Laporan Magang PDF [PDF]

Citation preview

LAPORAN AKHIR



KEGIATAN MAGANG CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL PENERIMAAN TAHUN 2019 PENYULUH KELUARGA BERENCANA AHLI PERTAMA KABUPATEN PURWAKARTA PERWAKILAN BKKBN PROVINSI JAWA BARAT



Oleh: RAHMA YANTI, S.K.M NIP : 199305032019022006



BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL PURWAKARTA, TAHUN 2020



DAFTAR ISI



Halaman DAFTAR ISI ............................................................................................................................ ii BAB I PENDAHULUAN ........................................................................................................ 3 A. Latar Belakang .............................................................................................................. 3 B. Maksud dan Tujuan....................................................................................................... 4 BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN ................................................................................. 5 A. Mekanisme Operasional................................................................................................ 5 B. Sepuluh Langkang Penyuluh KB .................................................................................. 9 C. Implementasi Kampung KB ....................................................................................... 12 D. Kelompok Kegiatan Tribina ....................................................................................... 13 BAB III CAPAIAN DAN DAMPAK KEGIATAN .............................................................. 15 BAB IV PENGALAMAN PEMBELAJARAN.................................................................... 19 BAB V PENUTUP ............................................................................................................... 21 DAFTAR PUSTAKA ............................................................................................................ 23 LAMPIRAN ........................................................................................................................... 24



ii



BAB I PENDAHULUAN



A. Latar Belakang Aparatur Sipil Negara (ASN) memiliki peran penting dalam rangka pelaksanaan cita-cita bangsa untuk mewujudkan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN menyatakan bahwa diperlukan aparatur sipil negara yang memiliki integritas, profesionalisme, netral dan bebas intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu menjalankan sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia. Wujud dari upaya menciptakan ASN yang profesional, Badan Kependudukan dan Keluarga Nasional (BKKBN) bekerjasama dengan Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Badan Kepegawaian Negara melaksanakan tahapan seleksi yang terbuka dan transparan melalui Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dilanjutkan dengan Seleksi Kemampuan Bidang (SKB). Dari proses seleksi tersebut terpilih Calon Pewagai Negeri Sipil (CPNS) terbaik yang telah mengikuti serangkaian kegiatan Orientasi dan Latihan Dasar sebagai program pembentukan karakter Pegawai Negeri Sipil (PNS). Keberhasilan pada tahapan yang telah dilakukan tidak serta merta menciptakan ASN yang memiliki kemampuan mempuni dan profesional untuk membarikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Perlu bagi CPNS untuk mendapatkan pengalaman langsung di lingkungan masyarakat. Melalui pembelajaran



langsung



di



masyarakat,



CPNS



mampu



mengasah



kemampuannya dalam bekerja. Hal ini dikarenakan CPNS akan langsung berperan secara aktif dan mengetahui jalannya program di lini lapangan.



3



Disamping dapat mengasah kemampuan bekerja di lapangan, CPNS dapat menjadi evaluator keberhasilan program KKBPK di wilayah tersebut. Nantinya CPNS bisa melihat implementasi dan bagaimana jalannya program seperti mekanisme operasional, fungsi dan tugas sebagai Penyuluh KB, Kampung KB, keberlangsungan kelompok kegiatan melalui tribina dan berbagai jenis pencatatan dan pelaporan program KKBPK. Dalam laporan akhir kegiatan magang lapangan CPNS Penerimaan Tahun 2019 BKKBN ini, penulis akan memaparkan seluruh tahapan yang telah dilaksanakan pada proses kegiatan magang. Penulis telah melaksanakan kegiatan magang selama kurang lebih dua bulan yang bertempat di Kabupaten Purwakarta. Pada penempatan wilayah kecamatan, penulis diberikan penugasan di Kecamatan Purwakarta. Selama melaksanakan kegiatan magang lapangan, penulis mendapatkan pendampingan mentor Penyuluh KB di Kecamatan Purwakarta. Seluruh tahapan kegiatan magang lapangan dilaksanakan berdasarkan panduan magang lapangan dari BKKBN.



B. Maksud dan Tujuan Adapun maksud dan tujuan dari Program Magang Lapangan CPNS Penerimaan Tahun 2019 BKKBN adalah untuk meningkatkan wawasan pengetahuan, pengalaman, kemampuan dan keterampilan CPNS di lini lapangan dengan mengimplementasi pengetahuan yang telah diperoleh serta mendapatkan gambaran yang lebih konperhensif mengenai jalanya Program KKBPK di wilayahnya.



4



BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN



A. Mekanisme Operasional Keberhasilan



program



Kependudukan,



Keluarga



Berencana



dan



Pembangunan Keluarga (KKBPK) Nasional tidak terlepas pada upaya penggerakan program KKBPK di lini lapangan. Dalam mensuksesakan program KKBPK tersebut perlu kerja keras berbagai pihak yang bahu membahu secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan menggunakan strategi pendekatan perluasan jangkauan pembinaan, kemandirian dan pelembagaan. Pendekatan-pendekatan itu dikemas melalui mekanisme operasional pada setiap tingkatan. Tiga aspek yang menjadi sasaran penggerakan lini lapangan meliputi: 1) Aspek Sumber Daya Manusia Lini lapangan yaitu Tenaga Lini lapangan (PKB/PLKB) sebagai petugas yang diberikan mandat untuk menggerakkan masyarakat dalam program KKBPK; 2) Aspek pembinaan IMP (Institusi Masyarakat



Pedesaan/Perkotaan)



yang



merupakan



wadah



partisipasi



masyarakat dalam pengelolaan program KKBPK di lini lapangan; dan 3) Aspek mekanisme operasional sebagai sebuah sistem yang terdiri dari berbagai kegiatan yang saling berkaitan untuk mencapai tujuan program KKBPK di lapangan. Petugas Lapangan Keluarga Berencana atau Penyuluh Keluarga Berencana (PLKB/PKB) mempunyai posisi strategis dan ujung tombak program KKBPK. Sebagai pelaksana program KKBPK PLKB/PKB harus berupaya menata sistem operasional program KKBPK sesuai dengan kondisi disetiap wilayah garapan. Mekanisme operasional adalah serangkaian langkah-langkah operasional program KKBPK secara teratur, terencana dan terus-menerus yang satu sama lain saling berkaitan, berkesinambungan, bersinergi, dan berkelanjutan dengan melibatkan seluruh potensi yang ada setiap tingkatan yaitu di



5



kecamatan, desa/kelurahan, RW/dusun dan RT dalam upaya mencapai tujuan program KKBPK yang telah direncanakan. Kegiatan magang dilaksanakan dalam waktu kurang lebih dua bulan terhitung mulai tanggal 13 Januari sampai dengan 6 Maret 2020. Penulis melaksanakan kegiatan magang sebagai PKB di Kecamatan Purwakarta. Selama kegiatan magang tersebut, kegiatan penulis di lapangan tidak lepas dari



mekanisme



operasional



baik



di



tingkat



kecamatan



ataupun



desa/kelurahan. Adapun mekanisme operasional yang penulis lakukan adalah sebagai berikut : a.



Staff Meeting Staff Meeting merupakan pertemuan intern mingguan dalam rangka mengevaluasi program KKBPK dan menyusun rencana kegiatan, baik rencana mingguan maupun bulanan bahkan rencana kegiatan tahunan di wilayah binaan. Staff meeting di Kecamatan Purwakarta dipimpin oleh koordinator PKB diikuti oleh PKB dan TPD pada hari jumat setiap minggunya. Pokok-pokok hasil yang diharapkan dari pertemuan ini adalah: 1.



Terevaluasinya seluruh rangkaian proses dari hasil kegiatan yang dilaksanakan oleh setiap PKB dan TPD dalam kurun waktu mingguan.



2.



Pemecahan masalah yang dihadapi PKB dan TPD di desa garapannya.



3.



Semakin rapihnya penyelenggaraan pencatatan dan pelaporan.



4.



Meningkatnya pengetahuan, keterampilan serta motivasi kerja setiap PKB dan TPD.



5.



Tersusunnya rencana dan program kerja setiap PKB dan TPD, baik rencana mingguan, bulanan dan rencana tahunan.



6



b.



Pertemuan IMP/PPKBD/Sub PPKBD Pertemuan PPKBD/Sub PPKBD desa/kelurahan merupakan forum pertemuan bulanan seluruh PPKBD/Sub PPKBD desa/kelurahan dalam rangka mengevaluasi dan meyusun rencana kerja. Pokok-pokok hasil yang diharapkan dari pelaksanaan pertemuan ini diantaranya adalah : 1. Evaluasi hasil kegiatan setiap PPKBD/Sub PPKB dilapangan. 2. Pemecahan masalah yang muncul, sekaligus mencari solusi yang terbaik untuk mengatasi dalam pelaksanaan kegiatan setiap PPKBD/Sub PPKB. 3. Meningkatkan pengetahuan, ketermapilan, wawaan dan peran Pos KB desa dalam pengelolaan dan pelaksanaan program KKBPK melalui pembinaan oleh PKB



c.



Lokakarya Mini Lokakarya mini adalah suatu forum lintas sektor, antara lain unsur pengelola KB Kecamatan dan desa/kelurahan, unsur Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), IMP yaitu kader dan PPKBD. Penulis telah mengikuti pertemuan Lokakarya mini tingkat Kecamatan Purwakarta yang dilaksanakan pada tanggal 25 Februari 2020 dimana dipimpin oleh kepala Puskesmas Koncara selaku leading sector. Tujuan dari pertemuan tersebut adalah untuk menyusun rencana operasional dan evaluasi pencapaian program kesehatan dan memadukannya dengan program KKBPK.



d.



Pelayanan KB Pelayanan KB di Kecamatan Purwakarta terdiri dari 2 jenis, yaitu pelayanan KB stasioner dan pelayanan KB bergerak. Pelayanan KB stasioner adalah pelayanan KB yang dilaksanakan di puskesmas. Selama kegiatan magang penulis mengikuti pelayanan KB stasioner di Puskesmas Munjuljaya pada hari selasa dan di Puskesmas Koncara setiap hari rabu. Penulis membawa dan mendampingi calon akseptor KB MKJP untuk dilayani dalam pemasangan alat kontrasepsi IUD di Puskesmas tersebut.



7



Selain pelayanan KB stasioner, di Kecamatan Purwakarta terdapat pelayanan KB bergerak setiap bulan yang dikenal dengan Gempungan. Pelayanan tersebut merupakan salah satu program pelayanan terpadu dari pemerintah Kecamatan Purwakarta yaitu dengan memberikan pelayanan pemasangan KB MKJP gratis kepada masyarakat. Kegiatan tersebut rutin dilakukan setiap bulan bergantian di tingkat desa/kelurahan. e.



Pelayanan di Posyandu Pada pelayanan di posyandu penulis melakukan KIE terhadap PUS baik secara individu ataupun kelompok. Sebelum ke posyandu, terlebih dahulu penulis mempersiapkan materi-materi yang nantinya akan disampaikan. Materi KIE yang disampaikan antara lain jenis-jenis kontrasepsi, dampak penggunaan kontrasepsi non hormonal dan hormonal, dan KIE yang bersifat pembinaan ketahan keluarga. Pelayanan di posyandu di lakukan di beberapa posyandu yang ada di kelurahan/desa di Kecamatan Purwakarta.



f.



Pencatatan dan Pelaporan Pencatatan dan pelaporan yang lebih dikenal dengan nama R/R merupakan kegiatan untuk mencatat hal-hal yang berkaitan dengan input, proses dan hasil kegiatan, untuk kemudian dengan menggunakan formulir yang telah ditentukan. R/R dibuat untuk mengetahui hasil yang dicapai berdasarkan rencana yang telah ditentukan dan kemudian digunakan untuk menyusun rencanadan kebijakan kerja selanjutnya. R/R di Kecamatan Purwakarta disusun pada akhir bulan dan sampai ke tingkat Kabupaten paling lambat tanggal 3 bulan berikutnya. Adapun R/R yang dilaporkan dan direkap antara lain seperti laporan F/Dal/Des, F/Dal/Kec dan F/II/KB kecamatan dan laporan lainya baik itu laporan kegiatan dari PKB itu sendiri.



8



B. Sepuluh Langkang Penyuluh KB Sepuluh langkah kerja PLKB/PKB merupakan rangkaian kegiatan yang beruntun dan dilakukan secara terus menerus. Tujuan langkah-langkah ini untuk membangun komitmen di tingkat desa/kelurahan, secara berangsurangsur mendapat dukungan yang semakin berkualitas, baik dari sektor pemerintah terkait, tokoh masyarakat, para kader maupun dari para keluarga binaan. Langkah-langkar tersebut terdiri dari: 1.



Pendekatan Tokoh Formal Langkah awal yang harus dilakukan oleh PLKB/ PKB dalam suatu daerah baru atau dalam mengembangkan kegiatan baru adalah menghadap kepala desa/ lurah untuk melaporkan kehadirannya di desa, berbagai wawasan program KB sebagai program pemerintah. Pendakatan tokoh formal yang pertama kali dilakukan penulis yaitu pendekatan di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB)



Kabupaten Purwakarta. Penulis memperkenalkan diri,



menjelaskan maksud dan tujuan serta rencana kegiatan yang akan dilakukan selama kegiatan magang. Pada penempatan di Kecamatan Purwakarta, penulis melakukan pendekatan tokoh formal pihak-pihak terkait di tingkat kecamatan yaitu bapak camat, kepala UPT wilayah 1 dan kepala UPT Puskesmas. Melalui pendekatan tokoh formal tersebut diharapkan adanya dukungan baik berupa petunjuk ataupun saran dari berbagai pihak dalam pelaksaan kegiatan magang dan pelaksanaan program KKBPK di Kecamatan Purwakarta. 2. Pendataan dan pemetaan Penulis melakukan pengenalan wilayah dengan mempelajari catatan dan data yang telah ada seperti data capaian program, data kepesertaan KB berdasarkan jenis kontrasepsi serta sebarannya di wilayah desa/kelurahan. Dengan begitu penulis dapat megetahui gambaran situasi wilayah kerjanya sebagai bahan penyusunan rencana kerja untuk penggerakan program KKBPK.



9



3. Pendekatan Tokoh Informal Pendekatan tokoh informal penting dilakukan untuk menciptakan hubungan kerja PKB dengan tokoh-tokoh informal yang ada di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan. Penulis melakukan pendekatan kepada IMP (PPKBD/subPPKBD dan tokoh wanita yang juga merupakan ketua PKK di Kecamatan Purwakarta. Diharapkan dengan pendekatan ini tokoh tersebut dapat memahami dan tanpa ragu mendukung jalanya program KKBPK. 4. Pembentukan kesepakatan Pembetukan kesepakatan adalah proses yang dilakukan secara sistematis untuk mencapai kesepakatan dan mendapatkan kesamaan pengertian, tidakan sesuai fungsi dan perannya masing-masing dalam penggarapan program KKBPK. Pada tahapan ini penulis mengikutinya dalam kegiatan musyawarah masyarakat desa (MMD) di kelurahan Cipaisan. Sedangkan ditingkat kecamatan penulis mengikuti kegiatan Musrembang Kecamatan Purwakarta. 5. Pemantapan Kesempatan Pemantapan



kesepakatan



merupakan



suatu



proses



untuk



memantapkan tokoh formal dan informal agar berperan aktif sesuai dengan hasil kesepakatan dan rencana yang telah diputuskan dalam MMD dan Musrembang kecamatan. Penulis melakukan kegiatan ini dengan memberikan hasil capaian program, jadwal kegiatan dan melakukan pembinaan kepada IMP pada pertemuan rutin PPKBD tingkat kecamatan. 6. KIE oleh Tokoh Pada pertemuan yang dihadiri masyarakat, penulis bersama dengan tokoh masyarakat yang dalam hal ini adalah PPKBD menjelaskan tentang program, kegiatan-kegiatan dalam program KKBPK, jenis alat kontrasepsi, keuntungan penggunaan alat dan cara memperoleh pelayanan, serta manfaat dan pentingnya peran serta masyarakat.



10



7. Pembentukan Grup Pelopor PLKB/PKB



melakukan



pendataan



bersama



tokoh



yang



bersangkutan, mencatat keluarga yang bersedia menjadi peserta pada acara pelayanan yang akan dilaksanakan segera setelah KIE oleh tokoh dilaksanakan. Tahapan ini juga akan menunjukan seberapa taat atau patuh masyarakat terhadap seruannya. Sering terjadi pelayanan IUD, misal yang ditawarkan dalam KIE oleh tokoh ternyata kurang diminati. Akhirnya tokoh lebih mengutamakan keluarganya sendiri untuk dilayani. 8. Pelayanan KB Adalah kegaiatan yang dilakukan oleh PKB dalam mempersiapkan pelayanan teknis kepada sasaran sesuai dengan jenis pelayanan yang diberikan, misalnya pelayanan kontrasepsi kepada calon peserta KB dan pelayanan pada program ketahanan keluarga seperti pembinaan BKB, BKR, BKL, PIKR dan UPPKS. Sebelum pelayanan KB bergerak tingkat kecamatan yang dilakukan pada 20 Februari 2020 di kelurahan Sindangkasih, penulis menyiapkan calon-calon peserta KB melalui kegiatan garapan khusus (rapsus) dengan membarikan penyuluhan pemantapan pemilihan alat kontrasepsi MKJP. 9. Pembinaan Peserta KB Setelah pelayanan dilaksanakan PLKB/PKB beserta petugas desa lainnya mengadakan kunjungan ke desa-desa untuk melihat hasil pelayanan, memberikan penjelasan paska pelayanan dan mengambil tindakan yang diperlukan, bila terjadi masalah medis, psikologi atau halhal lainnya dalam kesempatan tersebut, PLKB/PKB melakukan pengamatan untuk memilih kader KB/Kesehatan pada tingkat wilayah RT/RW Desa.



11



10. Evaluasi, Pencatatan dan Pelaporan PLKB kemudian mengevaluasi proses pelaksanaan dimasing-masing wilayah, mencatat hal-hal yang perlu diperhatikan untuk tindak lanjut dan melaporkannya kepada PPLKB, Ka. Cab. Dinas, Koordinator KB, Ka. UPT dan Kades. Pada kesempatan ini, PLKB disamping membahas hal-hal yang telah dilaksanakan serta hasilnya, juga sekaligus membahas rencana kegiatan di wilayah binaannya. Salah satu bentuk langkah ini adalah penulis melakukan penyusunan laporan magang, ataupun pelaporan capaian akseptor seperti laporan F/Dal/Des, F/Dal/Kec dan F/II/KB kecamatan. Selain itu bentuk evaluasi yakni rapat koordinasi antar PKB yang diadakan setiap bulannya ataupun staff meeting tingkat kecamatan setiap minggunya. C. Implementasi Kampung KB Kampung KB merupakan program inovasi yang dikembangkan BKKBN untuk memenuhi program pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla yaitu Nawa Cita, khususnya pada poin ke 3 yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan, juga poin 5 yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia, dan poin 8 yaitu melakukan revolusi karakter bangsa. Kampung KB adalah sebuah program percepatan pembangunan fisik dan non fisik di wilayah pinggiran, legok dan tertinggal. Karenannya peran pemerintah, pemerintah daerah diharapkan meningkat dalam memfasilitasi pembangunan program KKBPK dan pebangunan sektor terkait. Program kampung KB sangat penting karena menjadi salah satu tumpuan pemerintah dalam usaha meningkatkan kesejahteraan keluarga Indonesia, khususnya di daerah-daerah pemukiman yang padat penduduk, terpencil, tertinggal, pinggiran, pesisir dan kumuh perkotaan. Kehadiran Kampung KB bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat ditingkat kampung atau yang setara melalui program KKBPK serta pembangunan sektor lain dalam rangka mewujudkan keluarga kecil berkualitas



12



Prinsip dalam Program KKBPK adalah mewujudkan keluarga kecil bahagia sejahtera dengan melaksanakan delapan fungsi keluarga. Penerapan fungsi keluarga ini membantu keluarga lebih bahagia dan sejahtera, terbebas dari kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan. Keberhasilan program KKBPK dapat dilihat dari beberapa aspek, Pertama, aspek pengendalian kuantitas penduduk melalui keikutsertaan KB; Kedua, aspek peningkatan kualitas penduduk yang dalam hal ini diukur dengan peningkatan ketahanan melalui program Tribina antara lain BKB (Bina Keluarga Balita), BKR (Bina Keluarga Remaja) dan BKL (Bina Keluarga Lansia) serta kesejahteraan keluarganya melalui program UPPKS (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera). D. Kelompok Kegiatan Tribina Tribina merupakan program yang bertujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan orang tua dan anggota keluarga lainnya dalam membina tumbuh kembang, baik secara fisik, motorik, kecerdasan emosional, dan sosial ekonomi dengan sebaik-baiknya kepada balita dan anak remaja. Tribina juga berguna meningkatkan kesejahteraan lansia melalui kepedulian dan peran keluarga dalam mewujudkan masa usia lanjut yang produktif, mandiri dan bermanfaat bagi keluarga dan lingkungan masyarakat. Pembinaan keluarga mulai dari anak-anak, remaja, dan lansia sehingga dapat berperan dalam kehidupan keluarga. Seluruh kegiatan tribina yang dilaksanakan bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada keluarga agar dapat berprilaku sesuai dengan tahapan yang dibutuhkan oleh setiap individu yang ada. Oleh karenanya dalam memahami program tribina sebagai orang tua dan anggota keluarga, bisa memahami dan menerapkan 8 (delapan) fungsi keluarga dalam kehidupan sehari-hari yakni, fungsi agama, sosial budaya, cinta kasih, perlindungan, reproduksi, sosial dan pendidikan, ekonomi, serta fungsi lingkungan sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dari semua usia.



13



a. Bina Keluarga Balita (BKB) BKB merupakan wadah kegiatan yang melakuan pembinaan tumbuh kembang anak melalui pola asuh yang benar berdasarkan kelompok umur, yang dilaksanakan oleh sejumlah kader ditingkat RW. Kegiatan tersebut merupakan suatu bentuk upaya peningkatan pengetahuan, ketrampilan dan kesadaran ibu serta anggota keluarga lain dalam membina tumbuh kembang balitanya melalui rangsangan fisik, motorik, kecerdasan, sosial, emosional serta moral yang berlangsung dalam proses interaksi antara ibu dan anggota keluarga lainnya dengan anak balita. b. Bina Keluarga Remaja (BKR) BKR merupakan wadah kegiatan yang beranggotakan keluarga yang mempunyai remaja usia 10-24 tahun dengan tujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan orangtua dalam pengasuhan dan pembinaan



tumbuh



kembang remaja,



secara



seimbang melalui



komunikasi efektif antara orangtua dan remaja, baik secara fisik, intelektual, kesehatan reproduksi, mental emosional, sosial dan moral spiritual. Program ini merupakan upaya dalam rangka mewujudkan remaja yang berperilaku sehat, terhindar dari risiko Triad KRR (tiga resiko yang dihadapi oleh remaja, yaitu pernikahan dini, seks diluar nikah, dan napza). c. BKL (Bina Keluarga Lansia) BKL merupakan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup para lansia. Kegiatan yang dilakukan antara lain penyuluhan, kunjungan rumah, rujukan dan pencatatan serta pelaporan. Upaya yang dilakukan BKL adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan keluarga yang memiliki lanjut usia dalam pengasuhan, perawatan



dan



pemberdayaan



lansia



agar



dapat



meningkatkan



kesejahteraannya. Tujuan utamanya untuk meningkatkan kesejahteraan lansia melalui kepedulian dan peran keluarga dalam mewujudkan lansia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, produktif dan bermanfaat bagi keluarga dan masyarakat.



14



BAB III CAPAIAN DAN DAMPAK KEGIATAN



Pelaksanaan kegiatan magang dilakukan kurang lebih dua bulan terhitung tanggal 13 Januari sampai dengan 6 Maret 2020. Penulis melaksanakan kegiatan magang sebagai PKB di Kecamatan Purwakarta. Kecamatan Purwakarta merupakan binaan UPT wilayah 1 DPPKB Kabupaten Purwakarta yang terdiri atas 9 kelurahan dan 1 desa, yakni: 



Kelurahan Nagari Kaler







Kelurahan Sindangkasih







Kelurahan Nagari Tengan







Kelurahan Tegal Munjul







Kelurahan Nagari Kidul







Kelurahan Munjul Jaya







Kelurahan Purwamekar







Kelurahan Cisereuh, dan







Kelurahan Cipaisan







Desa Citalang



Berikut adalah kegiatan yang telah dilakukan penulis selama magang di Kecamatan Purwakarta, diantaranya adalah: a.



Staff Meeting/Rapat Evaluasi Mingguan Kegiatan ini dilakukan setiah hari jumat yang dipimpin oleh koordinator PKB bersama dengan PKB dan TPD selaku pengelola program KKBPK di tingkat desa/kelurahan. Pada beberapa kesempatan rapat juga diikuti oleh kepala UPT wilayah 1. Staff meeting yang dilakukan membahas perkembangan dan capaian program KKBPK di masing-masing wilayah binaan, serta penyampaian informasi perkembangan program sekaligus peningkatan pengetahuan bagi PKB dan TPD. Kendala-kendala yang ditemukan juga dipaparkan sehingga mendapatkan jalan keluar bersama. Dapak kegiatan ini bagi penulis adalah mengetahui sejauh mana jalanya program KKBPK di Kecamatan Purwakarta dan lebih memahami bagaimana pengelolaan program KKBPK baik di tingkat desa/kelurahan maupun kecamatan.



15



b. Koordinasi PKB dengan DPPKB Kabupaten Purwakarta Rapat koordinasi bersama dengan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Purwakarta rutin diadakan setiap bulannya. Rapat koordinas ini melibatkan seluruh petugas lapangan PKB dan TPD di kabupaten Purwakarta. Adanya koordinasi tingkat kabupaten ini dijadikan sebagai wadah penyampaian informasi terkini pelaksanaan program KKBPK dan penyampaian kedala ataupun hambatan yang ditemukan di lapangan. Selain itu, pada pertemuan koordinasi tersebut diharapkan dapat mempererat silaturahmi dan kekompakan pihak yang terlibat karena dengan begitu dapat memperkuat pelaksanaan Program KKBPK di lini lapangan dan dapat memberikan pelayanan secara utuh kepada masyarakat. Selama kegiatan magang penulis secara rutin mengikuti kegiatan ini. Dampak kegiatan ini bagi penulis adalah mengetahui sejauh mana jalannya program KKBPK di Kabupaten Purwakarta. Penulis juga dapat memberi masukan terkait kendala yang ditemukan dilapangan sesuai dengan keilmuan yang dimiliki. c. Pertemuan IMP IMP dalam hal ini adalah PPKBD merupakan jejaring pemerintah di tingkat kelurahan/desa sebagai fasilitator KB bagi masyarakat setempat. PPKBD di Kecamatan Purwakarta berjumlah 20 orang, dimana terdapat 2 perwakilan



tiap



kelurahan/desa.



Kepengurusan



PPKBD



Kecamatan



Purwakarta terdiri dari ketua DPC, sekretaris dan bendahara. Dalam pertemuan rutin IMP yang dipimpin oleh ketua DPC PPKBD ini diikuti oleh seluruh PPKBD kelurahan/desa dan petugas lapangan PKB, TPD Kecamatan Purwakarta. Pertemuan yang diadakan tersebut membahas capaian program, evaluasi kegiatan dan penyapaian kendala yang ditemukan di tingkat keluarah/desa. Selain membahas program, pertemuan IMP dijadikan sebagai salah satu upaya peningkatan pengetahuan dan kompetensi dari IMP baik secara admistrasi pelaporan ataupun informasi terbaru program KKBPK. Dampak dari kegiatan pertemuan IMP adalah penulis mengetahui tupoksi IMP dalam pelaksanaan program KKBPK. Terjalinnya kedekatan antara



16



petugas lapangan KB terutama penulis sendiri dan IMP yang nantinya akan berkaitan dengan pendataan calon akseptor. d. KIE Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Langsung Kepada Masyarakat Komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) adalah kegiatan penyampaian informasi



mengenai



program



KKBPK



dalam



rangka



meningkatkan



pengetahuan, sikap, dan perilaku keluarga dan masyarakat untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas. Pada pelaksanaan magang di Kecamatan Purwakarta, penulis melakukan kegiatan KIE secara rutin pada pelayan Posyandu di beberapa kelurahan dan kegiatan Rapsus (garapan khusus) yang merupakan salah satu bentuk persiapan sebelum dilaksanakannya pemasangan KB gratis dalam pelayanan terpadu (Gempungan) baik di tingkat kecamatan ataupun di tingkat kabupaten. KIE merupakan kegiatan utama dari seorang penyuluh KB. Kegiatan ini dilaksanakan untuk meningkatkan keberhasilan program KKBPK khususnya pemakaian alat kontrasepsi jangka panjang. Pemberian informasi secara tepat mengenai alat-alat kontrasepsi sangat penting diberikan mengingat banyaknya informasi salah yang beredar di masyarakat. Sebagai penyuluh KB penulis wajib meluruskan paradigm-paradigma negative mengenai MKJP dan efek yang ditimbulkan dengan begitu masyarakat akan lebih mantap dalam menentukan metode yang tepat dan mendapatkan manfaat dari penggunaan MKJP. e. Fasilitasi Pelayanan KB Tingkat Kecamatan Purwakarta Pelayanan KB (gempungan) Kecamatan Purwakarta dilaksanan pada tanggal 20 Februari 2020 di Desa Sindangkasih. Jumlah akseptor yang dilayani pada kegiatan tersebut adalah sebanyak 23 akseptor yang terdiri dari 15 akseptor IUD dan 8 akseptor implant. Kegiatan ini melibatkan berbagaian instasi dalam pelaksanaannya, mulai dari pemerintah Kecamatan Purwakarta, Puskesmas Kecamatan Purwakarta dan dari DPPKB Kabupaten Purwakarta. Dalam kegiatan tersebut penulis turut ikut serta langsung mulai dari kegiatan



persiapan,



pelaksaaan



dan



17



evaluasi



kegiatan.



Membantu



mempersiapkan calon akseptor yang akan dilayani, persiapan tempat dan sarana pelayanan serta memberikan penyuluhan pemantapan kepada para calon baik yang belum maupun yang telah mendapatkan pelayanan. Dampak yang diperoleh penulis adalah mengetahui proses pelaksanaan pelayanan KB. Harapannya dengan adanya pelayanan KB ini dapat meningkatkan akses cakupan pelayanan peserta KB baru,



semakin



meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kesehatan dan keluarga berencana dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. f. Pencatatan dan Pelaporan Pencatatan adalah suatu kegiatan mencatat hal-hal yang berkaitan dengan masukan proses, maupun hasil yang dilakukan, bersifat kuantitatif dengan menggunakan form yang telah dibakukan. Pelaporan adalah kegiatan melaporkan hal-hal yang telah dicatat di atas. Untuk hal-hal yang bersifat kualitatif, selain dilaporkan secara tertulis dapat juga dilaporkan secara lisan melalui forum yang ada seperti rapat koordinasi, staff meeting dan lain-lain. Penulis mengikuti kegiatan pencatatan dan pelaporan hasil program KKBPK pada akhir bulan seperti laporan F/Dal/Des, F/Dal/Kec dan F/II/KB kecamatan dan laporan lainya baik itu laporan kegiatan dari PKB itu sendiri. Dengan mengikuti kegiatan pencatatan dan pelaporan penulis mengetahui sejauh mana hasil yang dicapai berdasarkan rencana yang telah dibuat dan memudahkan penulis dalam menentukan langkah kerja selanjutnya.



18



BAB IV PENGALAMAN PEMBELAJARAN



Banyak manfaat dari mengikuti kegiatan magang bagi penulis. Salah satunya dapat melatih mempersiapkan diri bekerja langsung di lini lapangan. Adapun pengalaman pembelajaran yang didapatkan selama periode magang sejak 13 Januari sampai dengan 6 Maret 2020 diantaranya: 1. Meningkatkan pemahaman pada mekanisme operasional di lini lapangan. 2. Mengetahui 10 langkah kerja PKB/PLKB. 3. Mengetahui tupoksi sebagai penyuluh KB. 4. Mengetahui keberlangsungan program Kampung KB dan Poktan. 5. Meningkatnya kemampuan dalam melakukan advokasi dan KIE kepada tokoh ataupun masyarakat. 6. Memahami alur kerja program KKBPK mulai dari perencanaan program, pengorganisasian, penggerakan sampai dengan pencatatan dan pelaporan. Selain mendapatkan pengalaman pembelajaran, penulis juga menghadapi kendala-kendala dalam pelaksanaan kegiatan magang. Hal itu tidak dipungkiri karena implementasi program KKBPK tak semudah membalikan telapak tangan. Persoalan pertama yang dihadapi penulis adalah kurangnya pastisipasi aktif dari masyarakat terhadap program KKBPK. Hal itu dikarenakan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya program KKBPK dinilai belum cukup, banyaknya informasi yang tidak benar beredar di masyarakat, dan keterbatasan memperoleh informasi tersebut. Untuk itu penting terus dilakukan KIE kepada masyarakat melalui inovasi-inovasi terbaru dan melibatkan tokoh masyarakat, tokoh pemerintahan untuk aktif mengkampayekan pentingnya program KKBPK. Kendala lainya adalah jumlah penyuluh KB yang masih kurang. Kurangnya jumlah tenaga penyuluh membuat PKB yang ada memiliki jadwal kegiatan yang padat dan beban kerja cukup tinggi. Dengan banyaknya tugas yang dibebankan berdampak negatif bagi petugas, mulai dari semangat kerja yang menurun sampai



19



dengan tidak maksimalnya petugas dalam melaksanakan tupoksi dalam program KKBPK. Untuk itu sangat diperlukan komitmen dari pemerintah daerah dalam hal ini pemerintah Kabupaten Purwakarta untuk mendayagunakan instasi/lembaga dan kemitraan lainya untuk berperan aktif mensukseskan program KKPBK. Bagi petugas KB sendiri harus membuat prioritas kegiatan dan fokus pada kegiatan yang diprioritaskan agar dapat mengoptimalisasi tupoksinya sebagai petugas KB.



20



BAB V PENUTUP



A. Kesimpulan Keberhasilan program KKBPK sudah menjadi hajat hidup masyarakat. Artinya norma keluarga kecil bahagia sudah menjadi kebutuhan masyarakat dan bangsa Indonesia. Keberhasilan tersebut tidak serta merta datang dengan sendirinya, tetapi dengan kerja keras berbagai pihak yang bahu membahu secara koodinasi dan terintregrasi dengan menggunakan strategi pendekatan perluasan jangkauan pembinaan, kemandirian dan pelembagaan. Pendekatam-pendekatan itu dikemas memalui mekanisme operasional program KKBPK di setiap tingkatan, melakukan 10 langkah kerja sebagai PKB, implemantasi Kampung KB dan pembiaan pengelolaan kelompok kegiatan (poktan). Pada pelaksanaan kegiatan magang penulis melaksanakan mekanisme dan pendekatan-pendekatan tersebut. Melalui pendekatan tersebut penulis dapat megetahui langsung jalannya program KKBPK di lapangan. Selain itu penulis juga memperoleh output yang diembankan dalam kegiatan magang yaitu sebanyak 7 akseptor baru MKJP IUD dan 4 akseptor baru non MKJP. Target yang didapat dijadikan sebagai pembelajaran bagi penulis sebelum nantinya menjalankan program KKBKN secara langsung di wilayah binaannya. Banyak manfaat yang diperoleh penulis selama kegiatan magang. Penulis menjadi banyak belajar bagaimana program KKBPK berjalan, meningkatnya kemampuan penulis dalam melakukan KIE dan advokasi kepada tokoh dan masyarakat. Mengetahui cara pendekatan kepada masyarakat agar mau berpartisipasi aktif dalam program KKBPK dengan begitu dapat meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya kesehatan dan keluarga berencana dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.



21



B. Saran 1. Diharapkan BKKBN Pusat dan BKKBN Perwakilan Provinsi melanjutkan program magang kepada CPNS BKKBN selanjutnya dengan persiapan yang lebih matang. 2. Diharapkan adanya panduan kegiatan magang yang terstandarisasi dari pelaksanaan kegiatan sampai dengan pelaporan kegiatan magang. 3. Melakukan sosialisasi kegiatan magang kepada OPD KB di daerah agar dapat memantau tugas dan fungsi CPNS dalam melaksanakan kegiatan magang. 4. Perlu adanya penyesuain mekanisme operasional lini lapangan sesuai dengan perkembangan informasi dan teknologi di masyarakat.



22



DAFTAR PUSTAKA



1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. 29 Oktober 2009.Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 .Jakarta. 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014. Aparatur Sipil Negara. 15 Januari 2014.Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014.Jakarta. 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Jakarta2009. 4. Rencana Strategis Badan Kependudukan dan Keluarga Nasional Tahun 20152019. In: BKKBN BP, editor. Jakarta2015. 5. Kampung KB Sebagai Wahana Pemberdayaan Masyarakat2020. Available from: http://kampungkb.bkkbn.go.id/.



23



LAMPIRAN



A. Dokumentasi



Staff Meeting/Rapat Evaluasi Mingguan



Koordinasi PKB dengan DPPKB Kabupaten Purwakarta



Pertemuan IMP (PPKBD) Tingkat Kecamatan Purwakarta



24



KIE MKJP Langsung Kepada Masyarakat



Fasilitasi Pelayanan KB Tingkat Kecamatan Purwakarta



Kemitraan/Advokasi Tokoh Formal/Informal dan Organisasi Formal/Nonformal



25



B. Output dan Outcome Bulan



Kegiatan



Output



Hasil



Januari - Advokasi tokoh formal tingkat Kab. Purwakarta (DPPKB) dan tingkat Kec. Purwakarta (Camat dan kepala UPT Wilayah 1) terkait kegiatan magang - Mengikuti staff meeting tingkat Kec. Purwakarta bersama dengan UPT 1, Koordinator PKB dan TPD



- Formulir laporan harian kegiatan magang CPNS - Dokumentasi kegiatan



- Dukungan dan arahan pelaksanaan kegiatan magang



- Formulir laporan harian kegiatan magang CPNS - Dokumentasi kegiatan



- Pembinaan IMP (PPKDB) tingkat Kec. Purwakarta



- Formulir laporan harian kegiatan magang CPNS - Notulensi kegiatan - Dokumentasi kegiatan



- KIE individu KB MKJP



- Formulir laporan harian kegiatan magang CPNS - Dokumentasi kegiatan - Materi KIE KB MKJP dan Non MKJP - Formulir laporan harian kegiatan magang CPNS - Dokumentasi kegiatan - Daftar hadir



- Evaluasi kegiatan dan pencapaian Program KKBPK - Tersusunya rencana kegiatan yg akan dilakukan - Evaluasi kegiatan dan pencapaian - Meningkatnya pengetahuan PPKBD tentang KB MKJP - Meningkatnya pengetahuan sasaran (PUS) dan dapat menentukan alokon yang sesuai dengannya - Meningkatnya pengetahuan sasaran (PUS) tentang MKJP dan dapat menentukan alokon yang sesuai dengannya - Koordinasi kegiatan pelayanan KB stasioner dan Gempungan serta memantau ketersediaan alokon di faskes - Koordinasi dan integrasi pencapaian program di lintas sektor - Meningkatnya pencapaian peserta aktif dan peserta baru KB MKJP



Februari - Garapan Khusus (Rapsus) dengan melakukan KIE kelompok pada kegiatan persiapan Gempungan - Kemitraan organisasi formal (Puskesmas Purwakarta dan Puskesmas Munjuljaya)



- Formulir laporan harian kegiatan magang CPNS - Dokumentasi kegiatan



- Lokakarya mini Puskesmas Koncara bersama dengan lintas sektor - Fasilitasi pelayanan KB MKJP gratis (Gempungan) tingkat Kabupaten dan Kecamatan Purwakarta



- Formulir laporan harian kegiatan magang CPNS - Dokumentasi kegiatan - Formulir laporan harian kegiatan magang CPNS - Dokumentasi kegiatan - Capaian output akseptor baru



26



Outcome



Akseptor KB MKJP dan Non MKJP



Akseptor KB MKJP dan Non MKJP



- Pendampingan calon akseptor baru KB MKJP pada pelayanan KB stasioner - Mengikuti staff meeting tingkat Kec. Purwakarta bersama dengan UPT 1, Koordinator PKB dan TPD - Pembinaan IMP (PPKDB) tingkat Kec. Purwakarta



Maret



- Formulir laporan harian kegiatan magang CPNS - Dokumentasi kegiatan - Capaian output akseptor baru - Formulir laporan harian kegiatan magang CPNS - Dokumentasi kegiatan



- Formulir laporan harian kegiatan magang CPNS - Notulensi kegiatan - Dokumentasi kegiatan - Daftar hadir - Pencatatan dan pelaporan - Formulir laporan harian pelayanan KB kegiatan magang CPNS - F/II/Kb fasilitas kesehatan - C/I akseptor baru tk. Kecamatan Purwakarta - Pertemuan koordinasi dan - Formulir laporan harian pembinaan PKB, TPD dan kegiatan magang CPNS UPT Wilayah 1 Purwakarta - Dokumentasi kegiatan



- KIE kelompok pada kegiatan kunjungan posyandu



- Kemitraan organisasi formal yaitu DPPKB Kab. Purwakarta terkait percepatan kegiatan magang - Menyususn laporan akhir kegiatan magang CPNS



- Formulir laporan harian kegiatan magang CPNS - Dokumentasi kegiatan - Materi KIE KB MKJP dan Non MKJP - Formulir laporan harian kegiatan magang CPNS



- Formulir laporan harian kegiatan magang CPNS - laporan akhir kegiatan magang CPNS



27



- Meningkatnya pencapaian peserta baru KB MKJP dan non MKJP



- Evaluasi kegiatan dan pencapaian Program KKBPK - Tersusunya rencana kegiatan yg akan dilakukan - Evaluasi kegiatan dan pencapaian - Meningkatnya pengetahuan PPKBD tentang KB MKJP - Laporan bulanan pencapaian pelayanan Kb tingkat Kecematan Purwakarta - Evaluasi kegiatan dan pencapaian Program KKBPK UPT Wilayah I - Meningkatnya pengetahuan petugas lapangan KB terkait dengan pencatatan dan pelaporan program KKBPK - Meningkatnya pengetahuan sasaran (PUS) dan dapat menentukan alokon yang sesuai dengannya - Koordinasi percepatan magang



- Tersusunya laporan akhir kegiatan magang CPNS



Akseptor KB MKJP dan Non MKJP



Akseptor KB MKJP dan Non MKJP



C. Notulensi



Notulen Pembinaan PPKBD Tingkat Kecamatan 1. 2. 3. 4.



Hari/tangal Tempat Waktu Jumlah yang hadir



: Jumat, 14 Februari 2020 : Balai Penyuluh KB Kecamatan Purwakarta : 09.00-12.00 WIB : 15 orang



5. Hasil kegiatan Pertemuan dibuka oleh Ketua DPC PPKBD Kecamatan. Pertama sakali ketua melakukan review materi yang telah disampaikan pada pertemuan sebelumnya. Dilanjutkan dengan pembahasan permasalahan yang dihadapi. Adapun masalah yang dihadapi adalah masih rendahnya pemahaman PPKBD pada jenis-jenis kontrasepsi dan efek samping yang ditimbulkannya. Untuk meningkatkan pengetahuan PPKBD selanjutnya Penyuluh KB memberikan pembinaan terkait meteri tersebut. Hal ini sangat penting karena PPKBD berperan dalam memberikan KIE dan motivasi berKB yang benar kepada masyarakat. 6. Materi pembinaan Kontrasepsi adalah upaya yang diambil dalam mengatur dan mengontrol angka kelahiran bayi dalam masyarakat. Dengan mengatur dan mengontrol angka kelahiran diharapkan suatu keluarga dapat merencanakan masa depan dari keluarga itu sendiri dan mempersiapkan keluarga sejak dini untuk masa depan anaknya. Metode kontrasepsi terdiri atas: a. Metode Kontrasepsi Jangka Panjang Metode Kontrasepsi jangka panjang (MKJP) adalah kontrasepsi yang digunakan untuk menunda, menjarangkan kehamilan, serta menghentikan kesuburan yang digunakan dengan jangka panjang, yang meliputi IUD (Intra Uterine Device), Implant dan kontrasepsi mantap (vasektomi dan tubektomi). MKJP memiliki tingkat efektivitas dan tingkat kelangsungan yang tinggi dengan angka kegagalan yang rendah. Sehingga pada pasangan usia subur sangat disarankan melilih metode kontrasepsi ini. b. Metode Kontrasepsi Jangka Pendek Metode Kontrasepsi Jangka Pendek (non MKJP) adalah cara kontrasepsi yang dalam penggunaannya memiliki tingkat efektivitas dan tingkat keberlangsungan pemakaiannya rendah karena dalam jangka waktu yang



28



pendek, sehingga keberhasilannya memerlukan komitmen dan kesinambungan dari pengguna kontrasepsi tersebut. Jenis metode non MKJP antara lain suntik 1 bulan, suntik 3 bulan, pil KB dan kondom. c. Metode Kontrasepsi Lainya Adalah adalah cara mencegah kehamilan dengan cara alami tanpa adanya intervensi dari luar. Metode kontrasepsi lainya ini seperti metode alami ataupun metode tradisional. Memiliki tingkat efektivitas yang paling rendah dan kegagalan paling tinggi diantara metode yang lainya. Metode yang termasuk dalamnya antara lain adalah Metode Amenorea Laktasi (MAL), senggama terputus, metode kalender, metode lender serviks dan metode suhu basal. 7. Kesimpulan Pada akhir kegiatan pembinaan ketua menyampaikan kesimpulan pada pertemuan pembinaan terkait materi yang diberikan, hasil diskusi tanya jawab, kendala yang dihadapi berserta alternatif pemecahan masalahnya.



Purwakarta, Februari 2020 CPNS Penyuluh KB



Rahma Yanti, S.K.M. NIP. 199305032019022006



29



Notulen KIE Kelompok



1. Hari/tangal



: Rabu dan Kamis/18 dan 19 Februari 2020



2. Tempat



: Kelurahan Sindangkasih dan Kelurahan Nagari Tengah



3. Waktu



: 09.00 WIB - Selesai



4. Hasil kegiatan KIE kelompok pada kegiatan ini adalah salah satu persiapan dalam rangka pelayanan KB gratis kepada masyarakat di tingkat Kecamatan Purwakarta yang rutin diadakan setiap bulan. Dengan adanya pelayanan ini diharapkan dapat mempermudah akses KB kepada masyarakat dan meningkatkan capaian peserta KB di Kecematan Purwakarta. KIE kelompok ini bertujuan untuk memberikan informasi yang benar kepada masyarakat terkait berbagai metode kontrasepsi. Banyak informasi salah dan mitos-mitos tentang kontrasepsi sehingga masyarakat enggan menggunakan kontrasepsi modern dan lebih memilih metode tradisional yang mana efektivitasnya rendah. Memilih metode kontrasepsi yang tepat merupakan pilihan pribadi dan bergantung pada kebutuhan. Pemilihan yang tepat akan menguntungkan secara kesehatan, sebaliknya pemilihan yang tidak tepat dapat menimbulkan efek negative bagi kesehatan. Kegiatan dibuka dengan perkenalan dan menjelaksan maksud tujuan kedatangan terlebih dahulu, kemudian dilajutkan dengan pendataan kepada peserta yang hadir terkait dengan metode kontrasepsi yang digunakan saat ini. Dari hasil pendataan diketahui bahwa banyak dari masyarakat mengunakan metode hormonal yaitu suntik, begian kecil menggunakan MJKP berupa IUD dan beberapa yang menggunakan metode alamiah. Setelah pendataan penyuluh KB melakukan KIE kelompok aktif dengan memberikan materi dan tanya jawab kepada peserta. 5. Materi KIE Kelompok Kontrasepsi adalah upaya yang diambil dalam mengatur dan mengontrol angka kelahiran bayi dalam masyarakat. Dengan mengatur dan mengontrol



30



angka kelahiran diharapkan suatu keluarga dapat merencanakan masa depan dari keluarga itu sendiri dan mempersiapkan keluarga sejak dini untuk masa depan anaknya. Metode kontrasepsi terdiri atas : d. Metode Kontrasepsi Jangka Panjang Metode Kontrasepsi jangka panjang (MKJP) adalah alat kontrasepsi yang digunakan untuk menunda, menjarangkan kehamilan, serta menghentikan kesuburan yang digunakan dengan jangka panjang, yang meliputi IUD (Intra Uterine Device), Implant (susuk KB) dan Kontrasepsi Mantap (vasektomi dan tubektomi). MKJP memiliki tingkat efektivitas dan tingkat kelangsungan yang tinggi dengan angka kegagalan yang rendah. Sehingga pada pasangan usia subur sangat disarankan melilih metode kontrasepsi ini. e. Metode Kontrasepsi Jangka Pendek Metode Kontrasepsi Jangka Pendek (non MKJP) adalah cara kontrasepsi yang dalam penggunaannya memiliki tingkat efektivitas dan tingkat keberlangsungan pemakaiannya rendah karena dalam jangka waktu yang pendek,



sehingga



keberhasilannya



memerlukan



komitmen



dan



kesinambungan dari pengguna kontrasepsi tersebut. Jenis metode non MKJP antara lain suntik 1 bulan, suntik 3 bulan, pil KB dan kondom. f. Metode Kontrasepsi Lainya Adalah adalah cara mencegah kehamilan dengan cara alami tanpa adanya intervensi dari luar. Metode kontrasepsi lainya ini seperti metode alami ataupun metode tradisional. Memiliki tingkat efektivitas yang paling rendah dan kegagalan paling tinggi diantara metode yang lainya. Metode yang termasuk dalamnya antara lain adalah Metode Amenorea Laktasi (MAL), senggama terputus, metode kalender, metode lender serviks dan metode suhu basal.



31



6. Kesimpulan: Masyarakat cukup antusias terhadap KIE kelompok yang diberikan. Hal ini dapat dilihat dari diskusi yang berjalan, tanya jawab dan berbagi pengalaman pemilihan serta penggunakan kontrasepsi. Diketahui bahwa banyak dari masyarakat yang mengalami keluhan kesehatan karena pemilihan kontrasepsi yang tidak tepat. Setelah dilakukan KIE kelompok, mereka dapat mengetahui jenis kontrasepsi apa yang cocok baginya dan tertarik untuk menggunakan kontrasepsi MKJP karena memiliki efektivitas yang tinggi dan efek ssamping yang sedikit dibandingkan dengan non MKJP.



Purwakarta, Februari 2020 CPNS Penyuluh KB



Rahma Yanti, S.K.M. NIP. 199305032019022006



32



D. Daftar Hadir



33



34



35



E. Laporan Kegiatan Harian



36



37



38



39



40



41



42



43



F. Absensi Harian



44



45



G. Capaian Akseptor



46



H. Informed Consent



47



48



49



50



51



52



53



I. Capaian Akseptor Baru Fasilitas Kesehatan



54



55



56



57



58