Analisis Value For Money Dalam Meningkatkan Mutu Pelayanan Sektor Publik Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar [PDF]

Citation preview

ANALISIS VALUE FOR MONEY DALAM MENINGKATKAN MUTU PELAYANAN PUBLIK PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL POLEWALI MANDAR



SKRIPSI



OLEH: SAKINA NIM.C0216372



JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS SULAWESI BARAT 2019



ANALISIS VALUE FOR MONEY DALAM MENINGKATKAN MUTU PELAYANAN PUBLIK PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL POLEWALI MANDAR



SKRIPSI



Diajukan Kepada Universitas Sulawesi Barat Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan dalam Menyelesaikan Program Sarjana Ekonomi



OLEH SAKINA NIM.C0216372



JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS SULAWESI BARAT 2019



i



MOTTO



Kebanggaan kita yang terbesar adalah bukan tidak pernah gagal, tetapi bangkit kembali setiap kali kita jatuh. - Confusius Mereka berkata bahwa setiap orang membutuhkan tiga hal yang akan membuat mereka berbahagia di dunia ini, yaitu; seseorang untuk dicintai, sesuatu untuk dilakukan, dan sesuatu untuk diharapkan. - Tom Bodett Bekerjalah bagaikan tak butuh uang. Mencintailah bagaikan tak pernah disakiti. Menarilah bagaikan tak seorang pun sedang menonton. - Mark Twain



Skripsi ini kupersembahkan kepada: Allah SWT yang telah memberikan ku ridho dan selalu mendengar di setiap doa - doa ku Kedua orang tua saya tercinta, terima kasih untuk



segenap



cucuran dalam



air



mata



setiap



panjatkan kebaikanku,



perhatian, yang



Doa



kepada semoga



kesabaran kalian



teteskan



tulus



yang



kalian



Allah



SWT



untuk



saya



dapat



kalian bangga selalu. Amin…… ii



dan



membuat



Para dosen dan pembimbing terima kasih atas ilmu yang telah di berikan. Para sahabat, yang untuk mengatasi down .



iii



memberikan



support



KATA PENGANTAR Syukur alhamdulillah, penulis ucapkan atas kehadirat Allah SWT, berkat rahmat dan karunia-Nya jualah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul Analisis Value For Money Dalam Meningkatkan Mutu Pelayanan Publik Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar . Skripsi ini dibuat dalam rangka memenuhi persyaratan untuk mendapatkan gelar sarjana pada Program Ekstensi Strata Satu Fakultas Ekonomi Universitas Sulawesi Barat. Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak memberikan bantuan dalam penyelesaian proposal skripsi ini, terutama kepada: 1.



Bapak Taufik Hidayat B Tahawa, SE., M.AK selaku dosen pembimbing dalam skripsi ini, berkat bimbingan, dorongan, arahan, petunjuk dan kesabaran yang tak habisnya kepada penulis serta berbagai bantuan, sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan akhirnya.



2.



Segenap Bapak/Ibu dosen (staf pengajar) dan seluruh staf Fakultas Ekonomi Universitas Sulawesi Barat.



3.



Ibu Syamsiah S.E Selaku bendahara DISDUKCAPIL Kabupaten Polewali Mandar yang telah banyak memberikan informasi dan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini.



4.



Masyarakat di DISDUKCAPIL Kabupaten Polewali Mandar sebagai responden yang telah memberikan masukan dan informasi untuk penyelesaian skripsi ini.



5.



Lagu Maria Carey “When You Believe “ yang telah menyemangati dan membantu mental down untuk penyelesaian skripsi ini.



6.



Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan proposal skripsi ini.



iv



Akhirnya penulis mengucapkan mohon maaf atas segala kekurangan dan kelemahan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Harapan penulis semoga skripsi ini mendatangkan manfaat bagi kita semua, aamiin ya rabbal 'alamin.



Polewali, 24 Desember 2019



Penulis



v



ANALYSIS VALUE FOR MONEY IN PUBLIC SERVICE IMPROVEMENT QUALITY AT DISDUKCAPIL POLEWALI MANDAR DISTRICT ABSTRACT By Sakina 1) Taufik Hidayat B Tahawa, SE., M.AK2) The purpose of this study was to analyze the quality of public services of Department of Population and Civil Registration (DISDUKCAPIL) Polewali Mandar through value for money analysis. For the measurement of sociaty satisfaction with the services provided by DISDUKCAPIL Polewali Mandar District conducted by SME (Society Satisfaction Index) against 27 sociatys excel at DISDUKCAPIL Polewali Mandar District in 2019 and for the analysis of value for money is measured in terms of economy and efficiency, in this study, the measurement value economy, using interview techniques, the value of output and efficiency using the ratio of the input budget data DISDUKCAPIL Polewali Mandar District community services in 2019 . Results show satisfaction index sociatys with the services provided by the DISDUKCAPIL Polewali Mandar District of 1,026. So from these results indicate that the sociaty had been satisfied with the services provided by the DISDUKCAPIL Polewali Mandar District as being in the interval 918-1134. Economy DISDUKCAPIL Polewali Mandar District due to the presence of application economic system can minimize the cash outlay for the fulfillment of the purposes of the sociaty and the government employees so that the funds can be used economically possible with maximum results. The measurement results demonstrate the efficiency excellent results. This can be seen from the output on every program that I researched, capable of producing only result from statistic analysis maximum output with minimum input or inputs that have been determined. Keywords: service, value for money, sociaty 1) Student 2) Lecturer



vi



ANALISIS VALUE FOR MONEY DALAM MENINGKATKAN MUTU PELAYANAN PUBLIK PADA KONI PROVINSI BENGKULU (Studi Kasus Pada Program Upaya Pembinaan Atlet) Oleh : Sakina 1) Taufik Hidayat B Tahawa, SE., M.AK2) RINGKASAN Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis mutu Pelayanan Publik di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) Polewali Mandar melalui analisis value for money. Untuk pengukuran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh DISDUKCAPIL Kabupaten Polewali Mandar dilakukan dengan IKM (Indek Kepuasan Masyarakat) terhadap 27 orang masyarakat pada DISDUKCAPIL Kabupaten Polewali Mandar tahun 2019 dan untuk analisis value for money diukur dari segi ekonomi, efisiensi dan efektivitas, dalam penelitian ini pelaksanaan pelayanan sudah berjalan secara ekonomi, dan sudah terealisasi seefisien mungkin, serta pelaksanaan pelayanan sudah berjalan efektif. Dari pengolahan data diperoleh hasil Hasil indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh DISDUKCAPIL Kabupaten Polewali Mandar sebesar 1.026. Sehingga dari hasil ini menunjukkan bahwa masyarakat sudah merasa puas dengan pelayanan yang diberikan oleh DISDUKCAPIL Kabupaten Polewali Mandar karena berada pada interval 918 – 1.134. Hasil wawancara dengan salah satu petinggi DISDUKCAPIL yaitu Ibu Syamsia menyatakan bahwa penerapan analisi value for money dari segi ekonomi sangat penting bagi DISDUKCAPIL Kabupaten Polewali Mandar karena dengan adanya penerpaan system ekonomi maka dapat meminimalis pengeluaran kas untuk pemenuhan keperluan para Pegawai dan Staf sehingga dana yang digunakan bisa sehemat mungkin dengan hasil yang maksimal.Hasil pengukuran nilai efisiensi menunjukkan hasil yang sangat baik. Hal ini terlihat dari output pada setiap program yang penulis teliti, mampu menghasilkan output yang maksimal dengan input minimal atau input yang telah ditentukan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat dikemukakan saran : 1) DISDUKCAPIL dapat memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat dengan merata tanpa harus membedakan kasta dari masyarakar tersebut, dan terus memberikan kenyamanan bagi semua masyarakat, karena masyarakat merupakan inti dari bangsa yang sangat berharga. 2) DISDUKCAPIL berusaha untuk terus memenuhi target program kerja yang telah ditetapkan dengan menerapkan Standar Pelayanan Minimal, agar selain tingkat ekonomi dan efisiensi tercapai, efektivitas pun dapat ditingkatkan dengan adanya kepuasan dari semua masyarakat. Kata kunci : pelayanan, value for money, masyarakat 1) Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Sulawesi Barat 2) Dosen pemberi mata kuliah vii



DAFTAR ISI Halaman HALAMAN JUDUL. .......................................................................................................... i ................................................................................................................................................. ii ................................................................................................................................................ iii MOTTO ............................................................................................................................. v KATA PENGANTAR. ..................................................................................................... vi ABSTRACT ..................................................................................................................... viii RINGKASAN ..................................................................................................................... ix DAFTAR ISI ........................................................................................................................ x DAFTAR TABEL. ............................................................................................................. xi DAFTAR GAMBAR .......................................................................................................xii DAFTAR LAMPIRAN.................................................................................................. xiii BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang .............................................................................................................. 1 1.2 Rumusan Masalah ........................................................................................................ 3 1.3 Tujuan Penelitian .......................................................................................................... 3 1.4 Manfaat Penelitian ....................................................................................................... 4 1.5 Sistematika Penulisan………………………………………………………...5 BAB II KAJIAN PUSTAKA 2.1 Landasan Teori Value For Money ............................................................................ 6 2.1.1. Pengertian Value For Money ......................................................................... 6 2.1.2. Pelayanan Publik .............................................................................................. 8 2.1.3 Kualitas Pelayanan Publik ........................................................................... 10 2.1.4. Komponen-komponen Kualitas Pelayanan .............................................. 11 2.1.5. Karakteristik Pelayanan ................................................................................ 13 2.1.6. Standar Pelayanan Minimal (SPM) ............................................................ 13 2.2. Tinjauan Empirik ....................................................................................................... 15 2.3.Kerangka Konseptual………………………………………………………..20 BAB III METODE PENELITIAN 3.1 Rancangan Penelitian ................................................................................................. 21 3.2 Lokasidan Waktu Penelitian ..................................................................................... 21 3.3Populasi,Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel .............................................. 22 3.4 Jenis dan Sumber Data ............................................................................................... 23 3.5 Metode Pengumpulan Data ....................................................................................... 25 3.6 Defenisi Operasional Variabel……………………………...………………..26 3.7 Teknik Analisis Data………………………………………………………...27 viii



BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 4.1 Gambaran Umum Kabupaten Polewali Mandar .. ............................................... 30 4.1.1Kondisi Geografis ........................................................................................... 30 4.1.1.1 Letak dan Luas Wialayah......................…………………...….31 4.1.1.2 Topografi.......………………………………………………....31 4.1.1.3 Klimatologi……………………………………………………32 4.2 Gambaran Umum DISDUKCAPIL Kabupaten Polewali .. ............................... 32 4.2.1.1 Sejarah Singkat DISDUKCAPIL Kabupaten Polewali ....................... 32 4.2.1.2 Visi dan Misi DISDUKCAPIL Kabupaten Polewali ........................... 34 4.1.3 Tugas Organisasi DISDUKCAPIL Kabupaten Polewali ....................... 35 4.2Hasil Analisis Data ...................................................................................................... 36 4.1.2 Visi dan Misi DISDUKCAPIL Kabupaten Polewali .............................. 29 4.1.3 Struktur Organisasi DISDUKCAPIL Kabupaten Polewali ................... 30 4.3 Hasil Analisis Data..................................................................................................... 36 4.3.1 Karakteristik Responden ................................................................ 4.3.2Uji Validitas .................................................................................... 4.3.3 Uji Reliabilitas ............................................................................... 4.3.4 Analisis Kepuasan Pelayanan ........................................................ 4.3.5 Analisis Value for Money ............................................................... 4.4 Pembahasan .............................................................................................



41 42 43 44 45 53



BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 5.1 Kesimpulan ............................................................................................. 5.2 Keterbatasan Peneliti ............................................................................ 5.3 Saran ........................................................................... DAFTAR PUSTAKA ...................................................................................



57 58 58 59



x



DAFTAR TABEL Halaman Tabel 2.1 Daftar Peneliti Terdahulu…………………………………………..…14 Tabel 3.1 Daftar dan Waktu Kegiatan………………………………………..….21 Tabel 3.2 Populasi……………………………………………………...………..22 Tabel 4.1 LUAS WILAYAH KECAMATAN DI KABUPATEN POLEWALI MANDA….....29 Tabel 4.2 JUMLAH DESA DAN KELURAHAN MENURUT KECAMATAN DI KABUPATEN POLEWALI MANDAR…………………………………...........32 Tabel 4.3 KARAKTERISTIK PENDUDUK POLMAN …………………………33 Tabel 4.4 Luas Wilayah dan Penduduk Polman ………………………………...34 Tabel 4.5 Karakteristik Responden .................................................................... 41 Tabel 4.6 Uni Validitas Indikator Peneltiian ................................................................ 42 Tabel 4.7 Uji Reliabilitas Indikator Penelitian ............................................................. 43 Tabel 4.8 Persepsi Masyarakat Pada Pelayanan Dukcapil…………………….....45 Tabel 4.9 Laporan Realisasi Anggaran Dukcapil 2019……………………...…..48



xi



DAFTAR GAMBAR Halaman Gambar 4.1 PETA ADMINISTRASI POLEWALI MANDAR ......................... 30 Gambar 4.2 PIRAMIDA PENDUDUK POLEWALI MANDAR…………...33 Gambar 4.3 Realisasi Dana Anggaran DISDUKCAPIL POLMAN 2019.... 48



xii



DAFTAR LAMPIRAN Halaman Lampiran 1 Kuesioner Penelitian.................................................................................. 64 Lampiran 2 Hasil jawaban Masyarakat Terhadap Mutu Pelayanan DISDUKCAPIL Kabupaten Polewali Mandar …………………………………………………...66 Lampiran 3Uji Validitas dan Reliabilitas .................................................................... 67 Lampiran 4 Nilai-Nilai R Tabel .................................................................................... 68 Lampiran 5 Realisasi Dana Anggaran DISDUKCAPIL POLMAN…………...69



xiii



1



BAB 1 PENDAHULUAN 1.1



Latar Belakang Sektor publik sering dinilai sebagai sarang inefisiensi, pemborosan, sumber kebocoran dana, dan instusi yang selalu merugi. Tuntutan baru muncul agar organisasi sektor publik memperhatikan value for money dalam menjalankan aktivitasnya. Value for money merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada tiga elemen utama, yaitu: ekonomi, efisiensi, dan efektivitas (Mardiasmo, 2002:4). Menurut Anggadini (2012) salah satu upaya yang harus dilakukan yaitu dengan diterapkannya value for money dalam menjalankan aktivitas pada pelayanan publik. Pemerintah daerah harus selalu memperhatikan setiap sen/rupiah (uang) yang diperoleh dan dipergunakan. Ekonomi berkaitan dengan pemilihan dan penggunaan sumber daya dalam jumlah dan kualitas tertentu pada harga yang paling murah,efisiensi berarti penggunaan dana masyarakat (public money) tersebut dapat menghasilkan output yang maksimal (berdaya guna),efektivitas berarti penggunaan anggaran tersebut yang harus mencapai target-target yang bertujuan untuk kepentingan publik. Fenomena mengenai keluhan dan pengaduan dari masyarakat dalam pelayanan publik baik yang secara langsung maupun melalui media massa. Keluhan terhadap prosedur yang berbelitbelit, tidak adanya kepastian jangka waktu penyelesaian, besaran biaya yang harus dikeluarkan, persyaratan yang tidak adanya transparansi, dan sikap petugas ataupun pegawai yang kurang responsif. Tata laksana pemerintahan yang baik dapat dipahami dengan memberlakukan karakteristik dasarnya yaitu: partisipasi, penegakan hukum, transparasi, kesetaraan, daya tanggap, wawasan ke depan, akuntabilitas, pengawasan, efisiensi dan efektifitas, serta profesionalisme (Thamrin, 2010) dalam Ain, 2011).



2 Citra buruk yang masih melekat pada sebagian besar pelayanan publik di Indonesia salah satunya disebabkan masih kurangnya profesionalisme petugas pada organisasi pelayanan. Kenyataan ini menyadarkan kita semua akan perlunya perhatian khususnya pada peran petugas langsung dalam pelayanan publik (Bastian, 2001). Masyarakat membutuhkan pelayanan publik yang baik dengan adanya keseimbangan antara kekuasaan yang dimiliki dengan (akuntabilitas) tanggung jawab yang diberikan kepada masyarakat yang dilayani. Pegawai negeri sebagai aparat birokrasi selain sebagai aparatur negara dan abdi negara memiliki peran sebagai abdi masyarakat. Aparat birokrasi diharapkan memiliki jiwa pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat, sehingga semakin efisien dan efektif melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, dan pengayoman kepada masyarakat untuk mewujudkan terselenggaranya pemerintahan yang baik, serta memberikan pelayanan prima kepada masyarakat (Mulyadi, 2007) dalam Ain, 2011). Dalam pelayanan publik telah dijelaskan bahwa negara berkewajiban menyelenggarakan sejumlah pelayanan guna memenuhi hak-hak dasar warganya. Dalam hal ini urusan wajib tersebut tidak lepas dari urusan yang wajib dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar khususnya pada unsur aparat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali mandar. Berdasarakan kewenangan aparat pemerintah daerah tersebut, maka aparat pemerintahan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil harus melaksanakan pelayanan kepada masyarakat sebagaimana yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Namun, dari berbagai isu yang muncul, ternyata hak pelayanan yang diterima oleh masyarakat belum dapat memenuhi harapan semua pihak, terutama kalangan masyarakat. Salah satunya ialah masih maraknya calo pengurusan KK dan KTP, pelayanan pegawai yang lelet. Selain hal tersebut, hal utama yang tak kalah menariknya terkait masalah banyaknya masyarakat yang memiliki KK dan KTP lebih dari satu atau ganda yang sudah jelas tidak sesuai dengan peraturan yang ada.



3 Disamping itu juga, masih ada masyarakat yang belum memahami tentang pentingnya memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) .Sedangkan sebagamana telah diketahui bersama bahwa kepemilikan kartu tanda penduduk merupakan hal yang wajib dimiliki oleh setiap penduduk yang telah memenuhi syarat. Hal ini sesuai menurut Anggadini (2012) yang menyatakan bahwa value for money memiliki peranan penting dalam terwujudnya kualitas pelayanan publik. Apabila value for money dapat diterapkan dengan baik maka kualitas pelayanan publik dapat terwujud seiring dengan perkembangan value for money itu sendiri. Begitupun sebaliknya apabila value for money tidak diterapkan dengan baik maka kualitas pelayanan publik pun tidak akan maksimal. Berdasarkan uraian diatas, maka pokok permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah ‘’Analisis Value For Money Dalam Meningkatkan Mutu Pelayanan Sektor Publik Pada Dinas Pendudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar ‘’. 1.2



Rumusan Masalah Berdasarkan dari urain latar belakang tersebut maka, rumusan masalah yang akan dibahas adalah Bagaimana analisis value for money dalam meningkatkan mutu pelayanan sector public pada dinas pendudukan dan pencatatan sipil kabupaten Polewali Mandar.



1.3



Tujuan Penelitian Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mutu pelayanan sektor publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terutama pada mutu pelayanan melalui analisis Value For Money.



1.4



Manfaat Penelitian Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan mamfaat bagi sebagi berikut: 1. Bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar



4 Hasil dari peneliti ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk di jadikan bahan masukan untuk kemajuan mutu pelayanan pegawai pegawai terutama dalam pelayanan pembuatan KTP dan KK untuk mendukung adanya pelayanan mutu yang baik di sektor publik di kemudian hari. 2. Bagi peneliti Penelitian diharapkan ini dapat digunakan sebagai wahana yang tepat untuk belajar mengkaji topik yang berkaitan dengan sektor publik terutama menjadi bahan referensi dalam analisis yang berkaitan dengan pendekatan value for money dan dapat menerapkan ilmu yang telah dipelajari diperkuliahan sebelumnya. 1.5



Sistematika Penulisan BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Rumusan Masalah 1.3 Tujuan Penelitian 1.4 Manfaat Penelitian 1.5 Sistematika Penulisan BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Tinjaun Teoritik 2.2 Tinjauan Empirik 2.3 Kerangka Konseptual BAB III METODE PENELITIAN 3.1 Rancangan Penelitian 3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian 3.3 Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel 3.4 Jenis dan Sumber Data



5 3.5 Metode Pengumpulan Data 3.6 Definisi Operasional Variabel 3.7 Teknik Analisis Data



6



BAB II KAJIAN PUSTAKA 2.1 Landasan Teori Value For Money 2.1.1 Pengertian Value For Money Value for money merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada tiga elemen utama, yaitu : pertama,ekonomi, merupakan perbandingan input dengan input value yang dinyatakan dalam satuan moneter.Ekonomi terkait dengan sejauh mana organisasi sektor publik dapat meminimalisirinput resources yang digunakan yaitu dengan menghindari pengeluaran yang boros dan tidak produktif; kedua,efisiensi, merupakan perbandingan output atau input yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan; ketiga, efektivitas, tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Secara sederhana efektivitas merupakan perbandingan outcome dengan output (Mardiasmo, 2002). Menurut Anggadini (2012) value for money adalah konsep pencairan dana penggunaan dan Pemerintah Daerah yang menetapkan prinsip ekonomi, efisiensi danefektivitas, artinya pemerintah daerah harus selalu memperhatikan setiap sen/rupiah(uang) yang diperoleh dan dipergunakan. Value for money diterapkan tiga prinsipdalam proses pengelolaan organisasi yaitu ekonomi, efisiensi dan efektivitas. Tolak ukur dalam anggaran belanja suatu organisasi, baik organisasi yang berorientasi laba (swasta) maupun organisasi nonprofit (sektor publik) adalah value for money yang meliputi penilaian efisiensi, efektivitas, dan ekonomi. Dimana pengertian dari masingmasing elemen tersebut adalah : 1) Efisiensi adalah hubungan antara input dan output dimana barang dan jasa yang dibeli oleh organisasi digunakan untuk mencapai output tertentu. Atau dengan kata lain efisiensi



7 merupakan perbandingan output/input yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan (Bastian, 2006). Efisiensi merupakan hal terpenting di antara ketiga hal tersebut. 2) Efektivitas adalah hubungan antara output dan tujuan, dimana efektivitas diukur berdasarkan seberapa jauh tingkat output, kebijakan, dan prosedur organisasi mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Secara sederhana, efektivitas merupakan perbandingan outcome dengan output. 3) Ekonomi adalah hubungan antara pasar dan input dimana barang dan jasa dibeli pada kualitas yang diinginkan pada harga terbaik yang dimungkinkan.Ekonomi terkait dengan sejauh mana organisasi sektor publik dapat meminimalisir input resources yang digunakan yaitu dengan menghindari pengeluaran yang boros dan tidak produktif (Bastian, 2006). Dapat disimpulkan bahwa tiga indikator prestasi organisasi sektor publik akan dirinci sebagai berikut : ekonomi itu mengenai input, efisien tentang input dan output, dan efektifitas berhubungan dengan output dan outcome. Dimana konsep pengelolaan ini mendasarkan pada tiga elemen utama (Mardiasmo, 2002), yaitu : 1) Ekonomi, yang terkait dengan sejauh mana organasasi sektor publik dalam hal ini Pemerintah Provinsi Bengkulu dapat meminimalisir input resources yang digunakan untuk menghindari pengeluaran yang boros,dana APBD. 2) Efisiensi, merupakan pencapaian output yang maksimum dengan input tertentu atau penggunaan input yang terendah untuk mencapai output tertentu. 3) Efektivitas, yaitu tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan, atau secara sederhana merupakan perbandingan outcome dengan output. -



Manfaat yang diharapkan dapat diambil dengan adanya implementasi value for money yang benar adalah :



a) Meningkatnya efektivitas pelayanan publik, dalam arti pelayanan yang diberikan tepat sasaran,



8 b) Meningkatnya mutu pelayanan publik, c) Menurunnya biaya pelayanan publik kinerja, inefisiensi dan terjadinya penghematan dalam penggunaan input, d) Alokasi belanja lebih berorientasi pada kepentingan publik, e) Meningkatkan kesadaran akan uang publik (public cost awareness) sebagai akar pelaksanaan akuntabilitas public. 2.2



Pelayanan Publik



2.2.1



Pengertian Pelayanan Ada beberapa pengertian tentang pelayanan pertama, Pelayanan dapat diartikan sebagai kegiatan untuk atlet, karena itu pelayananjuga merupakan suatu proses.Sebagai proses, pelayananberlangsung secara rutin dan yang berkesinambungan yang meliputiseluruh kehidupan orang dalam masyarakat (Moenir, 2000; 17).Dapat dikatan bahwa kegiatan pelayanan adalah perihal atau caramelayani barang atau jasa, sehubungan dengan jual–beli barang ataujasa. Dalam (Kamus Besar Bahasa Indonesia,1995:571) dapat dijelaskan, pelayanan adalah suatu kegiatan atau urutan kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung antara seseorang dengan orang lain atau mesin secara fisik dan menyediakan kepuasan pelanggan. Jadi dapat disimpulkan bahwa pelayanan adalah kegiatanseseorang atau kelompok dalam hal membantu atau mengurus sesuatuyang di perlukan seseorang dalam hal barang atau jasa demi kepuasan pelanggan.



2.2.2



Pengertian Pelayanan Publik Ada beberapa pengertian tentangpelayanan pertama, Pelayanan dapat diartikan sebagai kegiatan untuk atlet, karena itu pelayananjuga merupakan suatu proses.Sebagai proses, pelayananberlangsung secara rutin dan yang berkesinambungan yang meliputiseluruh kehidupan orang dalam masyarakat (Moenir, 2000; 17).Dapat dikatan



9 bahwa kegiatan pelayanan adalah perihal atau caramelayani barang atau jasa, sehubungan dengan jual–beli barang ataujasa. Dalam (Kamus Besar Bahasa Indonesia,1995:571) dapat dijelaskan, pelayanan adalah suatu kegiatan atau urutan kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung antara seseorang dengan orang lain atau mesin secara fisik dan menyediakan kepuasan pelanggan. Jadi dapat disimpulkan bahwa pelayanan adalah kegiatanseseorang atau kelompok dalam hal membantu atau mengurus sesuatuyang di perlukan seseorang dalam hal barang atau jasa demi kepuasanpelanggan. Menurut



Widodo



(2005)



pelayanan



publik



adalah:



“pemberian



layanan(melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyaikepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan”.Sejalan dengan pendapat tersebut Keputusan MenteriPendayagunaan Aparatur Negara No. 63 Tahun 2003 mendefinisikan:“Segala bentuk pelayanan yang dilaksanakan oleh instansi dipusat, di daerah dan dilingkungan Badan Usaha Milik Negara(BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam bentukbarang dan jasa baik dalam rangka upaya pemenuhan



kebutuhanmasyarakat



maupun



dalam



rangka,



pelaksanaan



peraturanperundang-undangan (Dalam Ratminto, 2006).Pendapat lain mengenai definisi pelayanan publik Kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orangdengan landasan faktor materil melalui sistem, prosedur, dan metode tertentu dalam rangka usaha memenuhi kepentingan oranglain sesuai dengan haknya(Moenir, 1995). Berdasarkan penjelasan di atas bahwa pelayanan publik adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok dengan landasan faktor materil melalui sistem, prosedur tertentu untuk memenuhi apa yang dibutuhkan oleh masyarakat sesuai dengan haknya. Dalam (Wasistiono, 2001:51-52) mendefinisikan pelayanan publik sebagai berikut: Pelayanan publik adalah pemberian jasa baik oleh pemerintah, pihak swasta atas nama pemerintah atau pun pihak swasta kepada masyarakat, dengan atau



10 tanpa pelayanan guna memenuhi kebutuhan atau kepentingan masyarakat. Pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa pelayanan publik adalah pemberian jasa oleh pemerintah, pihak swasta atas nama pemerintah ataupun pihak swata kepada masyarakat. 2.2.3



Kualitas Pelayanan Publik Kualitas pelayanan atau Service Quality menurut (Parasuraman, 2001) dapat didefenisikan sebagai berikut kualitas layanan yang diharapkan dan dirasakan ditentukan oleh kualitas layanan. Kualitas layanan tersebut terdiri dari daya tanggap, jaminan, fisik bukti, empati, dan kehandalan yang diharapkan sangat dipengaruhi oleh berbagai persepsi komunikasi dari mulut ke mulut, kebutuhan pribadi, persepsi inilah yang memengaruhi pelayanan yang diharapkan EP = Exspectation dan dan pelayanan yang dirasakan Pp = Perception yang membentuk adanya konsep kualitas layanan. Metode servqual adalah suatu kuesioner yang digunakan untuk mengukur kualitas jasa. Cara ini mulai dikembangkan pada tahun 1980-an oleh Zeithaml, Parasuraman & Berry, dan telah digunakan dalam mengukur berbagai kualitas jasa.Adapun dalam konteks pengukuran variabel kualitas pelayanan, menurut Parasuraman, Zeithaml dan Berry (2005) mengidentifikasikan lima dimensiukuran kualitas layanan yaitu reliability (keandalan),responsiveness (daya tanggap),assurance (jaminan), tangibles (bukti langsung), dan empathy (empati).Berikut ini penjelasan mengenai ke-5 dimensi di atas, yaitu: 1. Tangibles (bukti terukur), menggambarkan fasilitas fisik, perlengkapan, dan tampilan dari personalia serta kehadiran para pengguna. 2. Reliability (keandalan), merujuk kepada kemampuan untuk memberikan pelayanan yang dijanjikan secara akurat dan handal.



11 3. Responsiveness (daya tanggap), yaitu kesediaan untuk membantu pelanggan serta memberikan perhatian yang tepat. 4. Assurance (jaminan), merupakan karyawan yang sopan dan berpengetahuan luas yang memberikan rasa percaya serta keyakinan.



5. Empathy (empati), mencakup kepedulian serta perhatian individual kepada para pengguna Dari difinisi diatas maka kualitas layanan dapat didefinisikan sebagai segala sesuatu yang memfokuskan pada usaha untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen yang disertai dengan ketepatan dalam menyampaikannya, sehingga tercipta kesesuaian yang seimbang dengan harapan. 2.2.4



Komponen-komponen Kualitas Pelayanan Lewat serangkaian diskusi kelompok terfokus yang mereka adakan sebelumnya, Parasuraman, Zeithaml, and Berry mengajukan 10 kategori kualitas pelayanan. Ke - 10 kategori ini mereka sebut “Service Quality Determinants.” Ke-10 kategori tersebut menurut mereka bisa saja bersifat overlapping karena mereka membangunnya lewat studi eksploratoris yang notabene menggunakan pendekatan kualitatif. Mereka meringkas ke-10 determinan tersebut ke dalam sebuah tabel, yang selengkapnya kami muat sebagai berikut: 1. Reliability meliputi konsistensi kinerja dan keandalan. Artinya, organisasi menunjukkan



pelayanan



segera.



Ia



janjinya.Secara rinci meliputi : 



Ketepatan tagihan;







Penyimpanan catatan secara benar;







Ketepatan jadual.



juga



berarti



organisasi



menghormati



12 2. Responsiveness adalah keinginan atau kesiapan pekerja dalam menyediakan pelayanan. Ia meliputi:  Pengiriman slip transaksi segera;  Mengatasi tanggapan pelanggan secara cepat;  Memberikan pelayanan pendahuluan (misal merancang janji secara cepat). 3. Competence artinya menguasai keahlian dan pengetahuan yang dibutuhkan guna melakukan pelayanan. Ia meliputi: 



Pengetahuan dan keahlian dalam kontak personil;







Pengetahuan dan keahlian dalam personil pendukung operasi;







Kemampuan riset organisasi.



4. Access adalah kontak yang mudah dan dekat. Ia berarti: 



Pelayanan mudah diakses lewat telepon (jalur tidak sibut dan tidak menyuruh tunggu);



5.







Waktu tunggu pelayanan tidak lama;







Jam operasi yang nyaman;







Lokasi fasilitas pelayanan yang nyaman.



Credibility meliputi kepercayaan, keyakinan, kejujuran. Ia meliputi pemunculan kondisi bahwa kepentingan pelanggan adalah segalanya. Kontributor untuk credibility adalah : i. Nama organisasi; ii. Reputasi organisasi; iii. Karakteristik pribadi dari personil yang melakukan kontak;



6. Security adalah kemerdekaan dari bahaya, resiko, atau keraguan. Ia meliputi: iv. Keamanan fisik;



13 v. Keamanan finansial; vi. Kerahasiaan. 7. Understanding/Knowing TheCustumer meliputi melakukan usaha untuk memahami kebutuhan pelanggan. Ia meliputi: i.



Pembelajaran untuk memahami kebutuhan khusus pelanggan;



ii.



Menyediakan perhatian pribadi;



iii.



Mengenali pelanggan reguler



Tangibles meliputi tampilan fisik pelayanan; 1. Fasilitas fisik; 2. Penampilan pekerja; 3. Alat atau perlengkapan yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan; 4. Perwakilan fisik dari layanan, seperti kartu kredit plastik atau pernyataan bank; e. Pelanggan lain dalam fasilitas pelayanan.



2.2.5



Karakteristik Pelayanan Pelayanan mempunyai karakteristik yang diutarakan oleh Normann, diantaranya : Pelayanan merupakan suatu produksi yang mempunyai sifatyang tidak dapat diraba, berbeda dengan barang produksi lain(barang jadi/barang industri yang berwujud). Pelayanan itu kenyataannya terdiri dari tindakan nyata dan merupakan pengaruh yang sifatnya nyata adalah tindak sosial.Produksi dan konsumsi pelayanan tidak dapat dipisahkan secaranyata, karena pada umunya kejadian bersamaan dan terjadi ditempat yang sama.



2.2.6



Standar Pelayanan Minimal (SPM) Perubahan paradigma penyelenggaraan pemerintahan daerah, dari sentralistisasi ke desentralisasi, dari terpusatnya kekuasaan pada pemerintah daerah (eksekutif) ke power



14 sharing antara eksekutif dan legislatif daerah, harus disikapi dengan mengubah manajemen pemerintahan daerah. Dengan adanya orientasi baru dalam manajemen publik tersebut, maka pemerintah daerah tidak saja dituntut akuntabilitasnya ke dalam tetapi justru ke luar (masyarakat). Melalui akuntabilitas publik, pemerintah akan dipantau dan dievaluasi kinerjanya oleh masyarakat. Pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja pemerintah daerah akan lebih mudah jika pemerintah daerah sudah membuat indikator dan target-target yang disusun dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM). SPM yang telah tersusun akan menjadi



pedoman bagi kedua belah pihak, pemerintah daerah maupun masyarakat. Bagi pemerintah daerah SPM dijadikan pedoman dalam melakukan pelayanan publik, sedangkan bagi masyarakat SPM merupakan pedoman untuk memantau dan mengukur kinerja pemerintah daerah.



2.3.



Tinjauan Empirik Terkait dengan masalah pada Pelayanan Sektor Publik dengan Metode Value For Money , terdapat beberapa penelitian terdahulu yang menyangkut tema di atas yaitu : Arief Filaili Herawati (2012) menyatakan bahwa terdapat hubungan yang saling terkait antara value for money terhadap peningkatan mutu pelayanan publikpada Stasiun Kereta Api Surabaya Kota. Adanya tiga elemen penting value for money yaitu ekonomi, efisien, dan efektifitas yang diterapkan dalam Stastiun Kereta Api Kota Surabaya maka hasilnya akan lebih komprehensif, baik untuk kepentingan jangka pendek maupun jangka panjang. Hal tersebut dapat terlihat dari peningkatan target penumpang dan pendapatan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) dan meningkatnya akses dan mutu pelayanan kereta api terhadap penumpang dengan melakukan berbagai



15 upaya-upaya guna meningkatkan pelayanan Stasiun Kereta Api Surabaya Kota sehingga diperoleh kepuasan penumpang yang maksimal. Dian Annisa (2011) melakukan penelitian dengan judul “Evaluasi Kinerja Keuangan Dinas Kesehatan Kota Makasar Melalui Pendekatan Value For Money” pengukuran nilai efisiensi pada ketiga Program Dinas Kesehatan Kota Makassar menunjukkan hasil yang sangat baik. Hal ini terlihat dari outputpada setiap program , mampu menghasilkan output yang maksimal dengan input minimal atau input yang telah ditentukan.Untuk pengukuran nilai efektivitas, belum mencapai hasil maksimal dari ke empat kegiatan yang penulis teliti, tiga kegiatan, yaitu Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Program Pelayanan Kesehatan Gratis Puskesmas, Pembinaan Posyandu, dan kegiatan. Pengadaan Obat Askes menunjukkan hasil kurang efektif. Dan hanya kegiatan Pengadaan Obat-obatan umum yang dirasakan efektif. Tabel 2.1 Daftar penelitian terdahulu



No Nama 1.



Matriks Persamaan dan Perbedaan Penilitian Judul Hasil Perbedaan



Persamaan



Arief Filaili Analisis value



Adanya tiga



Subyek



Teknik



Herawati



for money



elemen



penelitian



analisis data



(2012)



terhadap



penting value



yaitu stasiun



yang



peningkatan



for money



kereta api



digunakan



mutu pelayanan



yaitu ekonomi,



Surabaya kota value for



publik



efisien, dan



serta jenis



money dan



pada Stasiun



efektifitas



penelitian



obyek



Kereta Api



yang



yaitu



penelitian



Surabaya Kota



diterapkan



kualitatif.



yaitu



dalam Stastiun



peningkatan



Kereta Api



mutu



Kota Surabaya



pelayanan



maka hasilnya



sector public



akan lebih



denganmetod



komprehensif,



e value for



baik untuk



money serta



kepentingan



jenis



jangka pendek



penelitian



maupun



kualitatif



jangka panjang. 2.



Dian



Evaluasi Kinerja



pengukuran



Obyek



Teknik analis



Annisa



Keuangan Dinas



nilai efisiensi



penelitian



dengan value



(2011)



Kesehatan Kota



pada ketiga



yaitu evaluasi



for money



Makasar Melalui Program Dinas kinerja dan Pendekatan



Kesehatan



subyek



Value For



Kota Makassar penelitian



Money



menunjukkan



yaitu



hasil yang



keuangan



sangat baik



dinas kesehatan kota Makassar



3.



Endang



Analisis Value



Peningkatan



Subyek



Teknik



Kuswoyo



for Money



mutu



penelitian



analisis value



(2014)



Dalam



pelayananyang



berbeda di



for money



Meningkatkan



terjadi di koni



koni provinsi



dan jenis



Mutu Pelayanan



provinsi



Bengkulu .



penelitian



Sektor Public



Bengkulu



kuantitatif



Pada Poni



menyatakan



serta



Provinsi



bahwa setiap



menggunaka



Bengkulu.



atlet mendapat



n kuisiner



pelayanan



dalam



yang sangat



penelitiannya



baik .



REVIEW JURNAL



Judul



Analisis Value For Money Dalam Meningkatkan Mutu Pelayanan Publik Pada Stasiun Kereta Api Kota Surabaya .



Jurnal



Jurnal AFH



Volumedan Vol.3 No.3, Hal.3557 Halaman Tahun



2012



Penulis



Arief Filaili Herawati



Reviewer



Sakina



Tanggal



10 Oktober 2019



Latar Belakang



Fenomena mengenai keluhan dan pengaduan dari masyarakat dalam pelayanan publik baik yang secara langsung maupun



melalui media massa, seperti keluhan terhadap prosedur yang berbelit-belit,



tidak



penyelesaian,



besaran



adanya biaya



kepastian yang



jangka



harus



waktu



dikeluarkan,



persyaratan yang tidak adanya transparansi, dan sikap petugas ataupun pegawai yang kurang responsif. Tata laksana pemerintahan



yang



baik



memberlakukan karakteristik



dapat dasarnya



dipahami yaitu:



dengan partisipasi,



penegakan hukum, transparasi, kesetaraan, daya tanggap, wawasan ke depan, akuntabilitas, pengawasan, efisiensi dan efektifitas, serta profesionalisme (Thamrin, 2010) dalam Ain, 2011). Citra buruk yang masih melekat pada sebagian besar pelayanan publik di Indonesia salah satunya disebabkan masih kurangnya profesionalisme petugas pada organisasi pelayanan. Kenyataan ini menyadarkan kita semua akan perlunya perhatian khususnya pada peran petugas langsung dalam pelayanan publik (Bastian, 2001). Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui analisis value Tujuan Penelitian for money dalam meningkatkan mutu pelayanan public. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang Metode Penelitian



bertujuan untuk mendiskripsikan pengaruh value for money dalam meningkatkan mutu pelayanan publik. Penelitian deskriptif kualitatif adalah suatu metode penelitian yang berusaha mendefinisikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi ataupun mengambil masalah-masalah atau memutuskan perhatian kepada masalah-masalah yang aktual sebagaimana adanya



saat



penelitian



yang



berlangsung



dilaksanakan.



Penelitian ini memakai pendekatan deskriptif kualitatif dengan



metode analisis deskriptif karena hasil dari penelitian ini berupa data deskriptif dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan dan perilaku dari orang-orang yang diamati serta hal-hal lain yang terkait dengan masalah yang diteliti (Sudjana et al. 1989:64). Penelitian ini menyatakan bahwa terdapat hubungan yang saling terkait antara value for money terhadap peningkatan mutu pelayanan publik pada Stasiun Kereta Api Surabaya Kota. Adanya tiga elemen penting value for money yaitu ekonomi, efisien, dan efektifitas yang diterapkan dalam Stastiun Kereta Api Surabaya Kota maka hasilnya akan lebih komprehensif, baik untuk kepentingan jangka pendek maupun jangka panjang. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Anggadini (2012) yang menyatakan bahwa konsep value for money dapat meningkatkan



efektivitas



yang



pelayanan



diberikan



tepat



publik, sasaran,



dalam dan



arti



Hasil dan



pelayanan



dapat



Pembahasan



meningkatkan mutu pelayanan public serta dapat terwujud seiring dengan perkembangan value for money itu sendiri, dan begitupun sebaliknya apabila value for money tidak diterapkan dengan baik maka kualitas pelayanan publik pun tidak akan maksimal. Selanjutnya, hasil penelitian Narimawati (2007) yang menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik dengan pendekatan value for money sangat baik. Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian Annisa (2011) yang menyatakan bahwa tingkat ekonomi, efisiensi mendapatkan hasil yang sangat baik, tetapi padaefektivitas belum mencapai hasil yang maksimal. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasaan tersebut, maka



Kesimpulan dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat hubungan yang saling



terkait antara value for money terhadap peningkatan mutu pelayanan publik pada Stasiun Kereta Api Surabaya Kota. Adanya tiga elemen penting value for money yaitu ekonomi, efisien, dan efektifitas yang diterapkan dalam Stastiun Kereta Api Surabaya Kota maka hasilnya akan lebih komprehensif, baik untuk kepentingan jangka pendek maupun jangka panjang. Hal tersebut dapat terlihat dari peningkatan target penumpang dan pendapatan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) dan meningkatnya akses dan mutu pelayanan kereta api terhadap penumpang dengan melakukan berbagai upaya - upaya guna meningkatkan Pelayanan Stasiun Kereta Api Surabaya Kota sehingga diperoh kepuasan penumpang yang maksimal.



2.4



Kerangka Konseptual Suatu organisasi sektor publik memerlukan adanya peningkatan mutu pelayanan untuk membantu manajer publik menilai pencapaian suatu strategi. Peningkatan mutu pelayanan pada organisasi organisasi sektor publik tidak hanya berdasarkan pada ukuran finansial saja tetapi juga pada ukuran non-finansial karena tujuan utama organisasi ini bukan memperoleh laba melainkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Value for Money merupakan inti pengukuran kinerja pada organisasi sektor publik. Value for Money adalah konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang berdasarkan tiga elemen utama yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Penjelasan dari masing-masing elemen sebagai berikut: 1) Ekonomi adalah pemerolehan sumber daya (input) tertentu pada harga yang terendah. Ekonomi terkait dengan sejauh mana organisasi sektor publik dapat menghindari pengeluaran yang boros dan tidak produktif.



20 2) Efisiensi adalah pencapaian output yang maksimum dengan input tertentu. Efisien merupakan perbandingan output yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan. 3) Efektivitas adalah tingkat keberhasilan suatu program dengan target yang telah ditetapkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar sebagai salah satu organisasi sektor publik yang membidangi masalah kependudukan di POLMAN, juga memerlukan peningkatan mutu pelayanan untuk mengetahui kinerja secara keseluruhan dalam melaksanakan program kerjanya. Jika digambarkan dalam kerangka fikir di hasilkan sebagai berikut :



DISDUKCAPIL Kab.Polman



Value for Money



Ekonomi



Efisiensi



Efektivitas



Peningkatan mutu Pelayanan Publik Gambar 2.1 kerangka konseptual Penelitian



21 BAB III METODE PENELITIAN 3.1



Rancangan Penelitian Metode Penelitian yang diterapkan oleh penelitian ini adalah metode penelitian studi



kasus. Menurut kutipan (Yin:2003:1), studi kasus merupakan strategi yang lebih cocokbila pokokpertanyaannya suatu penelitian berkenaan dengan kata“How”atau “Why”. Studi kasus digunakan bila penelitian hanya memiliki sedikit peluang dengan mengkontrol peristiwaperistiwa yang akan di selidiki, dan bila fokus penelitiannya terletak pada fenomena kontemporer (masa kini) di dalam konteks kehidupan nyata. Berdasarkan pernyataan di atas, maka penulis selalu berusaha menemukan dan menggambarkan hasil penelitian secara menyeluruh mengenai suatu keadaan ataupun suatu gejala yang muncul pada saat penulis menganalisis kasus ini. 3. 2



Lokasi dan Waktu Penelitian



a. Lokasi :Penelitian ini dilaksanakan pada Dinas Kependudukan dan



Pencatatan Sipil



Kabupaten Polewali Mandar b. Waktu Penelitian Tabel 3.1 Daftar dan Waktu kegiatan penelitia (Sumber :Data primer diolah pada Tahun 2019) September No



Kegiatan



1 2



Penetapan Judul Permintaan Izin Penelitian



3 4



Pengumpulan Data Analisis dan Interpretasi



5



Penyusunan Hasil Penelitian



I



II



III



Oktober IV



I



II



III



November IV



I



II



III



IV



22 3.3.



Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel 3.3.1 Populasi Penelitian ini adalah masyarakat yang berbeda dari segi pekerjaan, jenis kelamin dan umur dengan keperluan berbeda-beda di DISDUKCAPIL serta telah diuji dan dipilah untuk mengisi kuesioner, adapun bagian dan nama pelayanan yang mendapatkan pelayanan dari DISDUKCAPIL Polewali Mandar terdiri dari : Tabel 3.2 No



Nama pelayanan



Jumlah partisipasi



1



KTP



8



2



Akte Kelahiran



6



3



Kartu Keluarga



5



4



Biodata Penduduk



6



5



Surat Keterangan Kependudukan



2



Total



27



3.3.2 Teknik Pengambilan Sampel Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini akan menggunakanTeknik purposive sampling yaitu pengambilan sampel berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan terlebih dahulu oleh peneliti. Penggunaan teknik purposive sampling ini bertujuan untuk mendapatkan sampel yang representatif sesuai dengan kriter yang ditentukan. Kriteria untuk dipilih menjadi sampel adalah : 



Masyarakat di atas umur 30 tahun







Masyarakat yang hari itu memiliki keperluan mengurus



23 KTP ,KK ,Akte Kelahiran, Surat Keterangan dan Biodata Kependudukan. 3.4 Jenis dan Sumber Data 3.4.1 Data Primer Data Primer dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner yang dirancang dan dibuat secara terstruktur. Pertanyaan dirancang dengan skala liker jika Sangat Tidak Puas (STP) diberikan dengan nilai 1 (satu), Tidak Puas (TP) dengan nilai 2 (dua), Netral (N) dengan nilai 3 (tiga), Puas (P) dengan nilai 4 (empat) dan Sangat Puas (SP) dengan nilai 5. Kuesioner disebarkan dalam bentuk pertanyaan tertutup dan terbuka kepada responden dengan harapan responden akan memberian respon atas daftar pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. lalu mengolah data hasil penyebaran kuesioner sebelum dianalisis dilakukan proses editing kemudian dilakukan proses tabulasi dan hasilnya disajikan dalam bentuk tabulasi. kemudian menganalisis data hasil pengolahan kuesioner hasil dari pengolahan kuesioner merupakan target yang akan dijadikan tujuan pencapaian tingkat kualitas sistem informasi yang ada. Hasil akhirnya dapat dinyatakan dalam nilai numerik yang mencerminkan tingkat kepentingan variabel dan dimensi pada customer satisfaction performance. penetapan besarnya nilai hasil ini didasarkan pada kesenjangan antara kepuasan harapan dan kepuasan yang diterima saat ini. Nilai kesenjangan negatif berarti lebih rendah dari yang diharapkan. Analisis kuantitatif merupakan metode analisis dengan angka-angka yang dapat dihitung maupun diukur. Analisis kuantitatif dimaksudkan untuk memperkirakan besarnya pengaruh secara kuantitatif dari perubahan satu atau beberapa kejadian lainnya, dengan menggunakan alat analisis statistik. Dalam penelitian ini, analisis data kuantitatif yang digunakan antara lain:



24



1. Uji Validitas Validitas



adalah



tingkat



kemampuan



suatu



instrumen



untuk



mengungkapkan suatu yang menjadi sasaran pokok pengukuran yang dilakukan dengan instrumen tersebut (Atina,2010).Hasil penelitian yang valid bila tedapat kesamaan antara data yang terkumpul dengan data yang sesungguhnya terjadi pada obyek yang diteliti (Sugiyono, 2013). Dalam uji validitas digunakan program SPSS (Statistical Product and Service Solutions). Uji validitas dapat dilakukan dengan melihat korelasi antara skor masing-masing item dalam kuesioner dengan total skor yang ingin diukur yaitu menggunakan Coefficient Corelation Pearson. Dasar pengambilan keputusan untuk menguji validitas adalah(Ghozali, 2006): 1) Jika rhitung positif dan rhitung>rtabel maka variabel tersebut valid. 2) Jika rhitung tidak positif serta rhitung< rtabel maka variabel tersebut tidak valid.



2. Uji Reliabilitas Pengujian reliabilitas instrumen dapat dilakukan secara eksternal maupun internal. Secara internal reliabilatas instrument dapat diuji dengan menganalisis konsistensi butur-butir yang ada pada instrument dengan teknik tertentu (Sugiyono,2013). Untuk menguji keandalan kuesioner yang digunakan, maka dilakukan analisis reliabilitas berdasarkan koefisien Alpha Cronbach. Koefisien Alpha Cronbach menafsirkan korelasi antara skala yang dibuat dengan semua skala indikator yang ada dengan keyakinan tingkat kendala. Indikator yang dapat diterima apabila koefisien alpha diatas 0,60 (Ghozali, 2006).



25 3.4.2 Data Sekunder Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitian, data ini berupa study kepustakaan, atau literatur-literatur yang berhubungan dengan masalah penelitian.Data sekunder pada penelitian ini di dapat dari Bendahara DISDUKCAPIL berupa data keuangan untuk pelayanan masyarakat tahun 2019. 3.5



Metode Pengumpulan Data Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai



berikut (Sugiyono, 2014:145): 1. Observasi Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sitematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.Pengamatan dan pencatatan ini dilakukan terhadap objek di tempat terjadi atau berlangsungnya peristiwa. 2. Wawancara Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan Tanya jawab langsung ke masyarakat yang ada di DISDUKCAPIL Kabupaten Polewali Mandar 3.



Kuesioner Kuesioner, adalah suatu tehnik pengumpulan informasi yang memungkinkan analisis



mempelajari sikap-sikap, keyakinan,



perilaku, dan karakteristik beberapa orang utama didalam organisasi yang bisa terpengaruh oleh sistem yang diajukan atau oleh sistem yang sudah ada.



26 3.6



Defenisi Operasional Variabel



Variabel dalam penelitian ini adalah : 1. Value for Money Value for Money merupakan konsep pengukuran kinerja organisasi sektor publik yang berdasarkan pada tiga elemen yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. 1.1.



Ekonomi Ekonomi adalah hubungan antara pasar dan input. Ekonomi terkait dengan sejauh mana organisasi sektor publik dapat meminimalkan input yang digunakan dengan menghindari pengeluaran yang boros dan tidak produktif.



1.2



Efisiensi Efisiensi adalah hubungan antara input dan output. Efisien (berdaya guna) dalam penggunaan sumber daya berarti penggunaannya diminimalkan dan hasilnya dimaksimalkan (maximing benefits and minimizing costs). Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya dan dana yang serendah-rendahnya (spending well).



1. 3 Efektivitas Efektivitas adalah hubungan antara output dan tujuan yang telah ditetapkan. Kegiatan operasional dapat dikatakan efektif (berhasil guna) apabila proses kegiatan tersebut mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan. 2. Mutu Pelayanan Variabel mutu pelayanan adalah kesesuaian antara harapan masyarakat pengguana layanan dengan persepsi atas pelayanan yang diberikan oleh



27 DISDUKCAPIL Kabupaten Polewali Mandar, DISDUKCAPIL selalu bersedia memberikanlayanan yang baik kepada masyarakat, DISDUKCAPIL memberikan perhatian dan pelayanan terhadap semua masyarakat yang pilih-pilih. 3.7



Teknis Analisis Data



3.7.1 Analisis terhadap Kepuasan Pelayanan Pengukuran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh DISDUKCAPIL dilakukan dengan survey melalui kuisioner. Kepuasan masyarakat dengan memberikan nilai pada jawaban kuisioner sesuai dengan tingkat kepuasan yang dirasakan. Nilai yang diberikan adalah: 1: sangat tidak puas.



3: netral



2: tidak puas.



4: puas



5.: sangat tidak puas



Dari hasil penjumlahan seluruh nilai yang diperoleh dari seluruh responden akan diketahui pencapaian indeks kepuasan.Untuk menentukan skala ini terlebih dahulu ditentukan indeks kepuasan minimaldan indeks kepuasan maksimal, interval yang dapat dicari dari pengurangan antaraindeks kepuasan maksimal dengan kepuasan minimal di bagi menjadi lima sepertiyang dirumuskan oleh Sugiyono (2002: 80) sebagai berikut : IK maks



= R x PP x EX maks



IK min Interval



= R x PP x EX min = ( IK maks - IK min )



Keterangan : PP



= Banyaknya Pertanyaan



R



= Jumlah Responden



EX min



= Skor minimal yang bisa diberikan



EX maks



= Skor maksimal



28 3.7.2 Analisis Value For Money Dalam pengukuran kinerja Value For Money adalah memahami aktivitas operasional organisasi dengan menganalisis program dan kegiatan yang organisasi yang telah dilaksanakan. Untuk lebih jelasnya, pengukuran Value For Money menurut Mardiasmo (2002:4), sebagai berikut : a. Ekonomi Ekonomi berkaitan dengan pemerolehan input dengan kualitas tertentu dengan harga terendah.Hal ini dapat diketahui dengan membandingkan : 1) program sejenis dengan organisasi lain, dan 2) biaya yang dikeluarkan dengan anggaran yang telah disetujui (Indra Bastian, 2006 : 78). Kinerja DISDUKCAPIL Kabupaten Polewali Mandar akan dikatakan ekonomis apabila dapat meminimalisir input resources yang digunakan yaitu dengan menghindari pengeluaran yang boros dan tidak produktif. Namun, karena keterbatasan penulis dalam menemukan organisasi sejenis yang dapat dibandingkan, maka penulis hanya akan membandingkan biaya yang dikeluarkan (input) dengan anggaran yang telah disetujui, dan melalui wawancara. b. Efisiensi Efisiensi adalah hubungan antara input dan output dimana barang dan jasa yang dibeli oleh organisasi digunakan untuk mencapai output tertentu. Efisiensi dapat diukur dengan membandingkan rasio antara output dan input. Semakin besar rasio berarti semakin tinggi tingkat efisiensinya. Rasio Efisiensi =



x 100%



c. Efektivitas Efektivitas adalah tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Efektivitas adalah hubungan antara output dan tujuan, dimana efektivitas diukur berdasarkan seberapa jauh tingkat output, kebijakan dan prosedur organisasi



29 mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Secara sederhana efektivitas dapat diukur dengan memperbandingkan antara outcome dan output.Maka, rumus untuk mengukur rasio efektifitas Rasio Efektivitas = x 100% Dimana outcomes merupakan penilaian publik/pelanggan terhadap hasil dari setiap output program pemerintah. Sedangkan output merupakan penilaian pemerintah terhadap keluaran dari program dan kegiatan yang telah direalisasikan.



30 BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN 4.1 Gambaran Umum Kabupaten Polewali Mandar 4.1.1 KONDISI GEOGRAFIS 4.1.1.2. LETAK DAN LUAS WILAYAH Kabupaten Polewali Mandar



yang beribukota di Polewali terletak



antara 3º4‘10" - 3º32‘00" Lintang Selatan dan 118º40‘27"- 119º29‘41" Bujur Timur. Secara geografis wilayah Kabupaten Polewali Mandar memiliki batas-batas sebagai berikut ; Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Mamasa; Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Pinrang; Sebelah Selatan berbatasan dengan Teluk Mandar - Selat Makassar; Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Majene; Luas wilayah Kabupaten Polewali Mandar tercatat 2.022,30 Km² yang meliputi 16 (lima belas) kecamatan.



Kecamatan Tubbi Taramanu



dengan luas wilayah 356,93 Km² dan Kecamatan Bulo dengan luas 241,93Km² merupakan 2 kecamatan yang terluas di Kabupaten Polewali Mandarini.Luas kedua kecamatan tersebut 29,58% dari seluruh wilayah Kabupaten Polewali Mandar. Sementara kecamatan yang terkecil adalah Kecamatan Tinambung dengan luas wilayah 21,34 Km² (1,06% dari luas wilayah Kabupaten Polewali Mandar). Tabel : 4.1 LUAS WILAYAH KECAMATAN DI KABUPATEN POLEWALI MANDAR



No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12, 13.



Kecamatan Tinambung Balanipa Limboro Tubbi Taramanu Alu Campalagian Luyo Wonomulyo Mapilli Tapango Matakali Polewali Binuang



Luas (Km²) 21,34 37,42 47,55 356,95 228,30 87,84 156,60 72,82 91,75 125,81 57,62 26,27 123,34



Persentase 1,06% 1,85% 2,35% 17,65% 11,29% 4,34% 7,74% 3,60% 4,53% 6,22% 2,85% 1,30% 6,10%



14. Anreapi 15. Matangnga 16. Bulo Kabupaten Polewali Mandar



124,62 234,92 229,50



6,16% 11,62% 11,35%



2.022,30



100,00%



(Sumber: Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Polewali Mandar) Gambar : 4.1. PETA ADMINISTRASI KABUPATEN POLEWALI MANDAR



4.1.1.2. TOPOGRAFI Wilayah Kabupaten Polewali Mandar terdiri atas dataran tinggi, rendah dan pesisir pantai termasuk juga daerah sekitar aliran sungai besar Mandar dan Maloso. Kecamatan yang letaknya di bagian utara pada umumnya memiliki perbukitan dan pegunungan yang berpotensi dijadikan cadangan untuk ekosistem



guna



mendukung



pembangunan



berwawasan



lingkungan sedangkan kecamatan yang terletak di bagian selatan yang memiliki garis pantai adalah dataran rendah



yang



berpotensi untuk



pengembangan pertanian, perkebunan dan perikanan daratan dan laut.



32 4.1.1.3. KLIMATOLOGI Terdapat lima aliran sungai besar yang mengaliri wilayah Kabupaten Polewali Mandar. Dua sungai terpanjang yang mengalir di kabupaten ini adalah Sungai Maloso dan Sungai Mandar, panjang kedua sungai tersebut masingmasing adalah 95 km dan 90 km. Jumlah curah hujan sepanjang tehun 2010 tercatat sebanyak 2.904, 70 mm atau sebanyak 136 hari. 4.2. Gambaran Umum DISDUKCAPIL Kabupaten Polewali Mandar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar merupakan salah satu dari SKPD di Kabupaten Polewali Mandar yang beralamat di Jl. Pancasila NO.3 TLP,0428-21404 FAX 0428.21762, Kec.Polewali, Kabupaten Polewali Mandar



merupakan unsur pelaksana



Pemerintahan kabupaten dibidang kependudukan dan pencatatan sipil. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar melayani masyarakat dari Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar menaungi 16 Kecamatan dengan 144 Desa dan 23 Kelurahan.



Dari 167 desa dan



kelurahan yang ada tersebut terdapat 706 dusun. Dari 16 Kecamatan yang ada di Kabupaten Polewali Mandar, ada 2 kecamatan yang dan



kelurahan



terbanyak,



memiliki desa



Kecamatan Campalagian dan Kecamatan



Wonomulyo yang masing-masing terdiri dari 13 desa dan kelurahan. Sedangkan Kecamatan yang mempunyai jumlah desa dan kelurahan paling sedikit adalah Kecamatan Matangnga yang hanya hanya memiliki 4 desa dan kelurahan.



33 Ibukota kecamatan yang paling jauh jaraknya dengan ibukota kabupaten (Polewali) adalah ibukota Kecamatan Tubbi Taramanu yaitu sejauh 72 Km. Tabel : 4.2. JUMLAH DESA DAN KELURAHAN MENURUT KECAMATAN DI KABUPATEN POLEWALI MANDAR No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12, 13. 14. 15. 16.



Kecamatan



Desa



Tinambung Balanipa Limboro Tubbi Taramanu Alu Campalagian Luyo Wonomulyo Mapilli Tapango Matakali Polewali Binuang Anreapi Matangnga Bulo Polewali Mandar



Kelurahan



7 10 10 12 7 17 10 13 11 13 6 9 4 6 9 144



1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 1 1 23



Pada tahun 2018, jumlah penduduk Kabupaten Polewali Mandar hasil sensus (BPS Polewali Mandar bulan April 2019) sebesar 396.120 jiwa tersebar di 16 kecamatan dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,44%. Penduduk ini terdiri dari 193.108 (48,75%) laki-laki dan 203.012 (51,25%) perempuan, dengan rasio jenis kelamin (sex ratio) sebesar 95 atau jumlah penduduk perempuan 5% lebih banyak dari jumlah penduduk laki-laki. Tabel : 4.3 KARAKTERISTIK PENDUDUK DI KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 20017-2019 URAIAN Jumlah Penduduk Total Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin: a. Laki-laki b. Perempuan Rasio Jenis Kelamin Jumlah Rumah Tangga Rata-rata Jumlah Anggota Rumah Tangga Pertumbuhan Penduduk (%)



2017



2018



2019



371.420



373.263



396.120



180.763 190.657 95 79.768 5



181.660 191.603 95 80.162 5



193.108 203.012 95 84.557 5



0,5



0,5



0,5



Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km²) Sumber: Badan Pusat Statistik, 2017-2019



184



185



228



Tabel : 4.4. LUAS WILAYAH DAN JUMLAH PENDUDUK MENURUT KECAMATAN DI KABUPATEN POLEWALI MANDAR, TAHUN 2019 Kepadatan Luas No. Kecamatan Penduduk Penduduk (km²) (jiwa/km²) 1. Tinambung 22.317 21,34 1.046 2. Balanipa 24.021 37,42 642 3. Limboro 16.981 47,55 357 4. Tubbi Taramanu 18.273 356,95 51 5. Alu 11.980 228,3 52 6. Campalagian 52.307 87,84 595 7. Luyo 26.692 156,6 170 8. Wonomulyo 45.269 72,82 622 9. Mapilli 27.220 91,75 297 10. Tapango 21.492 125,81 171 11. Matakali 21.310 57,62 370 12, Polewali 54.843 26,27 2.088 13. Binuang 30.504 123,34 247 14. Anreapi 9.273 124,62 74 15. Matangnga 5.005 234,92 21 16. Bulo 8.633 229,15 38 Polewali Mandar 396.120 2.022,30 196 Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Polewali Mandar.



Jumlah Penduduk Kabupaten Polewali Mandar dari tahun 2015-2019 terus mengalami peningkatan.



Keadaan ini nampak dari data Statistik,



jumlah penduduk pada tahun tahun 2015 sebanyak 367.761 jiwa, dan tahun 2016 sebanyak 369586 jiwa sedangkan tahun 2017 mengalami peningkatan sebanyak 371.420 jiwa, ditahun 2018 telah berjumlah 373.263 Jiwa dan ditahun 2019 berdasarkan sensus penduduk tahun 2018 (BPS Polewali Mandar, April 2019) berjumlah 391.120 jiwa. Gambar : 4.2. PIRAMIDA PENDUDUK KABUPATEN POLEWALI MANDAR NOVEMBER 2019



35 Dari piramida penduduk diatas terlihat bahwa kelompok umur terbesar berada pada kelompok umur 5-9 tahun yaitu sebanyak 47.322 jiwa, yang terdiri dari 24.360 jiwa penduduk laki-laki dan



22.062 jiwa penduduk perempuan.Sedangkan



kelompok umur terkecil berada pada kelompok umur 70-74 tahun ke atas yaitu sebanyak 6.091 jiwa, yang terdiri dari 2.557 jiwa penduduk laki-laki dan 3.534 jiwa penduduk perempuan. Sementara itu rasio beban tanggungan dari usia produktif (15-65 tahun) kepada usia belum produktif (0-14 tahun) dan yang tidak produktif lagi ( >65 tahun) didapat sebesar 65,85%, artinya dari 100 penduduk ada sekitar 65 jiwa yang belum produktif dan tidak produktif, harus ditanggung oleh 35 jiwa yang produktif atau kurang lebih 1 orang usia produktif menanggung 2 orang yang belum produktif dan sudah tidak produktif lagi.



4.2.1 Visi dan Misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Polewali Mandar a. Visi DUKCAPIL Polewali Mandar Mewujudkan Pelayanan Prima pada Masyarakat Dalam Rangka Tertib Administrasi Kependudukan. b. Misi DUKCAPIL Polewali Mandar -



Meningkatkan Pelayanan dengan Cepat dan Tepat



-



Meningkatkan Kemampuan Aparat pada Sistem dan Disiplin pada Prosedur Pelaksanaan Kerja



-



Tersedianya Anggaran dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Memadai



-



Tersedianya Informasi Kependudukan yang Akurat dan Terbaru c. Tugas Pokok dan Fungsi Dukcapil Polewali Mandar



1. Tugas Pokok Berdasarkan Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintah Daerah di Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.



36 2. Fungsi Adapun Fungsi Dinas Kependudukan dan



Pencatatan SipilKabupaten



Toraja Utara, adalah: a) Perumusan kebijakan teknis dibidang kependudukan dan Pencatatan sipil. b) Penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang kependudukan dan Pencatatan sipil; c) Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kependudukan dan Pencatatan



sipil



yang



meliputi



pengendalian



Kependudukan,



administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil; d) Pelaksanaan Pelayanan Teknis Ketatausahaan Dinas dan e) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala



Daerah



di



bidang



kependudukan dan Pencatatan sipil. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar merupakan salah satu lembaga teknis di bidang kependudukan dan catatan sipil dalam menyelenggarakan pelayanan publik. 1. Struktur Organisasi Dukcapil Polewali Mandar Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Polewali Mandar sebagai berikut: 1. Kepala Dinas 2. Sekretariat :



1) Sub bagian umum dan kepegawaian 2) Sub bagian program 3) Sub bagian keuangan 3. Bidang Administrasi Kependudukan :



1) Seksi Administrasi Pendaftaran penduduk



37 2) Seksi Mutasi, Informasi, Penyimpanan, Perubahan dan Pelaporan Penduduk 4. Bidang Akta Perkawinan dan Perceraian :



1) Seksi Perkawinan dan Perceraian 2) Seksi Pengesahan dan Pengakuan Anak 5. Bidang Akta Kelahiran dan Kematian :



1) Seksi Kelahiran Umum dan Kelahiran Terlambat 2) Seksi Kematian dan Pengangkatan Anak 6. Bidang Pengendalian Penduduk :



1) Seksi Pengembangan Aplikasi SIAK 2) Seksi Pemutakhiran Data Penduduk 3) Seksi Pelayanan KTP dan KK Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Struktural Dukcapil Polewali Mandar 1. Kepala Dinas Kepala Dinas mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perumusan dan dan penetapan kebijakan teknis perencanaan dan Penyusunan Program, Pengendalian Pelaksanaan dan Pengkoordinasian kebijakan teknis serta pembinaan administrasi dan teknis di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Kepala Dinas mempunyai fungsi : a) Perumusan



dan



penetapan



kebijakan



teknis



di



bidang



pengendalian Kependudukan adminitrasi Kependudukan dan Catatan Sipil; b) Perencanaan dan penyusunan program di bidang pengendalian Kependudukan , adminitrasi kependudukan dan catatan sipil;



38 c) Pengendalian dan pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis



di



bidang



pengendalian



penduduk



administrasi



kependudukan dan catatan sipil. d) Pembinaan administrasi dan teknis di bidang pengendalian kependudukan administrasi kependudukan dan catatan sipil; Kepala Dinas mempunyai rincian tugas sebagai berikut : a) Menyelenggarakan perumusan dan penetapan kebijakan teknis dinas sesuai dengan kebijakan umum pemerintah Kabupaten Polewali Mandar; b) Menyelenggarakan penetapan rencana program kerja dibidang kesekretariatan, pengendalian kependudukan, administrasikependudukan dan catatan sipil, UPTD dan kelompok jabatan fungsional; c) Menyelenggarakan pengendalian dan pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis dan program kerja dibidang kesekretariatan,pengendalian kependudukan, administrasi kependudukan dan catatan sipil, UPTD dan kelompok jabatan fungsional; d) Menyelenggarakan fasilitasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan program dibidang



kesekretariatan,



pengendalian



kependudukan,



admistrasi



kependudukan dan catatan sipil, UPTD dan kelompok jabatan fungsional; e) Menyelenggarakan perumusan bahan pertimbangan dan rekomendasi kepada Bupati sebagai bahan penetapan kebijakan umum dibidang kesekretariatan, pengendalian kependudukan, administrasi kependudukan dan catatan sipil, UPTD dan kelompok jabatan fungsional; f) Menyelenggarakan



pembinaan



administrasi



dan



teknis



dibidang



kesekretariatan,pengendalian kependudukan, administrasi kependudukan dan catatan sipil, UPTD dan kelompok jabatan fungsional;



39 g) Menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. 1. Sekretaris Sekretaris mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif bagi seluruh satuan kerja di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar. Sekretaris mempunyai fungsi : a) Pengelolaan kesekretariatan; pelaksanaan urusan kepegawaian dinas; b) Pelaksanaan urusan keuangan dan penyusunan neraca SKPD; c) Pelaksanaan urusan perlengkapan; d) Pelaksanaan urusan umum dan rumah tangga; e) Pengkoordinasian perumusan program dan rencana kerja dinas kependudukan danpencatatan sipil; f) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan. Sekretaris mempunyai rincian rugas sebagai berikut : a) Melaksanakan pengkajian bahan rencana program kerja sekretariat; b) Melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis kesekretariatan di bidang penyusunan program, keuangan, kepegawaian dan umum; c) Melaksanakan pengkajian bahan bimbingan teknis di bidang penyusunan program, keuangan, kepegawaian dan umum; d) Melaksanakan pengendalian administrasi keuangan; e) Melaksanakan pengkajian rumusan kebijakan anggaran; f) Melaksanakan pengendalian administrasi kepegawaian; g) Melaksanakan pengendalian ketatausahaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan; h) Melaksanakanpengelolaan urusanrumahtanggadan perlengkapan; i) Melaksanakan pengelolaan dokumentasi peraturan perundang- undangan, perpustakaan, protokol dan hubungan masyarakat;



40 j) Melaksanakan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan; k) Melaksanakanpengkajianbahanpembinaanjabatan fungsional; l) Melaksanakan pengkajian bahan perumusan rencana strategis, LAKIP, LPPD, LKPJ Dinas; 3. Bidang Pengendalian Penduduk Bidang pengendalian penduduk mempunyai kewenangan melaksanakan pengawasan dan pengendalian penduduk serta mempunyai fungsi : a) Penyusunan dan analisa kebijakan teknis menyangkut pengendalian penduduk, dan perencanaan program kerja; b) Pelaksanaan tugas operasional dan teknis bidang pengendalian penduduk; Bidang pengendalian penduduk mempunyai mempunyai rincian tugas : a) Pelaksanaaan pengendalian penduduk Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing b) Pelaksanaan pengendalian penduduk pendatang. c) Pelaksanaan pengawasan dan razia penduduk d) Pelaksanaan penyuluhan dan pemberian informasi pengendalian penduduk. e) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya. 4.Bidang Akta Perkawinan dan Perceraian Bidang Akta Perkawinan dan Perceraian mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pelayanan pencatatan dan penerbitan akta perkawinan dan akta perceraian. Bidang Akta Perkawinan dan Perceraian mempunyai fungsi : a) Pengelolaankesekretariatan;pelaksanaanurusanakta Perkawinan,Perceraian dan Pengakuan Anak dinas;



41 b) Pelaksanaan urusan Perkawinan, Perceraian dan Pengakuan Anak; c) Pengkoordinasian perumusan program dan rencana kerja dinas kependudukan dan pencatatan sipil; d) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan. Bidang Pengendalian Penduduk mempunyai rincian tugas : a) Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijaksanaan teknis bidang pelayanan pencatatan dan penerbitan Akta Perkawinan, Akta Perceraian, Akta Pengakuan Anak; b) Melaksanakan penyiapan bahan perumusan rencana dan program pelayanan pencatatan dan penerbitan Akta Perkawinan, Akta Perceraian, Akta Pengakuan Anak; c) Melaksanakan penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis penelitian teknis penelitianberkas terhadap permohonan pelayanan pencatatan dan penerbitan berkas terhadap permohonan pelayanan pencatatan dan penerbitan Akta Perkawinan, Akta Perceraian, Akta Pengakuan Anak; Melaksanakan pengelolaan terhadap administrasi urusan tertentu; 5.Bidang Administrasi Kependudukan Bidang Administrasi Kependudukan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pelayanan administrasi kependudukan warga negara Indonesia dan warga negara asing. Bidang administrasi kependudukan mempunyai fungsi : a) Pengelolaan kesekretariatan; pelaksanaan urusan Administrasi dinas; b) Pelaksanaan urusan Administrasi Kependudukan; c) Pengkoordinasian perumusan program dan rencana kerja dinas kependudukan dan pencatatan sipil; d) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.



42 Bidang administrasi kependudukan mempunyai rincian tugas : a) Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijaksanaan teknis bidang pelayanan administrasi kependudukan; b) Melaksanakan penyiapan bahan perumusan rencana dan program pendaftaran dan pencatatan administrasi kependudukan; c) Melaksanakan



penyiapan



bahan



bimbingan



dan



pengendalian



teknis



pendaftaran penduduk dan penerbitan administrasi dokumen kependudukan; d) Melaksanakan bahan kebijaksanaan teknis pendaftaran dan penerbitan administrasi serta mutasi penduduk; e) Melaksanakan pengelolaan administrasi pendaftaran penduduk, penerbitan dokumen dan mutasi penduduk; f) Pengelolaan administrasi urusan tertentu. g) Bidang Akta Kelahiran dan Kematian.. 4.4 Hasil Analisis Data 4.4.1 Karakteristik Responden Responden penelitian ini adalah beberapa Masyarakat yang telah mendapatkan layanan dukcapil yang berjumlah 27 orang. Rincian nama dan identitas lainnya adalah sebagai berikut : Tabel 4.5. NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13



NAMA Saharuddin Hasna Rijal Selvianti Jamain Suhaeni Yulman Sariani Bi’Di Sarmo Rusnia NurHayati Ali Ruswanto



PEKERJAAN Wiraswasta IRT Wirausaha Mahasiswa PNS Karyawan Mahasiswa Pelajar Wiraswasta PNS Pelajar Guru PNS Honorer



JK UMUR NIK L 54 7604140110650004 P 67 7604145006520001 L 39 7604142605800004 P 20 7604144511990002 L 61 7604141012580002 P 59 7604145510600001 L 26 7604142907930003 P 17 7604144711020003 P 57 7604147112620058 L 33 7604140506890003 P 18 7604144112010004 P 25 7604145209940003 L 22 7604140441050007



14 Salma IRT 15 Awi Honorer 16 M. Iksan Setiawan Pedagang Pasar 17 Wahid Wiraswasta 18 Rosdiana Staf 19 Bahira PNS 20 Naharuddin Kepala Dusun 21 Ari Anggora, S.Pi Pengangguran 22 Majid Petani 23 Jasmin Penjapu jalan 24 M.Nasir.K PNS 25 Muh.Aslam Polisi 26 Ibrahim M Satpol PP 27 Rahmadania Nasir Wahda Islam Sumber : Dukcapil Kabupaten Polewali Mandar, 2019



P L L L P P L P L L L L L P



35 23 38 45 28 32 47 23 43 28 27 33 27 28



7604144107810086 7604147112720074 7604142311110011 7404140605720002 7604147112760052 7604144107470091 7604141090260001 7604147112608421 7604143112820049 7604062206900001 7604143112830033 7604143009959997 7604142112030003 7604140110690001



4.4.2 Uji Validitas Sebelum data-data kuisioner dianalisis, perlu dilakukan adanya pengujian kualitas data suatu kuisioner. Sebab, data penelitian tidak akan berguna jika instrumen yang digunakan



untuk



mengumpulkan



data



penelitian



tidak



memiliki keandalan (reability) dan tingkat kebenaran/keabsahan yang tinggi (validity). Pengujian validitas



dan reabilitas



kuesioner



dalam penelitian



ini



menggunakan program SPSS (Statistical Product and Service Solution). Pengujian validitas dilakukan dengan menggunakan metode Analisis korelasi. Pengujian validitas data penelitian adalah sebagai berikut : Tabel 4.6 Uji Validitas Indikator Penelitian No 1



2 3



4



Indikator Penelitian Layanan yang diberikan pegawai pemerintah di DISDUKCAPIL sudah cepat dan baik Pegawai melayani Masyarakat dengan ramah PegawaiDISDUKCAPIL menerangkan tentang estimasi waktu pengurusan layanan dengan lengkap dan mudah di pahami Bagi Masyarakat yang mengidap disabilitas,DISDUKCAPIL akan memberikan pelayanan terdahulu



r-hitung



Keterangan



0,484



Valid



0,710



Valid



0,730



Valid



0,859



Valid



5



DISDUKCAPIL memberikan fasilitas untuk pelayanan terhadap masyarakat yang menunggu di kantor.



DISDUKCAPIL memberikan 6 Perhatian dan pelayanan Terhaadap masyarakat tanpa pilih-pilih (kecuali bagi masyarakat disabilitas) DISDUKCAPIL selalu memperhatikan 7 fasilitas tempat masyarakat menungguantrian pelayanan DISDUKCAPIL memberikan 8 fasilitas anti panas pada ruang tunggu Petinggi DISDUKCAPIL yang tanggap, 9 berusaha mendengarkan dan menanggapi keluhan Para Masyarakat. DISDUKCAPIL menyiapkan kotak 10 keluhan bagi masyarakat untuk menilai kinerja pelayanan. Sumber : Data Diolah dengan SPSS, 2019



0,891



Valid



0,698



Valid



0,830



Valid



0,657



Valid



0,703



Valid



0,832



Valid



Berdasarkan tabel 4.6 diatas terlihat bahwa dari 10 indikator penelitian memiliki tingkat validitas yang sesuai dengan kriteria yang diajukan pada penelitian ini karena nilai r hitung lebih besar dari nilai r tabel (0,381). Dengan demikian, indikator yang digunakan pada penelitian ini adalah sebanyak 10 indikator. 4.4.3 Uji Reliabilitas Pengujian reliabilitas dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan rumus Cronbach Alpha. Hasil pengujian reliabilitas adalah sebagai berikut : Tabel 4.7 Uji Reliabilitas Indikator Penelitian Reliability Statistics N of Cronbach's Alpha Items ,911 10 Sumber : Data Diolah dengan SPSS, 2019



45 Hasil uji reliabilitas tersebut menunjukkan bahwa semua variabel mempunyai koefisien Alpha yang cukup besar yaitu sebesar 0,911 dan diatas 0,6 sehingga dapatdikatakan semua konsep pengukur masing-masing variabel dari kuesioner adalah reliabel. 4.4.4.Analisis Kepuasan Pelayanan Dari data yang telah dikumpulkan dari hasil kuisioner kepada 27 Masyarakat pada DISDUKCAPIL Kabupaten Polewali Mandar yang digunakan untuk mengetahui tingkat kepuasan Masyarakat – Masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh DISDUKCAPIL Kabupaten Polewali Mandar. Berdasarkan jawaban kuesioner yang disebarkan kepada 27 Masyarakat DISDUKCAPIL Kabupaten Polewali Mandar , maka dapat diketahui : PP



= 10



R



= 27



EX min



= 1



EX maks



= 5



IK maks



= 27 x 10 x 5 = 1.350



IK min



= 27 x 10 x 1 = 270



Interval



= 1.350 – 270 = 1.080/5 = 216



Berdasarkan hasil interval yaitu selisih dari Indek Kepuasan maksimal dengan Indek Kepuasan Minimal, sehingga skala tingkat kepuasan pelayanan dapat dikategorikan sebagai berikut :



46 a)



270 – 486



b) 486 – 702 c)



702 – 918



d) 918 – 1.134



= Sangat Tidak Puas = Tidak Puas = Netral = Puas



e) 1.134 – 1.350 = Sangat Puas Untuk pengukuran tingkat kepuasan Masyarakat



terhadap pelayanan yang



diberikan olehDISDUKCAPIL Kabupaten Polewali Mandarmaka dilakukan dengan penyebaran kuesioner terhadap 27 Masyarakat



dengan kritertia tertentu



yang



merasakan semua tipe pelayanan. Dari hasil penyebaran kuisioner kepada masyarakat DISDUKCAPIL Kabupaten Polewali Mandar, maka jawaban dari kuesioner untuk penilaian kepuasan atlet dapat dilihat pada tabel berikut :



No 1 2



3



4



5



Tabel 4.8 Persepsi Masyarakat terhadap Pelayanan DISDUKCAPIL Kabupaten Polewali Mandar Skor Pertanyaan SP P N TP STP Layanan yang diberikan pegawai 2 17 8 0 0 pemerintah di DISDUKCAPIL sudah cepat dan baik Pegawai melayani 5 14 7 1 0 Masyarakat dengan ramah PegawaiDISDUKCAPIL 8 13 5 1 0 menerangkan tentang estimasi waktu pengurusan layanan dengan lengkap dan mudah di pahami Bagi Masyarakat yang 8 13 3 3 0 mengidap disabilitas,DISDUKCAPIL akan memberikan pelayanan terdahulu DISDUKCAPIL memberikan fasilitas 3 13 7 4 0 untuk pelayanan terhadap masyarakat yang menunggu di kantor.



DISDUKCAPIL 6 memberikan Perhatian dan pelayanan Terhaadap masyarakat tanpa pilih-pilih (kecuali bagi masyarakat disabilitas) DISDUKCAPIL selalu 7 memperhatikan fasilitas tempat masyarakat menungguantrian



Jumlah 102



104 109



107



96



6



12



6



3



0



102



7



16



2



2



0



109



pelayanan DISDUKCAPIL 8 memberikan fasilitas anti panas pada ruang tunggu Petinggi DISDUKCAPIL yang 9 tanggap, berusaha mendengarkan dan menanggapi keluhan Para Masyarakat. DISDUKCAPIL menyiapkan kotak 10 keluhan bagi masyarakat untuk menilai kinerja pelayanan.



4



12



10



1



0



100



3



12



9



3



0



96



6



10



9



2



0



101



1.026 Sumber : Data diolah, 2019 Dari hasil tabel diatas, diperoleh hasil indeks kepuasan sebesar 1.026. Sehingga dari hasil ini menunjukkan bahwa masyarakat sudah merasa puas dengan pelayanan yang diberikan oleh DISDUKCAPIL Kabupaten Polewali Mandar karena berada pada interval 918 – 1.134. 4.2.5 Analisis Value For Money 1. Ekonomi Nilai ekonomi terkait dengan sejauh mana organisasi sektor publik dapat meminimalisir input resources yang digunakan, yaitu dengan menghindari pengeluaran yang boros dan tidak produktif. Ukuran ekonomi dapat dilihat dari berbagai sudut pandang, antara lain dengan cara membandingkan harga yang digunakan organisasi sektor publik dengan organisasi sejenis, membandingkan dengan harga pasar, atau membandingkan dengan anggaran yang telah disetujui. Nilai Ekonomi dari upaya peningkatan DISDUKCAPIL



Kabupaten



Polewali



Mandar,



pelayanan yang dilakukan dapat



diukur



dengan



membandingkan input primer (dana yang terealisasi)dengan adanya pembinaan peningkatan pelayanan terhadap Masyarakat pada DISDUKCAPIL Kabupaten Polewali Mandar, maka diperlukan dana yang cukup besar.



48 Pada saat merealisasikan dana yang sudah dianggarkan tersebut pihak DISDUKCAPIL Kabupaten Polewali Mandar



telah merealisasikannya secara



ekonomi dan perhitungan yang tepat. Dana yang tersedia sudah dipergunakan sesuai dengan program-program yang telah ditetapkan. Nilai ekonomi dari program-program yang diselenggarakan oleh DISDUKCAPIL dapat dilihat dengan cara membandingkan input primer ( dana yang terealisasi ) dengan input skunder (tenaga kerja. oeralatan, pelatih dan lain-lain). Untuk pembelian peralatan yang dibutuhkan dalam pelayanan masyarakat



DISDUKCAPIL Kabupaten



Polewali Mandar telah dilakukan survey harga pasar terlebih dahulu sebelum melakukan pembelian. Dengan adanya survey harga pasar maka pembelian peralatan dapat dilakukan dengan harga yang serendah mungkin. Dengan adanya kegiatan tersebut maka DISDUKCAPIL Kabupaten Polewali Mandar telah merealisasikan dana seekonomis mungkin. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan salah satu petinggi DISDUKCAPIL menyatakan bahwa anggaran dana yang telah dianggarkan sebesar Rp.



12.746.072.625,00



,-



telah bisa terealisasi dengan baik untuk pembinaan



peningkatan pelayanan pada DISDUKCAPIL Kabupaten Polewali Mandar . 2. Efisiensi Nilai efisiensi diukur dengan membandingkan rasio antara output dan input. Persentasi nilai input yang digunakan adalah dari perbandingan nilai input real dengan nilai input dalam anggaran, dalam hal ini telah diukur pada nilai ekonomis diatas. Secara matematis, efisiensi merupakan perbandingan antara output dengan input, atau dengan istilah lain output per unit input.



PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR



LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH periode 1 January s.d 31 December 2019 Urusan Pemerintahan



: 2.06



Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Administrasi Kependudukan dan Capil



Unit Organisasi



: 2.06 . 2.06.01



DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL



Sub Unit Organisasi



: 2.06 . 2.06.01 . 01



DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL



KODE REKENING



URAIAN



REALISASI



ANGGARAN s/d PERIODE LALU



4 4. 1 4. 1 4 4 . 1 4 . 11



PENDAPATAN – LRA PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA Lain-lain PAD Yang Sah - LRA Pendapatan Denda Atas Pelanggaran Perda - LRA Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pembuatan Akta Catatan



4 . 1 4 . 11 . 02



PERIODE INI



LEBIH / (KURANG) TOTAL



0,00



0,00



23.100.000,00



23.100.000,00



23.100.000,00



0,00



0,00



23.100.000,00



23.100.000,00



23.100.000,00



0,00



0,00



23.100.000,00



23.100.000,00



23.100.000,00



0,00



0,00



23.100.000,00



23.100.000,00



23.100.000,00



0,00



0,00



23.100.000,00



23.100.000,00



23.100.000,00



Sipil - LRA 5 5. 1 5. 1 1 5 . 1 1 . 01 5 . 1 1 . 01 . 01 5 . 1 1 . 01 . 02 5 . 1 1 . 01 . 03 5 . 1 1 . 01 . 05 5 . 1 1 . 01 . 06 5 . 1 1 . 01 . 07 5 . 1 1 . 01 . 08 5 . 1 1 . 01 . 09



BELANJA



14.739.082.000,00



0,00



12.769.172.625,00



12.769.172.625,00



(1.969.909.375,00)



BELANJA OPERASI



11.630.581.000,00



0,00



9.901.486.075,00



9.901.486.075,00



(1.729.094.925,00)



Belanja Pegawai



3.742.379.000,00



0,00



3.277.823.140,00



3.277.823.140,00



(464.555.860,00)



2.680.009.000,00



0,00



2.393.453.140,00



2.393.453.140,00



(286.555.860,00)



2.010.943.000,00



0,00



1.813.693.900,00



1.813.693.900,00



(197.249.100,00)



219.698.000,00



0,00



196.739.644,00



196.739.644,00



(22.958.356,00)



184.575.000,00



0,00



161.035.000,00



161.035.000,00



(23.540.000,00)



56.375.000,00



0,00



51.065.000,00



51.065.000,00



(5.310.000,00)



110.585.000,00



0,00



98.056.680,00



98.056.680,00



(12.528.320,00)



6.527.000,00



0,00



2.939.700,00



2.939.700,00



(3.587.300,00)



37.000,00



0,00



28.568,00



28.568,00



(8.432,00)



57.660.000,00



0,00



51.579.850,00



51.579.850,00



(6.080.150,00)



Belanja Gaji dan Tunjangan Belanja Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi Belanja Tunjangan Keluarga Belanja Tunjangan Jabatan Belanja Tunjangan Fungsional Umum Belanja Tunjangan Beras Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus Belanja Pembulatan Gaji Belanja Iuran BPJS Kesehatan Belanja Iuran BPJS Ketenagakerjaan



5 . 1 1 . 01 . 21



33.609.000,00



0,00



18.314.798,00



18.314.798,00



(15.294.202,00)



1.029.400.000,00



0,00



857.000.000,00



857.000.000,00



(172.400.000,00)



1.029.400.000,00



0,00



857.000.000,00



857.000.000,00



(172.400.000,00)



32.970.000,00



0,00



27.370.000,00



27.370.000,00



(5.600.000,00)



24.990.000,00



0,00



24.850.000,00



24.850.000,00



(140.000,00)



7.980.000,00



0,00



2.520.000,00



2.520.000,00



(5.460.000,00)



7.888.202.000,00



0,00



6.623.662.935,00



6.623.662.935,00



(1.264.539.065,00)



3.505.821.000,00



0,00



3.226.238.000,00



3.226.238.000,00



(279.583.000,00)



3.440.553.000,00



0,00



3.179.973.000,00



3.179.973.000,00



(260.580.000,00)



11.300.000,00



0,00



7.367.000,00



7.367.000,00



Belanja Tambahan Penghasilan PNS 5 . 1 1 . 02 5 . 1 1 . 02 . 01 5 . 1 1 . 07 5 . 1 1 . 07 . 01 5 . 1 1 . 07 . 02 5. 1 2 5 . 1 2 . 01 5 . 1 2 . 01 . 01



Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Belanja Uang Lembur Belanja Uang Lembur PNS Belanja Uang Lembur Non PNS Belanja Barang dan Jasa Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)



5 . 1 2 . 01 . 03 LAPORAN REALISASI ANGGARA PENDAPATA DAN BELANJ DAERAH N N A



(3.933.000,00) Halaman 1 dari 4



KODE REKENING



URAIAN



REALISASI



ANGGARAN s/d PERIODE LALU



LEBIH / (KURANG)



PERIODE INI



TOTAL



5 . 1 . 2 . 01 . 04



Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya



4.570.000,00



0,00



4.143.000,00



4.143.000,00



(427.000,00)



5 . 1 . 2 . 01 . 05



Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih



6.053.000,00



0,00



5.890.000,00



5.890.000,00



(163.000,00)



5 . 1 . 2 . 01 . 08



Belanja Pengisian Tabung Gas



1.920.000,00



0,00



1.350.000,00



1.350.000,00



(570.000,00)



5 . 1 . 2 . 01 . 09



Belanja Dokumentasi



1.265.000,00



0,00



0,00



0,00



(1.265.000,00)



5 . 1 . 2 . 01 . 10



Belanja Dekorasi/Spanduk



5 . 1 . 2 . 01 . 11



Belanja Bendera/Spanduk/Umbul-umbul/Plaquet



5 . 1 . 2 . 02 5 . 1 . 2 . 02 . 04 5 . 1 . 2 . 03 5 . 1 . 2 . 03 . 01



Belanja Bahan/Material Belanja Bahan obat-obatan Belanja Jasa Kantor Belanja Telepon



5 . 1 . 2 . 03 . 03



Belanja Listrik



5 . 1 . 2 . 03 . 05



Belanja Surat Kabar/Majalah



5 . 1 . 2 . 03 . 06



Belanja Kawat/Faksimili/Internet



5 . 1 . 2 . 03 . 12



Belanja Transportasi dan Akomodasi



5 . 1 . 2 . 03 . 13



Belanja Jasa Kegiatan



5 . 1 . 2 . 05 5 . 1 . 2 . 05 . 01



Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor Belanja Jasa Service



9.700.000,00



0,00



8.900.000,00



8.900.000,00



(800.000,00)



30.460.000,00



0,00



18.615.000,00



18.615.000,00



(11.845.000,00)



900.000,00



0,00



82.161,00



82.161,00



(817.839,00)



900.000,00



0,00



82.161,00



82.161,00



(817.839,00)



2.004.850.000,00



0,00



1.659.828.113,00



1.659.828.113,00



(345.021.887,00)



9.000.000,00



0,00



4.636.914,00



4.636.914,00



(4.363.086,00)



154.000.000,00



0,00



95.523.606,00



95.523.606,00



(58.476.394,00)



28.680.000,00



0,00



23.760.000,00



23.760.000,00



(4.920.000,00)



326.600.000,00



0,00



288.341.593,00



288.341.593,00



(38.258.407,00)



106.250.000,00



0,00



85.356.000,00



85.356.000,00



(20.894.000,00)



1.380.320.000,00



0,00



1.162.210.000,00



1.162.210.000,00



(218.110.000,00)



83.326.000,00



0,00



78.620.487,00



78.620.487,00



(4.705.513,00)



13.500.000,00



0,00



13.476.000,00



13.476.000,00



(24.000,00)



5 . 1 . 2 . 05 . 02



Belanja Penggantian Suku Cadang



47.500.000,00



0,00



44.083.500,00



44.083.500,00



(3.416.500,00)



5 . 1 . 2 . 05 . 03



Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas



13.326.000,00



0,00



12.996.162,00



12.996.162,00



(329.838,00)



5 . 1 . 2 . 05 . 07



Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan



9.000.000,00



0,00



8.064.825,00



8.064.825,00



(935.175,00)



1.268.540.000,00



0,00



920.378.100,00



920.378.100,00



(348.161.900,00)



1.247.490.000,00



0,00



906.903.500,00



906.903.500,00



(340.586.500,00)



16.300.000,00



0,00



10.509.600,00



10.509.600,00



(5.790.400,00)



4.750.000,00



0,00



2.965.000,00



2.965.000,00



(1.785.000,00)



16.500.000,00



0,00



12.250.000,00



12.250.000,00



(4.250.000,00)



1.500.000,00



0,00



1.500.000,00



1.500.000,00



15.000.000,00



0,00



10.750.000,00



10.750.000,00



(4.250.000,00)



2.500.000,00



0,00



605.000,00



605.000,00



(1.895.000,00)



2.500.000,00



0,00



605.000,00



605.000,00



(1.895.000,00)



86.218.000,00



0,00



69.023.000,00



69.023.000,00



(17.195.000,00)



22.680.000,00



0,00



22.500.000,00



22.500.000,00



(180.000,00)



5 . 1 . 2 . 06 5 . 1 . 2 . 06 . 01



Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja Cetak



5 . 1 . 2 . 06 . 02



Belanja Penggandaan



5 . 1 . 2 . 06 . 03



Belanja Jilid



5 . 1 . 2 . 07 5 . 1 . 2 . 07 . 02 5 . 1 . 2 . 07 . 03 5 . 1 . 2 . 10 5 . 1 . 2 . 10 . 01 5 . 1 . 2 . 11 5 . 1 . 2 . 11 . 01



Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir Belanja Sewa Gedung/ Kantor/Tempat Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor Belanja Sewa Meja Kursi Belanja Makanan dan Minuman Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai



0,00



5 . 1 . 2 . 11 . 02



Belanja Makanan dan Minuman Rapat



61.813.000,00



0,00



46.289.000,00



46.289.000,00



(15.524.000,00)



5 . 1 . 2 . 11 . 03



Belanja Makanan dan Minuman Tamu



1.725.000,00



0,00



234.000,00



234.000,00



(1.491.000,00)



5 . 1 . 2 . 11 . 05



Belanja Makan Minum Kegiatan



0,00



0,00



0,00



0,00



774.647.000,00



0,00



543.528.797,00



543.528.797,00



(231.118.203,00)



223.169.000,00



0,00



203.246.634,00



203.246.634,00



(19.922.366,00)



551.478.000,00



0,00



340.282.163,00



340.282.163,00



(211.195.837,00)



5 . 1 . 2 . 15 5 . 1 . 2 . 15 . 01 5 . 1 . 2 . 15 . 02



Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah



LAPORAN REALISASI ANGGARA PENDAPATA DAN BELANJA DAERAH N N



0,00



Halaman 2 dari 4



KODE REKENING



URAIAN



REALISASI



ANGGARAN s/d PERIODE LALU



5 . 1 . 2 . 18 5 . 1 . 2 . 18 . 02 5 . 1 . 2 . 18 . 05 5 . 1 . 2 . 25 5 . 1 . 2 . 25 . 01 5 . 1 . 2 . 25 . 04 5. 2 5. 2. 2 5 . 2 . 2 . 04



Belanja Pemeliharaan Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin Belanja Pemeliharan Aset Tetap Lainnya Belanja Honorarium PNS Belanja Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Belanja Honorarium PNS Lainnya BELANJA MODAL Belanja Modal Peralatan dan Mesin Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan



LEBIH / (KURANG)



PERIODE INI



TOTAL



108.100.000,00



0,00



76.709.277,00



76.709.277,00



(31.390.723,00)



88.100.000,00



0,00



59.097.527,00



59.097.527,00



(29.002.473,00)



20.000.000,00



0,00



17.611.750,00



17.611.750,00



(2.388.250,00)



36.800.000,00



0,00



36.400.000,00



36.400.000,00



(400.000,00)



36.800.000,00



0,00



36.400.000,00



36.400.000,00



(400.000,00)



0,00



0,00



0,00



0,00



3.108.501.000,00



0,00



2.867.686.550,00



2.867.686.550,00



(240.814.450,00)



1.173.483.000,00



0,00



1.126.904.050,00



1.126.904.050,00



(46.578.950,00)



58.400.000,00



0,00



49.400.000,00



49.400.000,00



(9.000.000,00)



58.400.000,00



0,00



49.400.000,00



49.400.000,00



(9.000.000,00)



11.000.000,00



0,00



10.915.000,00



10.915.000,00



(85.000,00)



11.000.000,00



0,00



10.915.000,00



10.915.000,00



(85.000,00)



90.000.000,00



0,00



89.816.250,00



89.816.250,00



(183.750,00)



10.000.000,00



0,00



9.979.250,00



9.979.250,00



(20.750,00)



54.000.000,00



0,00



53.937.000,00



53.937.000,00



(63.000,00)



26.000.000,00



0,00



25.900.000,00



25.900.000,00



(100.000,00)



977.250.000,00



0,00



940.078.500,00



940.078.500,00



(37.171.500,00)



243.100.000,00



0,00



241.523.000,00



241.523.000,00



(1.577.000,00)



45.000.000,00



0,00



38.000.000,00



38.000.000,00



(7.000.000,00)



230.100.000,00



0,00



228.860.000,00



228.860.000,00



(1.240.000,00)



448.550.000,00



0,00



426.487.500,00



426.487.500,00



(22.062.500,00)



10.500.000,00



0,00



5.208.000,00



5.208.000,00



(5.292.000,00)



30.000.000,00



0,00



29.904.300,00



29.904.300,00



(95.700,00)



30.000.000,00



0,00



29.904.300,00



29.904.300,00



(95.700,00)



6.833.000,00



0,00



6.790.000,00



6.790.000,00



(43.000,00)



6.833.000,00



0,00



6.790.000,00



6.790.000,00



(43.000,00)



0,00



Darat Bermotor 5 . 2 . 2 . 04 . 01



Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan



5 . 2 . 2 . 14 5 . 2 . 2 . 14 . 05



Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya



5 . 2 . 2 . 15



Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga



5 . 2 . 2 . 15 . 01 5 . 2 . 2 . 15 . 04 5 . 2 . 2 . 15 . 06



Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)



5 . 2 . 2 . 16 5 . 2 . 2 . 16 . 02



Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer



5 . 2 . 2 . 16 . 03



Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Komputer Mainframe



5 . 2 . 2 . 16 . 04



Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer



5 . 2 . 2 . 16 . 05



Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer



5 . 2 . 2 . 16 . 06



Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Jaringan



5 . 2 . 2 . 17



Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat



5 . 2 . 2 . 17 . 01



Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Kerja Pejabat



5 . 2 . 2 . 18 5 . 2 . 2 . 18 . 02



Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Video dan Film



LAPORAN REALISASI ANGGARA PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH N



Halaman 3 dari 4



KODE REKENING



U R A I A N



R E A L I S A S I



ANGGA RAN



s/d PERIODE LALU



5.2.3



Belanja Modal Gedung dan Bangunan



5 . 2 . 3 . 01



Belanja Modal Gedung dan



LEBIH / (KURANG)



PERIODE INI



T O T A L



1.932.018.000,00



0,00



1.737.832.500,00



1.737.832.500,00



(194.185.500,00)



1.932.018.000,00



0,00



1.737.832.500,00



1.737.832.500,00



(194.185.500,00)



1.922.018.000,00



0,00



1.728.270.000,00



1.728.270.000,00



(193.748.000,00)



10.000.000,00



0,00



9.562.500,00



9.562.500,00



(437.500,00)



3.000.000,00



0,00



2.950.000,00



2.950.000,00



(50.000,00)



3.000.000,00



0,00



2.950.000,00



2.950.000,00



(50.000,00)



3.000.000,00



0,00



2.950.000,00



2.950.000,00



(50.000,00)



Bangunan - Pengadaan 5 . 2 . 3 . 01 . 01



Bangunan Gedung Tempat



5 . 2 . 3 . 01 . 14



Kerja Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor Belanja Modal Gedung dan Bangunan Pengadaan Bangunan Gedung Garasi/Pool



5.2.5



Belanja Modal Aset Tetap Lainnya



5 . 2 . 5 . 04



Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang



5 . 2 . 5 . 04 . 04



Bercorak Kebudayaan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan Alat Olah Raga



SURPLUS / DEFISIT (14.739.082.000,00)



0,00 (12.746.072.625,00) (12.746.072.625,00)



1.993.009.375,00



(14.739.082.000,00)



0,00 (12.746.072.625,00) (12.746.072.625,00)



1.993.009.375,00



SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN



Halaman 4 dari 4



LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH



Sumber data Laporan Realisasi Anggaran DISDUKCAPIL Kabupaten Polewali Mandar 2019.



Berdasarkan tabel diatas maka pengukuran nilai efisiensi adalah sebagaiberikut : Rasio Efisiensi = 𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂 x 100% 𝐼𝐼𝐼𝐼𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂



12.746.072.625,00



Rasio Efisiensi



= 12.746.072.625,00 x 100 %



= 100 %



53



Dari hasil tersebut maka dapat diketahui bahwa nilai efisiensi sebesar 100 % karena semua dana yang dianggarkan dapat terlealisasi dengan baik. Maka dapat dikatakan bahwa realisasi anggaran untuk pelaksaan peningkatan pelayanan pada DISDUKCAPIL Kabupaten Polewali Mandar sudah sangat efisien. 3. Efektivitas Hasil uji reabilitas untuk kepuasan pelayanan DISDUKCAPIL Kabupaten Polewali Mandar, menghasilkan nilai Cronbach’s Alpha Coeffisiensebesar 0.911. Ini menunjukkan bahwa kuesioner reliabel, apabila digunakan untuk mengukur kembali objek yang sama, hasil yang ditunjukkan relatif tidak berbeda.Adapun indeks kepuasan yang diperoleh dari penyebaran kuesioner adalah 1.026, yang berarti berada pada kategori puas. Maka untuk mengetahui persentase pencapaian outcome, dapat ditentukan dengan rumus : Nilai outcome =



batas bawah skala puas + batas atas skala puas



Nilai outcome = (



2



/IKmaks) x 100%



918 + 1.134 2



/1.350)x100%



1.026 Nilai outcome =



1.350



x 100%



Nilai outcome = 76 % Setelah nilai outcome diketahui maka selanjutnya nilai efektivitas dapat dihitung sebagai berikut : outcome x 100% output 76 Nilai efektivitas = x 100% 100 Nilai efektvitas =



Nilai efektivitas = 76% Angka 76% ini menunjukan bahwa pelayanan yang dilakukan oleh DISDUKCAPIL Kabupaten Polewali Mandar sudah cukup baik dimata masyarakat yang berkeperluan di DISDUKCAPIL Kabupaten Polewali Mandar, dan angka tersebut sudah bisa dikatakan sudah berjalan secara efektif. 4.3. Pembahasan Dari hasil penelitian, dalam analisi value for money diukur dari segi ekonomi yaitu hubungan antara bendahara dan para staf kantor, dimana bendahara mempunyai tanggung jawab atas dana yang di keluarkan untuk keperluan para pusat pelayanan, sehingga terpenuhinya keperluan para penikmat pelayanan di DISDUKCAPIL Kabupaten Polewali Mandar. Dimana bendahara mampu memperhitungkan dana yang di keluarkan sesuai yang di perlukan untuk pelayanan masyarakat . Dari segi ekonomi terkait dengan sejauh mana organisasi sektor publik dapat meminimalisir input resources yang di gunakan yaitu dengan menghindari pengeluaran yang boros dan tidak produktif (Bastian, 2006). Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu petinggi DISDUKCAPIL yaitu Ibu Syamsia menyatakan bahwa penerapan analisi value for money dari segi ekonomi sangat penting bagi DISDUKCAPIL Kabupaten Polewali Mandar karena dengan adanya penerpaan system ekonomi maka dapat meminimalis pengeluaran kas untuk pemenuhan keperluan Belanja para pegawai dan Pelatih sehingga dana yang digunakan bisa sehemat mungkin dengan hasil yang maksimal. Selain dari segi ekonomi analisi value for moneyjuga diukur dari segi efisiensi yang merupakan hubungan antara input dan autput dimana barang dan jasa yang dibeli oleh Organisasi digunakan untuk mencapai output tertentu. DUKCAPIL hanya mengeluarkan berupa dana sesuai dengan dana yang telah ditetapkan dalam anggaran untuk pembelian suatu barang untuk digunakan oleh Pegawai dalam melayani masyarakat.



55 Berdasarkan pengukuran efisiensi maka dapat diketahui bahwa nilai efisiensi sebesar 100 % karena semua dana yang dianggarkan dapat terlealisasi dengan baik. Maka dapat dikatakan bahwa realisasi anggaran untuk pelaksaan peningkatan pelayanan publik pada DISDUKCAPIL Kabupaten Polewali Mandar sudah sangat efisien. Semua anggaran yang telah dianggarkan oleh pemerintah untuk DISDUKCAPIL Kabupaten Polewali Mandar sebesar Rp.12.746.072.625,00,telah terealisasi dengan sangat efisien. Dari hasil perhitungan di atas, dapat diketahui bahwa program-program pembinaan atlet yang telah dilaksanakan KONI Provinsi Bengkulu sudah efisien. dimana dalam pelaksanaannya dana yang dianggarkan sudah terealisasi dengan output yang maksimal 100%. Dari segi efektivitas maka penilaian dari atlet binaan KONI Provinsi Bengkulu, program pembinaan atlet berprestasi pada KONI Provinsi Bengkulu sudah berjalan secara efektifitas, karena semua program pembinaan atlet yang telah dijalankan oleh KONI Provinsi Bengkulu sudah berjalan dengan baik dan efektif. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Herawati (2012) menyatakan bahwa terdapat hubungan yang saling terkait antara value for money terhadap peningkatan mutu pelayanan publik pada Stasiun Kereta Api Surabaya Kota. Adanya tiga elemen penting value for money yaitu ekonomi, efisien, dan efektifitas yang diterapkan dalam Stastiun Kereta Api Kota Surabaya maka hasilnya akan lebih komprehensif, baik untuk kepentingan jangka pendek maupun jangka panjang.



56 Begitu juga dengan hasil penelitian ini bahwa Peningkatan pelayanan sektor publik pada DISDUKCAPIL Kabupaten Polewali Mandar sudah dapat berjalan dengan baik secara ekonomi, efisien dan secara efektivitas. Untuk pelayanan publik yang dilakukan oleh DISDUKCAPIL Kabupaten Polewali Mandar telah sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal yang telah ditetapkan pada DISDUKCAPIL Kabupaten Polewali Mandar. Kepuasan masyarakat atas pelayanan yang diberikan oleh DISDUKCAPIL Kabupaten Polewali Mandar sesuai dengan hasil penelitian terhadap 27 orang masyarakat dengan keperluan pelayanan DISDUKCAPIL Kabupaten Polewali Mandar



melalu kuesioner. Berdasarkan hasil kuesioner yang telah terkumpul



Indek Kepuasan yang diperoleh sebesar 1.026. Sehingga dari hasil ini menunjukkan bahwa masyarakat sudah merasa puas dengan pelayanan yang diberikan oleh DISDUKCAPIL Kabupaten Polewali Mandar karena berada pada interval 918 – 1.134. Dari hasil pengukuran tersebut diperoleh penilaian bahwa kepuasan yang dirasakan



oleh



masyarakat



terhadap



pelayanan



yang



diberikan



oleh



DISDUKCAPIL Kabupaten Polewali Mandar diukur dari segi reabilitity (keandalan), responsivines ( daya tanggap), assurance ( jaminan), tangibles (bukti terukur) dan empathy (empati). Dari segi reability (keandalan) kepuasan dirasakan oleh masyarakat pada segi layanan yang sudah cepat dan tepat . Pada dimensi responsivines (daya tanggap) pelayanan yang diberikan oleh DISDUKCAPIL



Kabupaten



Polewali



Mandar



diukur



dari



bendahara



DISDUKCAPIL Kabupaten Polewali Mandar menerangkan tentang uang anggaran untuk pelayanan masyarakat dengan lengkap dan mudah dipahamai.



57 Dari dimensi assurance (jaminan) Pelayanan yang diberikan oleh DISDUKCAPIL Kabupaten Polewali Mandar dari segi tangible (bukti fisik ). Dari segi dimensi ini DISDUKCAPIL selalu memperhatikan fasilitas tempat menunggu para masyarakat di DISDUKCAPIL Kabupaten Polewali Mandar sudah dengan semaksimal mungkin dengan fasilitas yang telah disediakan dengan lengkap. Dengan demikian masyarakat merasa puas dan senang dengan layanan yang diberikan oleh DISDUKCAPIL Kabupaten Polewali Mandar yang dipandang dari segi tangible ( bukti fisik ). Jika dilihat dari dimensi empathy ( empati) masyarakat juga merasa puas karena wakil ketua yang tanggap berusaha mendengarkan dan menanggapi keluhannya.



Jika



adanya



keluhan



dari



para



Masyarakat



maka



pihak



DISDUKCAPIL Kabupaten Polewali Mandar akan selalu mendengarkannya dan mencari penyelesaian atas keluhan tersebut. Dengan demikian masyarakat merasa sudah puas dengan pelayanan yang telah diberikan oleh DISDUKCAPIL Kabupaten Polewali Mandar.



51



58



BAB V PENUTUP 5.1 Kesimpulan Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mutu Pelayanan Publik di DISDUKCAPIL Kabupaten Polewali Mandar terutama dengan cara analisis Value For Money . Adapun kesimpulan berdasarkan hasil penelitian ini sebagai berikut : 1. Hasil indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh DISDUKCAPIL Kabupaten Polewali Mandar sebesar 1.026. Sehingga dari



hasil ini menunjukkan bahwa masyarakat sudah merasa puas dengan pelayanan yang diberikan oleh bendahara DISDUKCAPIL Kabupaten Polewali Mandar karena berada pada interval 918 – 1.134.



2. Analisisvalue for money dari segi ekonomi sangat penting bagi karena dengan adanya penerpaan system ekonomi maka dapat meminimalis pengeluaran kas untuk pemenuhan keperluan para belanja pegawai sehingga dana yang digunakan bisa sehemat mungkin dengan hasil yang maksimal. 3. Hasil pengukuran nilai efisiensi sebesar 100 % karena semua dana yang dianggarkan dapat dipergunakan dengan baik,maka dapat dikatakan bahwa realisasi anggaran untuk DISDUKCAPIL Kabupaten Polewali Mandar sudah sangat efisien. 4. Hasil



analisis



efektifitas



sebesar



76%



ini



DISDUKCAPIL Kabupaten Polewali Mandar sudah



menunjukan



bahwa



cukup baik dimata masyarakat dan angka tersebut sudah bisa dikatakan bahwa DISDUKCAPIL Kabupaten Polewali Mandar sudah berjalan secara efektif. 5.2 Keterbatasan Penelitian Dalam melakukan penelitian mengenai analisis value for money dalam meingkatkan mutu pelayanan public pada DISDUKCAPIL Kabupaten Polewali Mandar, maka peneliti menyadari adanya keterbatasan dari penelitian ini, diantaranya : 1.



Dalam pengukuran nilai efektifitas, karena untuk nilai outcome seharusnya ada hasil kuesioner yang ditujukan kepada badan atau petugas audit yang telah mengecek secara terperinci hasil dari realisasi dana secara detail.



5.3 Saran Berdasarkan keterbatasan penelitian di atas, maka dapat dikemukakan beberapa saran sebagai berikut : 1.



Adanya perincian penggunaan anggaran yang sejelas mungkin oleh pihak DISDUKCAPIL



Kabupaten



Polewali



Mandar ,



agar tidak menimbulkan



prasangka atau praduga dari para pegawainnya terhadap penggunaan dana anggaran. 2.



Diharapkan kepada tim audit pada saat melaksanakan pemeriksaan pada DISDUKCAPIL Kabupaten Polewali Mandar , bisa menyelidiki memeriksa



semua penggunaan dana anggaran dengan teliti .



DAFTAR PUSTAKA



Ali, Lukman, dkk. (1995). Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua, Depdikbud, Balai Pustaka, Jakarta. Anggadini, Sri Dewi. 2010. “Analisis Kredit Bermasalah Terhadap Pendapatan Bunga Pada PT Bank Jabar Kantor Pusat Bandung”. Bandung : Jurnal Ekono Insentif Kopwil4, Volume 4 No.1, Juli 2010. Anggadini, Sri Dewi. 2012. Pengaruh Value For Money Terhadap Kualitas Pelayanan Publik. Jurnal Riset Akuntansi. Bandung: UniversitasKomputer Indonesia. Annisa, Dian. 2011. Evaluasi Kinerja Keuangan Dinas Kesehatan Kota Makassar Melalui Pendekatan Value For Money. Karya Ilmiah Tidak Dipublikasikan. Universitas Hasanuddin Makassar Arief, Filaili, Herawati. 2012. Analisis Value for Money dalam Meningkatkan Mutu Pelayanan Publik pada Stasiun Kereta Api Surabaya Kota. Skripsi. Universitas Negeri Surabaya Bastian, Indra, 2001. Akuntansi sektor Publik di Indonesia. Yogyakarta : BPFE. , 2006. Akuntansi Sektor Publik :Suatu Pengantar. Jakarta: PenerbitErlangga.



Mardiasmo.2002.Perpajakan.Edisi Revisi.Andi.Yogyakarta. Moenir, 1995,Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia. Jakarta: PT Bumi Aksara Moenir. 2000. Manajemen Pelayanan umum di Indonesia. Jakarta:PT.Bumi Aksara. Parasuraman, A. Valerie, 2001. (Diterjemahkan oleh Sutanto) Delivering Quality Service. The Free Press, New York. Parasuraman, A., Zeithaml, V.A. and Berry, L.L. 1988. SERVQUAL: A Multiple Item Scale For Measuring Consumer Perceptions Of Service Quality. Journal of Retailing. Vol. 64 No. 1, pp. 14-40 Ratminto. 2006. ManajemenPelayanan.Yogyakarta: Pustaka Pelajar



Sugiyono, 2013. Metode penelitian pendidikan: pendekatn kuantitatif, kualitatif, dan R & D. Bandung: Alfabeta ,2002. Metode Penelitian Administrasi. Bandung: CVAlfabeta Wasistiono, Sadu. 2001. Kapita Selekta Manajemen Pemerintah Daerah. Sumedang: Alqoprint. Widodo, Joko 2001, Good Governance Telaah Dari Dimensi Akuntabilitas, Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi Dan Otonomi Daerah, Insan Cendekia, Surabaya Yin, Robert K. 2003. Studi Kasus (Desain dan Metode). Jakarta: PT. Rajawali Pers.



Lampiran 1. KUESIONER Kuesioner ini digunakan sebagai bahan untuk penyusunan tugas skripsi yang berjudul “ Analisis value For Money Dalam Meningkatkan MutuPelayanan Publik Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar”. Peran dan partisipasi Saudara/I dalam memberikan penilaian terhadap berbagai pernyataan di kuesioner ini sangat membantu keberhasilan penelitian yang sedang dilakukan. Atas perhatian dan kerjasama yang baik, peneliti mengucapkan terima kasih. Yang dilakukan Oleh : SAKINA (NIM C1C109035) FAKULTAS EKONOMI, JURUSAN AKUNTASI UNIVERSITAS NEGERI SULAWESI BARAT Bila terdapat kesulitan dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut, anda dapat bertanya langsung kepada pewawancara. Terima kasih atas partisipasi Anda menjadi salah satu responden dan telah secara sukarela mengisi kuesioner ini. Petunjuk Pengisian Bagian A: Berilah tanda (X) pada jawaban yang Anda maksud. A. IDENTITAS RESPONDEN 1. Nama: 2. Jenis Pelayanan 1………………………………………. 2………………………………………. 3………………………………………. 4………………………………………. 5……………………………………….



SKALA MUTU PELAYANAN 1. STP = Sangat Tidak Puas 2. TP = Tidak Puas 3. N = Netral



4. P = Puas 5. SP = Sangat Puas



KETERANGAN



Reability (Keandalan) 1. Layanan yang diberikan pegawai pemerintah di DISDUKCAPIL sudah cepat dan baik 2. Pegawai melayani Masyarakat dengan ramah responsivenes (daya tanggap) 3. Pegawai DISDUKCAPIL menerangkan tentang estimasi waktu pengurusan layanan dengan lengkap dan mudah di pahami 4. Bagi Masyarakat yang mengidap disabilitas,DISDUKCAPIL akan memberikan pelayanan terdahulu assurance (jaminan) 5. DISDUKCAPIL memberikan fasilitas untuk pelayanan terhadap masyarakat yang menunggu di kantor. 6. DISDUKCAPIL memberikan Perhatian dan pelayanan Terhaadap masyarakat tanpa pilihpilih (kecuali bagi masyarakat disabilitas) tangibles (bukti terukur) 7. DISDUKCAPIL selalu memperhatikan fasilitas tempat masyarakat menungguantrian pelayanan 8. DISDUKCAPIL memberikan fasilitas anti panas pada ruang tunggu empathy (empati) 9. Petinggi DISDUKCAPIL yang tanggap, berusaha mendengarkan dan menanggapi keluhan Para Masyarakat. 10. DISDUKCAPIL menyiapkan kotak keluhan bagi masyarakat untuk menilai kinerja pelayanan.



MUTU PELAYANAN STP TP N P SP 1 2 3 4 5



Lampiran 2. Hasil jawaban Masyarakat terhadap mutu pelayanan DISDUKCAPIL Kab.Polewali Mandar



Lampiran 3. Uji Validitas dan Reabilita



Lampiran 4 Nilai-Nilai R Tabel NILAI-NILAI r PRODUCT MOMENT



3 4 5



Taraf Signif 5% 1% 0.997 0.999 0.950 0.990 0.878 0.959



27 28 29



Taraf Signif 5% 1% 0.381 0.487 0.374 0.478 0.367 0.470



55 60 65



Taraf Signif 5% 1% 0.266 0.345 0.254 0.330 0.244 0.317



6 7 8 9 10



0.811 0.754 0.707 0.666 0.632



0.917 0.874 0.834 0.798 0.765



30 31 32 33 34



0.361 0.355 0.349 0.344 0.339



0.463 0.456 0.449 0.442 0.436



70 75 80 85 90



0.235 0.227 0.220 0.213 0.207



0.306 0.296 0.286 0.278 0.270



11 12 13 14 15



0.602 0.576 0.553 0.532 0.514



0.735 0.708 0.684 0.661 0.641



35 36 37 38 39



0.334 0.329 0.325 0.320 0.316



0.430 0.424 0.418 0.413 0.408



95 100 125 150 175



0.202 0.195 0.176 0.159 0.148



0.263 0.256 0.230 0.210 0.194



16 17 18 19 20



0.497 0.482 0.468 0.456 0.444



0.623 0.606 0.590 0.575 0.561



40 41 42 43 44



0.312 0.308 0.304 0.301 0.297



0.403 0.398 0.393 0.389 0.384



200 300 400 500 600



0.138 0.113 0.098 0.088 0.080



0.181 0.148 0.128 0.115 0.105



21 22 23 24 25 26



0.433 0.423 0.413 0.404 0.396 0.388



0.549 0.537 0.526 0.515 0.505 0.496



45 46 47 48 49 50



0.294 0.291 0.288 0.284 0.281 0.279



0.380 0.376 0.372 0.368 0.364 0.361



700 800 900 1000



0.074 0.070 0.065 0.062



0.097 0.091 0.086 0.081



N



Lampiran 5



N



N



PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR



LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH periode 1 January s.d 31 December 2019 Urusan Pemerintahan



: 2.06



Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Administrasi Kependudukan dan Capil



Unit Organisasi



:



2.06 . 2.06.01



DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL



Sub Unit Organisasi



:



2.06 . 2.06.01 . 01



DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL



KODE REKENING



URAIAN



REALISASI



ANGGARAN s/d PERIODE LALU



4 4. 1 4. 1 4 4 . 1 4 . 11



PENDAPATAN – LRA PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA Lain-lain PAD Yang Sah - LRA Pendapatan Denda Atas Pelanggaran Perda - LRA Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pembuatan Akta Catatan



4 . 1 4 . 11 . 02



PERIODE INI



LEBIH / (KURANG) TOTAL



0,00



0,00



23.100.000,00



23.100.000,00



23.100.000,00



0,00



0,00



23.100.000,00



23.100.000,00



23.100.000,00



0,00



0,00



23.100.000,00



23.100.000,00



23.100.000,00



0,00



0,00



23.100.000,00



23.100.000,00



23.100.000,00



0,00



0,00



23.100.000,00



23.100.000,00



23.100.000,00



Sipil - LRA 5 5. 1 5. 1 1 5 . 1 1 . 01 5 . 1 1 . 01 . 01 5 . 1 1 . 01 . 02 5 . 1 1 . 01 . 03 5 . 1 1 . 01 . 05 5 . 1 1 . 01 . 06 5 . 1 1 . 01 . 07 5 . 1 1 . 01 . 08 5 . 1 1 . 01 . 09



BELANJA



14.739.082.000,00



0,00



12.769.172.625,00



12.769.172.625,00



(1.969.909.375,00)



BELANJA OPERASI



11.630.581.000,00



0,00



9.901.486.075,00



9.901.486.075,00



(1.729.094.925,00)



Belanja Pegawai



3.742.379.000,00



0,00



3.277.823.140,00



3.277.823.140,00



(464.555.860,00)



2.680.009.000,00



0,00



2.393.453.140,00



2.393.453.140,00



(286.555.860,00)



2.010.943.000,00



0,00



1.813.693.900,00



1.813.693.900,00



(197.249.100,00)



219.698.000,00



0,00



196.739.644,00



196.739.644,00



(22.958.356,00)



184.575.000,00



0,00



161.035.000,00



161.035.000,00



(23.540.000,00)



56.375.000,00



0,00



51.065.000,00



51.065.000,00



(5.310.000,00)



110.585.000,00



0,00



98.056.680,00



98.056.680,00



(12.528.320,00)



6.527.000,00



0,00



2.939.700,00



2.939.700,00



(3.587.300,00)



37.000,00



0,00



28.568,00



28.568,00



(8.432,00)



57.660.000,00



0,00



51.579.850,00



51.579.850,00



(6.080.150,00)



33.609.000,00



0,00



18.314.798,00



18.314.798,00



(15.294.202,00)



1.029.400.000,00



0,00



857.000.000,00



857.000.000,00



(172.400.000,00)



1.029.400.000,00



0,00



857.000.000,00



857.000.000,00



(172.400.000,00)



32.970.000,00



0,00



27.370.000,00



27.370.000,00



(5.600.000,00)



24.990.000,00



0,00



24.850.000,00



24.850.000,00



(140.000,00)



7.980.000,00



0,00



2.520.000,00



2.520.000,00



(5.460.000,00)



7.888.202.000,00



0,00



6.623.662.935,00



6.623.662.935,00



(1.264.539.065,00)



Belanja Gaji dan Tunjangan Belanja Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi Belanja Tunjangan Keluarga Belanja Tunjangan Jabatan Belanja Tunjangan Fungsional Umum Belanja Tunjangan Beras Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus Belanja Pembulatan Gaji Belanja Iuran BPJS Kesehatan Belanja Iuran BPJS Ketenagakerjaan



5 . 1 1 . 01 . 21 Belanja Tambahan Penghasilan PNS 5 . 1 1 . 02 5 . 1 1 . 02 . 01 5 . 1 1 . 07 5 . 1 1 . 07 . 01 5 . 1 1 . 07 . 02 5. 1 2



Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Belanja Uang Lembur Belanja Uang Lembur PNS Belanja Uang Lembur Non PNS Belanja Barang dan Jasa Belanja Bahan Pakai Habis Belanja



5 . 1 2 . 01



Alat Tulis Kantor



3.505.821.000,00



0,00



3.226.238.000,00



3.226.238.000,00



(279.583.000,00)



5 . 1 2 . 01 . 01



Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)



3.440.553.000,00



0,00



3.179.973.000,00



3.179.973.000,00



(260.580.000,00)



11.300.000,00



0,00



7.367.000,00



7.367.000,00



5 . 1 2 . 01 . 03 LAPORAN REALISASI ANGGARA PENDAPATA DAN BELANJ DAERAH N N A



(3.933.000,00) Halaman 1 dari 4



KODE REKENING



URAIAN



REALISASI



ANGGARAN s/d PERIODE LALU



LEBIH / (KURANG)



PERIODE INI



TOTAL



5 . 1 . 2 . 01 . 04



Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya



4.570.000,00



0,00



4.143.000,00



4.143.000,00



(427.000,00)



5 . 1 . 2 . 01 . 05



Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih



6.053.000,00



0,00



5.890.000,00



5.890.000,00



(163.000,00)



5 . 1 . 2 . 01 . 08



Belanja Pengisian Tabung Gas



1.920.000,00



0,00



1.350.000,00



1.350.000,00



(570.000,00)



5 . 1 . 2 . 01 . 09



Belanja Dokumentasi



1.265.000,00



0,00



0,00



0,00



(1.265.000,00)



5 . 1 . 2 . 01 . 10



Belanja Dekorasi/Spanduk



5 . 1 . 2 . 01 . 11



Belanja Bendera/Spanduk/Umbul-umbul/Plaquet



5 . 1 . 2 . 02 5 . 1 . 2 . 02 . 04 5 . 1 . 2 . 03 5 . 1 . 2 . 03 . 01



Belanja Bahan/Material Belanja Bahan obat-obatan Belanja Jasa Kantor Belanja Telepon



5 . 1 . 2 . 03 . 03



Belanja Listrik



5 . 1 . 2 . 03 . 05



Belanja Surat Kabar/Majalah



5 . 1 . 2 . 03 . 06



Belanja Kawat/Faksimili/Internet



5 . 1 . 2 . 03 . 12



Belanja Transportasi dan Akomodasi



5 . 1 . 2 . 03 . 13



Belanja Jasa Kegiatan



5 . 1 . 2 . 05 5 . 1 . 2 . 05 . 01



Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor Belanja Jasa Service



9.700.000,00



0,00



8.900.000,00



8.900.000,00



(800.000,00)



30.460.000,00



0,00



18.615.000,00



18.615.000,00



(11.845.000,00)



900.000,00



0,00



82.161,00



82.161,00



(817.839,00)



900.000,00



0,00



82.161,00



82.161,00



(817.839,00)



2.004.850.000,00



0,00



1.659.828.113,00



1.659.828.113,00



(345.021.887,00)



9.000.000,00



0,00



4.636.914,00



4.636.914,00



(4.363.086,00)



154.000.000,00



0,00



95.523.606,00



95.523.606,00



(58.476.394,00)



28.680.000,00



0,00



23.760.000,00



23.760.000,00



(4.920.000,00)



326.600.000,00



0,00



288.341.593,00



288.341.593,00



(38.258.407,00)



106.250.000,00



0,00



85.356.000,00



85.356.000,00



(20.894.000,00)



1.380.320.000,00



0,00



1.162.210.000,00



1.162.210.000,00



(218.110.000,00)



83.326.000,00



0,00



78.620.487,00



78.620.487,00



(4.705.513,00)



13.500.000,00



0,00



13.476.000,00



13.476.000,00



(24.000,00)



5 . 1 . 2 . 05 . 02



Belanja Penggantian Suku Cadang



47.500.000,00



0,00



44.083.500,00



44.083.500,00



(3.416.500,00)



5 . 1 . 2 . 05 . 03



Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas



13.326.000,00



0,00



12.996.162,00



12.996.162,00



(329.838,00)



5 . 1 . 2 . 05 . 07



Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan



9.000.000,00



0,00



8.064.825,00



8.064.825,00



(935.175,00)



1.268.540.000,00



0,00



920.378.100,00



920.378.100,00



(348.161.900,00)



1.247.490.000,00



0,00



906.903.500,00



906.903.500,00



(340.586.500,00)



16.300.000,00



0,00



10.509.600,00



10.509.600,00



(5.790.400,00)



4.750.000,00



0,00



2.965.000,00



2.965.000,00



(1.785.000,00)



16.500.000,00



0,00



12.250.000,00



12.250.000,00



(4.250.000,00)



1.500.000,00



0,00



1.500.000,00



1.500.000,00



15.000.000,00



0,00



10.750.000,00



10.750.000,00



(4.250.000,00)



2.500.000,00



0,00



605.000,00



605.000,00



(1.895.000,00)



2.500.000,00



0,00



605.000,00



605.000,00



(1.895.000,00)



86.218.000,00



0,00



69.023.000,00



69.023.000,00



(17.195.000,00)



22.680.000,00



0,00



22.500.000,00



22.500.000,00



(180.000,00)



5 . 1 . 2 . 06 5 . 1 . 2 . 06 . 01



Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja Cetak



5 . 1 . 2 . 06 . 02



Belanja Penggandaan



5 . 1 . 2 . 06 . 03



Belanja Jilid



5 . 1 . 2 . 07 5 . 1 . 2 . 07 . 02 5 . 1 . 2 . 07 . 03 5 . 1 . 2 . 10 5 . 1 . 2 . 10 . 01 5 . 1 . 2 . 11 5 . 1 . 2 . 11 . 01



Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir Belanja Sewa Gedung/ Kantor/Tempat Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor Belanja Sewa Meja Kursi Belanja Makanan dan Minuman Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai



0,00



5 . 1 . 2 . 11 . 02



Belanja Makanan dan Minuman Rapat



61.813.000,00



0,00



46.289.000,00



46.289.000,00



(15.524.000,00)



5 . 1 . 2 . 11 . 03



Belanja Makanan dan Minuman Tamu



1.725.000,00



0,00



234.000,00



234.000,00



(1.491.000,00)



5 . 1 . 2 . 11 . 05



Belanja Makan Minum Kegiatan



0,00



0,00



0,00



0,00



774.647.000,00



0,00



543.528.797,00



543.528.797,00



(231.118.203,00)



223.169.000,00



0,00



203.246.634,00



203.246.634,00



(19.922.366,00)



551.478.000,00



0,00



340.282.163,00



340.282.163,00



(211.195.837,00)



5 . 1 . 2 . 15 5 . 1 . 2 . 15 . 01 5 . 1 . 2 . 15 . 02



Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah



LAPORAN REALISASI ANGGARA PENDAPATA DAN BELANJA DAERAH N N



0,00



Halaman 2 dari 4



KODE REKENING



URAIAN



REALISASI



ANGGARAN s/d PERIODE LALU



5 . 1 . 2 . 18 5 . 1 . 2 . 18 . 02 5 . 1 . 2 . 18 . 05 5 . 1 . 2 . 25 5 . 1 . 2 . 25 . 01 5 . 1 . 2 . 25 . 04 5. 2 5. 2. 2 5 . 2 . 2 . 04



Belanja Pemeliharaan Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin Belanja Pemeliharan Aset Tetap Lainnya Belanja Honorarium PNS Belanja Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Belanja Honorarium PNS Lainnya BELANJA MODAL Belanja Modal Peralatan dan Mesin Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan



LEBIH / (KURANG)



PERIODE INI



TOTAL



108.100.000,00



0,00



76.709.277,00



76.709.277,00



(31.390.723,00)



88.100.000,00



0,00



59.097.527,00



59.097.527,00



(29.002.473,00)



20.000.000,00



0,00



17.611.750,00



17.611.750,00



(2.388.250,00)



36.800.000,00



0,00



36.400.000,00



36.400.000,00



(400.000,00)



36.800.000,00



0,00



36.400.000,00



36.400.000,00



(400.000,00)



0,00



0,00



0,00



0,00



3.108.501.000,00



0,00



2.867.686.550,00



2.867.686.550,00



(240.814.450,00)



1.173.483.000,00



0,00



1.126.904.050,00



1.126.904.050,00



(46.578.950,00)



58.400.000,00



0,00



49.400.000,00



49.400.000,00



(9.000.000,00)



58.400.000,00



0,00



49.400.000,00



49.400.000,00



(9.000.000,00)



11.000.000,00



0,00



10.915.000,00



10.915.000,00



(85.000,00)



11.000.000,00



0,00



10.915.000,00



10.915.000,00



(85.000,00)



90.000.000,00



0,00



89.816.250,00



89.816.250,00



(183.750,00)



10.000.000,00



0,00



9.979.250,00



9.979.250,00



(20.750,00)



54.000.000,00



0,00



53.937.000,00



53.937.000,00



(63.000,00)



26.000.000,00



0,00



25.900.000,00



25.900.000,00



(100.000,00)



977.250.000,00



0,00



940.078.500,00



940.078.500,00



(37.171.500,00)



243.100.000,00



0,00



241.523.000,00



241.523.000,00



(1.577.000,00)



45.000.000,00



0,00



38.000.000,00



38.000.000,00



(7.000.000,00)



230.100.000,00



0,00



228.860.000,00



228.860.000,00



(1.240.000,00)



448.550.000,00



0,00



426.487.500,00



426.487.500,00



(22.062.500,00)



10.500.000,00



0,00



5.208.000,00



5.208.000,00



(5.292.000,00)



30.000.000,00



0,00



29.904.300,00



29.904.300,00



(95.700,00)



30.000.000,00



0,00



29.904.300,00



29.904.300,00



(95.700,00)



6.833.000,00



0,00



6.790.000,00



6.790.000,00



(43.000,00)



6.833.000,00



0,00



6.790.000,00



6.790.000,00



(43.000,00)



0,00



Darat Bermotor 5 . 2 . 2 . 04 . 01



Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan



5 . 2 . 2 . 14 5 . 2 . 2 . 14 . 05



Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya



5 . 2 . 2 . 15



Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga



5 . 2 . 2 . 15 . 01 5 . 2 . 2 . 15 . 04 5 . 2 . 2 . 15 . 06



Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)



5 . 2 . 2 . 16 5 . 2 . 2 . 16 . 02



Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer



5 . 2 . 2 . 16 . 03



Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Komputer Mainframe



5 . 2 . 2 . 16 . 04



Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer



5 . 2 . 2 . 16 . 05



Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer



5 . 2 . 2 . 16 . 06



Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Jaringan



5 . 2 . 2 . 17



Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat



5 . 2 . 2 . 17 . 01



Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Kerja Pejabat



5 . 2 . 2 . 18 5 . 2 . 2 . 18 . 02



Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Video dan Film



LAPORAN REALISASI ANGGARA PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH N



Halaman 3 dari 4



KODE REKENING



U R A I A N



R E A L I S A S I



ANGGA RAN



s/d PERIODE LALU



5.2.3 5 . 2 . 3 . 01



Belanja Modal Gedung dan Bangunan Belanja Modal Gedung dan



PERIODE INI



LEBIH / (KURANG)



T O T A L



1.932.018.000,00



0,00



1.737.832.500,00



1.737.832.500,00



(194.185.500,00)



1.932.018.000,00



0,00



1.737.832.500,00



1.737.832.500,00



(194.185.500,00)



1.922.018.000,00



0,00



1.728.270.000,00



1.728.270.000,00



(193.748.000,00)



10.000.000,00



0,00



9.562.500,00



9.562.500,00



(437.500,00)



3.000.000,00



0,00



2.950.000,00



2.950.000,00



(50.000,00)



3.000.000,00



0,00



2.950.000,00



2.950.000,00



(50.000,00)



3.000.000,00



0,00



2.950.000,00



2.950.000,00



(50.000,00)



Bangunan - Pengadaan 5 . 2 . 3 . 01 . 01



Bangunan Gedung Tempat



5 . 2 . 3 . 01 . 14



Kerja Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor Belanja Modal Gedung dan Bangunan Pengadaan Bangunan Gedung Garasi/Pool



5.2.5 5 . 2 . 5 . 04



Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang



5 . 2 . 5 . 04 . 04



Bercorak Kebudayaan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan Alat Olah Raga



SURPLUS / DEFISIT (14.739.082.000,00)



0,00 (12.746.072.625,00) (12.746.072.625,00)



1.993.009.375,00



(14.739.082.000,00)



0,00 (12.746.072.625,00) (12.746.072.625,00)



1.993.009.375,00



SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN



Halaman 4 dari 4



LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH



TERIMA KASIH