Soal-Soal Hubungan Pusat Daerah [PDF]

Citation preview

HUBUNGAN PUSAT DAERAH ( IPEM 4425 ) 1. Dalam penyelenggaraan pemerintahan diperlukan adanya suatu pedoman yang disebut juga dengan asas. Asas-asas pemerintahan mencakup dua hal yaitu:    



etika dan moral. etika dan norma. norma dan rule of conduct. rambu-rambu perilaku aktor pemerintahan dan asas-asas organisasi pemerintahan



2. Salah satu asas dalam penyelenggaraan pemerintahan umum yang mengandung arti bahwa suatu keputusan harus dipersiapkan terlebih dahulu dan kemudian keputusan tersebut diambil dengan cermat, merupakan penjelasan asas...    



Motivasi. Kecermatan. Kesamaan. Keterbukaan



3. Sesuai dengan Pasal 3 Ayat 1 UUD 1945 hasil amandemen, MPR mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut, kecuali:    



memberhentikan presiden dan wakil presiden dalam masa jabatannya menurut UUD. menyusun dan menetapkan Perpu. melantik presiden dan wakil presiden. mengubah dan menetapkan undang-undang dasar



4. Setiap Menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Urusan pemerintahan yang dibentuk dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi. Salah satu urusan tersebut yaitu:    



urusan perencanaan pembangunan. pekerjaan umum dan transmigrasi. urusan dalam dan luar negeri. urusan pertanian dan peternakan



5. LPNK (dahulu bernama Lembaga Pemerintah Nondepartemen/LPND) adalah lembaga negara di Indonesia yang dibentuk untuk melaksanakan tugas pemerintahan. LPNK berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada”



   



Presiden. Masyarakat. DPR. MPR



6. Pemerintah daerah dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara lebih efektif dan efesien. Terkait dengan hal tersebut, kebutuhan masyarakat ini seacra umum dibagi ke dalam...    



kebutuhan dasar dan pengembangan usaha masyarakat. kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. kebutuhan sandang, pangan, dan papan. kebutuhan pokok dan pelengkap



7. Setiap kebutuhan masyarakat secara tidak langsung akan menjadi urusan pemerintah. Dalam UU No. 23 Tahun 2014 ditegaskan bahwa urusan pemerintahan terdiri dari    



urusan absolut, konkuren, dan pemerintahan umum. urusan absolut, konkuren, dan lokal. urusan absolut, nasional dan lokal. urusan formal, materiil, dan riil



8. DPRD merupakan salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Anggotanya terdiri atas anggota partai politik peserta pemilu yang dipilih melalui pemilu. Anggota DPRD merupakan...    



Pejabat pusat di daerah. Wakil rakyat. Pejabat negara. Pejabat daerah



9. Kebijakan dasar sistem kepegawaian negara kita diatur dalam...    



UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. UU No. 4 Tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara. UU No. 5 Tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara. UU No. 4 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara



10. Dalam pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah daerah harus mempunyai sumber-sumber keuangan yang memadai untuk membiayai penyelenggaraan otonominya. Salah satu sumbernya yaitu transfer antar daerah yang terdiri...  



Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan lain-lain pendapatan yang sah. Dana Perimbangan, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus.



 



Dana Bagi Hasil, ADD, dan DAD. Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan



11. Hubungan Pusat dan Daerah yang terselenggara di negara kita dapat dirunut dari...    



Pasal 18. Pasal 1. Pembukaan UUD 1945 alinea 3 dan empat. Semuanya benar



12. Berdasarkan pasal 18 ayat 2 dan 5 UUD 1945, Pemerintah Daerah diberikan otonomi yang seluas-luasnya yang diarahkan untuk...   



mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. meningkatkan peran serta masyarakat daerah. meningkatkan pelayanan, pemberdayaan dan pembangunan.







meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan



13. Pada hakekatnya otonomi daerah diberikan kepada    



Pemerintah daerah. Rakyat. Pemerintahan Daerah. Daerah Otonom



14. Dalam agency model, pemerintah daerah dipandang oleh pemerintah pusat sebagai...    



Pengatur. Pengatur dan pengurus. Pengurus. Pelaksana saja



15. Berdasarkan pasal 1, pasal 18 dan pasal 18 B, maka daerah-daerah di Indoensia bersifat...    



Demokratis. Otonom. Otoritatif. Administratif



16. Berbicara hubungan pusat dan daerah, maka hal yang mungkin tidak akan terlepas dari pembicaraan adalah desentralisasi. Terkait dengan



hal tersebut, Shah (1999) menyebutkan adanya 3 (tiga ) dimensi dalam desentralisasi, yaitu:    



administrasi, politik, dan fiskal. administrasi, pemerintahan, dan fiskal. politik, administrasi, dan pemerintahan. fiskal, adminitrasi, dan pemerintahan



17. Di bawah ini merupakan beberapa kondisi yang penting untuk keberhasilan pelaksanaan desentralisasi menurut Litvack dan Seddon, kecuali: 



Masyarakat memerlukan mekanisme untuk menyampaikan pandangannya







yang dapat mengikat politikus, sebagai upaya mendorong masyarakat untuk berpartisipasi.. Harus ada sistem pelayanan yang berbasis pada publik dan informasi yang







transparan yang memungkinkan masyarakat memonitor efektivitas kinerja Pemerintah Daerah, yang mendorong politikus dan aparatur Daerah menjadi responsif.. Masyarakat setempat harus diberi informasi mengenai kemungkinan biaya







pelayanan dan penyampaian serta sumber-sumbernya, dengan harapan keputusan yang diambil oleh Pemerintah Daerah menjadi bermakna.. Kerangka kerja desentralisasi harus memperlihatkan kaitan antara pembiayaan lokal dan kewenangan fiskal dengan fungsi dan tanggung jawab pemberian pelayanan oleh Pemerintah Daerah



18. Pada prinsipnya ada 4 (empat) bidang kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Salah satunya yaitu mencakup pemberian pelayanan secara operasional kepada masyarakat yang merupakan bidang kewenangan:    



Pembinaan. Pengurusan. Pengaturan. Pengawasan



19. Pembagian urusan antara pusat dan daerah diperinci secara jelas dan tegas dalam perundang-undangan. Pembagian seperti itu mendasarkan diri pada ajaran rumah tangga:    



Formal. Materiil. Riil. Organis



20. Dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa ada urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat, propinsi, dan kabupaten/kota. Urusan yang dimaksud adalah urusan pemerintahan...    



Umum. Absolut. Khusus. Konkuruen



21. Berdasarkan pada perjalanan sejarahnya, pembentukan daerah di Indonesia dimulai sejak jaman dahulu. Peraturan perundang-undangan yang mengatur pertama kali pembentukannya yaitu...    



UU No. 22 Tahun 1948 Tentang Pemerintah daerah. UU No. 22 Tahun 1945 Tentang Pemerintah Daerah. UU No. 1 Tahun 1945 Tentang Kedudukan Komite Nasional. UU No. 22 Tahun 1948 Tentang Pemerintahan daerah



22. Pada Masa Orde Baru pun, Pemerintah menetapkan perundangundangan yang mengatur tentang pemerintahan daerah yaitu UU No. 5 Tahun 1974 Tentang...    



Pemerintahan Daerah. Pokok-pokok Pemerintahan Daerah. Pokok-pokok Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah. Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah



23. Apa yang dimaksud dengan istilah algemene disebutkan dalam UU No. 5 Tahun 1974?    



bestuur seperti



Ketentuan Pemerintah. Urusan Pemerintahan Umum. 2Ketetapan Pemerintah. Peraturan Pemerintah



24. Dalam setiap peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan daerah, ditetapkan batasan normatif terkait Pemerintahan Daerah. UU No. 23 Tahun 2014 pun memberikan definisi terkait pemerintahan daerah ini, yaitu: 



penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh kepala daerah dan perangkat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi







seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh kepala daerah dan dewan







perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh kepala daerah, perangkat







daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945



25. Berikut ini adalah tugas wewenang gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, kecuali: 



memberikan rekomendasi kepada Bupati/Walikota atas usulan DAK pada







Daerah kabupaten/kota di wilayahnya. mengoordinasikan kegiatan pemerintahan dan pembangunan antara Daerah







provinsi dan Daerah kabupaten/kota dan antar-Daerah kabupaten/kota yang ada di wilayahnya. memberikan persetujuan pembentukan Instansi Vertikal di wilayah provinsi







kecuali pembentukan Instansi Vertikal untuk melaksanakan urusan pemerintahan absolut dan pembentukan Instansi Vertikal oleh kementerian yang nomenklaturnya secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.. menyelaraskan perencanaan pembangunan antardaerah kabupaten/kota dan antara Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota di wilayahnya



26. Dalam hubungan pusat dan daerah bidang keuangan ada yang dikenal dengan term “financieele verhouding”. Term tersebut artinya...   



hubungan keuangan. perimbangan keuangan. keuangan negara.







keuangan pemerintahan



27. Ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan agar hubungan keuangan pusat dan daerah dapat berjalan dengan lancar. Salah satunya terkait penentuan kebijaksanaan alokasi anggaran dari pusat kepada daerah tidak semata-mata monopoli pusat, namun juga perlu diberikan mekanisme yang memberikan kesempatan bargaining daerah kepada pusat. Penjelasan tersebut merupakan bagian dari prinsip...    



demokrasi. pemerataan. keadilan. kepastian dan terprediksi



28. Oates (1999) mengatakan bahwa hubungan keuangan pusat dan daerah terlihat dengan adanya....    



demokrasi lokal. semuanya benar. desentralisasi fiskal. perimbangan keuangan



29. Ada beberapa prinsip yang dikenal dalam hubungan pusat dan daerah dalam khususnya terkait dengan persoalan keuangan. Ketika pemerintah daerah diberi keleluasaan yang lebih besar untuk melaksanakan kewenangan yang telah diserahkan oleh pemerintah pusat, maka prinsip yang digunakannya yaitu...    



money follow function. function follow money. money follow authority. authority follow money



30. Untuk penyelenggaraan pemerintahannya, Pemerintah Daerah mendapatkan sumber pendapatan daerah dari Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan dana Alokasi Khusus. Sumber untuk masing-masing dana tersebut berbedabeda. Dana Bagi Hasil bersumber dari...    



Pajak, retribusi, dan cukai. Pajak, retribusi, dan sumber daya alam. Pajak, retribusi, cukai, dan sumber daya alam. Pajak, cukai, dan sumber daya alam



31. Pada konteks good governance, maka pelayanan publik menjadi domain...    



masyarakat dan sektor swasta. pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. pemerintah dan sektor swasta. pemerintah dan masyarakat



32. Dalam kondisi masyarakat yang semakin kritis dan berani untuk mengawasi jalannya pemerintahan, maka pelayanan publik harus efektif artinya..  



pelayanan publik lebih mengutamakan pada pencapaian hal yang menjadi tujuan dan sasaran. prosedur/tata cara pelayanan diselenggarakan secara mudah, cepat, tepat, tidak berbelit-belit, mudah dipahami, dan mudah dilaksanakan oleh masyarakat







yang meminta pelayanan. pelaksanaan pelayanan masyarakat dapat diselesaikan dalam kurun waktu







yang telah ditentukan. pelayanan publik yang dicirikan oleh adanya akuntabilitas dan responsibilitas dari pemberi layanan (aparatur pemerintah



33. Pelayanan kepada masyarakat, dapat dilakukan dengan berbagai macam pola. LAN (1998) menyebutkan adanya 4 pola, di antaranya pelayanan diberikan secara tunggal oleh suatu instansi pemerintah berdasarkan pelimpahan wewenang dari instansi pemerintah terkait lainnya. Pola seperti itu merupakan pola pelayanan...    



satu atas. terpusat. satu pintu. fungsional



34. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan, maka dapat dilakukan dengan membangun kerjasama antar penyelenggara pelayanan publik dalam kegiatan yang berkaitan dengan...    



biaya penyelenggaraan pelayanan dan/atau teknis operasional pelayanan. teknis operasional pelayanan dan/atau pendukung pelayanan. teknis operasional pelayanan, biaya penyelenggaraan pelayanan dan/atau pendukung pelayanan. biaya penyelenggara pelayanan dan/atau pendukung palayanan



35. Sebagaimana halnya penyelengaraan pemerintahan lainnya, pelayanan publik pun perlu mendapatkan pengawasan baik internal maupun eksternal. Berikut ini merupakan beberapa pengawasan eksternal dalam penyelenggaraan pelayanan publik, kecuali 



pengawasan oleh Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat







Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Pengawasan oleh masyarakat berupa laporanatau pengaduan masyarakat







dalam penyelenggaraan pelayanan publik. pengawasan oleh pengawas fungsional sesuai dengan peraturan perundang-







undangan. pengawasan oleh ombudsman sesuai dengan peraturan perundangundangan



36. Dalam karyanya yang berjudul The Stages of Economic Growth: A Non Communist Manifesto (1960), Rostow menjelaskan bahwa tahap-tahap pertumbuhan yang dilalui negara modern hingga mencapai keadaan modern ada 5. Salah satunya menjelaskan kondisi yang dicirikan dengan ekonomi bergerak maju, investasi yang mantap sebesar 10−20% dari pendapatan nasional dan munculnya sektor-sektor utama baru yang mendukung sektor utama yang lain. Kondisi tersebut menggambarkan tahap...    



Tinggal Landas. Abad Konsumsi Masa. Masa Menjelang Kedewasan. Pra kondisi



37. Bahwa pembangunan nasional yang multidimensional itu pelaksanaannya memakan waktu yang lama atau membutuhkan jangka waktu yang cukup panjang (multy years). Untuk itu, pembangunan nasional memerlukan kesinambungan, dari tahap satu ke tahap yang lain. Penjelasan di atas merupakan prinsip...    



keseimbangan. kontinuitas. kelestarian ekologi. pendekatan sistem



38. Sistem perencanaan pembangunan nasional diselenggarakan berdasarkan asas umum penyelenggaraan negara. Asas yang menetapkan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada



masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan merupakan....    



Asas profesionalitas. Asas akuntabilitas. Asas proposionalitas. Asas terib penyelenggaraan negara



39. Sistem perencanaan pembangunan nasional mencakup lima pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan. Salah satunya dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu. Pendekatan yang dimaksud adalah   



Pendekatan atas—bawah dan bawah—atas. Pendekatan administratif. Pendekatan teknokratis.







Pendekatan politik



40. Tingkat kemajuan suatu bangsa dinilai berdasarkan berbagai ukuran di antaranya. Dilihat dari indikator sosial, tingkat kemajuan suatu negara diukur dari:    



Tingkat pendapatan yang tinggi. Kualitas pelayanan sosial yang baik. Kualitas sumber daya manusianya. Laju pertumbuhan penduduk yang kecil