BANK SOAL Surveyor Akreditasi FKTP [PDF]

Citation preview

1. Dalam upaya keselamatan pasien, pengunjung, dan petugas, untuk mencegah terjadinya infeksi, maka pada pekerjaan kontruksi harus dilakukan : a. ICRA Program, ICRA Kontruksi, dan PCRA b. ICRA Kontruksi dan PCRA c. ICRA Kontruksi d. ICRA Program dan ICRA Konstruksi 2. Pemberian tablet tambah darah pada remaja putri, promosi/konseling pemberian makanan bayi dan anak, pemberian tablet tambah darah pada ibu hamil dalam prioritas nasional adalah bentuk dari intervensi : a. Intervensi untuk pencegahan anemia pada ibu hamil b. Intervensi gizi spesifik c. Intervensi untuk pencegahan malnutrisi d. Intervensi gizi sensitif 3. Pencegahan dan penurutan stunting dilakukan melalui promotif dan preventif yang bertujuan untuk : a. Meningkatkan cakupan indikator program stunting b. Meningkatkan keterlibatan lintas sektor dalam pencegahan stunting c. Meningkatkan layanan dan cakupan intervensi gizi sensitive dan intervensi gizi spesifik d. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan stunting 4. Pembahasan penilaian kinerja UKM pada standar akreditasi puskesmas, minimal dilakukan : a. Empat kali dalam setahun b. Enam kali dalam setahun c. Dua kali dalam setahun d. Sekali dalam setahun 5. Perencanaan UKM puskesmas disusun secara terpadu dengan melibatkan lintas program dan lintas sector, disusun sesuai dengan : a. Hasil penilaian kinerja puskesmas b. Hasil penilaian kinerja puskesmas dan hasil pendataan PIS PK c. Analisis kebutuhan masyarakat dan hasil pendataan PIS PK d. Analisis kebutuhan masyarakat, hasil capaian indikator kinerja puskesmas, dan capaian SPM 6. Kegiatan di bawah ini adalah kegiatan fasilitas pemberdayaan masyarakat : a. Membangun kemitraan dengan organisasi kemasyarakatan dan swasta di wilayah kerja puskesmas dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat. b. Keterlibatan keluarga dalam membantu pasien yang membutuhkan perawatan di rumah c. Keterlibatan perawat dan bidan dalam membantu pasien yang membutuhkan perawatan di rumah



d. Kegiatan home-care yang dilakukan oleh petugas puskesmas 7. Variable – variable untuk menentukan derajat Risiko ketika melakukan severity assessment pada manajmen Risiko adalah : a. Severity, probability, dan pengendalian Risiko b. Severity, probability, dan pelaksanaan mitigasi c. Probability dan kemampuan pengendalian Risiko d. Severity dan probability 8. Situasi yang dihadapi oleh seseorang yang mengharuskan dibuat keputusan mengenai perilaku yang patut ketika terjadi pilihan dari dua atau lebih nilai etik/moral disebut dengan : a. Pemenuhan terhadap kode etik perilaku b. Dilemma etik dan pemenuhan terhadap kode etik perilaku c. Dilema etik d. Pertimbangan etik 9. Peran TPCB sesuai dengan yang diminta pada standar akreditasi puskesmas adalah : a. Pendampingan persiapan akreditasi, tindak lanjut hasil pelaksanaan lokakarya mini dan pertemuan tinjauan manajemen, pembinaan administratif dan pembinaan teknis b. Pendampingan self assessment dan penyusunan dokumen untuk persiapan akreditasi c. Pembinaan administrasi dan pembinaan teknis d. Pembinaan teknis, pendampingan penyusunan RUK dan RPK tindak lanjut hasil pelaksanaan lokakarya mini dan PTM, verifikasi dan umpan balik hasil pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan puskesmas 10. Dalam standar akreditasi puskesmas dipersyaratan melakukan pemeriksaan kesehatan berkala bagi pegawai dalam pelaksanaan program K3. Pemeriksaan kesehatan berkala sesuai dengan PMK 52 tahun 2018 dilaksanakan : a. Sewaktu – waktu sesuai dengan ketetapan dari puskesmas b. Minimal 2 tahun sekali c. Minimal 2 kali setahun d. Minimal setahun sekali 11. Akuntabilitas dalam pengelolaan pelayanan UKM ditunjukkan dengan penilaian terhadap : a. Tercapainya semua indikator pelayanan UKM b. Dilaksanakan penilaian kinerja pelayanan UKM paling sedikit dua kali setahun dan tindak lanjut c. Dilaksanakannya penilaian kinerja pelayanan UKM paling sedikit setahun sekali tindak lanjut, dan pelaporannya



d. Tercapainya semua indikator pelayanan UMK esensial 12. Pemenuhan kriteria 1.4.2 puskesmas merencanakan dan melaksanakan manajemen keselamatan dan keamanan fasilitas dinilai dengan : a. Pelaksanaan identifikasi pengunjung, inspeksi berkala terhadap fasilitas, simulasi kode darurat dan pemantauan keamanan pekerjaan konstruksi b. Adanya regulasi dan bukti pelaksanaan inspeksi berkala terhadap fasilitas c. Adanya regulasi dan bukti pelaksanaan identifikasi pengunjung dan tamu d. Adanya regulasi bukti pelaksanaan manajemen kedaruratan dan bencana 13. Keanggotaan tim etik yang diminta pada pokok pikiran pada standar 1.2.5 penyelenggaraan pelayanan UMK dan UKP dilakukan dengan pertimbangan etik dalam pengambilan keputusan pelayanan adalah sebagai berikut : a. Perwakilan dari pelayanan UKM dan pelayanan UKP b. Penanggung jawab UKM penanggung jawab UKP perwakilan pelayanan UKM, perwakilan pelayanan UKP, perwakilan dari tim mutu, dan perwakilan dari administrasi dan manajemen c. Kepala puskesmas ditambah dengan perwakilan pelayanan UKM, perwakilan pelayanan UKP, perwakilan dari tim mutu, dari perwakilan dari administrasi dan manajemen d. Perwakilan pelayanan UKM, perwakilan pelayanan UKP, perwakilan dari tim mutu, dan perwakilan dari administrasi dan manajemen 14. Penilaian bahwa komunikasi dan koordinasi dalam pelaksanaan UKM dilakukan oleh puskesmas dilihat dari : a. Adanya regulasi dan bukti pelaksanaan lokakarya mini dan tindak lanjutnya b. Adanya regulasi dan bukti pelaksanaan lokakarya mini c. Adanya regulasi dan bukti pelaksanaan lokakarya mini dan pertemuan tinjauan manajemen d. Adanya regulasi tentang mekanisme komunikasi dan koordinasi, dan bukti pelaksanaannya 15. Variable – variable untuk menentukan derajat Risiko ketika melakukan severity assessment pada manajemen Risiko adalah : a. Severity, probability, dan pengendalian Risiko b. Severity, probability, dan pelaksanaan mitigasi c. Probability dan kemampuan pengendalian Risiko d. Severity dan probability 16. Dalam standar akreditasi puskesmas dipersyarat melakukan pemeriksaan kesehatan berkala bagi pegawai dalam pelaksanaan program K3. Pemeriksaan kesehatan berkala sesuai dengan PMK 52 tahun 2018 dilaksanakan : a. Minimal 2 kali setahun b. Sewaktu – waktu sesuai dengan ketetapan dari puskesmas



c. Minimal setahun sekali d. Minimal 2 tahun sekali 17. Perlindungan terhadap kehilangan, ancaman dan gangguan kenyamanan bagi pasien, staf dan pengunjung, yang diminta pada program MFK adalah : a. Perlindungan untuk keamanan dari bahan B3 dan limbah B3 b. Perlindungan untuk keselamatan c. Perlindungan untuk keamanan akibat penggunaan peralatan d. Perlindungan untuk keamanaan 18. Dalam upaya keselamatan pasien, pengunjung, dan petugas untuk mencegah terjadinya infeksi, maka pada pekerjaan kontruksi harus dilakukan : a. ICRA Kontruksi b. ICRA Kontruksi dan PCRA c. ICRA Program, ICRA Kontruksi, dan PCRA d. ICRA Program dan ICRA Kontruksi 19. Untuk membuktikan bahwa regulasi internal disusun dengan baik, maka surveyor melakukan telusur terhadap adanya : a. Kebijakan dan pedoman / panduan b. Kebijakan, prosedur, panduan praktik klinis, protocol klinis c. Kebijakan, pedoman / panduan, perencanaan program / kegiatan, dan prosedur – prosedur d. Pedoman / panduan, prosedur, protocol, panduan praktik klinis, clinical pathway, dan kerangka acuan program/kegiatan. 20. Bukti implementasi pelaksanaan pencegahan risiko jatuh dapat dilihat dari : a. Pelaksanaan skrining risiko jatuh oleh perawat b. Pelaksanaan skrining risiko jatuh oleh petugas di lini depan dan perawat c. Pelaksanaan skrining cepat risiko jatuh oleh petugas yang pertama menerima pasien d. Dokumentasi bukti pelaksanaan skrining risiko jatuh, observasi dan wawancara pelaksanaan skrining risiko jatuh. 21. Dalam standar akreditasi puskesmas maupun standar akreditasi klinik pada pelayanan kesehatan perorangan meminta puskesmas dan klinik memperhatikan hak dan kewajiban pasien pemberdayaan pasien. Kedua hal tersebut membuktikan bahwa puskesmas dan klinik menerapkan prinsip : a. Continuity of care b. Coordination of care c. Continuity and coordination of care d. Patient centered care 22. Peran aktif dari puskesmas dan klinik dalam mensukseskan program prioritas nasional ditunjukkan dalam standar akreditasi dengan : a. Pemenuhan puskesmas dan klinik untuk menyusun, merencanakan, melaksanakan, dan melaporkan kegiatan program prioritas nasional



b. Pemenuhan puskesmas terhadap standar akreditasi puskesmas bab 4, dan klinik terhadap standar 3.6 tentang pelayanan promotife dan preventif pada standar akreditasi klinik c. Pemenuhan puskesmas dan klinik untuk mencatat dan melaporkan pelaksanaan program PPN d. Puskesmas dan klinik mencatat dan melaporkan pelaksanaan program promotif dan preventif terkait dengan PPN 23. Variable – variable untuk menentukan derajat risiko ketika melakukan severity assessment pada manajemen risiko adalah : a. Severity, probability, dan pelaksanaa mitigasi b. Probability dan kemampuan pengendalian risiko c. Severity dan probability d. Severity, probability dan pengendalian risiko 24. Kegiatan di bawah ini adalah kegiatan fasilitas pemberdayaan masyarakat : a. Keterlibatan perawat dan bidan dalam membantu pasien yang membutuhkan perawatan di rumah b. Keterlibatan keluarga dalam membantu pasien yang membutuhkan perawatan di rumah c. Kegiatan home – care yang dilakukan oleh petugas puskesmas d. Membangun kemitraan dengan organisasi kemasyarakatan dan swasta di wilayah kerja puskesmas dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat 25. Jika terjadi pegawai terpapar penyakit infeksi ,kekerasan, atau cedera akibat kerja, sesuai yang diminta dalam standar akreditasi, puskesmas harus melakukan : a. Melakukan investigasi, konseling dan tindak lanjutnya b. Mengisolasi pegawai yang terpapar penyakit infeksi c. Mengisolasi pegawai yang terpapar infeksi, dan memberi bantuan hukum untuk pegawai yang mengalami kekerasan, dan mengupayakan kompensasi untuk pegawai yang cedera akibat kerja d. Melakukan investigasi terhadap kejadian 26. Untuk memastikan pasien mengerti dan memahami hak dan kewajiban, telusur yang dilakukan oleh surveyor adalah : a. Melihat hasil evaluasi penyampaian informasi petugas tentang hak dan kewajiban pasien b. Melihat dokumen bukti pemahaman pasien tentang hak dan kewajiban yang ditanda tangani oleh pasien dan petugas c. Melihat dokumen bukti pemahaman pasien tentang hak dan kewajiban dan diverifikasi dengan wawancara dengan pasien d. Melihat dokumen bukti pemahaman pasien tentang hak dan kewajiban



27. Regulasi dan implemantasi langkah – langkah mencegah cedera pasien karena jatuh ditelusur dengan cara : a. Melakukan observasi dan simulasi implementasi pencegahan pasien jatuh, dan wawancara terkait dengan implementasi pencegahan pasien jatuh b. Meminta ditunjukkan SPO pencegahan pasien cedera karena jatuh, melakukan ovservasi implementasi pencegahan pasien jatuh, dan wawancara terkait implementasi pencegahan pasien jatuh c. Melakukan melakukan observasi implementasi pencegahan pasien jatuh, dan wawancara terkait implementasi pencegahan pasien jatuh d. Meminta ditunjukkan kebijakan pencegahan pasien cedera karena jatuh dan implementasinya 28. Dalam standar akreditasi puskesmas maupun standar akreditasi klinik pada pelayanan kesehatan perorangan mensyaratkan pelayanan kesehatan perorangan terjadi kesinambungan mulai dari penerimaan pasien, skrining, kajian awal, penyusunan rencana asuhan, pelaksanaan asuhan, pemulangan, rujukan, dan bahkan pelayanan home – care jika diperlukan. Standar tersebut mencerminkan diterapkannya prinsip : a. Patient centered care b. Patient, family, and community centered care c. Continuity and coordination of care d. Patient and family centered care 29. Kontrak dengan pihak ketiga bagi puskesmas maupun klinik dapat berupa : a. Kontrak klinis b. Perjanjian kerja sama dengan berbagai pihak yang dibutuhkan oleh klinik maupun puskesmas c. Kontrak manajemen d. Kontrak manajemen dan kontrak klinis 30. Dilakukannya upaya untuk mencagah terjadinya salah sisi, salah pasien, dan salah tindakan operatif, dibutuhkan dengan adanya : a. Bukti pengisian surgical safety checklist, bukti penandaan sisi operasi oleh perawat, dan adanya kebijakan dan SPO penandaan sisi operasi b. Kebijakan dan SPO penandaan sisi operasi, SPO pelaksanaan surgical safety checklist, bukti penandaan sisi operasi oleh operator yang akan melakukan, dan bukti pengisian surgical safety check – list c. Bukti pengisian surgical safety check list, bukti penandaan sisi operasi oleh petugas kesehatan d. Kebijakan dan SPO penandaan sisi operasi dan bukti pengisian surgical safety checklist oleh operator atau perawat yang ditunjuk oleh operator



31. Telusur untuk membuktikan ketersediaan APAR pada instrument akreditasi klinik adalah : a. Tersedia SPO pemeliharaan APAR, ketersediaan APAR, dan bukti pemeliharaan APAR b. Tersedia APAR, tersedia SPO dan bukti pemeliharaan APAR, wawancara proses pemeliharaan APAR, dan simulasi penggunaan APAR c. Ketersediaan APAR dan bukti pemeliharaan APAR d. Tersedia APAR, tersedia SPO dan bukti pemeliharaan APAR, observasi proses pemeliharaan APAR, dan simulasi penggunaan APAR 32. Pada program MFK, fasilitas pelayanan kesehatan menetapkan dan melaksanakan proses untuk memastikan semua sistem utilitas berfungsi efisien dan efektif, sehingga harus dilakukan : a. Tersedia bukti monitoring akses masuk dan keluar fasyankes b. Tersedia pengendalian infeksi yang terkait dengan penggunaan sistem utilitas c. Tersedia daftar inventaris sistem utilitas dan peralatan medis serta pemeliharaannya untuk menjamin keselamatan pasien dan petugas d. Tersedia daftar inventaris sistem utilitas dan bukti pemeliharaannya 33. Untuk telusur bahwa identifikasi pasien dilakukan sesuai yang diminta dalam standar akreditasi klinik, surveyor melakukan : a. Melihat adanya regulasi berupa kebijakan identifikasi pasien, melakukan wawancara tentang proses identifikasi pasien, dan meminta simulasi pelaksanaan identifikasi pasien b. Meminta simulasi identifikasi pasien c. Melihat SPO identifikasi pasien, melihat dokumen bukti pelaksanaan identifikasi pasien, melakukan wawancara tentang proses identifikasi pasien, dan meminta simulasi pelaksanaan identifikasi pasien d. Melihat bukti pelaksanaan identifikasi sebelum intervensi pada pasien 34. Keanggotaan tim etik yang diminta pada pokok pikiran pada standar 1.2.5 penyelenggaraan pelayanan UKM dilaksanakan dengan pertimbangan etik dalam pengambilan keputusan pelayanan adalah sebagai berikut : a. Perwakilan dari pelayanan UKM dan pelayanan UKP b. Perwakilan pelayanan UKM, perwakilan pelayanan UKP, perwakilan dari tim mutu, dan perwakilan dari administrasi dan manajemen c. Penanggung jawab UKM, penanggung jawab UKP, perwakilan pelayanan UKM, perwakilaan pelayanan UKP, perwakilan pelayanan UKP, perwakilan dari tim mutu, dan perwakilan dari administrasi dan manajemen



d. Kepala puskesmas ditambah dengan perwakilan pelayanan UKM, perwakilan pelayanan UKP, perwakilan dari tim mutu, dan perwakilan dari administrasi dan manajemen 35. Dalam standar akreditasi klinik maupun standar akreditasi puskesmas terkait dengan sumber daya manusia: a. File kepegawaian dilengkapi dan dievaluasi secara berkala paling lambat dua tahun sekali b. Evaluasi kinerja dilakukan paling lambat dua tahun sekali c. Evaluasi kinerja dilakukan secara berkala dan dilakukan kelengkapan dan pembaharuan file kepegawaian secara berkala d. Evaluasi kinerja dan pemutakhiran kelengkapan file kepegawaian diserahkan pada aturan di klinik maupun di puskesmas 36. Sebagai dasar untuk menyusun rencana program manajemen fasilitas dan keselamatan dan menyusun disaster plan, fasilitas pelayanan kesehatan perlu melakukan analisis risiko dengan menggunakan alat: a. Profil Risiko, dan Hazard Vulnerablity Assessment (HVA) b. Profil Risiko c. ICRA Program d. Register Risiko 37. Asesmen risiko yang dilakukan dalam Hazard Vulnerability Assessment terdiri dari 4 kelompok yaitu: a. Natural Hazard, Technological Hazard, Human Hazard, Hazardous Materials b. Natural Hazard, Human Hazard, Internal House-hold Hazard, External Household Hazard c. Natural Hazard, Occupational Hazard, Human Hazard, Technological Hazard d. Natural Hazard, Technological Hazard, Hazardous Material, Household Hazard 38. Salah satu program MFK adalah pengendalian B3 dan limbah B3, untuk memastikan program tersebut berjalan dengan baik, maka bukti- bukti telusur adalah: a. Petugas mampu memeragakan pembuangan limbah dengan benar b. Terdapat bukti kompetensi dari petugas yang diberi tanggung jawab mengelola B3 dan limbah B3 c. Terdapat petugas yang diberi tanggung jawab mengelola B3 dan limbah B3 yang melakukan monitoring tiap hari terhadap penyimpanan B3 dan pembuangan limbah B3 d. Terdapat daftar inventaris B3, penyimpanan dengan benar, MSDS, dan bukti dilakukan pembuangan limbah B3 dengan benar dan bukti monitoringnya



39. Situasi yang dihadapi oleh seseorang yang mengharuskan dibuat keputusan. mengenai perilaku yang patut ketika terjadi pilihan dari dua atau lebih nilai etik/moral disebut dengan: a. Dilemma etik b. Pertimbangan etik c. Dilemma etik dan pemenuhan terhadap Kode etik perilaku d. Pemenuhan terhadap kode etik perilaku 40. Pemenuhan kriteria 1.4.2. puskesmas merencanakan dan melaksanakan manajemen keselamatan dan keamanan fasilitas dinilai dengan: a. Adanya regulasi dan bukti pelaksanaan manajemen kedaruratan dan bencana b. Adanya regulasi dan bukti pelaksanaan identifikasi pengunjung dan tamu c. Pelaksanaan identifikasi pengunjung, inspeksi berkala terhadap fasilitas, simulasi kode darurat dan pemantauan keamanan pekerjaan konstruksi d. Adanya regulasi dan bukti pelaksanaan inspeksi berkala terhadap fasilitas 41. Jika terjadi pegawai terpapar penyakit infeksi, kekerasan atau cedera akibat kerja, sesuai yang diminta dalam standar akreditasi, puskesmas harus melakukan : a. Mengisolasi pegawai yang terpapar penyakit infeksi b. Mengisolasi pegawai yang terpapar infeksi, dan memberi bantuan hukum untuk pegawai yang mengalami kekerasan, dan mengupayakan kompensasi untuk pegawai yang cedera akibat kerja c. Melakukan investigasi, konseling dan tindak lanjutnya d. Melakukan investigasi terhadap kejadian 42. Asesmen risiko yang dilakukan dalam Hazard Vulnerability Assessment terdiri dari 4 kelompok yaitu : a. Natural Hazard, Technological Hazard, Humas Hazard, Hazardous Materials b. Natural Hazard, Technological Hazard, Hazardous Materials, Household Hazard c. Natural Hazard, occupational Hazard, Human Hazard, Technological Hazard d. Natural Hazard, Human Hazard, Internal House – hold Hazard, External Household Hazard 43. Dalam upaya keselamatan pasien, pengunjung, dan petugas, juga untuk mencegah terjadinya infeksi, maka pada pekerjaan kontruksi harus dilakukan : a. ICRA Kontruksi b. ICRA Program, ICRA Kontruksi, dan PCRA c. ICRA Kontruksi dan PCRA d. ICRA Program dan ICRA Kontruksi



44. Pemenuhan kriteria 1.4.2 puskesmas merencanakan dan melaksanakan manajemen keselamatan dan keamanan fasilitas dinilai dengan : a. Adanya regulasi dan bukti pelaksanaan manajemen kedaruratan dan bencana b. Adanya regulasi dan bukti pelaksanaan inspeksi berkala terhadap fasilitas c. Pelaksanaan identifikasi pengunjung, inspeksi berkala terhadap fasilitas, simulasi kode darurat dan pemantauan keamanan pekerjaan kontruksi d. Adanya regulasi dan bukti pelaksanaan identifikasi pengunjung dan tamu 45. Kegiatan di bawah ini adalah kegiatan fasilitas pemberdayaan masyarakat : a. Keterlibatan perawat dan bidan dalam membantu pasien yang membutuhkan perawatan di rumah b. Membangun kemitraan dengan organisasi kemasyrakatan dan swasta di wilayah kerja puskesmas dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat c. Kegiatan home – care yang dilakukan oleh petugas puskesmas d. Keterlibatan keluarga dalam membantu pasien yang membutuhkan perawatan di rumah 46. Dalam standar akreditasi puskesmas dipersyaratan melakukan pemeriksaan kesehatan berkala bagi pegawai dalam pelaksanaan program K3. Pemeriksaan kesehatan berkala sesuai dengan PMK 52 tahun 2018 dilakukan : a. Minimal 2 tahun setahun b. Minimal 2 tahun sekali c. Sewaktu – waktu, sesuai dengan ketetapan dari puskesmas d. Minimal setahun sekali 47. Variable – variable untuk menentukan derajat resiko ketika melakukan severity assessment pada manajemen risiko : a. Severity dan Probability b. Probability dan kemampuan pengendalian risiko c. Severity, probability, dan pengendalian risiko d. Severity, probability, dan pelaksanaan mitigasi 48. Situasi yang dihadapi oleh seseorang yang mengharuskan dibuat keputusan mengenai perilaku yang patut ketika terjadi pilihan dari dua atau lebih nilai etik/moral disebut dengan ; a. Pertimbangan etik b. Pemenuhan terhadap kode etik perilaku c. Dilemma etik d. Dilemma etik dan pemenuhan terhadap kode etik perilaku 49. Peran aktif dari puskesmas dan klinik dalam mensukseskan program prioritas nasional ditunjukkan dalam standar akreditasi dengan :



a. Pemenuhan puskesmas dan klinik untuk menyusun, merencanakan, melaksanakan, dan melaporkan kegiatan program prioritas nasional b. Pemenuhan puskesmas terhadap standar akreditasi puskesmas bab 4, dan klinik terhadap standar 3.6 tentang pelayanan promotive dan preventif pada standar akreditasi klinik c. Pemenuhan puskesmas dan klinik untuk mencatat dan melaporkan pelaksanaan program PPN d. Puskesmas dan klinik mencatat dan melaporkan pelaksanaan program promotif dan preventif terkait dengan PPN 50. Keanggotaan tim etik yang diminta pada pokok pikiran pada standar 1.2.5 penyelenggaraan pelayanan UKM dan UKP dilaksanakan dengan pertimbangan etik dalam pengembalian keputusan pelayanan adalah sebagai berikut : a. Perwakilan dari pelayanan UKM dan pelayanan UKP b. Perwakilan pelayanan UKM, perwakilan pelayanan UKP, perwakilan dari tim mutu, dan perwakilan dari administrasi dan manajemen c. Penanggung jawab UKM, penanggung jawab UKP, perwakilan pelayanan UKM, perwakilan pelayanan UKP, perwakilan dari tim mutu, dan perwakilan dari administrasi dan manajemen d. Kepala puskesmas ditambah dengan perwakilan pelayanan UKM, perwakilan pelayanan UKP, perwakilan dari tim mutu, dan perwakilan dari administrasi dan manajemen 51. Jika terjadi pegawai terpapar penyakit infeksi, kekerasan atau cedera akibat kerja, sesuai yang diminta dalam standar akreditasi, puskesmas harus melakukan : a. Mengisolasi pegawai yang terpapar penyakit infeksi b. Mengisolasi pegawai yang terpapar penyakit infeksi, dan memberi bantuan hukum untuk pegawai yang mengalami kekrasan dan mengupayakan kompensasi untuk pegawai yang cedera akibat kerja c. Melakukan investigasi, konseling dan tindak lanjutnya d. Melakukan investigasi terhadap kejadian 52. Assessmen risiko yang dilakukan dalam Hazard Vulnerrability Assessment terdiri dari 4 kelompok yaitu : a. Natural Hazard, Technological Hazard, Human Hazard, Hazardous Materials b. Natural Hazard, Technological Hazard, Hazardous Materials, Household Hazard c. Natural Hazard, Occupational Hazard, Human Hazard, Technological Hazard d. Natural Hazard, Human Hazard Internal House – hold Hazard, External Household Hazard



53. Dalam upaya keselamatan pasien, pengunjung, dan petugas, juga untuk mencegah terjadinya infeksi, maka pada pekerjaan konstruksi harus dilakukan : a. ICRA Kontruksi b. ICRA Program, ICRA Kontruksi, dan PCRA c. ICRA Konstruksi dan PCRA d. ICRA Program dan ICRA Kontruksi 54. Keanggotaan tim etik yang diminta pada pokok pikiran pada standar 1.2.5 penyelenggaraan pelayanan UKM dan UKP dilaksanakan dengan pertimbangan etik dalam pengambilan keputusan pelayanan adalah sebagai berikut : a. Perwakilan dari pelayanan UKM dan pelayanan UKP b. Perwakilan pelayanan UKM, perwakilan pelayanan UKP, perwakilan dari tim mutu, dan perwakilan dari administrasi dan manajemen c. Penanggung jawab UKM, penanggung jawab UKP, perwakilan pelayanan UKM, perwakilan pelayanan UKM, perwakilan pelayanan UKP, perwakilan dari tim mutu, dan perwakilan dari administrasi dan manajemen d. Kepala puskesmas ditambah dengan perwakilan pelayanan UKM, perwakilan pelayanan UKP, perwakilan dari administrasi dan manajemen 55. Dalam standar akreditasi puskesmas dipersyaratkan melakukan pemeriksaan kesehatan berkala bagi pegawai dalam pelaksanaan kesehatan berkala bagi pegawai dalam pelaksanaan program K3. Pemeriksaan kesehatan berkala sesuai dengan PMK 52 tahun 2018 dilakukan : a. Minimal 2 kali setahun b. Minimal 2 tahun sekali c. Sewaktu – waktu, sesuai dengan ketetapan dari puskesmas d. Minimal setahun sekali 56. Pemenuhan kriteria 1.4.2 puskesmas merencanakan dan melaksanakan manajemen keselamatan dan keamanan fasilitas dinilai dengan : a. Adanya regulasi dan bukti pelaksanaan manajemen kedaruratan dan bencana b. Adanya regulasi dan bukti pelaksanakan inspeksi berkala terhadap fasilitas c. Pelaksanaan identifikasi pengunjung, inspeksi berkala terhadap fasilitas, simulasi kode darurat dan pemantauan keamanan pekerjaan kontruksi d. Adanya regulasi dan bukti pelaksanaan identifikasi pengunjung dan tamu 57. Kegiatan di bawah ini adalah kegiatan fasilitas pemberdayaan masyarakat : a. Keterlibatan perawat dan bidan dalam membantu pasien yang membutuhkan perawatan di rumah b. Membangun kemitraan dengan organisasi kemasyarakatan dan swasta di wilayah kerja puskesmas dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat



c. Kegiatan home – care yang dilakukan oleh petugas puskesmas d. Keterlibatan keluarga dalam membantu pasien yang membutuhkan perawatan di rumah 58. Keanggotaan tim etik yang diminta pada pokok pikiran pada standar 1.2.5 penyelenggaraan pelayanan UKM dan UKP dilaksanakan dengan pertimbangan etik dalam pengambilan keputusan pelayanan adalah sebagai berikut : a. Perwakilan dari pelayanan UKM dan pelayanan UKP b. Perwakilan pelayanan UKM, perwakilan pelayanan UKP, perwakilan dari tim mutu, dan perwakilan dari administrasi dan manajemen c. Penanggung jawab UKM, penanggung jawab UKP, perwakilan pelayanan UKM, perwakilan pelayanan UKP, perwakilan dari tim mutu, dan perwakilan dari administrasi dan manajemen d. Kepala puskesmas ditambah dengan perwakilan pelayanan UKM, perwakilan pelayanan UKP, perwakilan dari tim mutu, dan perwakilan dari administrasi dan manajemen 59.