Parwis - KD 4 [PDF]

Citation preview

Nama; Meyka Shandira Kelas; X TBG 3 Tugas ;Parwis [Meringkas KD.4] MODAL DASAR PENGEMBANGAN INDUSTRY PARIWISATA



A. Modal Dasar pengembangan Sektor Pariwisata Indonesia adalah negara yang memiliki potensi besar untuk menjadikan sektor pariwisata sebagai sektor andalan dalam pembangunan nasional.Potensi yang dimiliki dapat berupa: 1. Iklim yang baik 2. Keramahtamahan penduduk 3. Pemandangan yang indah 4. Kehidupan adat istiadat 5. Seni dan budaya Indonesia memiliki sumber daya yang dapat dijadikan modal dasar dalam pembangunan sektor pariwisata yaitu sebagai berikut: 1. Sumber Daya Alam Dengan iklim tropisnya sepnjang tahun memiliki kekayaan alam dan laut yang belum sepenuhnya dimanfaatkan kesejahteraan rakyat.Kekayaan,keragaman dan keindahan alam baik di dasr



maupun di darat dapat menjadi daya tarik tersendiri. 2. Luas wilayah dan Letak strategis Indonesia merupakan negara kepualauan terbesar di dunia dan terletak yang strategis di garis khatulistiwa dengan jumlah pulau sekitar 17.408 pulau dan sekitar 60% dari seluruh wilayah adalah air dan selebihnya berupa daratan. 3. Penduduk yang besar dan budaya yang beragam Penduduk indonesia terdiri dari berbagai suku dengan budaya dan adat istiadat yang beraneka ragam,seni budaya,sejarah dan dialek yang berbeda 4. Stabilitas keamanan Keamanan dan toleransi merupakan syarat mutlak bagi tumbuh dan berkembangnya industry pariwisata. 5. Pencitraan Nasional 6. Komitmen politik pemerintah 7. Keberhasilan pembangunan



Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan beberapa kebijakan tentang pariwisata yaitu dalam hal: 1. Penyediaan Sumber Daya Manusia



Bertujuan untuk:



 . Meningkatkan kualitas keahlian para tenaga kerja  . Meningkatkan kualitas produk dan pelayanan pariwisata  . Memanfaatkan organisasi kepariwisataan secara efektif dan efisien 2. Kemudahan Perjalanan Wisata a. Kebijaksanaan bebas visa dan ijin visa on Arrival Bebas Visa Kunjungan Singkat/BVKS yaitu bebas masuk ke indonesia tanpa harus mengurusi visa kunjungan Visa On Arrival/VOA yaitu pengurusan visa kunjungan begitu tiba di pelabuhan atau bandara internasional. Hanya berlaku untuk paspor asing yang melakukan kunjungan bisnis ,wisata,sosial dan berlaku 30 hari.



b. Kebijaksanaan memperbanyak pintu masuk bandara dan Pelabuhan Laut c. Kebijaksanaan Pajak Pembebasan pajak bagi perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam industry pariwisata d. Kebijaksanaan perizinan Dengan menyederhanakan perizinan:



1. Melimpahkan wewenang pemberian izin yang berkaitan dengan usaha sektor pariwisata oleh menteri perdagangan 2. Prosedur perizinan ada dua jenis:



 izin sementara  izin tetap 3. Kebijaksanaan pelayanan instansi pemerintah Instansi pemerintah diminta memberikan pelayanan yang baik kepada wisatawan mancanegara dan melindungi mereka terhadap berbagai gangguan seperti penodongan atau perampokan 4. Kebujaksanaan peningkatan sarana dan prasarana Pemerintah meningkatkan sarana dan prasarana baik kualitas maupun kuantitas seperti jalan raya,hotel,restoran dan transportasi



B. Peranan Sektor Pariwisata Dalam Pembangunan Nasional Sebagai bagian pembangunan nasional,berikut adalah pengembangan sektor pariwisata Indonesia: 1. Pembangunan yang terencana secara menyeluruh sehingga



memperoleh manfaat yang optimal 2. Pembangunan yang diarahkan menuju perubahan sosial dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat 3. Pembangunan yang terintegrasi dengan sektor lain yang saling menunjang 4. Pembangunan yang dilaksanakan dengan memperhatikan keseimbangan,keserasian dan keselarasan antara manusia dan lingkungan hidupnya 5. Pembangunan yang terus-menerus dievaluasi dan ditingkatkan. Peranan sektor pariwisata dalam pembangunan nasional adalah: 1. Bidang sosial ekonomi Penghasil devisa,memperluas lapangan kerja dan bisa menggerakkan pertumbuhan ekonomi nasional karena ketergantungan sektor pariwisata dengan sektor lainnya



2. Bidang Sosial Budaya Salah satu aset utama kepariwisataan adalah keanekaragaman budaya bangsa seperti kesenian,tradisi,keramahtamahan serta peninggalan sejarah bangsa.Dan mendorong terpeliharanya kebersihan dan kesehatan serta lestarinya lingkungan hidup



3. Bidang Sosial Politik Pariwisata merupakan wahana yang efektif untuk lebih mengenal budaya bangsa,sejarah bangsa,kekayaan dan keindahan alam dalam memperluas wawasan nusantara serta memupuk rasa cinta tanah air serta memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa khususnya di kalangan remaja 4. Bidang Kamtibmas Kepariwisataan juga merupakan pendorong dari upaya peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat.



     



Hal –hal yang tidak diharapkan dalam pengembangan kepariwisataan: . Terjadinya pencemaran lingkungan hidup . Terjadinya sifat meniru oleh kalangan masyarakat setempat . Tumbuhnya sikap mental materialistis . Meningkatnya tindak pidana yaitu menjadi jalur peredaran narkoba . Meningkatnya pedagang asongan yang tidak tertib . Beralihnya tenaga produksi pertanian ke sector perdagangan



C. Pola Kebijaksanaan Pengembangan Pariwisata 1. Pola kebijaksanaan Umum a. Kebijaksanaan untuk menjaga keseimbangan antara peranserta pemerintah,swasta dan masyarakat b. Kebijaksanaan pengembangan industry pariwisata



c. Kebijaksanaan pengembangan objek wisata,atraksi wisata,taman rekreasi dan hiburan umum d. Kebijaksanaan pengembangan sarana dan prasarana e. Kebijaksanaan untuk menjaga keseimbangan antara arus wisatawan,kemampuan menampung,melayani dan menyelenggarakan kepariwisataan f. Kebijaksanaan pengelolaan g. Kebijaksanaan pembinaan h. Kebijaksanaan hukum



2. Arah Pola Kebijaksanaan Pengembangan Jalur Wisatawan Diarahkan pada pengembangan jalur wisatawan mancanegara dan Nusantara yang sekaligus dapat meningkatkan jumlah/diversifikasi paket wisata yang didasarkan pada perkembangan objek wisata 3. Pola Kebijaksanaan Pengembangan Objek Wisata a. Prioritas pengembangan objek b. Pengembangan pusat-pusat penyebaran kegiatan wisatawan c. Meningkatkan kegiatan penunjang pengembang objek wisata 4. Pola Kebijaksanaan Pengembangan Sarana dan Prasarana Meliputi:



 Akomosai,  Restoran



      



Perkemahan Pondok wisata Gedung pertemuan Pramuwisata pusat informasi wisata usaha rekreasi hiburan umum



5. Pola Kebijaksanaan Pengembangan Pemasaran Berpedoman pada: 1) Peningkatan jumlah dan lama tinggal wisatawan 2) Meningkatkan kerjasama yang tepadu antar berbagai sektor 3) Mempercepat perkembangan pasar wisata domestik 6. Pola Kebijaksanaan Pengembangan Kelembagaan Meliputi hal-hal berikut: a. b. c. d. e.



Penyerahan urusan kepariwisataan Pemantapan kedudukan keluarga lembaga pemerintah daerah Peningkatan profesionalisme pelaksanaan tugas Pertimbangan jenis dan kelas lembaga Kemampuan bekerja sama



7. Pola Kebijaksanaan Pengembangan Industry Diarahkan pada halhal:



a. Penyerahan tenaga kerja,peningkatan mutu dan kemampuan tenaga kerja Indonesia b. Pengembangan struktur industry dengan prioritas pada usaha untuk menghasilkan barang ekspor non migas



c. Peranannya sebagai wahan pengembangan teknologi dan memacu pertumbuhan/perkembangan daerah D. Perencanaan Pengembangan Pariwisata Contoh tujuan-tujaun dalam perencanaan pariwisata adalah: 1. Bidang Ekonomi a. Meningkatkan penerimaan devisa b. Meningkatkan pengaruh terhadap ekonomi domestik c. Konstribusi pariwisata dalam membuka lapangan kerja 2. Bidang sosial a. Menghindarkan terjadinya pertentangan sosial antara wisatawan dan penduduk setempat b. Pemerataan manfaat dari pariwisata diantara tingkat atau kelompok masyarakat c. Menjaga dan memelihara warisan budaya,kebiasaan dan tradisi nasional 3. Bidang Lingkungan a. Melindungi alam dan pemandangan sekitarnya b. Menghindarkan terjadinya polusi dan pencemaran lingkungan c. Menghindarkan terjadinya kerusakan atraksi atraksi alam 4. Bidang Ruang a. Menyatukan rencana pengembangan pariwisata



b. Mengintegrasikan atau memisahkan pariwisata dari tata ruang bidang lainnya



Pedoman dasar pengembangan Pariwisata biasanya mempertimbangkan hal-hal berikut: a. Harus menyeluruh b. Diintegrasikan ke dalam pola dan program pembangunan sesmesta ekonomi,fisik dan sosial suatu negara c. Membawa kesejahteraan ekonomi yang tersebar luas dalam masyarakat d. Harus sadar lingkungan e. Penentuan tata cara pelaksanaan harus disusun berdasrkan pertimbangan yang matang