Lap Pendahuluan Kawasan Industri [PDF]

Citation preview

PENYUSUNAN SITE PLAN



KING (Kawasan Industri Nganjuk)



Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Nganjuk 2014



PEMBAHASAN LAPORAN PENDAHULUAN 1. LATAR BELAKANG 2. SASARAN 3. LANDASAN HUKUM



4. GAMBARAN UMUM KAB. NGANJUK 5. KETENAGAKERJAAN 6. POTENSI PENGGUNAAN LAHAN 7. POTENSI EKONOMI WILAYAH



8.TINJAUAN PENATAAN RUANG DAERAH 9. KEBIJAKAN DAN STRATEGI TERKAIT KAWASAN INDUSTRI 10. RENCANA SISTEM JARINGAN ENERGI 11. DIAGRAM ANALISA SITEPLAN KING



12. ANALISA PEMILIHAN LOKASI KI 13. STANDAR TEKNIS PERENCANAAN KI 14. ALOKASI PERUNTUKAN LAHAN KAWASAN INDUSTRI 15. JADWAL PELAKSANAAN



LATAR BELAKANG Pertumbuhan Sektor industri lebih cepat dibandingkan pertanian dan lebih banyak mengundang kegiatan investasi



RTRW Kab. Nganjuk mengamanatkan adanya kawasan industri



Isu-isu strategis yang mendukung : 1. Rencana Tol 2. Ketenagakerjaan 3. Kawasan industri yang tersebar di Jatim sudah tidak mencukupi



Mengarahkan investasi industri ke Kab. Nganjuk



Perlunya kepastian lokasi untuk kawasan industri di Kab. Nganjuk



Perlunya mempersiapkan kapling industri siap bangun



Perlunya kelengkapan sarpras bagi kawasan industri



SITEPLAN KING



Perlunya kepastian hukum bagi kawasan industri



SASARAN



1 3



Terdeliniasinya pengembangan kawasan industri di Kabupaten Nganjuk Tersedianya dokumen Siteplan KING untuk mendorong pengembangan pembangunan industri dan memberikan kemudahan bagi investasi.



Terencananya kebutuhan sarana dan prasarana pengembangan kawasan industri yang berwawasan lingkungan Tersedianya rencana indikasi program kegiatan dan peta digital



2 4



LANDASAN HUKUM • Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian • Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri • Peraturan Pemerintah 13/1995, izin usaha industri. • Keputusan presiden republik indonesia nomor 41 tahun 1996 Tentang Kawasan industri. • Keputusan Menteri Perindustrian No. 25O Tahun 1994 Tentang : Pedoman Teknis Penyusunan Pengendalian Dampak Terhadap Lingkungan Hidup Pada Sektor Industri. • Keputusan Menteri perindustrian dan perdagangan Republik Indonesia Nomor : 589/mpp/kep/10/1999 Tentang Penetapan jenis-jenis industri dalam pembinaan Masing-masing direktorat jenderal dan Kewenangan pemberian izin bidang industry Dan perdagangan di lingkungan departemen Perindustrian dan perdagangan. • Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Nganjuk 2010-2030.



LUAS PERKECAMATAN KAB. NGANJUK NO 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.



KECAMATAN Sawahan Ngetos Berbek Loceret Pace Tanjunganom Prambon Ngronggot Kertosono Patianrowo Baron Gondang Sukomoro Nganjuk Bagor Wilangan Rejoso Ngluyu Lengkong Jatikalen



LUAS (HA) 11.589 6.021 4.830 6.869 4.846 7.084 4.116 5.209 2.268 3.559 3.680 9.594 3.539 2.259 5.115 5.064 15.166 8.615 8.718 4.203



LUAS PERKECAMATAN KAB. NGANJUK



PENDUDUK PENCARI KERJA Pendidikan Education (1) 01. Tidak Tamat SD 02. SD/ Elementary School 03. SMTP/ Junior High School a. SMTP Umum b. SMTP Kejuruan 04. SMTA /Senior High School a. SMA b. STM c. SMEA d. SPG / PGA e. SPP / SPMA DSJ f. SKKA. SGO DSJ g. Lain–Lain / KEJURUAN 05. Sarjana Muda / Academician 06. Sarjana / Scholar 07. S-2 Jumlah/Total 2011 2010 2009 2008 2007



Pencari Kerja / Job Seeker Laki-Laki Perempuan Jumlah Persentase Male Female Total (%) (2) (3) (4) (5) 0 34



1 38



1 72



0.05 3.62



101 -



257 -



358 -



18 -



351 383 22 0 15 28 46



211 17 205 0 9 3 67



562 400 227 0 24 31 113



28.26 20.11 11.41 0 1.21 1.56 5.68



76 1



123 1



199 2



10 0.10



1 057 2 071 3 848 4 924 2 049



932 2 169 1 851 6 255 1 399



1 989 4 240 5 681 11 179 3 448



100.00 100.00 100.00 100.00 100.00



Sumber/Source : Dinsosnakertrans Kab. Nganjuk



KEPADATAN PENDUDUK Kecamatan Sub Regency



Laki laki Male (1) (2) 01. Sawahan 18 031 02. Ngetos 17 155 03. Berbek 27 146 04. Loceret 34 470 05. Pace 29 455 06. Tanjunganom 54 146 07. Prambon 34 343 08. Ngronggot 38 022 09. Kertosono 26 047 10. Patianrowo 20 595 11. Baron 24 227 12. Gondang 25 194 13. Sukomoro 20 983 14. Nganjuk 32 359 15. Bagor 28 187 16. Wilangan 13 411 17. Rejoso 32 989 18. Ngluyu 6 808 19. Lengkong 15 635 20. Jatikalen 9 720 Jumlah/Total 2011 508 923



Penduduk / Population Perempuan Jumlah Female Total (3) (4) 18 187 36 218 17 149 34 304 26 889 54 035 34 826 69 296 29 859 59 314 55 096 109 242 34 566 68 909 37 485 75 507 26 653 52 700 20 525 41 120 24 113 48 340 25 115 50 309 20 817 41 800 33 928 66 287 28 885 57 072 13 650 27 061 33 550 66 539 6 957 13 765 15 753 31 388 9 826 19 546 513 829 1 022 752



Sex Ratio (5) 99.14 100.03 100.96 98.98 98.65 98.28 99.35 101.43 97.73 100.34 100.47 100.31 100.80 95.38 97.58 98.25 98.33 97.86 99.25 98.92 99.05



Sumber/Source : Badan Pusat Statistik Kabupaten Nganjuk



SEBARAN PENDUDUK



POTENSI PENGGUNAAN LAHAN Tanah sawah pada tahun 2008 hanya seluas 42.270 Ha dari seluruh luas wilayah Kabupaten Nganjuk atau sekitar 35,11% yang dimanfaatkan sebagai lahan sawah Pada tahun 2008 seluas 34.115 Ha atau sekitar 26,49% dari luas seluruh Kabupaten Nganjuk digunakan sebagai tanah kering. Yang dimaksud dimanfaatkan sebagai tanah kering yaitu : digunakan untuk permukiman, fasilitas, serta ruang terbuka hijau. Luas dari hutan yang terdapat di Kabupaten Nganjuk pada tahun 2008 ini seluas 46.008 Ha. Luasan ini sekitar 38,39% dari total luas wilayah Kabupaten Nganjuk. Tanah hutan ini selain terdiri hutan produksi juga terdiri atas hutan lindung serta hutan negara.



POTENSI EKONOMI WILAYAH



TINJAUAN PENATAAN RUANGDAERAH Rencana Pola Ruang A. Kawasan Lindung A.1. Kawasan Hutan Lindung A.2. Kawasan Perlindungan Bawahan A.2.1 Resapan Air A.3. Kawasan Perlindungan Setempat A.3.1 Sungai A.3.2 Waduk/Embung A.3.3 Sumber Air A.4. Kawasan Suaka Alam A.4.1 Cagar Alam A.4.2 Suaka Margasatwa A.4.3 Cagar Budaya B. Kawanan Budidaya B.1. Kawasan Hutan Produksi B.2. Kawasan Hutan Rakyat B.3. Kawasan Pertanian B.3.1 Pertanian Tanaman Pangan B.3.2 Hortikultura B.3.3 Perkebunan B.3.4 Peternakan B.4. Kawasan Permukiman B.5. Kawasan Perindustrian B.5.1 Kawasan Industri Total Luas



Luas 11,470.22 7,708.60 1,094.40 1,094.40 2,659.72 2,275.24 24.48 360.00 7.50 0.00 0.00 7.50 110,962.88 43,341.10 685.00 51,630.90 42,270.00 6,630.00 2,730.90 0.00 14,196.68 1,109.20 1,109.20 122,433.10



(%) 9.37 6.30 0.89 0.89 2.17 1.86 0.02 0.29 0.01 0.00 0.00 0.01 90.63 35.40 0.56 42.17 34.52 5.42 2.23 0.00 11.60 0.91 0.91 100.00



RENCANA POLA RUANG



KEBIJAKAN STRATEGI DAERAH TERKAIT PERINDUSTRIAN KEBIJAKAN Pengembangan dan pengendalian kawasan peruntukan industri, didukung dengan pengembangan dan optimalisasi sistem transportasi



Pengembangan jangkauan pelayanan jaringan prasarana telekomunikasi, energi, dan sumber daya air serta pengendalian lingkungan mendukung pengembangan pemanfaatan ruang lokasi industri Pengendalian dan pengelolaan pemanfaatan ruang melalui pengaturan izin serta pemantapan sistem kelembagaan penataan ruang



STRATEGI Pengendalian kawasan industri terhadap pengembangan jaringan transportasi Meningkatkan jaringan pelayanan telekomunikasi Meningkatkan jaringan pelayanan energi listrik



Meningkatkan cakupan pelayanan SPAM Meningkatkan pengelolaan sanitasi lingkungan Meningkatkan pengendalian dampak lingkungan



RENCANA SISTEM JARINGAN ENERGI



DIAGRAM ANALISA SITEPLAN KING



ANALISA PEMILIHAN LOKASI 1. Jarak ke pusat kota pembangunan suatu kawasan industri tidak harus membangun seluruh sistem prasarana dari mulai tahap awal 2. Jarak ke permukiman sering terjadi areal tanah disekitar lokasi industri menjadi kumuh dan tidak ada lagi jarak antara perumahan dengan kegiatan industri 3. Jaringan jalan yang melayani keberadaan KI pada suatu daerah ternyata tidak mudah untuk mengantisipasi dampak yang ditimbulkan kegiatan industri terhadap masalah transportasi. Apabila kurang mendapat perhatian akan berakibat negatif dalam upaya promosi KI 4. Jarak terhadap fasilitas dan prasarana Setiap proses kegiatan industri sangat membutuhkan pasokan energi Listrik Industri tidak bisa lepas dari Telekomikasi dan Internet untuk promosi dan pemasaran Pelabuhan/outlet mutlak dibutuhkan untuk pengiriman suplai bahan baku maupun pemasaran produksi 5. Topografi Lahan relatif datar akan mengurangi pekerjaan cut and fill sehingga memudahkan pekerjaan konstruksi dan menghemat biaya pembangunan



Lanjutan… 6. Jarak terhadap sumber air bersih Jarak kegiatan industri terhadap sungai harus mempertimbangkan biaya konstruksi dan pembangunan saluran-saluran air 7. Kondisi lahan konstruksi pabrik sangat dipengaruhi oleh daya dukung jenis dan komposisi tanah, serta tingkat kelabilan tanah 8. Orientasi lokasi sangat dipengaruhi oleh aksesibilitas dan potensi tenaga kerja



9. Pola TGL sebaiknya dilokasikan pada lokasi yang non pertanian dan non permukiman 10. Multiplier Effects pengaruh terhadap bangkitan lalu lintas dan juga aspek ketersediaan tenaga kerja dalam kaitannya dengan kebutuhan berbagai fasilitas sosial



KRITERIA PEMILIHAN LOKASI KI Kriteria Pemilihan Lokasi Jarak ke Pusat Kota Jarak terhadap permukiman Jaringan jalan yang melayani



Faktor Pertimbangan Maksimal 15 – 20 Km Minimal 2 (dua) km Arteri primer



Sistem jaringan yang melayani



Prasarana angkutan



 Jaringan listrik  Jaringan telekomunikasi Tersedia pelabuhan laut / outlet (export /import)



Topografi / kemiringan tanah



Maks 0 - 15 derajat



Jarak terhadap sungai



Maks 5 (lima) km dan terlayani sungai tipe C dan D atau kelas III dan IV Sigma tanah : 0,7 – 1,0 kg/cm2 Relatif tidak subur (non irigasi teknis)



Daya dukung lahan Kesuburan tanah



Peruntukan lahan



Ketersediaan lahan Harga lahan Orientasi lokasi Multiplier Effects



 Non Pertanian  Non Permukiman  Non Konservasi Minimal 25 Ha Relatif (bukan merupakan lahan dengan harga yang tinggi di daerah tersebut)  Aksessibilitas tinggi  Dekat dengan potensi Tenaga kerja  Bangkitan lalu lintas= 5,5 smp/ha/hari.  Kebutuhan lahan industri dan multipliernya = 2 x luas perencanaan KI.  Kebutuhan rumah .(1,5 TK ~ 1 KK)  Kebutuhan Fasum – Fasos.



STANDAR TEKNIS PERENCANAAN KI 1. Pola penggunaan lahan Sesuai dengan SK Menteri Perindustrian & Perdagangan No. 50/1997 tentang standar teknis kawasan industri Jenis Penggunaan Kapling Industri Jalan dan Saluran



Struktur Penggunaan (%) Maksimal 70 %



Ruang Terbuka Hijau Fasilitas penunjang



Minimal 10%



8 – 12 %



6-12 %



Keterangan Setiap kapling harus mengikuti ketentuan BCR sesuai dengan Perda setempat (60 : 40) - Untuk tercapainya aksessibilitas di mana ada jalan primer dan jalan sekunder (pelayanan) - Tekanan gandar primer sebaiknya minimal 8 ton dan sekunder minimal 5 ton - Perkerasan jalan minimal 7 m Dapat berupa jalur hijau (green belt), taman dan perimeter Dapat berupa Kantin, Guest House, Tempat Ibadah, Fasilitas Olah Raga, PMK, WWTP, GI, Rumah Telkom dsb



Lanjutan… 2. Sistem zoning kawasan industri sebagai tempat beraglomerasinya berbagai kegiatan industri dengan berbagai karakteristik yang berbeda, dalam arti kebutuhan utilitas, tingkat/jenis polutan maupun skala produksi, dan untuk tercapainya efisiensi dan efektifitas dalam penyediaan infrastruktur dan utilitas, serta tercapai efisiensi dalam biaya pemeliharaan serta tidak saling mengganggu antar industri yang saling kontradiktif sifat-sifat polutannya 3. IPAL Dalam perencanaan sistim IPAL Terpadu yang hanya mampu mengolah 4 parameter kunci (BOD, COD, TSS dan pH), sangat ditentukan oleh 2 faktor utama, yaitu : 1. Investasi maksimal yang dapat disediakan oleh pengembang untuk membangun sistim IPAL Terpadu dikaitkan dengan luas kawasan industri, sehingga harga jual lahan masih laik jual (salable). 2. Peruntukan badan air penerima limbah cair (stream) apakah merupakan badan air klas I, II, III atau IV sesuai dengan PP 82/2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.



Lanjutan…



4. Ukuran kapling penyediaan Kawasan Industri adalah untuk menampung sebanyak mungkin kegiatan industri



L 2 atau 1 P 3 atau 2 Min 18 m



GSB



GSB JALAN



Lanjutan…



5. Penempatan pintu keluar masuk Kegiatan industri pada umumnya untuk mengangkut bahan baku ataupun hasil produksi menggunakan kendaraan berat, sehingga untuk menghindari terjadinya gangguan sirkulasi antar kapling sebaiknya penempatan pintu keluar masuk kapling yang bersebelahan di tempatkan pada posisi yang berjauhan



Lanjutan… 6. Penyediaan tempat parkir dan bongkar muat • Penyediaan tempat parkir kendaraan karyawan non bus dipersiapkan dalam kapling pabrik. • Kegiatan bongkar muat barang harus dilakukan dalam areal/kapling pabrik, sehingga perlu dipersiapkan areal bongkar muat. • Penyediaan tempat parkir kendaraan bus karyawan ataupun kontainer bahan baku yang menunggu giliran bongkar perlu dipersiapkan pengelola Kawasan Industri, sehingga tidak memarkir bus atau kontainer di bahu jalan Kawasan Industri. 7. Sarpras penunjang dalam KI • Jalan lingkungan dalam KI • Saluran drainase • Saluran pembuangan air kotor (Sewerage) • Instalasi penyedia air bersih • Jaringan listrik • Jaringan telekomunikasi • Unit perkantoran perusahaan KI • Pemadam kebakaran



STANDAR TEKNIS PELAYANAN No 1



Teknis Kapasitas Pelayanan Pelayanan Luas lahan per 0,3 – 5 Ha unit usaha



Keterangan  



Rerata Industri manufaktur butuh lahan 1,34 Ha Perbandingan lebar : panjang 2 : 3 atau 1 : 2 dgn lebar minimum 18 m di luar GSB  Ketentuan KDB, KLB, GSJ & GSB disesuaikan dengan Perda yang bersangkutan. 2. Jaringan jalan - Jalan Utama 2 jalur satu arah dengan lebar perkerasan 2 x 7 m atau 1 jalur 2 arah dengan lebar perkerasan minimum 8 m - Jalan lingkungan 2 arah dengan lebar perkerasan minimun 7 m 3 Saluran Drainase Sesuai debit Ditempatkan di kiri kanan jalan utama dan jalan lingkungan 4 Saluran severage Sesuai debit Saluran tertutup yang terpisah dari saluran drainase 5 Air Bersih 0,55 – 0,75 l/dtk/ha Air bersih dapat bersumber dari PDAM maupun air tanah yang dikelola sendiri oleh pengelola KI, sesuai dengan peraturan yang berlaku. 6 Listrik 0,15 – 0,2 MVA/Ha Bersumber dari listrik PLN maupun listrik swasta. 7 Telekomunikasi 4 – 5 SST/Ha  Termasuk faximile/telex  Telepon umum 1 SST/10 Ha



Lanjutan… No



Teknis Kapasitas Pelayanan Pelayanan 8 Kapasitas kelola Standar influent: IPAL BOD : 400 – 600 mg/l COD : 600 – 800 mg/l TSS : 400 – 600 mg/l pH : 4 - 10 9 Tenaga kerja 90 – 110 TK/Ha 10 Kebutuhan 1,5 TK/unit hunian hunian 11 Bangkitan Transportasi



 



12 Prasarana dan sarana sampah (padat) 13 Kebutuhan Fasilitas Komersial



   



Keterangan Kualitas parameter limbah cair yang berada diatas standar influent yang ditetapkan, wajib dikelola terlebih dahulu oleh pabrik ybs.



Hunian dapat berupa :  Rumah hunian  Mess/dormitori karyawan Belum termasuk angkutan buruh dan karyawan.



Eksport=3,5 TEU’s/Ha/bln Import=3,0 TEU’s/HA/Bln 1 bak sampah/kapling Perkiraan limbah padat yang dihasilkan adalah : 4 1 armada sampah/20 Ha m3/Ha/Hari 1 unit TPS/20 Ha Sesuai kebutuhan  Dalam fasilitas komersial ini diperlukan adanya dengan maksimum 20% suatu trade center sebagai tempat untuk promosi luas lahan. dan pemasaran kawasan serta produk-produk yang dihasilkan di dalam kawasan.  Kantor perijinan 1 atap.



ALOKASI PERUNTUKAN LAHAN KI Luas lahan dapat dijual (maksimum 70%) Luas Kapling Kapling Kapling kawasan industri komersial Perumahan industri (%) (%) (%) (Ha) 10 – 20 65 – 70 Maks. 10 Maks. 10 >20 – 50 65 – 70 Maks. 10 Maks. 10



Sesuai kebutuhan Sesuai kebutuhan



Min. 10 Min. 10



>50 – 100



60 – 70



Jalan dan sarana penunjang lainnya



Ruang terbuka hijau (%)



Maks. 12,5



Maks. 15



Sesuai kebutuhan



Min. 10



>100 – 200 50 – 70



Maks.15



Maks. 20



Sesuai kebutuhan



Min. 10



>200 – 500 45 – 70 >500 40 – 70



Maks. 17.5 Maks. 20



10 – 25 10 – 30



Sesuai kebutuhan Sesuai kebutuhan



Min. 10 Min. 10



JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN No 1 2 3 4



5



6



7



8



Kegiatan



Bulan Keterangan 1 2 3 4



Penyusunan Laporan Pendahuluan Konsultasi Desain Survey Survey Lapangan Laporan hasil survey lapangan Laporan Antara Kegiatan Penyusunan Site Plan Rencana Pengembangan Kawasan Industri Kabupaten Nganjuk FGD/Presentasi Kegiatan Penyusunan Site Plan Rencana Pengembangan Kawasan Industri Kabupaten Nganjuk Revisi Laporan Dokumen Kegiatan Penyusunan Site Plan Rencana Pengembangan Kawasan Industri Kabupaten Nganjuk Penyerahan Laporan Akhir Kegiatan Penyusunan Site Plan Rencana Pengembangan Kawasan Industri Kabupaten Nganjuk



SEKIAN DAN TERIMAKASIH