuan ilmiah berupa benih unggul baru dari berbagai varietas, gandum, padi, dan jagung yang mengakibatkan tingginya hasil panen komoditas tersebut. Upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia untuk menggalakkan revolusi hijau ditempuh dengan cara: a. Intensifikasi Pertanian Intensifikasi Pertanian di Indonesia dikenal dengan nama Panca Usaha Tani yang meliputi: 1) Pemilihan bibit unggul 2) Pengolahan tanah yang baik 3) Pemupukan 4) Irigasi 5) Pemberantasan hama b. Ekstensifikasi Pertanian Ekstensifikasi pertanian, yaitu Memperluas lahan tanah yang dapat ditanami dengan pembukaan lahan-lahan baru. c. Diversifikasi Pertanian Usaha penganeka-ragaman jenis tanaman pada suatu lahan Dalam pemerintahan pada masa Orde baru terjadi beberapa penyimpangan di bidang ekonomi yaitu : 1. Keberhasilan pembangunan yang tidak merata menimbulkan kesenjangan antara yang kaya dan miskin. 2. Bercampurnya institusi negara dan swasta. 3. Perkembangan utang luar negeri dari tahun ke tahun cenderung meningkat. 4. Terjadi pemusatan kekuasaan di tangan presiden, sehingga pemerintahan dijalankan secara otoriter 5. Terjadi monopol penafsiran Pancasila. Pancasila ditafsirkan sesuai keinginan pemerintah untuk membenarkan tindakan – tindakannya. 7



6. Pemerintah campur tangan terhadap kekuasaan kehakiman, sehingga kekuasaan kehakiman tidak merdeka 7. Terjadi korupsi, kolusi, dan nepotisme yang luar biasa parahnya sehingga merusak segala aspek kehidupan, dan berakibat pada terjadinya krisis multidimensi 8. Munculnya rasa ketidakpuasan di sejumlah daerah karena kesenjangan pembangunan, terutama di Aceh dan Papua, 9. Kecemburuan antara penduduk setempat dengan para transmigran yang memperoleh tunjangan pemerintah yang cukup besar pada tahun-tahun pertamanya, D. Ideologi Takut akan kembalinya Ideologi komunis di Indonesia, Orde Baru bertekad untuk melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Namun, yang dilakukan oleh Orde Baru adalah menjadikan Pancasila sebagai ideologi yang tertutup, meskipun Orde Baru sering mengatakan bahwa Pancasila adalah ideologi terbuka. Pancasila hanya ditafsirkan dari satu versi saja, yakni pemerintah. Pemerintah Orde Baru memilki BP-7 yang bertugas memahami Pancasila secara “benar”, menafsirkan secara benar dan menyampaikan tafsiran tersebut kepada masyarakat. Seluruh lapisan masyarakat harus pernah mengikuti penataran P4 dan memperoleh sertifikat sebagai syarat dalam mencari pekerjaan, melanjutkan studi, kenaikan pangkat dan golongan, dan sebagainya. Tidak hanya itu, Pancasila dijadikan sebagai satu-satunya ideologi yang seolah-olah ideologi lain bisa dimasukkan ke dalam Pancasila. Organisasi apapun harus berasaskan Pancasila, jika tidak akan dijebloskan ke penjara. Selama Orde Baru juga terjadi indoktrinasi Pancasila secara intens yang bersifat berlebihan dan membosankan. Meskipun demikian masyarakat tidak berani untuk menentang, karena takut dianggap tidak Pancasilais dan dapat ditangkap. E. Sosial Pemerintah Orde Baru memperluas kekuasaan mereka atas kehidupan sosial masyarakat melalui tentara. TNI memiliki struktur organisasi yang menempatkan mereka sampai ke desa-desa. Dengan struktur ini, TNI mengawasi dan mempengaruhi seluruh kehidupan sosial warga negaranya. Tidak mengherankan TNI bisa menyusup ke dalam kelompok-kelompok sosial untuk memastikan bahwa mereka tidak membahayakan negara. Sementara karena masyarakat semakin lama semakin tidak



8



memiliki kesadaran politik, maka hubungan sosial antar sesama warga bersifat steril terhadap politik. F. Kebudayaan Pemerintah Orde Baru mendefinisikan kebudayaan nasional sebagai puncakpuncak kebudayaan daerah. Dengan demikian, kebudayaan daerah yang dianggap bertentangan atau membahayakan kebudayaan nasional akan dihapus atau dilarang. Pemerintah juga mengontrol kerja dan produksi kebudayaan. Seniman tidak bisa seenaknya mengahasilkan karya seni. Karya seni yang membahayakan Pancasila dan UUD akan dilarang. Demikian pula dengan pementasan drama atau teater. Semuanya harus ada izin tertulis dari aparat keamanan. Selain itu isi pementasan atau isi puisi harus dikontrol. G. Pertahanan dan Keamanan Guna menciptakan stabilitas politik maka pemerintah menempatkan peran ganda bagi ABRI yaitu sebagai peran hankam dan sosial. Sehingga peran ABRI dikenal dengan Dwifungsi ABRI. Peran ini dilandasi dengan adanya pemikiran bahwa TNI adalah tentara pejuang dan pejuang tentara. Kedudukan TNI dan Polri dalam pemerintahan adalah sama di lembaga MPR/DPR dan DPRD mereka mendapat jatah kursi dengan pengangkatan. Pertimbangan pengangkatannya didasarkan pada fungsi stabilisator dan dinamisator. Peran dan kedudukan ABRI semacam tidak hanya mengukuhkan kekuatan pengaruh ABRI dalam penyelenggaraan Negara, tetapi juga mengamankan kekuasaan Orde Baru itu sendiri. Tentara selama masa Orde Baru adalah sebagai alat kekuasaan bagi pemerintah Orde Baru. H. Bidang Kesehatan Untuk meningkatkan kesehatan masyarakat, pemerintah telah mengembangkan sarana dan prasarana kesehatan, seperti BKIA (Balai Kesehatan Ibu dan Anak), balai pengobatan, puskesmas ( Pusat Kesehatan Masyarakat), dan rumah – rumah sakit di tingkat provinsi dan kabupaten. Salah satu tolak ukur kemajuan pembangunan bidang kesehatan adalah Indonesia sudah dinyatakan bebas penyakit cacar pada tahun 1974 oleh WHO. Selain itu, usaha pemberantasan penyakit menular juga terus dilakukan. program Keluarga Berencana (KB) juga dilakukan untuk menurunkan tingkat kelahiran dan pertumbuhan penduduk untuk menciptakan kesejahteraan hidup masyarakat. I. Bidang Pendidikan Pada tahun 1968 fasilitas sekolah dasar yang ada hanya dapat menampung sekitar 41 % dari seluruh anak yang berumur sekolah dasar. Fasilitas sekolah dasar yang dibangun di pelosok tanah air praktis mampu menampung anak Indonesia yang 9



berusia sekolah dasar. Kondisi ini merupakan landasan kuat menuju pelaksanaan wajib belajar 9 tahun di tahun – tahun yang akan datang. Sementara itu, jumlah rakyat yang masih buta huruf telah menurun dari 39 % pada tahun 1971 menjadi sekitar 17 % pada tahun 1990-an. Dampak dari pemerataan pendidikan juga terlihat dari meningkatnya tingkat pendidikan angkatan kerja tidak atau belum pernah sekolah. pada tahun 1990-an jumlah yang tidak atau belum pernah sekolah menurun menjadi sekitar 17%. Dalam kurun waktu yang sama, angkatan kerja yang berpendidikan SMTA ke atas meningkat dari 2,8% dari seluruh angkatan kerja menadi hampir 15%. Peningkatan mutu angkatan kerja akan mempunyai dampak yang luas bagi laju pembangunan di waktu – waktu yang akan datang. 2.2 Jatuhnya Pemerintahan Orde Baru Dibalik kesuksesan pembangunannya, Orde Baru menyimpan beberapa kelemahan. Selama masa pemerintahan Soeharto, praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) tumbuh subur. Kasus-kasus korupsi tidak pernah mendapat penyelesaian hukum secara adil. Pembangunan Indonesia berorientasi pada pertumbuhan ekonomi sehingga menyebabkan ketidak adilan dan kesenjangan sosial. Bahkan, antara pusat dan daerah terjadi kesenjangan pembangunan karena sebagian besar kekayaan daerah disedot ke pusat. Akhirnya, muncul rasa tidak puas di berbagai daerah, seperti di Aceh dan Papua. Di luar Jawa terjadi kecemburuan sosial antara penduduk lokal dengan pendatang (transmigran) yang memperoleh tunjangan pemerintah. Penghasilan yang tidak merata semakin memperparah kesenjangan sosial. Pemerintah mengedepankan pendekatan keamanan dalam bidang sosial dan politik. Pemerintah melarang kritik dan demonstrasi. Oposisi diharamkan rezim Orde Baru. Kebebasan pers dibatasi dan diwarnai pemberedelan koran maupun majalah. Untuk menjaga keamanan atau mengatasi kelompok separatis, pemerintah memakai kekerasan bersenjata. Misalnya, program ”Penembakan Misterius” (Petrus) atau Daerah Operasi Militer (DOM). Kelemahan tersebut mencapai puncak pada tahun 1997–1998. Penyebab utama runtuhnya kekuasaan Orde Baru adalah adanya krisis moneter tahun 1997. Sejak tahun 1997 kondisi ekonomi Indonesia terus memburuk seiring dengan krisis keuangan yang melanda Asia. Keadaan terus memburuk. KKN semakin merajalela, sementara kemiskinan rakyat terus meningkat. Terjadinya ketimpangan sosial yang sangat mencolok menyebabkan munculnya kerusuhan sosial. 10



Muncul demonstrasi yang digerakkan oleh mahasiswa. Tuntutan utama kaum demonstran adalah perbaikan ekonomi dan reformasi total. Demonstrasi besar-besaran dilakukan di Jakarta pada tanggal 12 Mei 1998. Pada saat itu terjadi peristiwa Trisakti, yaitu meninggalnya empat mahasiswa Universitas Trisakti akibat bentrok dengan aparat keamanan. Empat mahasiswa tersebut adalah Elang Mulya Lesmana, Hery Hariyanto, Hendriawan, dan Hafidhin Royan. Keempat mahasiswa yang gugur tersebut kemudian diberi gelar sebagai “Pahlawan Reformasi”. Menanggapi aksi reformasi tersebut, Presiden Soeharto berjanji akan mereshuffle Kabinet Pembangunan VII menjadi Kabinet Reformasi. Selain itu juga akan membentuk Komite Reformasi yang bertugas menyelesaikan UU Pemilu, UU Kepartaian, UU Susduk MPR, DPR, dan DPRD, UUAnti monopoli, dan UU Anti korupsi. Dalam perkembangannya, Komite Reformasi belum bisa terbentuk karena 14 menteri menolak untuk diikutsertakan dalam Kabinet Reformasi. Adanya penolakan tersebut menyebabkan Presiden Soeharto mundur dari jabatannya. Akhirnya pada tanggal 21 Mei 1998 Presiden Soeharto mengundurkan diri dari jabatannya sebagai presiden RI dan menyerahkan jabatannya kepada wakil presiden B.J. Habibie. Peristiwa ini menandai berakhirnya kekuasaan Orde Baru dan dimulainya Orde Reformasi.



BAB III KESIMPULAN 1.1 Kesimpulan



11



1. Keadaan masyarakat Indonesia mengalami banyak perubahan dan perkembangan diberbagai bidang, bidang – bidang yang mengalami perkembangan yaitu : politik, ekonomi, agama, sosial, kebudayaan, pertahanan dan keamanan, pertambangan, energi, kesehatan dan pendidikan. 2. Runtuhnya kekuasaan Orde Baru adalah adanya krisis moneter tahun 1997, sejak tahun 1997 kondisi ekonomi Indonesia terus memburuk seiring dengan krisis keuangan yang melanda Asia, terjadinya ketimpangan sosial yang sangat mencolok menyebabkan munculnya kerusuhan social, akhirnya pada tanggal 21 Mei 1998 Presiden Soeharto mengundurkan diri dan menyerahkan jabatannya kepada B.J. Habibie, peristiwa ini menandai berakhirnya kekuasaan Orde Baru dan dimulainya Orde Reformasi. 1.2 Saran Kami memberikan saran terhadap permasalah tersebut, yaitu lakukan otonomi daerah kepada seluruh propinsi sesuai sengan peraturan perundang – undangan yang ada, sehingga potensi-potensi yang ada pada daerah tersebut bisa dioptimalkan dengan seefisien mungkin. Harus terjadi transparansi dalam sistem keuangan sehingga masyarakat bisa mengerti.



DAFTAR PUSTAKA Ardyansarutobi.2016.



Masa



Pemerintahan



Orde



Baru



Sejarah.



Terdapat



pada



https://ardiyansarutobi.blogspot.co.id/2016/02/masa-pemerintahan-orde-barusejarah.html Diakses pada hari rabu, 26 November 2016 Fatihahfiqia.2011.



Pelaksanaan



Pembangunan



Nasional.Tersedia



pada



http://fatihahfiqia.blogspot.co.id/2011/12/pelaksanaan-pembangunan-nasional.html Diakses pada hari jumat, 4 November 2016 12



Intan



Lestari.2007.



Makalah



Sejarah



Lahirnya



Orde



Baru.



Tersedia



pada



https://www.academia.edu/12206751/Makalah_Sejarah_Lahirnya_Orde_Baru? auto=download Diakses pada hari sabtu, 29 Oktober 2016 Ryan.2013.



Makalah



lahirnya



Orde



Baru



Supersemar.Tersedia



pada



http://ryanpunyo.blogspot.com/2013/04/makalah-lahirnya-orde-baru-supersemar.html Diakses pada hari sabtu, 29 Oktober 2016 Shentialya.2013.



Makalah



Indonesia



pada



masa



Orde



Baru.



Tersedia



pada



http://shentiald.blogspot.com/2013/12/makalah-indonesia-pada-masa-orde-baru.html Diakses pada hari sabtu, 29 Oktober 2016 Silva Kumala Sari.2008. Pembangunan di Indonesia pada masa Orde Baru. Tersedia pada http://www.academia.edu/10123954/Pembangunan_di_Indonesia_pada_masa_Orde_Ba ru Diakses pada hari rabu, 26 Oktober 2016 Triashimmah.2012. Rencana Pembangunan Lima Tahun Masa Orde Baru. Terdapat pada https://www.academia.edu/22797285/Rencana_Pembangunan_Lima_Tahun_Masa_Ord e_Baru_ Diakses pada hari sabtu, 26 November 2016



13