Rangkuman Modul 1&2 Ekonomi Indonesia [PDF]

Citation preview

MODUL 1 KB. 1 SISTEM EKONOMI



A. PENGERTIAN SISTEM EKONOMI Sistem ekonomi adalah cara sebuah negara untuk mengatur jenis produk yang dihasilkan menghasilkan barang itu dan bagaimana barang tersebut didistribusikan kepada masyarakat. Penentuan sistem ekonomi tidak lepas dari ideologi sebuah negara. Sistem ekonomi dapat dibagi menjadi 2 yaitu Sistem Ekonomi Kapitalis dan Sistem Ekonomi Sosialis. 1. Sistem Ekonomi Kapitalis Ciri – ciri nya : a. Penjaminan atas hak milik perorangan Setiap orang berhak menimbun kekayaan pribadi sebesar – besarnya tanpa mengindahkan posisi orang lain yang tidak memiliki kemampuan untuk melakukan hal yang sama. b. Mementingkan diri sendiri Karena menekankan individualisme, maka sepenuhnya dibebaskan untuk berorientasi pada diri sendiri atau lebih mementingkan diri sendiri. c. Pemberian kebebasan penuh Setiap orang berhak untuk melakukan aktivitas ekonomi dan campur tangan negara dibatasi dan hanya sebagai penyedia fasilitas. d. Persaingan bebas Persaingan terjadi antara penjual yang memberikan kualitas terbaik dan pembeli akan memberikan harga terbaiknya. e. Harga sebagai penentu Harga sangat ditentukan oleh mekanisme pasar yang bekerja menyeimbangkan permintaan dan penawaran serta permintaan barang dan jasa. f. Peranan negara minimal Peran negara hanya menjaga keamanan dan ketertiban, menetapkan hak kekayaan pribadi,menjamin perjanjian kedua belah pihak,mengeluarkan mata uang dan lain sebagainya. 2. Sistem Ekonomi Sosialis Dalam sistem ini, pemerintah sangat berperan untuk menentukan jalan nya perekonomian atau umum dikenal dengan perencanaan terpusat, sehingga hak milik dan inisiatif ekonomis individu kurang mendapat tempat yang layak. Ciri – ciri nya : a. Negara sangat berkuasa dalam pemilikan bersama (kolektivitas) semua faktor produksi. Ini bertujuan agar semua faktor produksi diserahkan untuk memenuhi kepentingan dan kebutuhan bersama bukan berorientasi pada keuntungan pribadi. b. Produksi dilakukan sesuai dengan kebutuhan Negara mengatur semua produksi barang yang dibutuhkan oleh masyarakat. c. Perencanaan ekonomi Negara melakukan perencanaan yang ketat untuk memproduksi dan mendistribusikan barang dan jasa yang dibutuhkan. Dalam sistem ini mekanisme pasar tidak lagi berlaku karena negara yang menentukan semua harga.



3. Sistem Ekonomi Campuran Sistem ini ingin menciptakan kesejahteraan dalam masyarakat. Tindakan yang dilakukan negara ada 3 hal, yaitu : a. Pengeluaran pemerintah untuk pembelian barang dan jasa yang digunakan untuk oprasional negara. b. Penarikan pajak, biasanya yang dikenakan pajak progresif sehingga semakin besar kekayaan seseorang maka semakin besar pula harta yang diberikan pada negara. c. Subsidi diberikan kepada para pihak yang membutuhkan sehingga kemiskinan struktural dapat diselesaikan dan distribusi pendapatan dapat terjadi. B. SEJARAH SISTEM PEREKONOMIAN INDONESIA Setelah merdeka, para pemimpin bangsa merumuskan sistem perekonomian Indonesia yang sesuai dengan kondisi bangsa Indonesia. Muhammad Hatta mengemukakan konsep sistem ekonomi kerakyatan. Tapi karena gejolak politik, maka Indonesia menerapkan Sistem Ekonomi Etatisme (dominasi negara). Setelah rezim orde lama ditumbangkan, pemerintah orde baru berlandaskan Trilogi Pembangunan, yaitu pertumbuhan ekonomi yang tinggi, stabilitas ekonomi dan pemerataan pembangunan. Saaat ini sistem perekonomian yang diterapkan di Indonesia yaitu Sistem Ekonomi Pancasila yang digali berdasarkan kemampuan bangsa yang terkait dengan ideologi, sistem nilai dan sosial budaya. C. PERANGKAT SISTEM EKONOMI DALAM UUD 1945 Pasal 33 UUD 1945 sebagai berikut : ayat (1) berbunyi; Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan, ayat (2); Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara, ayat (3) menyebutkan ; Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, ayat (4), Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional dan ayat (5); Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang. D. SISTEM EKONOMI INDONESIA DEWASA INI Dalam sejarah, Indonesia telah beberapa kali berganti sistem ekonominya, yang terkadang cenderung kapitalis ataupun liberalis. Pasca reformasi, muncul pandangan untuk mewujudkan sistem ekonomi kerakyatan yang diharapkan bisa melibatkan sebagian besar rakyat dalam aktivitas ekonomi. Namun dalam realitanya belum terjadi. E. SISTEM EKONOMI KAPITALIS-NEO LIBERAL Sistem ekonomi ini sering ditandai dengan globalilasi. Terminologi yang berkaitan yaitu negara tanpa batas, liberalisasi eknomi, perdagangan bebas, integrasi ekonomi dunia yang diyakini akan mampu membawa dunia maju dalam ekonominya serta mengecilnya kesenjangan. Indonesia juga turut terjerat dengan sistem ekonomi ini melalu kerangka peminjaman utang luar negeri untuk membiayai pembangunan, Indonesia terjebak dalam siklusnya. F. SISTEM EKONOMI PANCASILA Sistem ekonomi pancasila adalah sistem yang mengacu pada sila – sila yang ada didalam pancasila yang terwujud dalam 5 landasan ekonomi yaitu ekonomi moralistik, ekonomi kemanusiaan, nasionalisme ekonomi,demokrasi ekonomi dan diarahkan untuk mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.



G. SISTEM EKONOMI KERAKYATAN Suatu perekonomian yang orientasinya pada keterlibatan orang banyak dalam aktivitas ekonomi, baik dalam produksi, konsumsi maupun distribusi.



MODUL 1 KB 2. REFORMASI EKONOMI A. KRISIS MONETER INDONESIA Pada tahun 1997 sampai dengan 1998, Indonesia mengalami krisis moneter yang membawa perubahan drastis pada perekonomian Indonesia. Hal ini ditandai dengan melemahnya nilai tukar rupiah yang sangat drastis. Sederhananya, krisis moneter yang terjadi di Indonesia yaitu dikarenakan oleh meningkatnya permintaan valuta asing, khususnya Dollar AS yang melebihi penawaran. Ketidakseimbangan itu disebabkan oleh beberapa faktor internal, yaitu : 1. Defisit transaksi berjalan Indonesia yang cenderung membesar dari tahun ke tahun. 2. Tingkat akumulasi inflasi yang sangat tinggi 3. Utang luar negeri Indonesia yang terlalu banyak Terdapat pula faktor eksternal, yaitu : 1. Pergerakan finansial di tiga kutub dunia (AS,Eropa dan Jepang). 2. Institusi finansial berbentuk negara dan lembaga keuangan yang berkembang secara global mengalami perkembangan luar biasa sehingga memiliki otoritas yang lebih besar daripada negara berkembang seperti Indonesia. 3. Spekulasi yang menggiring gejolak finansial global B. DAMPAK KRISIS MONETER Krisis moneter yang berkepanjangan di Indonesia menciptakan keresahan yang luar biasa di kalangan rakyat jelata. Ada beberapa kemungkinan Indonesia lambat keluar dari lingkaran krisis moneter dibandingkan dengan negara lain, yaitu : 1. Gelombang krisis di Indonesia telah menimbulkan kerusakan sistemik yang sangat luas dan dalam, bukan hanya bidang ekonomi tetapi dalam bidang sosial, politik, hukum, keamanan dan ketertiban umum. 2. Institusi yang menjadi pilar kehidupan ekonomi di Indonesia ternyata rapuh. 3. Tekad politik atau kesungguhan untuk keluar dari krisis tidak sekuat negara lain. C. REFORMASI EKONOMI Ada beberapa hal yang harus dilakukan dalam reformasi ekonomi. Hal yang terpenting yaitu mengubah paradigma kebijakan ekonomi Indonesia. Pemerintah dapat mengambil tindakan yang tegas untuk menentukan sistem kurs. Selain itu, kestabilan politik dan keamanan perlu diciptakan untuk melakukan reformasi ekonomi. Masalah utang luar negeri juga masuk dalam agenda reformasi ekonomi Indonesia. APBN Indonesia yang seharusnya digunakan untuk pembangunan justru dipakai untuk membayar hutang luar negeri. Akibatnya Indonesia belum mampu mensejahterakan rakyatnya. Pemerintah harus melakukan serangkain strategi untuk memutihkan Indonesia dari utang luar negeri karena dengan cara itulah bangsa ini dapat terlepas dari krisis ekonomi.



D. MENUJU EKONOMI KERAKYATAN Sudah seharusnya Indonesia mengubah paradigma ekonomi yang semula liberal menjadi berparadigma pancasila. Sebenarnya ekonomi kerakyatan sudah tertuang dalam UUD 1945. Tetapi hingga saat ini tidak ada komitmen yang jelas dari pemerintah untuk melaksanakan nya, Indonesia justru terjebak dalam sistem ekonomi liberal yang tidak sesuai dengan keadaan bangsa. Melalui paradigma kerakyatan ini diharapkan tidak lagi mengejar pertumbuhan ekonomi semata, tetapi lebih mengutamakan pemerataan ekonomi. Diharapkan juga KKN dapat dihapuskan karena perekonomian dilakukan,dikuasi dan dikendalikan oleh segenap rakyat. Pada masa pemerintahan Joko Widodo, diharapkan akan muncul kebijakn – kebijakan yang mampu mendorong ekonomi kerakyatan lebih maju dan berkembang. Tekad pemerintahan presiden Joko Widodo untuk mewujudkan ekonomi penuh kemandirian yang mensejahterakan melalui penguatan agribisnis kerakyatan dan pengutan ekonomi dari kawasan pinggiran dan desa diharapkan menjadi semnagat baru bagi berkembangnya ekonomi kerakyatan ke depan.



Modul 2 Kegiatan belajar 1 A. Perkembangan pertanian Indonesia Dinamika perkembangan pertanian Indonesia menunjukan kecenderungan yang cukup memprihatinkan. Dalam kurun waktu tahun 2001-2003 sebanyak 610.596 ha sawah(termasuk yang produktif) berganti menjadi kawasan pemukiman dan kegiatan lain.meskipun lahan pertanian menyempit,jumlah petani justru meningkat 20,8 juta (1993)menjadi 25,4 juta (sensus pertanian 2003).rata rata kepemilikan lahan petani mengalami penurunan drastis yaitu tinggal kurang dari 0,25 ha per jiwa (Bambang ismawan,2005). Pendapatan semusim( padi)hanyalah antara 325.000-543000,atau hanya 81,250,00-135.000 



Dalam studi di temukan bahwa 80% pendapatan rumah tangga petani kecil berasal berasal dari kegiatan luar sektor pertanian (non farm) .situasi di perburukan dengan terancamnya ekologis(lingkungan) yang menjadi basis pertanian.rusaknya sistem ekologis itu di tandai dengan merosotnya tingkat kesuburan tanah Antara lain karena massifnya penggunaan bahan an -organik dalam pupuk dan obat pembasmi hama . Departemen Kimpraswil menyarankan bahwa 1,5 juta ha lahan irigasi yang menjadi tumpuan penyediaan air bagi tanaman pertanian yang telah rusak.  Fase penting perkembangan kondisi, sistem dan struktur pertanian Indonesia 1. Struktur pertanian Indonesia tidak lepas dari bentuk proses kololianisme bangsa lain yang berlangsung sangat lama . 2. Sistem kapitalisasi yang berlaku sesudahnyapun hanya menjdikan Indonesia sebagai ondermaning besar sekaligus sumber buruh murah bagi perusahaan-perusahaan swasta Belanda. 3. Reformasi agraria melalui UU pokok Agraria1960 yang mengatur retribusi tanah dan UU perjanjian bagi hasil (1964) yang mengubah pola bagi hasil untuk struktur. 4. Resolusi hijau yang mengimbas ke Indonesia di tandai dengan penggunaan bibit-bibit baru dan teknologi(biologis dan kimiawi)pemberantasan hama dari luar negeri Indonesia memang mampu melakukan swasembada beras pada tahun 1984. 5. Liberalisasi pertanian disyaratkan IMF dan WTO kini di tandai oleh bebas masuknya produkproduk pertanian (pangan ) seperti beras,gula,daging,ayam,jagung,dan buah-buahan yang memukul petani dalam negeri. B. Masalah struktural pertanian Indonesia



Merumuskan bahwa masalah struktural itu adalah bagaimana mentransformasikan puluhan juta kaum tani miskin marjinal kedalam dunia pertanian yang lebih modern dan yang memungkinkan mereka hidup layak. Prof.mubyarto pada tahun 1989 sudah menguraikan berbagai persoalan mendasar pertanian di Indonesia ,diantaranya adalah sebagai berikut: A. Jarak waktu yang lebar antara pengeluaran dan penerimaan pendapatan dalam pertanian. B. Pembiayaan pertanian C. Tekanan penduduk D. Pertanian subsistem Mengacu pada kerangka pemikiran John madeley (2005),masalah struktural pertanian adalah berupa kerawanan pangan ,yang terkait dengan kedaulatan dan ketahanan pangan. Berbagai aspek internal-eksternal yang menjadi faktor penyebab(langsung dan tidak langsung )kerawanan pangan di Indonesia antara lain adalah: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.



Tanah tandus dan bencana alam Terbatasnya sumber -sumber pendanaan Banyak utang negeri yang membebani anggaran negara Pengabaian peran perempuan Konflik kepentingan dalam penguasaan dan penggunaan lahan Perubahan iklim akibat pemanasan global Perubahan jumlah produk yang semakin pesat Merosotnya ketersediaan air Tidak di kembangkannya diversifikasi pangan secara serius Pemangkasan dana kesehatan yang meningkat



C. Kebijakan kebijakan pembangunan pertanian Bidang-bidang kebijakan pertanian yang spesifik meliputi kebijakan harga, kebijakan pemasaran dan kebijakan struktural. D. Pertania Indonesia di era liberalisasi Liberalisasi sektor pertanian di awali dengan masuknya Indonesia ke dalam perjanjian (Agriculture on aggeement) AOA di tahun 1995 dan di terimanya letter of internet (lol) IMF di tahun 1997. Berapa ketentuan yang di atur AoA sebagai berikut (Setiawan ,2003:73): A. Pengurangan dukungan domestik B. Pengurangan subsidi ekspor C. Perluasan akses pasar Liberalisasi pertanian telah merugikan pertanian Indonesia .misalnya liberalisasi pemberkasan yaitu (Setiawan:69): I. II. III.



Subsidi pupuk di cabut pada tanggal 2 Desember 1998 Monopoli impor beras oleh Bulog di cabut akhir tahun 1999 Bea masuk komoditas pangan di patok maksimum 5 %



Liberalisasi pertanian merupakan akses penerapan pasar (perdagangan) bebas pasar bebas pertanian sendiri sebenarnya mempunyai cacat baik dalam tataran filosofi teoritis,. Maupun tataran empris – aplikatifnya .secara teoritis pasar bebas pertanian hanya akan menguntungkan menyejahterakan kedua belah pihak apabila dua asumsi utamanya terpenuhi yaitu tingkat kemajuan ekonomi dan teknologi antar kedua negara seimbang dan modal tidak dapat langsung bergerak lintas negara.



E. Pembangunan pertanian yang menyejahterakan petani Mubyarto (2000) menegaskan bahwa kebijakan pembangunan pertanian yang berorientasi pada kesejahteraan petani harus berisi kebijakan-kebijakan tentang penanggulangan kemiskinan,karena dalam kenyataannya petani yang lahan garapannya sangat sempit (petani gurem) selalu berpolah nafkah ganda ,yaitu tidak mungkin menggantungkan pendapatnya hanya dari usaha tani saja tetapi juga dari usaha usaha lainya (off farm) di luar usaha tani.secara spesifik Mubyarto menguraikan beberapa kebijakan komoditi pertanian yang berorientasi pada kesejahteraan petani sebagai berikut: 1. Indonesia patut kembali mewujudkan swasembada beras. 2. Tidak hanya beras tetapi komoditi jagung dan kedelai kini di impor dalam jumlah besar untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri . 3. Jika kini Indonesia mengimpor gula hampir sama besar dengan volume produksi dalam negeri menimbulkan pertanyaan kebijakan pertanian, apa yang salah di masa lalu?Inpres no 9/1975 tentang TRI (tebu rakyat intensifikasi)melarang pabrik pabrik gula (BUMN maupun pabrik pabrik swasta ) menyewa tanah rakyat untuk menanam tebu dengan alasan naif “tebu harus di tanam oleh petani sendiri. 4. Untuk mempertahankan perangsang berproduksi bagi petani dalam berbagai komoditi yang di hasilkannya, pemerintah harus merevitalisasi kebijakan harga dasar padi sekaligus dalam kaitannya dengan harga-harga gula jagung,kedelai ,dan harga tertinggi bagi sarana produksi pupuk dan obat obatan (pestisida dan insektisida).



Kegiatan belajar 2 Industrialisasi di Indonesia A. SEJARAH PERKEMBANGAN INDUSTRIALISASI DI INDONESIA Industrialisasi mulai berkembang di Indonesia pada pemerintahan rezim orde baru melalui UU no 1 tahun 1967tentang penanaman modal asing (PMA) pemerintah melakukan riberalisasi untuk menarik modal asing dengan tujuan menggairahkan perekonomian yang lesu. Sejak awal dekade 1970-an hingga pertengahan dekade 1980-an pemerintahan mengembangkan strategi industri substitusi impor.(ISI). Strategi ini bertujuan untuk menghemat devisa dengan cara mengembangkan industri yang menghasilkan barang pengganti barang impor, di dasari pada strategi tersebut pemerintahan membatasi masuknya investor asing dengan berbagai ketentuan antara lain pembatasan pemberian lisensi ,penetapan pangsa modal PMA relatif terhadap modal domestik,dan pelarangan PMA bergerak di sektor pertahanan ke amannnan,sektor strategi (telekomunikasi) dan sektor publik,(listrik dan air minum )(Pangestu ,1995:1-3). Di dorong oleh keadaan tersebut dan jatuhnya harga minyak pada awal tahun 1980an,pemerintah mengubah strategi industrialisasi dari industri substitusi impor (isi) menjadi industri promosi ekspor(IPE). Deregulasi pada tahun 1984 menggairahkan industri terutama bidang manufaktur.pada tahun 1986, pemerintah meringankan syarat PMA dengan memperbolehkan kepemilikan modal sampai 20% dan berkembang hingga 51% setelah 10 tahun beroperasi.kebijakan paling expensif terjadi pada tahun 1999 dengan PP .no 20/1999 yang memungkinkan kepemilikan modal PMA hingga 95%.



B. STRUKTUR INDUSTRI DI INDONESIA Struktur industri di Indonesia masih belum dalam ( shallow) dan belum seimbang (untuk balanced). Struktur pasar industri manufaktur Indonesia berciri oligopolis karena empat perusahaan terbesar dalam industri yang sama mempunyai konsentarlisasi industri di atas 40%.padahal mayoritas 7 dari 9 subsektor industri manufaktur memiliki rasio konsentrasi di atas 40 %.penyebab gurunya konsentrasi industri setidaknya karena efek intensitas dan efek struktural(penurunan pangsa industri dengan tingkat konsentrasi tinggi). C. MASALAH STRUKTURAL INDUSTRI INDONESIA Hasil penelitian UNIDO(united nation industrial development organizational),bahan khusus PBB yang berfungsi meningkatkan proses industrialisasi di negara-negara berkembang dan untuk pemberian country service framework for Indonesia (CSFI),menunjukan adanya peningkatan industrialisasi Indonesia ,meskipun masih tertinggal bila di bandingkan dengan negara ASEAN,penelitian tersebut menunjukan bahwa Indonesia sejak tahun 1980 di peringkat 75 menjadi 54 tahun1990 dan naik lagi menjadi 38 pada tahun 2000. Di bandingkan dengan negara tetangga seperti maksiat, Indonesia cukup tertinggal.malasia pada tahun1980 berada di peringkat 50, yang menjadi peringkat 15 pada tahun2000 .Thailand dari peringkat 47 tahun 1980 menjadi 23 pada tahun 2000. Sementara pilipina dari peringkat 42 tahun 1980 menjadi 25 pada tahun 2000.berdasarkqn peringkat ini tampak sekali bahwa kondisi pertumbuhan industrialisasi di Indonesia memang lambat.



Ada lima faktor yang dapat mendorong terjadinya pertumbuhan industri. 1. 2. 3. 4. 5.



Peningkatan SDM Pembangunan infrastruktur yang memadai Adanya investasi asing langsung/Foreign direct Investment (FDI) Pembayaran yang di hasilkan dari faktor menarik Peningkatan riset dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memadai.



D. BIROKRASI YANG BELUM EFISIEN Birokrasi perizinan di Indonesia tergolong memakan waktu lama bila di bandingkan dengan negara tetangga di ASEAN.faktor birokrasi dan waktu tunggu tersebut dapat menyebabkan investasi di Indonesia menjadi tidak menarik lagi,sehingga banyak modal yang akan mengalir ke negara yang menjanjikan.selain itu kondisi perekonomian memang berpengaruh terhadap iklim berinvestasi. E. KLASIFIKASI DAN KONSENTRASI INDUSTRI DI INDONESIA Sektor industri saat ini merupakan sektor utama dalam perekonomian indonesia.hal itu sektor ini merupakan penyumbang terbesar dalam pembentukan PDB Indonesia selama 10 tahun terakhir pergolongan Industri indonesia di bagi menjadi 4 yaitu industri besar,industri sedang, dan industri kerajinan rumah tangga.dasar pengelompokan ini adalah pada banyaknya jumlah tenaga kerja yang ada di dalamnya ,tanpa memperhatikan penggunaan mesin produksi yang di gunakan. Industri besar perusahaan yang jumlah pekerjaan ya 100 orang atau lebih. Industri sedang jumlah pekerjanya antara 22-99 orang. Industri kecil memiliki pekerjaan antara 5-19 orang ,sedangkan industri rumah tangga jumlah pekerjaan ya antara 1-4 orang.



Dari sisi hasil,industri dapat di kelompokkan menjadi tiga yaitu sektor primer ,sekunder,dan tersier. Sektor primer meliputi,tanaman pangan,peternakan ,perikanan ,perhutanan, pertambangan. Sektor sekunder meliputi Industri,makanan,takstil,barang dari kulit,industri kayu ,kertas dan percetakan ,kimia,farmasi,karet,dan plastik,mineral non logam,logam mesin dan elektronika,alat kedokteran dan kendaraan bermotor. Sektor industri tersier meliputi :listrik,gas, dan air, konstruksi ,peradangan dan reparasi,hotel dan restoran,transportasi,gudang dan komunikasi,perumahan ,kawasan industri serta perkantoran. Nilai investasi asing yang merupakan cerminan pertumbuhan industri di dalam negeri sari tahun ke tahun mengalami pasang surut.terlebih setelah krisis ekonomi melanda Indonesia sejak tahun 1997/1998. Dari tiga sektor industri yang paling banyakendapat investasi asing dari mulai tahun 1997 sampai tahun2005 adalah sektor industri sekunder. Hal itu terlihat dari 2,629.8 juta US dolar tahun 1997 meningkat menjadi 4,028.5 juta dolar. Masuknya investasi sektor industri sekunder mulai menurun sejak tahun 2001 menjadi 2,172.0 juta dolar.tahun 2004 mulai naik kembali menjadi 2,820,9 juta dolar. F. KEPEMILIKAN DAN PENGEMBNGAN INDUSTRI Perusahaan pemerintah merupakan aktor yang utama hampir semua faktor dari manufaktur,finansial sampai pada pertanian.saat itu. Belum ada investasi asing yang besar di Indonesia,karena masih adanya pembatasan terhadap masuknya modal asing.kepemilikan manufaktur menunjukan adanya kebijakan-kebijakan yang saling mempengaruhi dan faktor ekonomi industrial. Adanya hambatan tarif dan non tarif terhadap produksi asing semakin membuat perusahaan dalam negeri terutama milik negara tidak melakukan pembenahan dirinya. Krisis ekonomi dan keuangan yang terjadi menyebabkan perusahaan banyak yang kolaps.sektor yang paling banyak terkena dampaknya adalah perbankan. Perbankan di Indonesia hampir sebagian besar mengalami kesulitan likuiditas keuangan ,sehingga pemerintah memulai bank Indonesia memberikan bantuan dengan dana badan likuiditas bank Indonesia (BLBI). Ketidakjelasan tentang kepemilikan dan aturan yang memadai menyebabkan kerugian yang di alami oleh negara dan swasta akibat krisis sangat besar. Internasional monetary fund ( IMF). Kepemilikan pemerintah pada berbagai sektor tahun 1980-an masih mendominasi, bila di bandingkan dengan kepemilikan asing maupun swasta. Sektor migas,alat transportasi,perbankan lainnya masih di miliki oleh pemerintah. Perubahan secara signifikan setelah terjadi krisis ekonomi tahun 1997. Saat setelah krisis, pemerintah mulai menjual sebagian perusahaan-perusahaan BUMN sebagai konsekuensi dari kesepakatan dengan IMF.



G. KEBIJAKAN INDUSTRI INDONESIA. Beberapa hal yang bisa di tawarkan sebagai solusi terhadap permasalahan industrialisasi tersebut adalah sebagai berikut pertama,membuat regulasi yang jelas terkait kebijakan industri dan teknologi Indonesia. Kedua membuat regulasi baru agar setiap industri memberikan sharing minimal 15% dari asetnya baik berupa SDM maupun dana untuk kegiatan new development dan design produk dengan keharusan menyertakan dengan tenaga kerja lokal. Ketiga secara umum menaikan iklim penelitian baik di instansi pemerintah seperti LIPI dan BPPT, juga di berbagai perguruan tinggi dalam koridor kerja sama R dan D pada teknologi terapan (applied technologi) yang di biayai industri.



H. TANTANGAN INDUSTRI NASIONAL DI ERA GLOBALISASI Di era globalisasi ketika ada tekanan. Dari luar untuk menghilangkan berbagai proteksi industri besar di tanah air sedang di uji ketangguhannya.penghapusan proteksi yang menimbulkan ekonomi biaya tinggi, harus di barengi dengan berbagai persiapan kelembagaan, infrastruktur dan suprastruktur dalam upaya meningkatkan daya saing di pasar global.



,