Tugas Individu Analisis Isu Instansi [PDF]

Citation preview

TUGAS INDIVIDU ANALISIS ISU INSTANSI Disusun oleh : Ahmad Syafar Latihan Dasar CPNS KLHK 2021 Golongan II Angkatan 3 Kelompok 1



A. IDENTIFIKASI DAN DESKRIPSI ISU INSTANSI. Pada analisis isu instansi kali ini saya akan menggunakan metode APKL (Aktual, Problematik, Kehayalakan, Kelayakan) Pada table dibawah ini saya paparkan beberapa isu serta kualitas isu tersebut. Tabel 1.1 Metrik Penilaian Kualitas Isu Dengan Menggunakan Metode Analisis APKL ISU



A



P



K



L



JUMLAH



PRIORITAS



Tidak adanya SOP mengenai Penerimaan pengaduan dari masyarakat



5



4



3



4



16



II



Tidak efektifnya operasi polhut



5



5



3



4



17



I



Eksistensi intansi yang kurang diketahui oleh masyarakat



5



4



3



3



15



III



Berdasarkan tabel metrik penilaian kualitas isu diatas penyusun dapat mengambil isu dengan prioritas tertinggi yaitu “Tidak efektifnya operasi polhut” di instansi BPPHLHK MalukuPapua Seksi Wilayah III Jayapura. Sejak dibentuknya Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BPPHLHK) Maluku Papua beserta 3 seksi wilayahnya (SW I Manokwari, SW II Ambon dan SW III Jayapura) yang tersebar di 3 provinsi pada tahun 2016 yang bertujuan mengurangi, meminimalisir dan memproses aksi kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan dengan berbagai kegiatan represif dan yustisi salah satu kegiatan itu adalah kegiatan operasi Polisi Kehutanan. Menurut data rekapitulasi operasi polisi kehutanan pada tahun 2019 sampai dengan 2020 telah dilaksanakan 60 kegiatan operasi yang dilaksanakan oleh polisi kehutanan BPPHLHK Maluku-Papua Seksi Wilayah III Jayapura tetapi menurut data Direktorat Jenderal Penegakan Hukum hanya 10 kasus yang ditangani oleh BPPHLHK Maluku-Papua pada rentang waktu 2019-2020 hal ini menunjukan tidak efektifan nya kegiatan operasi polisi kehutanan tersebut.



B. PENYEBAB-PENYEBAB TERJADINYA ISU 1. Kurangnya personil Polisi Kehutanan Seksi Wilayah III Jayapura. 2. Usia Sebagian besar Polisi Kehutanan yang sudah tergolong tua. 3. Wilayah operasi yang terlalu luas. 4. Tidak adanya peta Kerawanan Perambahan Kawasan Hutan yang dapat membantu memfokuskan kegiatan operasi polisi kehutanan pada wilayah – wilayah yang di anggap rawan. 5. Resistensi masyarakat yang sangat tinggi. 6. Penguasaan teknologi canggih penunjang polisi kehutanan yang masih rendah. Tabel 2.1 Diagram Fishbone analisis penyebab isu. SEBAB



AKIBAT



Surroundings



System Kekurangan personil



Resistensi Masyarakat



Tidak



Tidak adanya peta kerawanan perambahan hutan



efektifnya operasi Polisi



Luas Wilayah



Penguasaan Teknologi



Kehutanan



Usia



Skill



Supplier



C. DAMPAK YANG AKAN TERJADI JIKA ISU TERSEBUT TIDAK SEGERA DISELESAIKAN Isu tidak efektifnya operasi polisi kehutanan pada Instansi BPPHLHK Maluku Papua ini dapat menyebabkan berbagai dampak jangka pendek maupun jangaka Panjang bila tidak segera ditanggani berikut adalah dampak – dampak yang akan terjadi bila isu ini tidak segera diselesaikan : 1. 2. 3. 4. 5. 6.



Pemborosan pada keuangan negara. Mengurangi pajak penerimaan negara Degradasi hutan Peningkatan perdagangan TSL yang dilindungi Bencana alam Perubahan iklim



D. REKOMENDASI PENYELESAIAN TERHADAP ISU 1. Menambah personil Polisi Kehutanan Seksi Wilayah III Jayapura. 2. Regenerasi Polisi Kehutanan yang perlu dipercepat. 3. Membuat peta Kerawanan Perambahan Kawasan Hutan yang dapat membantu memfokuskan kegiatan operasi polisi kehutanan pada wilayah – wilayah yang di anggap rawan. 4. Meningkatkan Sosialisi, anjangsana dan penyuluhan. 5. Pelatihan teknologi canggih penunjang tupoksi polisi kehutanan.