TUGAS 2 OM Muhammad Shiddiq Iskandar [PDF]

Citation preview

Saudara mahasiswa, silakan mengerjakan Tugas Tutorial 2 dengan sebaik-baiknya. 1



2



3



Ada beberapa macam strategi yang dapat digunakan untuk menyelesaikan konflik kelompok, berikan contoh strategi yang digunakan dalam penyelesaian konflik kelompok yang terjadi dalam organisasi baik formal maupun informal di Negara Republik Indonesia! (Skor 30) a



Ada 6 (enam) prinsip model T-Form, menurut pandangan Anda kondisi di Pemerintah Republik Indonesia sudah sesuai atau tidak dengan prinsip model TForm? Jelaskan! (Skor 20)



b



Ada beberapa karakteristik teori modern yang dapat membedakan dengan modelmodel lain. Jelaskan karakteristik teori modern tersebut, serta jelaskan pula organisasi Pemerintah Republik Indonesia sesuai atau tidak dengan karakteristik teori modern? (Skor 20)



a



Ada 8 (delapan) ciri manajemen Jepang, sebutkan ke-8 ciri tersebut, serta jelaskan pula menurut pandangan Anda kondisi pada Pemerintah Republik Indonesia menggunakan atau tidak dari ke-8 ciri manajemen Jepang (Skor 20)



b



Ada 6 (enam) kerugian dari organiasi yang bertipe Z, sebutkan ke-6 kerugian tersebut, serta jelaskan pula menurut pandangan Anda kondisi organisasi pada Pemerintah Republik Indonesia!



Selamat mengerjakan tugas tutorial 2



Jawab: 1. Contoh: Dalam sebuah RT ada pergantian Ketua RT, di situ diadakan musyawarah untuk menentukan siapa yang menjadi ketua RT. Disitulah terjadi konflik antara siapa yang akan menjadi ketua RT. Maka sekretaris RT meminta voting dari semua orang dalam musyawarah tersebut. Dan semua orang setuju, maka di adakan voting, setelah ada orang yang memilik poin terbanyak dalam musyawarah tersebut maka semua orang di musyawarah tersebut setuju dan memilih orang tersebut sebagai ketua RT 2. a. Prinsip model T-Form antara lain: 1. Tingkat (hierarki) organisasi rendah 2. Komunikasi antara top eksekutif dengan bawahan cukup dilakukan melalui IT (Informational Technology) 3. Setiap pejabat tidak terikat dengan ruang dan waktu 4. Struktur T. Form harus dilengkapi dengan tenaga-tenaga ahli sebagai pemikir organisasi atau staf fungsional 5. Sebagai tenaga pelaksana, dibentuk kelompok-kelompok kerja di bawah seorang ketua kelompok yang membidangi tugas divisi masing-masing. Menurut saya kondisi pemerintah Indonesia sudah sesuai dengan prinsip T-Form karena komunikasi dan tenaga tenaga sudah memadai walau di beberapa daerah masih ada yang belum memadai b. Karakteristik teori modern antara lain: 1. Titik Pandang Sistem Teori modern memandang organisasi sebagai suatu sistem yang terdiri dari lima bagian yaitu input, proses, output, umpan balik, dan lingkungan. 2. Dinamis Penekanan teori modern adalah pada dinamika interaksi yang timbul dalam struktur organisasi 3. Multilevel dan Multidimensi Teori modern mempertimbangkan setiap tingkat organisasi dan juga organisasi secara keseluruhan. 4. Multi Motivasi Manusia bekerja termotivasi untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat ekstrinsik dan intrinsic.Teori modern berusaha mencapai tujuan organisasi yaitu keuntungan, tetapi dimanfaatkan untuk memenui kebutuhan



5. Probabilistik Teori modern cenderung menggunakan ungkapan-ungkapan seperti mungkin,pada umumnya, biasanya, karena teori ini menganggap bahwa segala sesuatu keadaan dapat menimbulkan berbagai kemungkinan 6. Multi Disiplin Teori modern membahas organisasi dan manajemen secara multidisiplin artinya menggunakan berbagai ilmu pengetahuan dalam penganalisisan yang dilakukannya 7. Deskriptif Teori modern bersifat deskriptif artinya mencoba menggambarkan karakteristik organisasi dan manajemen. 8. Multi Variabel Teori modern memakai analisis matrik yang telah dikembangkan untuk menggambarkan dan menganalisis interaksi-interaksi dan ketergantungan yang kompleks dari banyak variabel 9. Adaptif Pandangan teori modern tentang organisasi adalah suatu sistem adaptif yang artinya organisasi harus beradaptasi dengan lingkungan jika ingin tetap hidup dan berkembang Menurut saya, organisasi pemerintahan Indonesia sudah sesuai dengan karakterisitik teori modern karena organisasi pemerintahan Indoensia sudah adaptif, multilevel, multivariabel, multidisiplin dan multidimensi



3. a. Ciri Manajemen Tipe Jepang antara lain: -



Bekerja seumur hidup (lifetime employment)



Pekerjaan Jepang cenderung melakukan komitment seumur hidup terhadap organisasi mereka, sehingga organisasi memikul tanggung jawab untuk mempekerjakan karyawan seumur hidup. -



Pengambilan keputusan secara kolektif (collective decision making)



Karyawan dan manajer mencari konsensus keputusan dan mendorong proses pengambilan keputusan secaro kolektif. -



Tanggung jawab kelompok (collective responsibility)



Masyarakat Jepang lebih suka memproses dan menerima tanggung jawab secara kelompok melalui komunikasi bersama, ganjaran kelompok adalah umum.



-



Kemajuan yang sistematis secara perlahan (evulution and promotion)



Karyawan maju dengan perlahan melalui tingkatan yang telah ditentukan, dimana promosi, loyalitas dan prilaku yang harmonis dipertimbangkan. -



Perspektif karier umum (non Specialized career paths)



Organisasi Jepang tidak menekankan spesialisasi, akan tetapi lebih menyukai eksibilitas dan pelatihan internal, sehingga mereka dapat menugaskan kembali personel dan mengembangkan keterampilan di antara mereka sebagai anggotanggota organisasi. Karir dihubungkan dengan organisasi, bukanlah profesi. -



Sistem pengendalian yang implisit (implicit control mechanism)



Bangsa Jepang selalu menekankan pengendalian mutu (Quality Control) dan metode pengendalian proses, dimana pada kegiatan operasional standar-standar dan kriteria pekerja merupakan tujuan utama dan pengendalian secara implisit sangat tergantung pada keputusan yang terjadi di lapangan. -



Perhatian holistik terhadap pekerja (Wholistic concern for people)



Organisasi Jepang sangat memperhatikan para pekerja hingga di luar lingkungan pekerja dan membantu pekerja secara menyeluruh dalam berbagai bidang yaitu perumahan, pelayanan untuk kesehatan mental dan fisik, dan sebagainya. Karyawan dipertimbangkan sebagai anggota yang integral dari organisasi total. Pemerintah Indonesia menggunakan manajemen tipe Jepang karena pegawai dapat bekerja seumur hidup, pengambilan keputusan sudah secara kolektif dan tanggung jawab sudah secara kelompok b. Kerugian organisasi Tipe-Z antara lain: - Jangka Waktu Lama - Sistem Evaluasi dan Promosi Lambat - Pengambilan Keputusan Berdasarkan Konsensus dan Partisipasi - Tanggung Jawab merupakan Kombinasi antara Keputusan Kelompok dan Tanggung Jawab Perorangan - Berorientasi Kepada Keseluruhan - Ide Persamaan Hak (Egalitarianisme)



Organisasi Pemerintahan di Indonesia Setelah mengetahui pengertian pemerintahan, perbedaannya dengan pemerintah, pengertian organisasi pemerintahan dan ruang lingkupnya , maka artikel ini akan menguraikan sedikit tentang contoh organisasi pemerintahan. Organisasi pemerintahan ini adalah organisasi negara. Perbedaan organisasi negara dengan organisasi lain, terutama pada kompleksitasnya. Dan contoh pemerintahan yang diambil adalah contoh pemerintahan Indonesia, lengkap dengan sistem yang dianutnya. 1. Sistem Pemerintahan Presidensil Sistem pemerintahan Indonesia adalah Presidensil. Artinya kepala negara dan kepala pemerintahan Indonesia adalah satu, yaitu Presiden yang didampingi oleh Wakil Presiden, dan dibantu dalam pelaksanaan tugasnya oleh para menteri. Syarat menjadi Presiden diatur oleh UUD 1945, yang saat ini adalah UUD 1945 hasil amandemen. Presiden dapat dipilih melalui pemilihan umum dengan masa jabatan 5 tahun dan dapat dipilih kembali selama dua periode berturut-turut. 2. Bentuk Negara atau Bentuk Pemerintahan Republik Bentuk negara atau bentuk pemerintahan Indonesia adalah negara republik. Artinya adalah Indonesia mempunyai bentuk demokrasi, yaitu prinsip-prinsip demokrasi Pancasila. Yang menganut sistem segala sesuatu ditentukan oleh rakyat, dari rakyat, dan untuk rakyat. Penentuan tersebut dapat secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung jika memilih Presiden dan wakil-wakil rakyat yang akan duduk di lembaga-lembaga negara. Dan pemilihan berlangsung lima tahun sekali. Seperti umumnya bentuk pemerintahan yang berkedaulatan rakyat, Indonesia menganut sistem trias politica yang mengenal 3 lembaga negara. Lembaga negara tersebut yaitu lembaga legislatif, lembaga eksekutif, dan lembaga yudikatif. Tugas lembaga negara diatur dalam UUD 1945: Lembaga legislatif adalah lembaga pembuat Undang-Undang bersama eksekutif. Lembaga ini sejajar kedudukannya degan Presiden. Terdiri dari Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Lembaga eksekutif merupakan lembaga yang menjalankan seluruh kebijakan pemerintah. Yang termasuk lembaga ini adalah Presiden dan jajarannya. Lembaga yudikatif adalah lembaga yang bertugas mengawasi dan mengadili jalannya semua peraturan dan kebijakan yang dijalankan. Yang termasuk lembaga yudikatif adalah Mahkamah Agung (MA), Komisi Yudisial (KY), Mahkamah Konstitusi (MK), dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). 3. Bentuk Pemerintahan Negara Kesatuan



Selain sebagai negara demokrasi, negara Indonesia menganut bentuk pemerintahan negara kesatuan. Bentuk negara ini mempunyai arti bahwa jalannya pemerintahan diatur oleh pusat. Ada pembagian kekuasaan atau pembagian tugas dan wewenang dengan daerah, dalam hal ini Pemerintah Daerah. Dan setiap pemerintahan daerah mempunyai kebijakan yang sejalan dengan pusat dan mempunyai kedaulatan wilayah dan hukum Indonesia. Kebalikan dari negara federal atau negara bagian yang membagi wilayahnya atas bagian-bagian yang berdaulat sendiri secara hukum.. 4. Organisasi Pemerintahan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 Terakhir yang membedakan Indonesia dengan negara lain adalah pedoman hidup dan konstitusinya. Pemerintahan Indonesia berdasarkan pada Pancasila yang merupakan Pedoman Hidup Bangsa Indonesia. Sementara semua aturan dan undang-undang yang dibuat berdasarkan UUD 1945. Jiwa Pancasila dan UUD 1945 adalah jiwa Bangsa Indonesia. Sesuai dengan kepribadian dan karakter Bangsa Indonesia yang tidak dimiliki oleh bangsa lain. 5. Unit-Unit Kerja Pemerintah Unit kerja pemerintah adalah organisasi yang tugasnya membantu pelaksanaan kebijakan pemerintah pusat dan daerah. Unit ini di Indonesia biasa disebut dengan dinas. Misalnya Dinas Perhubungan Tingkat Pusat dan Propinsi yang mengatur arah kebijakan mengenai transportasi dan telekomunikasi dan pelaksanaanya di lapangan. Dinas Kesehatan yang mengatur tentang kebijakan dan pelaksanannya di tingkat pusat dan daerah. Contoh dari tugas dan kegiatan dinas kesehatan saat ini adalah berhubungan dengan adanya program BPJS, sebuah program asuransi yang menjamin kesehatan kepada seluruh rakyat Indonesia. 6. Organisasi Sukarela Organisasi sukarela termasuk salah satu contoh organisasi pemerintahan yang resmi. Organisasi-organisasi jenis umumnya membrikan pelayanan dalam berbagai kebijakan pemerintah yang belum menjangkau wilayah atau bagian tertentu secara khusus. Organisasi ini juga memberikan ruang politik kepada anggotanya untuk ikut berperan serta dalam negara demokrasi yang memang memerlukan partisipasi rakyat. Contoh organisasi sukarelawan yang dapat dikatakan cukup besar adalah Palang Merah Indonesia (PMI) dan layanan Kesehatan Cuma-Cuma (LKC) yang kebetulan keduanya bergerak dalam bidang kesehatan. 7. Yayasan Yayasan adalah suatu organisasi formal yang berbadan hukum dan biasanya bergerak di bidang pendidikan, sosial, ekonomi, dan keagamaan. Di Indonesia banyak contoh berdirinya dan terbukti membantu pemerintah di berbagai bidang. Misalnya, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) di bidang ekonomi; Yayasan Cinta Anak Bangsa yang bergerak di bidang ekonomi, sosial, dan pendidikan; Yayasan Pendamping Anak Cacat (YPAC) yang juga bergerak di bidang sosial; dan yayasanyayasan yang berdiri di wilayah tertentu mencakup keagamaan.



8. Organisasi Keagamaan Organisasi keagamaan umumnya dalam bentuk organisasi masyarakat yang berbadan hukum dan sesuai ketentuan UU yang berlaku. Organisasi ini umumnya bertujuan membina keagamaan di lapisan masyarakat hingga ke bawah sehingga meningkatkan persatuan intern agama itu sendiri atau antar umat agama. Contoh organisasi keagamaan, di antaranya adalah Nahdhatul Ulama, Muhammadiyah, Persatuan Gereja Indonesia, dan sebagainya. beberapa organisasi ini juga ada yang mempunyai dan mendirikan yayasan yang bergerak di bidang pendidikan dan sosial. Organisasi keagamaan sangat membantu organisasi pemerintahan di tingkat sampai pusat. Di tempat-tempat atau lokasi bencana alam mereka banyak berperan serta aktif. Merekalah yang sebagian besar menjangkau masyarakat sampai ke bawah dari berbagai lapisan. 9. Organisasi Politik Organisasi politik berbeda dengan organisasi lain. Organisasi ini jelas bentuknya adalah untuk berpartisipasi dalam politik secara langsung atau tidak langsung. Tujuan tersebut jelas terdapat dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Organisasi yang merupakan bentuk macam-macam partisipasi politik aktif dari masyarakat atas sistem pemerintahan yang ada ini lebih dikenal dengan sebutan partai politik. Fungsi partai politik memberikan sosialisasi politik, pendidikan politik, sekaligus berperan sebagai pelaku politik itu sendiri.