Tugas 2 Pengantar Administrasi Negara [PDF]

Citation preview

Tugas Tutorial 2 Jawab pertanyaan di bawah ini dengan menggunakan konsep dan teori yang tepat! 1. Seperti apakah kelemahan dan problema dalam birokrasi dan sertakan contohnya pada organisasi pemerintahan daerah?  (Skor 40) 2. Seperti apakah pola hubungan antara pemerintah pusat dan daerah?  (Skor 30) 3. Sebutkan dan jelaskan fungsi-fungsi manajemen personalia menurut Robert Presthus dalam Public Administration?  (Skor 30) Jawaban: 1. Contoh kelemahan dalam birokrasi pada organisasi publik/pemerintahan daerah adalah tumpang tindihnya peraturan pemerintah pusat dan daerah serta adanya peraturan daerah yang menghambat investasi Contoh kelemahan dalam birokrasi pada organisasi publik/pemerintahan daerah adalah tumpang tindihnya peraturan pemerintah pusat dan daerah serta adanya peraturan daerah yang menghambat investasi Penjelasan: Kelemahan dalam birokrasi dan sertakan contohnya pada organisasi publik/pemerintahan daerah! Kelemahan-kelemahan birokrasi adalah: a. b. c. d.



Penetapan standar efisiensi yang dapat dilaksanakan secara fungsional Terlalu menekankan aspek-aspek rasionalitas, impersonalitas dan hirarki Kecenderungan birokrat untuk menyelewengkan tujuan-tujuan organisasi Berlakunya pita merah dalam kehidupan organisasi Contoh kelemahan dalam birokrasi pada organisasi publik/pemerintahan daerah adalah tumpang tindihnya peraturan pemerintah pusat dan daerah serta adanya peraturan daerah yang menghambat investasi 2. Pembentukan daerah-daerah otonom dan pemberian hak-hak otonom atas dae rah-daerah otonom merupakan kebijakan yang konstitusional. Oleh karena pengaturan lebih lanjut dari dari amanat konstitusi tersebut untuk member penguatan I sebagai konsekuensi dari pilihan bentuk negara kesatuan merupakan keharusan yang mendesak. Sebuah Pola hubungan antara pusat dan daerah dalam negara kesatuan perlu dikuatkan secara sistemik dengan aturan hukum guna menjamin kepastian dan. Kejelasan sejalan dengan kuatnya manfaat dan dukungan dari kebijakan otonomi daerah yang telah diimplementasikan secara riil dalam satu dasawarsa ini. Bagaikan sebuah sisi mata uang dari sebuah koin, maka antara pemerintah pusat dan daerah. Memiliki urgenistas dan tingkat kepentingan yang relative tidak berbeda dalam menjalankan fungsi pemerintahan guna mewujudkan tujuan dibentuknya Negara, Inilah pilihan ideal ditindaklanjuti dengan pemberian penguatan. 3. Menurut Robert Presthus dalam Public Administration adalah adalah pendekatan institusional, struktural, perilaku, dan pasca perilaku. Penjelasan: 1.The Institutional Approach (pendekatan institusional) Merupakan pendekatan yang menekankan pada kelembagaan dan organisasi kepemerintahan. Jantung utama pendekatan ini terletak pada studi mengenai struktur, fungsi, hukum dan regulasi dari lembaga eksekutif, legislatif maupun yudikatif. 2.The Structural Approach (pendekatan struktural) Pendekatan struktural pada ilmu administrasi publik merupakan istilah yang diadaptasi dari ilmu sosiologi dan anthropologi yang menginterpretasikan sosial kemasyarakatan sebagai sebuah struktur dengan bagian yang saling berhubungan. Pendekatan ini menjelaskan mengenai mekanisme untuk memahami proses-proses sosial dan struktur di dalamnya. Berdasarkan konsep pendekatan struktur, lembaga pemerintah merupakan contoh nyata dari struktur sosial dengan aturan; sebuah struktur dapat menjalan berbagai fungsi dan vice versa (sebuah fungsi dapat dijalankan oleh berbagai struktur)



3.The Behavioral Approach (pendekatan perilaku) Pendekatan ini menekankan bahwasannya aktivitas administrasi tidak dapat terlepas dari studi mengenai behaviourism yang meneliti perilaku individu dan kesadaran perilaku kolektif manusia serta dampaknya dalam ruang lingkup administrasi publik (Herbort Sumon). Menurut Presthus, pendekatan perilaku seringkali bergantung pada keadaan politik dan bersifat temporal belaka. Seringkali terjadi ketimpangan antara idealisme dan kenyataan yang ada. Pendekatan Perilaku bagi Presthus kadang sangat membingungkan, runyam dan usaha yang sia-sia (embarassing effort). Akan tetapi, Presthus meyakini bahwasannya pendekatan perilaku (behaviourism approach) pada ilmu administrasi akan meningkatkan nilai dan mutu keilmuan jika dilaksanakan secara gamblang sesuai sudut pandang kaum behaviouralist dengan konsep matang yang diaplikasikan pada metodologi ilmu administrasi publik. 4.The Post Behavioral Approach (pendekatan pasca perilaku) Merupakan produk lanjutan daripada Pendekatan Perilaku aka pendekatan yang muncul untuk menentang Pendekatan Perilaku yang ‘cacat’ dalam penerapannya. Walau lebih condong ke political science, pendekatan ini berkaitan erat dengan ilmu administrasi publik/negara utamanya dalam penerapan nilai-nilai administrasi yang dianut. Pendekatan post-behavioural menekankan pada tindakan untuk menyelesaikan masalah dalam konteks masa depan dan saat ini. Pendekatan ini lebih praktikal daripada Pendekatan Perilaku.