![2661 K PDT 2004 [PDF]](https://pdfs.asia/img/200x200/2661-k-pdt-2004.jpg)
14 0 67 KB
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
R
P U T U S A N
No. 2661 K/Pdt/2004
ng
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG
memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai
gu
berikut dalam perkara :
1. NY. YUDI HERAWATY,
A
2. LIMANTORO H.,
Keduanya bertempat tinggal di Jalan Pemuda No.11 Muntilan,
ub lik
ah
dalam hal ini memberi kuasa kepada Oncan Poerba, SH., Advokat, beralamat di Perum Naga Asri Permai Blok G No.6, Kwarasan Nogotirto, Gamping, Sleman, D.I.Y. ;
am
Para
Pemohon
Kasasi
Pembanding ;
dahulu
Para
Tergugat/Para
ep
melawan:
ah k
NY. SUHARNI, bertempat tinggal di Dusun Sebrangkali RT.004 RW.002, Desa Blongkeng, Kecamatan Ngluwar, Kabupaten
In do ne si
R
Magelang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Bambang Tjatur Iswanto, SH. dan rekan, Advokat, berkantor di Jalan Sunan
A gu ng
Kalijaga No.1, Kota Magelang ;
Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding ;
Mahkamah Agung tersebut ; Membaca surat-surat yang bersangkutan ;
Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang
Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Para
lik
Pengadilan Negeri Kabupaten Magelang di Mungkid pada pokoknya atas dalildalil :
ub
Bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah memiliki tanah dan bangunan yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik No.122 seluas 145 M2, yang terletak di Kelurahan Tahunan, Kecamatan Umbulharjo, Kotamadya Yogyakarta, atas nama Tergugat I, selanjutnya mohon disebut sebagai tanah sengketa ;
ep
ka
m
ah
Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat di muka persidangan
Bahwa pada tanggal 23 Januari 2003 telah terjadi kesepakatan jual beli
Bahwa jual beli tanah sengketa antara Penggugat dan Para Tergugat
ng
disepakati dengan harga Rp. 425.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta
on
Hal. 1 dari hal. 11 Put. No. 2661 K/Pdt/2004
In d
A
gu
rupiah), dengan syarat Sertifikat atas tanah sengketa diserahkan kepada Notaris
es
R
secara lisan antara Penggugat dengan Para Tergugat atas tanah sengketa ;
ik
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
h
ah
M
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 1
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
Para Tergugat ;
R
yang ditunjuk, bersama-sama saat uang muka diserahkan Penggugat kepada
ng
Bahwa pada tanggal 23 Januari 2003, Penggugat membayar uang muka jual beli tanah sebagaimana dimaksud point 2 sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Para Tergugat dihadapan Notaris MF. Jenny Setiawati
gu
Yosolasro, SH. Yogyakarta, namun Para Tergugat tidak pernah menyerahkan
Sertifikat tersebut kepada Notaris dan kenyataannya Sertifikat tersebut sebagai
A
jaminan kredit di Bank ;
Bahwa kesepakatan jual beli yang dilakukan di depan Notaris Jenny
ub lik
ah
Setiawati Yosolarso, SH. tidak pernah menjanjikan dan atau membicarakan tentang uang muka bila mana jual beli tanah tersebut tidak jadi dilaksanakan ;
Bahwa karena tidak diperjanjikan sebelumnya maka secara hukum uang
am
muka tersebut harus dikembalikan kepada Penggugat ;
Bahwa Penggugat mempunyai sangka yang beralasan terhadap itikad
ep
buruk Para Tergugat untuk mengalihkan dan memindahtangankan tanah
ah k
sengketa yang terletak di Kelurahan Tahunan, Kecamatan Umbulharjo, Kotamadya Yogyakarta, untuk itu berdasarkan Pasal 227 HIR mohon terlebih
In do ne si
R
dahulu agar Pengadilan Kabupaten Magelang berkenan meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) ;
A gu ng
Bahwa Penggugat melihat ada gelagat yang tidak baik dari Para
Tergugat, dalam hal ini Para Tergugat akan menghambat pelaksanaan putusan
bahwa tidak akan melaksanakan bunyi putusan, oleh karena itu Penggugat
mohon Para Tergugat dibebankan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perhari bila Para Tergugat lalai
melaksanakan bunyi putusan terhitung sejak perkara ini mempunyai kekuatan
lik
Bahwa Penggugat telah berusaha menyelesaikan masalah ini dengan cara kekeluargaan namun tidak ada itikad baik dari Para Tergugat, sehingga
ub
tidak terlaksana dan tidak ada jalan lain kecuali mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Kabupaten Magelang ;
Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada
ep
Pengadilan Negeri Kabupaten Magelang di Mungkid dapat memberikan putusan sebagai berikut :
R
PRIMAIR :
es
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; 2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas tanah sengketa ;
on
Hal. 2 dari hal. 11 Put. No. 2661 K/Pdt/2004
In d
A
gu
ng
M
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
ik
ah
ka
m
ah
hukum yang pasti sampai dengan Para Tergugat melaksanakan bunyi putusan ;
Halaman 2
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
R
3. Menyatakan perjanjian jual beli tanah antara Penggugat dan Para Tergugat adalah batal ;
ng
4. Menghukum Para Tergugat untuk mengembalikan uang muka kepada Penggugat sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) secara tunai ;
gu
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom)
sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat setiap
mempunyai kekuatan hukum tetap sampai putusan dilaksanakan oleh Para Tergugat ;
ub lik
ah
A
hari bila Para Tergugat lalai tidak melaksanakan putusan yang telah
6. Menghukum Para Tergugat membayar biaya perkara yang timbul ; SUBSIDAIR :
am
Mohon putusan yang seadil-adilnya ; Menimbang,
bahwa
terhadap
gugatan
tersebut
Para
Tergugat
ep
mengajukan gugatan balik (Rekonvensi) pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai
ah k
berikut : DALAM REKONVENSI :
In do ne si
R
Bahwa Para Tergugat dalam Konvensi, selanjutnya dalam gugatan Rekonvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi, Penggugat dalam
A gu ng
Konvensi, selanjutnya dalam gugatan Rekonvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi ;
Bahwa hal-hal yang termuat dalam Konvensi, mohon dianggap termuat
pula dan tidak terpisahkan dalam gugatan Rekonvensi ini ;
Bahwa berhubung Tergugat Rekonvensi telah melanggar perjanjian
dengan
tidak
memenuhi
kekurangan
pembayarannya
sebesar
Rp.
lik
2003 sampai dengan tanggal 22 Maret 2003, maka secara hukum sebagai akibat pembatalan secara sepihak dari Tergugat Rekonvensi, dan sebagai
ub
akibat ingkar janji dari Tergugat Rekonvensi maka Tergugat Rekonvensi tidak mempunyai hak atas pengembalian pembayaran tahap pertama sebagai uang muka sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dalam pembelian tanah dan bangunan rumah hak milik Penggugat Rekonvensi ; Bahwa
dengan
ep
ka
m
ah
375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) sejak tanggal 23 Januari
adanya
gugatan
Penggugat
Konvensi/Tergugat
secara hukum membuktikan bahwa Tergugat Rekonvensi telah membatalkan
ng
secara sepihak atas jual beli tersebut. Karena Penggugat Rekonvensi tidak
on
Hal. 3 dari hal. 11 Put. No. 2661 K/Pdt/2004
In d
A
gu
pernah menginginkan pembatalan jual beli tersebut, bahkan bermaksud untuk
es
R
Rekonvensi kepada Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, maka
ik
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
h
ah
M
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 3
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
segera meneruskan jual beli tersebut dengan pembayaran lunas sebagaimana yang telah diperjanjikan ;
ng
Bahwa dengan adanya gugatan Penggugat Konvensi No.19/Pdt.G/2003/PN.KAB.MGL. adalah penuh dengan rekayasa yang dikemukakan oleh
Tergugat Rekonvensi, yang tidak berdasarkan fakta hukum yang sebenarnya,
gu
karena itu maka hal ini membuktikan sejak awal sampai gugatan ini diajukan
oleh Tergugat Rekonvensi telah membatalkan secara sepihak atas jual beli
A
obyek tanah dan bangunan hak milik dari Penggugat Rekonvensi. Sehingga
Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam
ub lik
ah
sudah sepatutnya gugatan Penggugat Rekonvensi ini dikabulkan seluruhnya ;
Rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Kabupaten Magelang di Mungkid supaya memberikan putusan sebagai berikut :
am
PRIMAIR : -
Menerima dan mengabulkan gugatan Rekonvensi dari Penggugat
ah k
-
ep
Rekonvensi untuk seluruhnya ;
Menyatakan secara hukum bahwa Tergugat Rekonvensi membatalkan secara sepihak jual beli tanah dan bangunan hak milik Penggugat
In do ne si
R
Rekonvensi dengan mengingkari atau tidak memenuhi kekurangan pembayaran dengan batas waktu sejak tanggal 23 Januari 2003 s/d 22
A gu ng
Maret 2003 kepada Penggugat Rekonvensi ;
-
Menyatakan secara hukum bahwa Penggugat Rekonvensi tidak berhak
untuk menuntut pengembalian uang pembayaran tahap pertama sebesar Rp.
50.000.000,00
(lima
puluh
juta
rupiah)
Rekonvensi ;
-
lik
ATAU :
Bila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ; Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kabupaten Magelang
di
Mungkid
telah
ub
ah
mengambil
putusan,
yaitu
putusannya
No.19/Pdt.G/2003/PN.KAB.MGL. tanggal 11 Agustus 2003 yang amarnya sebagai berikut : DALAM KONVENSI :
ah
I.
ep
m
Penggugat
Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya perkara ini ;
ka
kepada
2. Menyatakan perjanjian jual beli tanah antara Penggugat dan Para
on
Hal. 4 dari hal. 11 Put. No. 2661 K/Pdt/2004
In d
A
gu
ng
M
Tergugat batal ;
es
R
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 4
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
3. Menghukum Para Tergugat untuk mengembalikan separoh dari
uang muka kepada Penggugat yaitu sebesar Rp. 25.000.000,00
ng
(dua puluh lima juta rupiah) secara tunai ;
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;
II.
DALAM REKONVENSI :
gu
1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi untuk sebagian ;
A
2. Menyatakan
secara
hukum
bahwa
Tergugat
Rekonvensi
membatalkan secara sepihak jual beli tanah dan bangunan milik
ub lik
ah
Para Penggugat Rekonvensi karena tidak memenuhi kekurangan
pembayaran dengan batas waktu yang ditentukan kepada Para Penggugat Rekonvensi ;
am
3. Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya ; III.
DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :
Menghukum Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi
ep
-
ah k
untuk membayar biaya-biaya yang timbul dari perkara ini, yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 139.000,00 (seratus tiga puluh
In do ne si
R
sembilan ribu rupiah) ;
Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para
A gu ng
Tergugat/Para Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang dengan putusannya No.56/Pdt/2004/PT.Smg. tanggal 2 Juni 2004 yang amarnya sebagai berikut : -
Menerima permohonan banding dari Para Tergugat/Pembanding ;
-
Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Magelang, tanggal
11 Agustus 2003 No.19/Pdt.G/2003/PN.Kab.Mgl. yang dimohonkan
lik
sehingga amar selengkapnya sebagai berikut : DALAM KONVENSI :
ub
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
m
ah
banding tersebut, sekedar mengenai amar putusan Dalam Rekonvensi,
2. Menyatakan perjanjian jual beli tanah antara Penggugat dan Para
ka
Tergugat batal ;
ep
3. Menghukum Para Tergugat untuk mengembalikan separoh dari
ah
uang muka kepada Penggugat yaitu sebesar Rp. 25.000.000,00
R
(dua puluh lima juta rupiah) secara tunai ;
es
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;
on
Hal. 5 dari hal. 11 Put. No. 2661 K/Pdt/2004
In d
A
gu
ng
M
DALAM REKONVENSI :
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 5
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Menyatakan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat
R
-
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
dalam Konvensi tidak dapat diterima ;
ng
DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI : -
Menghukum
Tergugat
dalam
Konvensi/Penggugat
dalam
Rekonvensi ini membayar biaya perkara pada dua tingkat
gu
peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;
A
Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada
Para Tergugat/Para Pembanding pada tanggal 1 September 2004 kemudian dengan perantaraan
ub lik
ah
terhadapnya oleh Para Tergugat/Para Pembanding
kuasanya, berdasarkan Surat kuasa Khusus tanggal 9 September 2004 diajukan permohonan kasasi secara tertulis pada tanggal 14 September 2004
am
sebagaimana
ternyata
dari
akte
permohonan
kasasi
No.19/Pdt.G/2003/PN.Kab.Mgl. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri
ep
Kabupaten Magelang di Mungkid, permohonan tersebut disertai memori kasasi
ah k
yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 27 September 2004 ;
In do ne si
R
Menimbang, bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 4 Oktober 2004 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Para
A gu ng
Tergugat/Para Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Magelang pada tanggal 15 Oktober 2004 ;
Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya
telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang,
lik
Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah : 1. Bahwa
Pemohon
kasasi
tidak
sependapat
terhadap
keputusan
ub
m
ah
maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;
Pengadilan Tinggi Jawa Tengah maupun keputusan Pengadilan Negeri
ka
Kabupaten Magelang. Sebab menurut hemat Pemohon kasasi keputusan
ep
judex facti telah salah dan keliru serta telah tidak memenuhi ketentuan-
ah
ketentuan sebagaimana yang disyaratkan oleh peraturan hukum yang
ditentukan oleh hukum dalam menjatuhkan keputusannya. Dan lagi pula
ng
M
keputusan judex facti telah tidak memenuhi terhadap hukum pembuktian
on
Hal. 6 dari hal. 11 Put. No. 2661 K/Pdt/2004
In d
A
gu
sebagaimana terungkap dalam fakta hukum pemeriksaan perkara ini,
es
R
berlaku, bahkan telah lalai untuk memenuhi sebagaimana yang telah
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 6
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
karena secara juridis formal tanpa alasan hukum telah menjatuhkan keputusan yang tidak sesuai dengan hukum ;
ng
2. Bahwa sebagaimana dalam keputusan judex facti, jual beli antara
Pemohon kasasi dengan Termohon kasasi, dibatalkan secara sepihak oleh Termohon kasasi sebagai akibat dari kesalahan Termohon kasasi
gu
yang tidak memenuhi pelunasan pembayarannya sampai batas waktu
pada tanggal 22 Maret 2003. Kesalahan mana sebagai perbuatan
oleh Termohon kasasi atas jual beli antara Pemohon kasasi dengan Termohon kasasi tidak seharusnya dapat dijadikan beban kerugian
ub lik
ah
A
Termohon kasasi, dengan pembatalan secara sepihak yang dilakukan
kepada Pemohon kasasi. Karena secara juridis dari hukum pembuktian, resiko terhadap kerugian dari pembatalan jual beli tersebut adalah
am
sebagai tanggungjawab sepenuhnya dari Termohon kasasi sebagai akibat hukum kesalahan dari Termohon kasasi ;
ep
3. Bahwa oleh karena itu seharusnya keputusan judex facti, tidak dapat
ah k
mengabulkan tuntutan Termohon kasasi untuk setengah bagian yaitu sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dari jumlah uang
In do ne si
R
muka yang telah diterima oleh Pemohon kasasi sebesar Rp. 50.000.000,(lima puluh juta rupiah). Sebab dengan adanya batas waktu pembayaran
A gu ng
uang muka sampai tanggal 22 Maret 2003, sejak pembayaran
Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 23 Januari 2003, adalah merupakan fakta hukum dari batas waktu yang diperjanjikan secara hukum, membuktikan secara hukum, sebagai keterikatan hukum
Pemohon kasasi dengan Termohon kasasi agar tidak menjual benda yang menjadi obyek jual beli tersebut kepada pihak lain. Sehingga
lik
resiko beban kerugian setelah batas waktu yang telah ditentukan tidak dipenuhi oleh Termohon kasasi , maka menjadi tanggungjawab sepenuhnya Termohon kasasi ;
ub
m
ah
keadaan hal inilah, membuktikan sebagai suatu fakta hukum, bahwa
4. Dari sebab itulah, setelah lewatnya waktu tanggal 22 Maret 2003, maka
maupun
Pengadilan
Negeri
Kabupaten
ep
ka
secara juridis seharusnya keputusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Magelang,
tidak
dapat
ah
membebankan resiko kerugian kepada Pemohon kasasi atas setengah
tidak seharusnya dari fakta hukum pembuktian dapat dikabulkannya
ng
M
permohonan tuntutan dari Termohon kasasi sekalipun itu setengah
on
Hal. 7 dari hal. 11 Put. No. 2661 K/Pdt/2004
In d
A
gu
bagian ;
es
R
bagian atau sebesar p. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). Karena
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 7
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
5. Dan lagi pula, pembatalan jual beli tersebut adalah atas kehendak Termohon kasasi, dan dengan demikian adalah sebagai akibat
ng
kesalahan dari Termohon kasasi yang tidak menepati janji sebagaimana yang telah ditentukan pada bukti T-1 dan P-1 (kwitansi pembayaran tanggal 23 Januari 2003). Sehingga keputusan
judex facti tidak
gu
seharusnya resiko dari batalnya jual beli tersebut sebagai akibat kesalahan Termohon kasasi dibebankan kepada Pemohon kasasi. Oleh
seharusnya hangus dan atau tidak dapat dituntut pengembaliannya baik sebagian maupun secara sepenuhnya ;
ub lik
ah
A
sebab itu, pembayaran uang muka atas jual beli tanah dan bangunan
6. Bahwa dengan demikian, keputusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dan keputusan Pengadilan Negeri Kabupaten Magelang, bertentangan
am
terhadap hukum pembuktian, karena secara hukum Termohon kasasi telah tidak dapat membuktikan terhadap gugatannya sebagaimana yang
ep
dimaksud. Oleh karena itu, tidak seharusnya keputusan judex facti
ah k
mempertimbangkan terhadap suatu kelayakan dan kepatutan serta rasa keadilan atas uang muka setengah bagian pembayaran jual beli
In do ne si
R
dikabulkan oleh keputusan judex facti. Karena kebiasaan yang terjadi bukanlah sebagaimana yang dimaksud dalam keputusan judex facti.
A gu ng
Akan tetapi justru sebaliknya, kebiasaan yang terjadi secara hukum, dan lagi pula dari hukum pembuktian, seharusnya kelayakan dan kepatutan
serta keadilan, bukanlah menjadi beban dan resiko bagi Pemohon kasasi secara hukum, melainkan adalah menjadi beban dan resiko serta tanggungjawab sepenuhnya Termohon kasasi ;
7. Bahwa demikian pula dari alasan sebagaimana tersebut di atas, sudah
lik
Penggugat Rekonvensi. Sebab gugatan Rekonvensi dari Pemohon kasasi telah memenuhi fakta hukum pembuktian terhadap gugatan Rekonvensi yang diajukan. Oleh karena itu, baik keputusan Pengadilan
ub
m
ah
seharusnya keputusan judex facti mengabulkan gugatan Rekonvensi dari
Tinggi Jawah Tengah dan keputusan Pengadilan Negeri Kabupaten
ka
Magelang telah juga keliru dan tidak sesuai dengan ketentuan hukum
ep
dalam menjatuhkan keputusannya, karena tehadap gugatan Rekonvensi
ah
dari Penggugat Rekonvensi yang diajukan oleh Pemohon kasasi, dengan
adalah merupakan perbuatan sepihak dari Termohon kasasi, yaitu
A
seharusnya
keputusan
judex
facti menerima
on
sudah
Hal. 8 dari hal. 11 Put. No. 2661 K/Pdt/2004
In d
itu,
gu
karena
ng
M
sebagai kesalahan dari Tergugat Rekonvensi/Termohon kasasi. Oleh
es
R
adanya pembuktian hukum, sebagai akibat batalnya jual beli tersebut
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 8
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia terhadap
gugatan
Rekonvensi
R
seluruhnya
Rekonvensi/Pemohon kasasi ;
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
dari
Penggugat
ng
8. Bahwa berdasarkan kenyataan-kenyataan hukum tersebut di atas, maka dapatlah disimpulkan bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dan
putusan
Pengadilan
Negeri
Kabupaten
Magelang,
haruslah
gu
dibatalkan , karena telah salah dalam menerapkan hukum atau telah melanggar hukum yang berlaku, bahkan telah lalai memenuhi syarat-
adanya pertimbangan hukum yang bertentangan dari hukum pembuktian
itu sendiri. Oleh karena itu, berdasarkan Undang-Undang tentang
ub lik
ah
A
syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, dari sebab
Mahkamah Agung RI, sebagaimana alasan yang disebutkan di atas, maka putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dan putusan Pengadilan
am
Negeri Kabupaten Magelang haruslah dibatalkan ;
Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah
ah k
Mengenai alasan ke 1 s/d 8 :
ep
Agung berpendapat :
Bahwa mengenai alasan tersebut dapat dibenarkan, karena judex facti
In do ne si
R
salah menerapkan hukum/melanggar Undang-Undang yang berlaku, karena ternyata Penggugat/Terbanding wanprestasi telah tidak membayar kekurangan
A gu ng
sisa pembayarannya sebesar Rp. 375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) sampai tanggal yang disepakati yaitu tanggal 22 Maret 2003, maka menurut
kebiasaan
Tergugat/Pembanding
dalam
tidak
punya
dunia
bisnis/perdagangan
kewajiban
untuk
pihak
mengembalikan
pembayaran uang muka tersebut kepada Penggugat/Terbanding ;
Menimbang, bahwa oleh karena itu putusan Pengadilan Tinggi
dan
lik
mengadili sendiri dengan pertimbangan berikut ini ;
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut
ub
pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : 1. Ny. Yudi Herawati dan 2. Limantoro H. dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di
putusan
Pengadilan
Negeri
ep
Semarang No.56/Pdt/2004/PT.Smg. tanggal 2 Juni 2004 yang memperbaiki No.19/Pdt.G/2003/PN.KAB.MGL.
tanggal
11
R
Agustus 2003 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan
on
Hal. 9 dari hal. 11 Put. No. 2661 K/Pdt/2004
In d
A
gu
ng
es
amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini ;
M
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
ik
ah
ka
m
ah
putusan Pengadilan Negeri harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan
Halaman 9
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
R
Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada di pihak yang
kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua
ng
tingkat peradilan ;
Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.4 Tahun 2004, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan
gu
Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain
A
yang bersangkutan ; MENGADILI :
Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi :
ub lik
ah
1. NY. YUDI HERAWATI dan 2. LIMANTORO H. tersebut ;
Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang No.56/Pdt/2004/PT.Smg.
am
putusan
tanggal
Pengadilan
Negeri
2
Juni
2004
Kabupaten
yang
memperbaiki
Magelang
di
Mungkid
No. 19/Pdt.G/2003/PN.KAB.MGL. tanggal 11 Agustus 2003 ;
ep
MENGADILI SENDIRI :
ah k
DALAM KONVENSI :
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
Tergugat batal ;
A gu ng
DALAM REKONVENSI :
In do ne si
R
2. Menyatakan perjanjian jual beli tanah antara Penggugat dan Para
3. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;
1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi untuk sebagian ;
2. Menyatakan
secara
hukum
bahwa
Tergugat
Rekonvensi
membatalkan secara sepihak jual beli tanah dan bangunan milik Para Penggugat Rekonvensi karena tidak memenuhi kekurangan
lik
pembayaran dengan batas waktu yang ditentukan kepada Para
ah
Penggugat Rekonvensi ;
ub
3. Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya ; DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :
Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan
ep
m ka
sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
Agung pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2006 oleh Iskandar Kamil, SH.
ng
Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua
on
Hal. 10 dari hal. 11 Put. No. 2661 K/Pdt/2004
In d
A
gu
Majelis, Djoko Sarwoko, SH.MH. dan M. Bahaudin Qaudry, SH. Hakim-Hakim
es
R
Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah
ik
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
h
ah
M
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 10
ep u
b
hk am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In do ne si a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum
pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut
ng
dan dibantu oleh Mulyadi, SH.MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh
gu
para pihak ;
Ketua Majelis ; ttd./ ISKANDAR KAMIL, SH.
A
Hakim-Hakim Anggota ; ttd./ DJOKO SARWOKO, SH.MH. ttd./ M. BAHAUDIN QAUDRY, SH.
ub lik
Biaya kasasi :
ep
Rp.500.000,-
A gu ng
Jumlah
Rp. 6.000,Rp. 1.000,Rp. 493.000,-
R
ah k
1. M e t e r a i 2. R e d a k s i 3. Administrasi kasasi
Untuk salinan : MAHKAMAH AGUNG RI a.n. Panitera Panitera Muda Perdata,
es on
Hal. 11 dari hal. 11 Put. No. 2661 K/Pdt/2004
In d
A
gu
ng
M
R
ah
ep
ka
ub
m
lik
ah
MUH. DAMING SUNUSI, SH.MH. NIP.040030169
In do ne si
am
ah
Panitera Pengganti ; ttd./ MULYADI, SH.MH.
ik
h
Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 11
