![Modul Buker Audit Kinerja Pemda - Oke1 [PDF]](https://pdfs.asia/img/200x200/modul-buker-audit-kinerja-pemda-oke1.jpg)
5 0 1 MB
BUKU KERJA
AUDIT KINERJA PEMERINTAH DAERAH
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENGAWASAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
2012
Buku Kerja Audit Kinerja Pemerintah Daerah Dikeluarkan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan BPKP dalam rangka Diklat Sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor Muda/Ketua Tim Edisi Pertama : Tahun 2012
Penyusun Pereviu Penyunting
: : :
Andilo Tohom, Ak., M.Si. Dr. R. Ersi Soenarsih, Ak., M.Ec. Kusmayawati
Pusdiklatwas BPKP Jl. Beringin II, Pandansari, Ciawi, Bogor 16720 Telp. (0251) 8249001 ‐ 8249003 Fax. (0251) 8248986 ‐ 8248987 Email : [email protected] Website : http://pusdiklatwas.bpkp.go.id e‐Learning : http://lms.bpkp.go.id
ISBN 979‐3873‐00‐0
Dilarang keras mengutip, menjiplak, atau menggandakan sebagian atau seluruh isi modul ini, serta memperjualbelikan tanpa izin tertulis dari Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan BPKP.
Buku Kerja
Audit Kinerja Pemerintah Daerah
KATA PENGANTAR Pusdiklatwas BPKP sebagai salah satu instansi penyelenggara pendidikan dan pelatihan, berkomitmen untuk memberikan yang terbaik bagi para pengguna jasanya. Kami menyadari bahwa pelatihan selain harus memberikan pemahaman terhadap suatu pengetahuan, juga harus memberikan keterampilan untuk mampu menerapkan pengetahuan tersebut. Setelah pelaksanaan diklat diharapkan peserta diklat siap menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh di tempat kerjanya. Untuk itu, selain modul yang bermuatan konsep‐konsep, bahan ajar pelatihan di Pusdiklatwas BPKP dilengkapi dengan modul buku kerja. Modul buku kerja akan digunakan sebagai bahan latihan dalam menerapkan konsep‐konsep yang terkait. Melalui proses survei di lapangan, perbaikan berkelanjutan, dan kendali mutu yang cukup, kami berusaha untuk dapat menyajikan modul buku kerja yang dapat mencerminkan kondisi yang terjadi di lapangan. Buku kerja ini adalah salah satu bahan ajar tertulis untuk digunakan pada proses pembelajaran diklat yang dilaksanakan oleh Pusdiklatwas BPKP. Buku Kerja ini tidak dimaksudkan untuk menjadi satu‐ satunya referensi yang berkenaan dengan substansi materinya. Peserta diklat diharapkan memperkaya pemahamannya melalui berbagai referensi lain yang terkait. Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi atas terwujudnya modul ini. Ciawi, September 2012 Kepala Pusdiklat Pengawasan BPKP Meidyah Indreswari, S.E., Ak., M.Sc., Ph.D., CKM NIP 19570502 198403 2 001
Pusdiklatwas BPKP
i
Buku Kerja
Audit Kinerja Pemerintah Daerah
Halaman ini sengaja dikosongkan
ii
Pusdiklatwas BPKP
Buku Kerja
Audit Kinerja Pemerintah Daerah
DAFTAR ISI Kata Pengantar ..........................................................................................................................
i
Daftar Isi...................................................................................................................................... iii Kasus 1.
Perencanaan Audit Kinerja ...............................................................................................
1
2.
Pengumpulan Informasi Umum Auditan .........................................................................
9
3.
Program Kerja Audit Pendahuluan ................................................................................... 13
4.
Pelaksanaan Audit Pendahuluan ...................................................................................... 17
5.
Pengujian Sistem Pengendalian Intern ............................................................................ 29
6.
Pengujian Kecukupan Indikator Kinerja ........................................................................... 39
7.
Audit Rinci dan Penyusunan Temuan .............................................................................. 43
8.
Penyusunan Laporan Hasil Audit Kinerja .......................................................................... 51
Pusdiklatwas BPKP
iii
Buku Kerja
Audit Kinerja Pemerintah Daerah
KASUS 1.
Perencanaan Audit kinerja
Baca secara seksama soal
Dalam PKPT Inspektorat Pemerintah Kabupaten Beringin Teduh Tahun
yang ada pada kolom di
2012, tercantum rencana audit kinerja atas Dinas Lalu Lintas Angkutan
samping.
Jalan dan Tata Ruang di Provinsi Nyiur Hijau yang akan dilakukan pada minggu kedua Juni 2012 (RMA). Dari penilaian awal, risiko audit atas
Informasi yang tersedia
kedua auditan ini dikategorikan tinggi.
adalah meliputi informasi awal mengenai auditan,
Informasi tentang ketersediaan waktu dan dana terkait penugasan
terkait tingkat risiko audit.
tersebut adalah sebagai berikut.
Selain itu, dalam kasus ini
a.
Hari audit yang tersedia untuk tiap tim = 60 hari audit (total untuk tim), untuk pengendali teknis = 6 hari audit.
disediakan informasi tentang ketersediaan sumber daya dan pagu anggaran terkait
b.
2012 untuk kedua penugasan tersebut.
penugasan. Tugas Anda adalah
Rencana penerbitan laporan hasil audit adalah minggu kedua Juli
c.
Anggaran audit yang tersedia untuk tiap tim audit adalah sebesar Rp50.000.000,00 (alokasinya adalah untuk tiket pesawat, biaya
membuat rencana audit.
akomodasi, dan uang saku harian). Tugas dikerjakan secara berkelompok (4‐5 orang)
d.
Menurut Peraturan Bupati Tahun 2012 tentang Biaya Perjalanan
pada lembar kerja yang
Dinas yang Berlaku di Lingkungan Kabupaten Beringin Teduh,
telah disediakan. Gunakan
diperoleh informasi sebagaimana tertera dalam tabel di bawah ini.
asumsi, jika diperlukan.
Jenis Biaya Uang Harian Biaya akomodasi
Gol IV (Rp/hari) 300.000,00 700.000,00
Gol III (Rp/hari) 300.000,00 450.000,00
Gol II (Rp/hari) 300.000,00 350.000,00
Pagu anggaran untuk biaya tiket tranportasi PP ke dan dari lokasi audit adalah Rp 500.000,00 per orang. Informasi terkait ketersediaan sumber daya auditor saat akan
Pusdiklatwas BPKP
1
Buku Kerja
Audit Kinerja Pemerintah Daerah
dilakukannya audit kinerja tersebut adalahsebagai berikut. a.
Ketua Tim (KT): Dra. Anis, gol III d, berpengalaman ketua tim selama 5 tahun dan pernah terllibat dalam penugasan untuk audit komprehensif pada kedua auditan tersebut.
b.
KT: Budiman, S.E., M.M., gol IV/a berpengalaman ketua tim selama 6 tahun dan pernah mengikuti diklat audit kinerja serta baru lulus ujian sertifikasi pengendali teknis.
c.
KT: Cecep, S.E ., gol III/ c berpengalaman audit keuangan 3 tahun dan baru dua kali tugas audit operasional.
d.
KT: Doni, S.T., gol III/d, berpengalaman audit operasional 4 tahun yang merupakan adik kandung dari salah satu kepala bidang di Dinas LLAJ.
e.
Anggota Tim (AT): Emilia, S.T., gol III/c, ahli anggota tim selama 5 tahun dan pernah satu kali diperankan sebagai ketua tim pernah terlibat dari tiga kali penugasan audit kinerja.
f.
AT: Ferry, A.Md., gol II/ c, anggota tim dengan pengalaman 4 tahun.
g.
AT: Gina, gol II/ b, baru lulus anggota tim dan pernah mengikuti diklat audit kinerja.
h.
AT: Henry, S.T., gol III/ b, bersertifikat auditor ahli, berpengalaman audit operasioal 3 tahun dan pernah mengikuti diklat audit kinerja.
i.
AT: Iman, A. Md., gol II/d, pindahan dari satker lain, belum pernah mendapat penugasan.
j.
AT: Joni, A. Md., gol II/c, berpengalaman audit operasional 3 kali.
k.
AT: Keken, S.E., gol II/d, belum bersertifikat namun pernah terlibat dalam dua kali penugasan audit kinerja.
l.
2
AT: Lana, lulusan D III Perencananaan, berpengalaman audit
Pusdiklatwas BPKP
Buku Kerja
Audit Kinerja Pemerintah Daerah
selama 2 tahun dan baru ikut diklat audit kinerja. Diminta: Agar diperoleh komposisi personil tim audit kinerja yang efektif untuk penugasan tersebut di atas, dengan sumber daya yang ada, Saudara diminta untuk menyusun: 1.
kartu penugasan; dan
2.
anggaran waktu!
Pusdiklatwas BPKP
3
Buku Kerja
Audit Kinerja Pemerintah Daerah
4
Pusdiklatwas BPKP
Buku Kerja
Audit Kinerja Pemerintah Daerah
Lembar Kerja Inspektorat ……………………… Kementerian/Lembaga ……………………… KARTU PENUGASAN Nomor : …………………….. 1. a. Nama Auditan : ………………………………………………………….. b. Nomor Rencana Audit : ………………………………………………………….. c. Audit terakhir tahun
: …………………………………………………………..
2.
Alamat dan Nomor Telepon
: …………………………………………………………..
3.
Tingkat Risiko Unit/Aktivitas
: …………………………………………………………..
4.
Tujuan Audit
: …………………………………………………………..
5.
a. Nama Ketua Tim Audit
: …………………………………………………………..
b. Nama Anggota Tim Audit
: 1. ……………………………………………………….
2. ……………………………………………………….
3. ……………………………………………………….
4. ……………………………………………………….
6.
7.
8.
a. Nomor & Tgl Surat Tugas Audit : ………………………………………………………….. b. Rencana tgl mulai audit
: …………………………………………………………..
c. Rencana tgl audit selesai
: …………………………………………………………..
a. Anggaran audit yang diajukan
: …………………………………………………………..
b. Anggaran audit yang disetujui
: …………………………………………………………..
Catatan penting dari Pengendali Teknis/Mutu
: …………………………………………………………..
………………, ………………. 20 … Pengendali Teknis ( ………………………………….. )
Mengetahui, Pengendali Teknis ( ………………………………….. )
Pusdiklatwas BPKP
5
Buku Kerja
Audit Kinerja Pemerintah Daerah
6
Pusdiklatwas BPKP
Pusdiklatwas BPKP
1 Pengujian Sistem Pengendalian Intern 2 Analisis Prosedur yang mengandung kelemahan
3 Analisis data operasi/kegiatan
4 Menyusun daftar temuan
5 Mengembangkan temuan
PELAKSANAAN AUDIT
B
3 Penyusunan Program Audit
2 Survei/Audit Pendahuluan
1 Pembicaraan Pendahuluan
PERSIAPAN AUDIT
Daltu
tgl ….s/d ……
tgl ….s/d ……
Dalnis
Ketua
tgl …..s/d…….
Anggota
PENYELESAIAN AUDIT
: ……………………………
: ……………………………
Anggaran waktu dalam HP/Jam
PELAKSANAAN AUDIT
Disetujui oleh
Sasaran Audit
ALOKASI ANGGARAN WAKTU AUDIT (hanya jam efektif)
PERSIAPAN AUDIT
: ……………………………
: ……………………………
A
Disusun oleh
Nama Auditan
KEMENTERIAN/LEMBAGA ……………..
INSPEKTORAT ……………………..
Jumlah
Buku Kerja
Audit Kinerja Pemerintah Daerah
7
8
2 Pembahasan internal tim audit atas temuan
3 Mengkomunikasikan temuan final
4 Penyusunan laporan hasil audit
1 Meneliti kelengkapan KKA
PENYELESAIAN AUDIT
C
7 Membicarakan tindakan koreksi atas temuan
6 Mengkomunikasikan temuan sementara
……….., ……………..20.. Ketua Tim Audit (…………………………….)
Menyetujui Pengendali Mutu/Inspektur (…………………………….)
Pengendali Teknis (…………………………….)
Buku Kerja
Audit Kinerja Pemerintah Daerah
Pusdiklatwas BPKP
Buku Kerja
Audit Kinerja Pemerintah Daerah
2.
Pengumpulan Informasi Umum Auditan
Baca secara seksama kasus
Dalam PKPT Inspektorat Pemkab. Beringin Teduh, salah satu
yang ada pada kolom di
penugasannya adalah audit kinerja atas Dinas Tata Ruang Tahun
samping.
Anggaran 2012. Kegiatan audit ini memerlukan 80 hari kerja dengan tenaga audit yang terdiri atas 1 orang ketua tim dan 4 orang anggota
Informasi awal tentang
tim.
buruknya kinerja auditan. Pada pengarahan awal, Inspektur menyampaikan bahwa Bupati Tugas Anda adalah
Beringin Teduh merasakan ada inefektivitas dalam layanan yang
mengidentifikasi informasi
diberikan oleh Dinas Tata Ruang. Berita di media massa juga
umum yang perlu diperoleh.
mengungkapkan hal yang sama. Banyak masyarakat yang mengeluhkan
Tugas dikerjakan secara berkelompok (4‐5 orang) pada lembar kerja yang
lambatnya layanan publik dan penetapan biaya layanan yang tidak sesuai ketentuan. Diminta :
telah disediakan. Identifikasi informasi yang harus diperoleh tim audit serta sumber informasinya!
Pusdiklatwas BPKP
9
Buku Kerja
Pedoman Pelaksanaan Anggaran
10
Pusdiklatwas BPKP
Buku Kerja
Audit Kinerja Pemerintah Daerah
Lembar Kerja
No.
Informasi
Sumber Informasi
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Dst
Pusdiklatwas BPKP
11
Buku Kerja
Audit Kinerja Pemerintah Daerah
12
Pusdiklatwas BPKP
Buku Kerja
Sampling Audit
3.
Program Kerja Audit Pendahuluan
Baca secara seksama soal
Dalam PKPT Inspektorat Pemkab. Beringin Teduh, salah satu
yang ada pada kolom di
penugasannya adalah audit kinerja atas Dinas Lalu Lintas Angkutan
samping.
Jalan Tahun Anggaran 2012. Audit ini memerlukan total hari audit sebanyak 60 hari dengan menggunakan tenaga audit yang terdiri dari 1
Informasi awal tentang
orang ketua tim dan 5 orang anggota tim.
buruknya kinerja auditan. Pada pengarahan awal, Kepala Inspektorat menyampaikan bahwa Tugas Anda adalah
Bupati Beringin Teduh merasakan adanya in‐efektivitas dalam
menyusun PKA pendahuluan
pelaksanaan tugas dan fungsi dari Dinas ini. Berita di media massa juga
yang diperlukan.
mengungkapkan hal yang sama. Banyak masyarakat yang mengeluhkan
Tugas dikerjakan secara berkelompok (4‐5 orang) pada lembar kerja yang telah disediakan.
kemacetan lalu lintas sebagai akibat tidak terkendalinya jumlah angkutan umum. Masyarakat juga mengeluhkan asap hitam yang dikeluarkan oleh angkutan umum tersebut. Selain itu juga keluhan terkait pungutan‐pungutan liar di terminal antar kota antar propinsi Diminta : Susun PKA agar tim audit dapat memperoleh gambaran penting tentang sistem pengukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas LLAJ! Gunakan teknik audit yang relevan dengan tujuan tersebut di atas.
Pusdiklatwas BPKP
13
Buku Kerja
Audit Kinerja Pemerintah Daerah
14
Pusdiklatwas BPKP
Buku Kerja
Audit Kinerja Pemerintah Daerah
Lembar Kerja
Pusdiklatwas BPKP
15
Buku Kerja
Audit Kinerja Pemerintah Daerah
16
Pusdiklatwas BPKP
Buku Kerja
Audit Kinerja Pemerintah Daerah
4.
Pelaksanaan Audit Pendahuluan
a.
Baca secara seksama soal
Dalam PKPT Inspektorat PemKab. Q, salah satu penugasannya adalah
yang ada pada kolom di
audit kinerja atas Dinas Tata Ruang Tahun Anggaran 2012. Tercantum
samping.
rencana audit kinerja atas auditan ini akan dilakukan pada minggu
Audit Pendahuluan Dinas Tata Ruang
kedua Juni 2012 (RMA), dengan tingkat risiko unit yang tinggi. Kasus ini tentang informasi yang telah diperoleh auditor
Auditan memiliki tugas melaksanakan perencanaan, pemanfaatan, dan
dalam tahap audit
pengendalian tata ruang. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut,
pendahuluan terkait tugas
dinas ini memiliki fungsi sebagai berikut:
fungsi dan bidang‐bidang
1.
teknis yang dibentuk untuk
perumusan kebijakan teknis pelaksanaan tugas perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian tata ruang kota;
melaksanakan tugas fungsi 2.
perencanaan tata ruang kota;
3.
pemanfaatan tata ruang kota;
informasi tentang indikator
4.
pengawasan dan pengendalian tata ruang kota;
kinerja auditan.
5.
pelayanan di bidang tata ruang kota (termasuk penerbitan IMB);
6.
penyelenggaraan sistem informasi tata ruang kota;
7.
pemungutan, penatausahaan, penyetoran, pelaporan, dan
tersebut. Auditor juga memperoleh
Selain itu, diperoleh informasi terkait kinerja auditan dari berita media massa. Tugas Anda adalah
pertanggungjawaban penerimaan retribusi tata ruang; 8.
pengembangan kawasan sentra primer;
9.
penegakan peraturan perundang‐undangan di bidang tata ruang kota;
mengidentifikasi tugas fungsi dan bidang beserta sasaran
10. penyediaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan dan
strategis yang menjadi fokus
perawatan prasarana dan sarana tata ruang; dan
audit. 11. pemberian dukungan teknis kepada masyarakat dan perangkat daerah.
Tugas dikerja‐kan secara berkelompok (4‐5 orang) dalam lembar kerja yang
telah disediakan.
Pusdiklatwas BPKP
17
Buku Kerja
Audit Kinerja Pemerintah Daerah
Bidang‐bidang teknis yang dibentuk dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut adalah: 1.
Bidang Perencanaan Ruang Kota
2.
Bidang Pemanfaatan Ruang Kota
3.
Bidang Perencanaan Prasarana dan Sarana Kota
4.
Bidang Pengukuran dan Pemetaan
5.
Bidang Peran Serta Masyarakat dan Evaluasi Rencana Kota
Dari hasil analisis atas informasi yang telah diperoleh terkait dengan sistem pengukuran kinerja dari auditan ini, diperoleh indikator kinerja yang digunakan sebagai berikut. Tabel : Indikator Kinerja Utama No.
Sasaran strategis
Indikator kinerja Utama
1
Meningkatnya ketepatan waktu penerbitan IMB.
% penerbitan IMB yang sesuai standar waktu layanan.
2
Meningkatnya kepastian hukum atas tata ruang dan wilayah.
Jumlah perubahan/revisi atas RUTR /W.
3
Meningkatnya pajak/ % Retribusi IMB yang akurat. retribusi daerah atas layanan IMB.
4
Meningkatnya akurasi pemberian layanan IMB.
% IMB yang tepat sesuai pemilik yang seharusnya.
5
Meningkatnya kemampuan dan profesionalitas pegawai.
Jumlah pegawai yang telah mengikuti pelatihan sesuai yang dipersyaratkan .
6
Meningkatnya kemudahan masyarakat memperoleh informasi tata kota.
Indeks Kepuasan masyarakat.
18
Pusdiklatwas BPKP
Buku Kerja
Audit Kinerja Pemerintah Daerah
Informasi penting lain yang diperoleh terkait kinerja auditan adalah sebagai berikut. •
Keluhan atas keterlambatan penerbitan IMB.
•
Ketidakjelasan persyaratan teknis dan administratif permohonan IMB.
•
Berkurangnya ruang terbuka hijau.
Diminta: •
Berdasarkan informasi awal tentang kinerja auditan tersebut di atas, identifikasi tugas fungsi dan bidang yang akan dijadikan fokus audit kinerja!
•
Identifikasikan sasaran strategis yang menjadi fokus audit kinerja!
Pusdiklatwas BPKP
19
Buku Kerja
Audit Kinerja Pemerintah Daerah
20
Pusdiklatwas BPKP
Buku Kerja
Audit Kinerja Pemerintah Daerah
Lembar Kerja No
Tugas Fungsi
Bidang
Sasaran Strategis
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Dst
Pusdiklatwas BPKP
21
Buku Kerja
Audit Kinerja Pemerintah Daerah
22
Pusdiklatwas BPKP
Buku Kerja
Audit Kinerja Pemerintah Daerah
b.
Baca secara seksama soal
Dalam PKPT Inspektorat Pemkab. Beringin Teduh, salah satu
kasus yang ada pada kolom
penugasannya adalah audit kinerja atas Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan
di samping.
(LLAJ) Tahun Anggaran 2012. Tercantum rencana audit kinerja atas
Audit Pendahuluan Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan
auditan ini akan dilakukan pada Minggu II Juni 2012 (RMA), dengan Kasus ini tentang informasi
tingkat risiko unit yang tinggi.
yang telah diperoleh auditor dalam tahap audit
Dinas LLAJ mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam
pendahuluan terkait tugas
melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonom di
fungsi dan bidang‐bidang
bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam melaksanakan tugas pokok
teknis yang dibentuk untuk
tersebut Dinas LLAJ Kabupaten Q mempunyai fungsi, sebagai berikut.
melaksanakan tugas fungsi tersebut. Auditor juga memperoleh
1.
Perumusan kebijakan teknis di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.
2.
Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.
informasi tentang indikator kinerja auditan.
3.
dan angkutan jalan.
Selain itu, diperoleh informasi terkait kinerja
Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan lalu lintas
4.
auditan di mata masyarakat
Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
dari berita media massa. Bidang‐bidang teknis yang dibentuk dalam melaksanakan tugas dan Tugas Anda adalah
fungsi tersebut adalah sebagai berikut.
mengidentifikasi tugas fungsi dan bidang beserta
1.
Bidang Teknik Lalu Lintas dan Jaringan yang mempunyai fungsi
indikator kinerja terkait
pengelolaan manajemen rekayasa lalu lintas dan pengelolaan
yang menjadi fokus audit
jaringan lalu lintas angkutan jalan.
kinerja. 2.
Bidang Teknik Angkutan dan Terminal yang mempunyai fungsi
Tugas dikerja‐kan secara
pengelolaan teknik usaha angkutan dan pengelolaan terminal
berkelompok (4‐5 orang)
penumpang orang dan barang.
dalam lembar kerja yang telah disediakan.
3.
Bidang Teknik Kendaraan dan Perbengkelan yang mempunyai fungsi pengelolaan pengujian kendaraan bermotor dan pengelolaan
Pusdiklatwas BPKP
perbengkelan kendaraan bermotor.
23
Buku Kerja
Audit Kinerja Pemerintah Daerah
4.
Bidang Penyuluhan dan Pengendalian Operasional yang mempunyai fungsi pengelolaan penyuluhan dan bimbingan keselamatan lalu lintas dan pengelolaan pengendalian operasional lalu lintas.
Dari hasil analisis atas informasi yang telah diperoleh terkait dengan sistem pengukuran kinerja dari auditan ini, diperoleh indikator kinerja yang digunakan sebagai berikut. Tabel : Indikator Kinerja Utama No.
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
1
Terlaksananya manajemen dan rekayasa lalu lintas.
Jumlah arus penumpang angkutan umum.
2
Terpasangnya fasilitas lalu lintas.
Jumlah pemasangan rambu‐ rambu.
3
Tersedianya kebutuhan prasarana menaikan dan menurunkan penumpang angkutan umum dan pergantian moda.
• % terminal yang beroperasi.
4
Meningkatnya jumlah retribusi layanan LLAJ.
• % retribusi tahun ini dibandingkan tahun sebelumnya. • % jumlah retribusi yg diterima bendahara dibandingkan dengan yang seharusnya.
5
Terlaksananya pengujian kendaraan bermotor kendaraan angkutan umum.
1. Jumlah uji KIR angkutan umum. 2. Rata‐rata waktu layanan pengujian KIR.
6
Terlaksananya pelayanan perizinan angkutan umum.
Rasio izin trayek.
24
Pusdiklatwas BPKP
Buku Kerja
Audit Kinerja Pemerintah Daerah
Informasi awal terkait kinerja auditan yang dikeluhkan oleh masyarakat adalah sebagai berikut. •
Kemacetan lalu lintas sebagai akibat tidak terkendalinya jumlah angkutan umum.
•
Pekatnya asap hitam yang dikeluarkan oleh angkutan umum tersebut.
•
Adanya pungutan‐pungutan liar di terminal antar kota antar propinsi
Diminta: •
Berdasarkan informasi awal tentang kinerja auditan tersebut di atas, identifikasi tugas fungsi dan bidang yang akan dijadikan fokus audit kinerja!
•
Identifikasikan sasaran strategis yang menjadi fokus audit kinerja!
Pusdiklatwas BPKP
25
Buku Kerja
Audit Kinerja Pemerintah Daerah
26
Pusdiklatwas BPKP
Buku Kerja
Audit Kinerja Pemerintah Daerah
Lembar Kerja No
Tugas Fungsi
Bidang
Sasaran Strategis
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Dst.
Pusdiklatwas BPKP
27
Buku Kerja
Audit Kinerja Pemerintah Daerah
28
Pusdiklatwas BPKP
Buku Kerja
Audit Kinerja Pemerintah Daerah
5.
Pengujian Sistem Pengendalian Intern
a.
Baca secara seksama soal
Anda sedang melakukan tugas audit kinerja pada Dinas Tata Ruang di
kasus yang ada pada kolom
Pemerintah Daerah tempat Anda bertugas. Saat ini Anda sedang
di samping.
melakukan pengujian atas efektivitas sistem pengendalian intern
Pengujian SPI Dinas Tata Ruang
terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (untuk kepentingan Kasus ini tentang prosedur
pelatihan, kegiatan yang diperiksa adalah terkait pelayanan IMB).
pelayanan IMB pada suatu dinas.
Proses pelayanan yang dilakukan dapat digambarkan sebagai berikut: Pemohon
Tugas Anda adalah menentukan prosedur yang
Bupati
1 2
tepat dalam melakukan
Sie. Registrasi
Sie. Tekbang
evaluasi efektivitas
4
implementasi SPI dan
11
mengidentifikasi sasaran
Sie. Pemetaan & Penomoran 5
strategis yang mungkin tidak
Sie. Dokumentasi
6
Sub Dinas
tercapai. Tugas dikerjakan secara berkelompok (4‐5 orang)
10
7
8 Bag. TU
Kadis 9
1. Penerimaan berkas IMB
2. Pemeriksaan gambar rencana dan peninjauan lapangan
3. Perhitungan Ret. /SKR
4. Pemberian No. Reg
5. Pemetaan & Situasi
6. Pembuatan Konsep IMB/pengetikan
7. Pemeriksaan PIMB
8. Pemeriksaan berkas
9. Penandatanganan IMB
10. Penomoran Kep. IMB
11. Pencatatan / Dok. IMB
12. Penyerahan IMB
dalam lembar kerja yang telah disediakan.
Sekda
3
Indikator kinerja utama dan target dari kegiatan pelayanan IMB untuk periode yang diaudit dapat dilihat pada kasus nomor 4 sebelumnya. Lima (5) risiko tertinggi terkait pelayanan IMB adalah sebagai berikut.
Pusdiklatwas BPKP
29
Buku Kerja
Audit Kinerja Pemerintah Daerah
1.
Diprosesnya berkas permohonan yang tidak memenuhi persyaratan.
2.
Ketidaktersediaan gambar rencana yang benar.
3.
Kesalahan penetapan besarnya retribusi.
4.
Ketidaktersediaan peralatan gambar dan ukur untuk pemetaan.
5.
Penerbitan IMB yang melebihi standar waktu yang ditetapkan Kepala Daerah.
Dinas tersebut telah memiliki prosedur sebagai sebuah kegiatan pengendalian dalam upaya meminimalkan risiko tersebut di atas, sebagai berikut. 1. Pemohon mengambil formulir permohonan IMB di kantor suku dinas terdekat. 2. Pemohon mengisi formulir serta menandatanganinya, untuk kemudian ditandatangani oleh lurah dan camat setempat. 3. Formulir diserahkan ke loket pelayanan IMB dengan dilengkapi dokumen sebagai berikut. a.
Keterangan Rencana Kota (KRK) asli.
b.
Fotokopi
surat‐surat
penguasaan
tanah
yang
sah
(menunjukkan asli atau fotokopi yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang). c.
Bila tanah bukan milik sendiri dilampiri surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik tanah dan ditandatangani di atas meterai.
d.
Fotokopi KTP pemohon dan/atau pemilik tanah.
e.
Fotokopi pembayaran PBB tahun terakhir atau keterangan dari instansi yang berwenang apabila tidak terkena PBB.
f.
30
Bila pemohon merupakan badan hukum, dilampiri fotokopi
Pusdiklatwas BPKP
Buku Kerja
Audit Kinerja Pemerintah Daerah
Akta Pendirian Badan Hukum(PT/CV/Firma/Yayasan, dll). g.
Gambar Teknis Rencana Bangunan meliputi: denah, tampak 2 sisi, 2 potongan, rencana atap, rencana pondasi, dan sumur resapan.
h.
Perhitungan konstruksi (lengkap dengan gambar‐gambarnya) dilengkapi fotokopi ijasah dan KTP penanggung jawab serta surat pernyataan pertanggungjawaban yang ditandatangani di atas meterai, apabila: • Bangunan berlantai 2 atau lebih • Bangunan dengan konstruksi bentang atap lebih dari 10m • Diperlukan penyelidikan tanah untuk bangunan berlantai 3 atau lebih
i.
Surat pernyataan ditandatangani di atas meterai cukup.
j.
Dokumen lain yang disyaratkan sesuai ketentuan yang berlaku: • Kajian lingkungan (SPPL/UKL‐UPL/AMDAL) • Rekomendasi ketinggian bangunan dari instansi teknis yang berwenang • Persetujuan prinsip dari Walikota untuk pembangunan tempat ibadah serta bangunan lain sesuai ketentuan yang berlaku • Rekomendasi instalasi pencegah bahaya kebakaran untuk bangunan berlantai 4 atau lebih.
4. Setelah dokumen diteliti dan dinyatakan lengkap dan benar, berkas permohonan diagendakan dan kepada pemohon diberikan nomor permohonan. 5. Dilaksanakan proses pengukuran dan cek lapangan. 6. Dilakukan penetapan besaran retribusi berdasarkan tarif Perda sesuai klasifikasi, volume, dan luas bangunan.
Pusdiklatwas BPKP
31
Buku Kerja
Audit Kinerja Pemerintah Daerah
7. Berkas permohonan selanjutnya diproses oleh Suku Dinas yang bersangkutan
mulai
dari
pemetaan
sampai
dengan
pencatatan/dokumentasi IMB untuk diserahkan kepada pemohon. 8. Apabila IMB telah diterbitkan, pemohon akan diberitahu dan selanjutnya bisa diambil di loket pengambilan dengan menunjukkan tanda lunas pembayaran retribusi dari loket pembayaran atau kas daerah. Diminta: 1.
Tentukan prosedur yang tepat dalam melakukan evaluasi efektivitas implementasi SPI untuk tiap‐tiap kegiatan pengendalian tersebut di atas!
2.
Dengan asumsi hasil pengujian menunjukkan bahwa prosedur pengendalian tersebut tidak berjalan efektif, identifikasikan sasaran strategis yang mungkin tidak tercapai!
32
Pusdiklatwas BPKP
Buku Kerja
Audit Kinerja Pemerintah Daerah
Lembar Kerja No
Uraian Kegiatan Pengendalian
Wawancara ‐
Prosedur Evaluasi SPI Periksa Dokumen FomulirPermoho nan. Verifikasi keabsahan nama lurah dan camat.
Observasi ‐
1
Pemohon mengisi formulir serta menandatanganinya, untuk kemudian ditandatangani oleh Lurah dan Camat setempat.
2
…
Sasaran strategis yang mungkin tidak tercapai targetnya: 1.
Meningkatnya ketepatan waktu penerbitan IMB
2.
Meningkatnya pajak/retribusi daerah atas layanan IMB
3.
Meningkatnya akurasi pemberian layanan IMB
Pusdiklatwas BPKP
33
Buku Kerja
Audit Kinerja Pemerintah Daerah
34
Pusdiklatwas BPKP
Buku Kerja
Audit Kinerja Pemerintah Daerah
b.
Pengujian SPI Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan
Baca secara seksama soal
Anda sedang melakukan tugas audit kinerja pada Dinas Lalu Lintas
kasus yang ada pada kolom
Angkutan Jalan di Pemerintah Daerah tempat Anda bertugas. Saat ini
di samping.
Anda sedang melakukan pengujian atas efektivitas sistem pengendalian intern terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan
Kasus ini tentang
fungsi (untuk kepentingan pelatihan, kegiatan yang diperiksa adalah
pengendalian intern yang
terkait manajemen lalu lintas).
dimiliki auditan dalam manajemen lalu lintas.
Dari dokumen rencana kerja dan penetapan kinerja yang dimiliki auditan, diketahui sasaran strategis dari manajemen lalu lintas untuk
Tugas Anda adalah
periode yang diaudit adalah sebagaimana diuraikan pada kasus
menentukan prosedur
nomor 5 di atas.
evaluasi SPI. Tiga buah risiko tertinggi terkait manajemen lalu lintas adalah: Tugas dikerjakan secara berkelompok (4‐5 orang) dalam lembar kerja yang telah disediakan.
1.
tidak memadainya kapasitas jalan;
2.
tidak tersedianya marka dan rambu jalan yang memadai; dan
3.
laju kecepatan kendaraan berat yang sangat lamban.
Untuk meminimalkan risiko tersebut, telah diterbitkan kebijakan terkait dengan manajemen lalu lintas berupa Peraturan Bupati yang mengatur kegiatan pengaturan lalu lintas pada jaringan jalan atau ruas jalan tertentu, antara lain. 1.
Penetapan lalu lintas satu arah dan atau dua arah yang didasarkan pada perbandingan volume kendaraan dengan kapasitas jalan.
2.
Larangan penggunaan jalan, larangan dan atau perintah bagi pemakai jalan yang diberlakukan kepada setiap pengguna atau pemakai jalan yang diatur dengan marka jalan dan rambu yang ditetapkan.
3.
Penetapan kecepatan maksimum dan atau minimum kendaraan berdasarkan kawasan pemukiman, perkotaan, jalan antar kota dan jalan bebas hambatan yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas
Pusdiklatwas BPKP
35
Buku Kerja
Audit Kinerja Pemerintah Daerah
dengan berpedoman pada ketentuan perundang‐undangan yang berlaku. 4.
Pembatasan muatan sumbu terberat bagi ruas‐ruas jalan tertentu berdasarkan daya dukung jalan dan pertimbangan kelas jalan terendah yang dilalui, yang terdiri atas: • Jalan Kelas I, muatan sumbu terberat > 10 ton • Jalan Kelas II, muatan sumbu terberat
