Soal KUP B [PDF]

Citation preview

UJIAN PELATIHAN BREVET MATA UJIAN ANGKATAN HARI/ TANGGAL SIFAT UJIAN PENGAJAR NAMA PESERTA



:KUP B : : : : ANDA AMIRULLAH, M.M. : …………………………………...



Petunjuk: 1. Berdoalah sebelum mengerjakan. 2. Kerjakan soal sendiri-sendiri. 3. Selamat mengerjakan. A. Pilihlah jawaban yang anda anggap paling benar dengan cara memberi tanda silang (X) pada jawaban a b, c, atau d pda masing-masing soal dibawah ini.



1.



SPT Tahunan yang masuk kedalam kelompok harus dilakukan pemeriksaan adalah: a. SPT Tahunan Nihil b. c. SPT Tahunan Kurang Bayar d. SPT Tahunan Rugi tidak lebih bayar



2.



Sebagai Wajib Pajak yang diperiksa, maka wajib : a. Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan c. Memberikan keterangan lain yang diperlukan d. Semuanya benar



3.



PT. ABC diperiksa atas SPT Masa PPN Masa Desember 2014 LEBIH BAYAR Rp. 30juta yang dikompensasikan ke SPT Masa Januari 2015. Apabila hasil pemeriksaan ternyata menjadi Lebih Bayar Rp. 10juta, maka akan dikenakansanksi administrasi berupa : a. Bunga 2% b. Kenaikan 100% c. Tidak ada Sanksi, tetap Lebih Bayar d. Denda 100%



4. Saudara sebagai Wajib Pajak, menyampaikan SPT Tahunan 2015 dengan status NIHIL pada tanggal 30 April 2016. Untuk pelaksanaan kewajiban perpajakan saudara tersebut, maka: a. Akan mendapatkan SKPKB atas keterlambatan lapor sebesar 2% perbulan b. STP dengan nilai Rp. 1000.000 karena terlambat lapor c. STP dengan nilai Rp. 100.000 karena terlambat lapor



d.



Tidak mendapatkan apapun, karena pelaporan sudah tepat waktu



5.



Keberatan dapat diajukan terhadap produk hukum berikut ini, kecuali : a. SKPLB b. SKPN c. SKPKB d. STP



6.



Batas waktu penyampaian permohonan keberatan adalah : a. 3 bulan sejak tanggal terbit Surat Ketetapan Pajak b. 3 bulan sejak tanggal diterima Surat Ketetapan Pajak oleh Wajib Pajak c. 3 bulan sejak tanggal pengiriman Surat Ketetapan Pajak d. Tidak ada batasan waktu, kapan saja dapat mengajukan.



7.



Berikut sarat penyampaian surat permohonan keberatan kecuali : a. Satu surat permohonan untuk satu surat ketetapan pajak b. Surat permohonan ditandatangani oleh Waijb Pajak atau kuasanya dengan surat kuasa khusus c. Melunasi hutang pajak yang disetujui dalam pemeriksaan sebelum mengajukan keberatan. d. Disampaikan langsung ke Kantor Wilayah DJP



8. Jatuh tempo pembayaran SKPKB yang terbit tanggal 06 Juli 2015 adalah ; a. 05 Juni 2015 b. 05 Agustus 2015 c. 05 September 2015 d. 05 Oktober 2015 9. Pasal 27 UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan juncto Pasal 35 UU Pengadilan Pajak mengatur tentang pengajuan banding ke badan peradilan pajak. Yang dapat diajukan banding adalah: a. Surat Ketetapan Pajak b. Surat Tagihan Pajak c. Surat Keputusan Keberatan d. Semua dapat diajukan ke badan peradilan pajak 10. Wajib pajak diperiksa secara all taxes namun Surat Ketetapan Pajak diterbitkan tanpa menyampaikan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP). Wajib pajak tersebut memiliki hak untuk menempuh upaya hukum sesuai UU KUP berupa: a. Mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara b. Mengajukan gugatan ke Pengadilan Pajak berdasarkan ketentuan Pasal 23 Ayat (2) huruf d c. Permohonan pembatalan hasil pemeriksaan berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) huruf d d. Menempuh semua upaya hukum sekaligus



11. Pemeriksaan Bukti Permulaan untuk mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan: a. Termasuk tindakan dalam rangka penyidikan pajak b. Termasuk tindakan dalam rangka pemeriksaan c. Termasuk tindakan dalam rangka melengkapi penuntutan tindak pidana pajak d. Jawab a, b, dan c tidak ada yang benar 12. Wajib Pajak wajib melunasi pajak yang masih harus dibayar paling sedikit sejumlah yang disetujui dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan sebelum: a. Surat banding disampaikan b. Surat keberatan disampaikan c. Keputusan keberatan ditetapkan d. Putusan banding diucapkan 13. Dalam hal Wajib Pajak mengajukan banding kepada Pengadilan Pajak, maka jumlah pajak yang tidak disetujui Wajib Pajak sesuai dengan hasil Pembahasan Akhir secara UU belum merupakan pajak yang terutang sampai dengan adanya putusan banding. Sebagai imbangan atas ketentuan tersebut maka Wajib Pajak dikenakan sanksi denda 100% dalam hal: a. Banding dinyatakan tidak dapat diterima b. Banding dinyatakan ditolak c. Banding dicabut d. Jawab a, b, dan c tidak ada yang benar 14. Surat Tagihan Pajak (STP) sebagaimana diatur dalam UU KUP: a. Adalah surat ketetapan pajak b. Bukan merupakan beschikking c. Mempunyai kekuatan menagih seperti surat ketetapan pajak d. Dapat diajukan banding ke Pengadilan Pajak 15. Dalam menghitung pajak pasangan yang menikah, penghasilan suami dan istri dapat dikenakan pajak secara terpisah. Dari pernyataan-pernyataan dibawah ini, kondisi manakah yang paling benar untuk memenuhi persyaratan pengenaan pajak secara terpisah antara suami dan istri: a. Suami dan istri menghendaki pemisahan harta dan penghasilan berdasarkan perjanjian tertulis b. Suami dan istri hidup secara terpisah berdasarkan putusan hakim c. Istri menghendaki untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri d. Semua pernyataan diatas benar 16. Apakah terhadap Putusan Pengadilan Pajak dapat diajukan g ugatan ke Peradilan Tata Usaha Negara: a. Pengadilan Pajak merupakan satu-satunyah badan peradilan yang menangani sengketa pajak b. Dapat, karena Pengadilan Pajak berada dalam lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara



c. Dapat, sepanjang putusannya berupa “tidak dapat diterima” yang menyangkut kewenangan/ kompetensi d. Dapat, sepanjang putusannya berupa “menolak seluruhnya permohonan penggugat” 17. Pengadilan Pajak dibentuk sebagai bagian dari sistem perpajakan nasional dan juga merupakan bagian dari sistem peradilan yang berpuncak pada Mahkamah Agung, yang ditunjukkan dengan dimungkinkannya untuk mengajukan upaya hukum terhadap Putusan Pengadilan Pajak melalui: a. Peninjauan kembali b. Kasasi c. Uji materi d. Yudical review 18. Sengketa Pajak merupakan sengketa di bidang perpajakan antara Wajib Pajak dengan pihak pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan oleh pejabat yang berwenang yang dapat diajukan ke Pengadilan Pajak melalui upaya hukum: a. Banding b. Gugatan c. Banding dan gugatan d. Banding atau permohonan peninjaun kembali 19. Untuk memeriksa dan memutus suatu sengketa dengan cara cepat, Ketua Pengadilan Pajak menunjuk: a. Mejelis Hakim b. Hakim Tunggal atau Majelis Hakim Ad Hoc c. Majelis Hakim atau Hakim Tunggal d. Majelis Hakim atau Majelis Hakim Ad Hoc 20. Sesuai Undang-Undang Pengadilan Pajak, pengambilan Putusan Pengadilan Pajak harus dilakukan berdasarkan: a. Peraturan perundang-undangan perpajakan b. Keyakinan dari Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa c. Hasil penilaian pembuktian d. Jawaban pada huruf a, b, dan c adalah benar B. ESSAY 1.



PT. Makmur Sukses telah diperiksa pajak untuk tahun pajak 2013, dan diterbitkan SKPKB tertanggal 03 Januari 2015 sebesar Rp. 300.000.000,- Pimpinan perusahaan menyetujui hasil pemeriksaan sebesar Rp.100.000.000,- dan telah di bayar sesuai kesepakatan dalam pemeriksaan, selanjutnya perusahaan mengajukan permohonan keberatan.Diterbitkan Surat Keputusan Keberatan pada tanggal 02 Januari 2016 diterima perusahaan pada tanggal 05 Januari 2016 yang memutuskan mengabulkan sebagian permohonan wajib pajak menjadi Rp. 150.000.000,-. Berapakah jumlah dana yang harus disiapkan untuk membayar utang pajak hasil keberatan apabila pimpinan perusahaan memutuskan untuk tidak mengajukan Banding ?



2.



Jelaskan tata cara pengajuan permohonan Keberatan?



3.



Jelaskan tata cara pengajuan permohonan banding?



4.



Apabila PT AMOS tidak memenuhi surat permintaan peminjaman pembukuan selama pemeriksaan, maka bagaimana pemeriksaan dapat diselesaikan dan apa sanksi-sanksi untuk PT AMOS ?



5.



Bapak Budiman sebagai WP OP menerima SKPKB sebesar Rp 100.000.000 yang terbit pada tanggal 01 Agustus 2015. a. Wajib Pajak mengajukan permohonan angsuran pembayaran pajak kepada KPP dan disetujui dilakukan pembayaran secara angsuran selama 10 bulan dengan jumlah tetap. Hitung sanksi administrasi untuk tiap-tiap angsuran selama 10 bulan! b. Jika WP memilih untuk mengajukan permohonan penundaan pembayaran pajak dan oleh KPP, permohonan penundaan tersebut disetujui sampai dengan tanggal 30 Desember 2015. Berapakah sanksi administrasi atas penundaan tersebut!



-Selamat Mengerjakan-