Kel 2-Kasus Bansos [PDF]

Citation preview

ANALSIS ISU KONTEMPORER KASUS DANA BANSOS



Disusun Oleh : Kelompok 2 Asri Nurdiani, A.Md.Keb. Ayuningtyas, A.Md.Keb. Erlin Lina Partini, A.Md.Keb. Gina Yuliani, A.Md.Keb. Leni Azizah, A.Md.Keb. Lisma Srimulyati, A.Md.Keb. Mulya Mustika Sari, A.Md.Keb. Sanni Nurani Koswara, A.Md.Keb. Usi Elsipa, A.Md.Keb.



PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KEMENTERIAN DALAM NEGERI REGIONAL BANDUNG



BAB I PENDAHULUAN



1.1



Latar belakang Indonesia merupakan negara hukum yang memiliki banyak lembaga hukum yang menaungi permasalahan yang terjadi di Indonesia. Indonesia memiliki banyak masalah yang semakin lama semakin meningkat, khususnya maraknya



kasus



korupsi



yang



terjadi



di



Indonesia



dan



semakin



megkhawatirkan. Kasus korupsi yang marak di Indonesia saat ini bukan hanya kasus korupsi yang ditimbulkan oleh pejabat dan petinggi-petinggi negara. Laporan mengenai korupsi pun semakin hari semakin banyak. Mulai dari yang kecil-kecilan hingga korupsi dana mega proyek pengusaha dan pemerintah. Pelakunya pun bermacam-macam. Mulai pejabat di tingkat pusat , provinsi , kabupaten/kota , dan bahkan hingga ke pedesaan.Lembaga hukum tertinggi di Indonesia pun sudah menunjukkan perannya dalam kasus tersebut seperti kasus yang telah menjerat ketua Mahkamah Konstitusi yang baru saja terjadi. Korupsi seakan sudah menjadi hal yang tidak biasa bagi Indonesia, namun hal tersebut sangat merugikan negara Indonesia itu sendiri. Korupsi menimbulkan banyak kerugian baik untuk negara maupun untuk masyarakatnya. Korupsi merupakan tindakan yang melanggar hokum. Dari asal katanya,korupsi berasal dari bahasa latin ‘corruptio’. Kata ini mempunyai kata kerja corrumpereyang artinya busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik



atau



menyogok.



Sedangkan



menurut



Transparency



International, korupsi adalah perilaku pejabat publik, baik politikus atau pegawai negeri yang secara tidak wajar dan ilegal memperkaya diri atau



memperkaya



orang-orang



dekat



dengan



dirinya



dengan



cara



menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka. Kasus korupsi dana bantuan sosial covid-19 untuk wialayah jabodetabek Tahun 2020 merupakan salah satu kasus korupsi yang terjadi di Indonesia.



1.2



Rumusan Masalah Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam makalah yang berjudul analisis isu kontemporer tentang kasus bansos adalah bagaiman peran lima sektor (pemerintah, bisnis, masyarakat, akademisi dan media) dalam mengatasi masalah tersebut.



1.3 Tujuan Penulisan Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan dari penulisan makalah ini adalah sebagai berikut: 1. Mengidentifikasi kasus bansos 2. Mengalanisis solusi untuk mengatasi kasus bantuan sosial.



BAB II PEMBAHASAN



2.1



Kasus Bansos (Bantuan Sosial) Korupsi merupakan suatu tindakan yang dilakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain bahkan suatu kelompok dan biasanya juga menyalahgunakan suatu kewenangan atau sarana yang ada pada dirinya karena suatu jabatan ataupun kedudukan. Korupsi dapat terjadi dari dalam diri (internal) pelaku maupu dari luar diri pelaku (eksternal). Dari dalam diri pelaku seperti sifat tamak atau rakus, gaya hidupnya konsumtif, dan pastinya kurangnya maral dalam diri individu tersebut. Sedangkan dari luar diri pelaku bisa disebabkan oleh faktor politik, hukum, ekonomi, dan organisasi. Korupsi sangat masih sering kita jumpai di negara kita Indonesia, walaupun sudah jelas ada hukum yang mengatur apabila seseorang melakukan tindak pidana korupsi tidak membuat para koruptor-koruptor di negara kita ini merasa takut. Keutamaan merupakan suatu keadaan jiwa yang terarah pada kebaikan yang diusahakan melalui latihan secara berulang-ulang dan dikendaki secara sadar. Keutamaan sendiri menjadi karakter jiwa yang terus-menerus diusahakan sehingga orang-orang yang hanya saat-saat tertentu bertanggungjawab misalnya tidak bisa dikatan bahwa orang itu memiliki keutamaan tanggungjawab. Keutamaan juga status karakter yang berkenaan dengan pilihan maksudnya keutamaan berada ditengah-tengah harus ditentukan dengan cara sebagaimana orang baik menentukannya. Keutamaan juga bagian dari kodrat kehadiran kita sebagai manusia dan keutamaan selaras dengan akal budi kita. Keutamaan sendiri terdapat dua macam yaitu keutamaan



karakter yang berkaitan dengan sifat manusia dan keutamaan akal budi yang berkaitan dengan pengolahan budi manusia. Manusia seringkali melakukan halhal yang menyimpang dari makna keutamaan. Dan beberapa manusia cenderung mengabaikan makna keutamaan meskipun sebenarnya sadar akan hal yang dilakukan itu menyimpang dari keutamaan. Sering mengabaikan makna keutamaan memicu munculnya tindakan yang menyimpang dari keutamaan baik keutamaan karakter maupun keutamaan akal budi misalnya seperti korupsi. Maka dari itu berikut merupakan salah satu contoh kasus yang menyimpang dari makna keutamaan itu sendiri dan lebih tepatnya menyimpang keutamaan karakter. Contoh Kasus : Pada 6 Desember 2021, KPK menetapkan Mantan Menteri Sosial Juliari Batubara sebagai tersangka kasus dugaan suap bantuan sosial penanganan pandemi Covid-19 untuk wilayah Jabodetabek tahun 2020. Penetapan tersangka Juliari saat itu merupakan tindak lanjut atas operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK pada Jumat, 5 Desember 2021. kasus ini bermula dari adanya program pengadaan bansos penanganan Covid-19 berupa paket sembako di Kemensos tahun 2020 dengan nilai sekitar Rp 5,9 Triliun dengan total 272 kontrak dan dilaksanakan dengan 2 periode. Juliari sebagai menteri sosial saat itu menunjuk Matheus dan Adi sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pelaksanaan proyek tersebut dengan cara penunjukkan langsung para rekanan dan diduga disepakati ditetapkan adanya fee dari tiap-tiap paket pekerjaan yang harus disetorkan para rekanan kepada Kemensos melalui Matheus. Untuk setiap paket bansos, fee yang disepakati oleh Matheus dan Adi sebesar Rp 10.000 per paket sembako dari nilai Rp 300.000 per paket bansos.



2.2



Identifikasi Kasus Bansos dengn Metode Pentahelix Berikut adalah identifikasi kasu bansos dengan menggunakan metode pentahelix: No. 1



Pentahelix Pemerintah



Isu/Masalah Pemerintah masih belum maksimal dalam hal membuat hukuman bagi para pelaku korupsi



2



Bisnis



Kurangnya komitmen pelaku bisnis untuk menciptakan bisnis yang bersih



3



Akademisi



Kurangnya pendidikan anti korupsi, nilai etika serta nilai agama untuk membentuk pribadi yang berintegritas



4



Masyarakat



Kurangnya



pemahaman



dan



kepedulian



masyarakat terhadap dampak dari tindak korupsi 5



Media



Pihak



media



cenderung



kurang



mengkampanyekan tentang dampak korupsi unuk kehidupan masyarakat ke depannya.



2.3



Solusi atau Alternatif Pemecahan Masalah Solusi atau alternative pemecahan masalah kasus bansos adalah sebagai berikut: a. Memperkuat kebijakan tentang hukuman yang tegas



bagi para pelaku



korupsi b. Menambahkan materi pembelajaran mengenai dampak buruk korupsi c. Memperbaiki system kerjasama dengan pihak bisnis/swasta d. Ikut melakukan pengawasan dalam penyaluran bansos dan melaporakan kepada pihak berwenang apabila ditemukan penyalahgunaan e. Optimalisasi penggunaan aplikasi “SIPANSOS” Kita sebagai PNS harus bisa ikut serta membantu pemerintah untuk mengatasi dan mencegah kasus korupsi sesuai dengan tugas fungsi dan selalu menerapkan nilai-nilai dasar PNS serta nilai kedudukan dan peran PNS dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.



BAB III PENUTUP



3.1 Kesimpulan



Korupsi merupakan suatu tindakan yang dilakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain bahkan suatu kelompok dan biasanya juga menyalahgunakan suatu kewenangan atau sarana yang ada pada dirinya karena suatu jabatan ataupun kedudukan. Korupsi dapat terjadi dari dalam diri (internal) pelaku maupu dari luar diri pelaku (eksternal). Dari dalam diri pelaku seperti sifat tamak atau rakus, gaya hidupnya konsumtif, dan pastinya kurangnya maral dalam diri individu tersebut. Sedangkan dari luar diri pelaku bisa disebabkan oleh faktor politik, hukum, ekonomi, dan organisasi. Indonesia merupakan negara hukum yang memiliki banyak lembaga hukum yang menaungi permasalahan yang terjadi di Indonesia. Kasus korupsi yang marak di Indonesia saat ini bukan hanya kasus korupsi yang ditimbulkan oleh pejabat dan petinggi-petinggi negara. Solusi untuk pemecahan masalah tingginya angka kemiskinan di Indonesia adalah diantaranya Memperkuat kebijakan tentang hukuman yang tegas bagi para pelaku korupsi, enambahkan materi pembelajaran mengenai dampak buruk korupsi, memperbaiki system kerjasama dengan pihak bisnis/swasta, ikut melakukan pengawasan dalam penyaluran bansos dan melaporakan kepada pihak berwenang apabila ditemukan penyalahgunaan penggunaan aplikasi “SIPANSOS”.



dan optimalisasi



3.2 Saran Kita sebagai PNS harus bisa ikut serta membantu pemerintah untuk mengatasi dan mencegah kasus korupsi sesuai dengan tugas fungsi dan selalu menerapkan nilai-nilai dasar PNS serta nilai kedudukan dan peran PNS dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.