Pembiayaan Dan Ekuitas Pendidikan [PDF]

Citation preview

Nama :Togi V. Sitinjak NIM



:7183141042



PEMBIAYAAN DAN EKUITAS PENDIDIKAN A.EKUITAS PENDIDIKAN DALAM PERSPEKTIF PEMBIAYAAN Ekuitas pendidikan antara lain dilihat dari perspektif pembinaan dan nilai ekonomi pendidikan. Dengan mengambil sebuah artikel yang ditulis oleh ace suryadi, uraian mengenai keadilan dalam pembiayaan pendidikan disajikan pada kotak,sementara 1 sampai pembelanjaan keluarga di dua negara atau malaysia dan kolombia untuk kepentingan pendidikan menurut tingkat pendapatan disajikan pada tabel 15.1 .Ekuitas atau keadilan adalah cara biaya dan keuntungan investasi didistribusikan kepada kelompok masyarakat yang berbeda kemampuannya secara ekonomi dan lingkungan kehidupannya.Terkait dengan masalah ekuitas ini, dalam kerangka investasi pendidikan, muncul beberapa pernyataan mendasar.Apakah biaya dan keuntungan yang diperoleh akan dibagi rata antar wilayah? Apakah laki-laki dan perempuan, kelompok sosial, ekonomi, dan etnis sudah mendapatkan keadilan tersebut? Terutama di negara berkembang , pertanyaan-pertanyaan seperti ini sangat penting dicari jawabannya secara real, karena dirasakan sangat rawan perwujudan nya. Pembelanjaan keluarga untuk pendidikan menurut kamus ekonomi dalam menggali lebih jauh mengenai dimensi ekuitas atau keadilan dan efek investasi pendidikan, muncul beberapa pertanyaan lanjutan. a. Pertama,bagaimana sumber daya dan fasilitas pendidikan didistribusikan ke daerahdaerah dan kepada kelompok yang berbeda? b. Kedua,apakah efek dari subsidi pemerintah terhadap pendidikan, khususnya dalam distribusi pendapatan atau income distribution atau kesejahteraan? c. Ketiga, apakah investasi pendidikan bisa digunakan untuk pemerataan kekayaan, pendapatan dan kesempatan antara komunitas yang kaya dan yang miskin, yang beruntung maupun yang tidak beruntung? d. Keempat, seberapa efektif kah pendidikan sebagai alat pemerataan?



Berdasarkan pengalaman di Malaysia dan Colombia seperti tersaji pada tabel tampak bahwa pendidikan tentang pendidikan dasar meningkatkan keadilan dan pemerataantampak bahwa pendidikan tentang pendidikan dasar meningkatkan keadilan dan pemerataan bagi kalangan masyarakat miskin. Laporan pembangunan dunia atau world development report tahun 1980 dan 1981 menyarankan bahwa efisiensi dan ekuitas harus secara seksama dan keadilan terhadap pendidikan sama pentingnya dengan pembangunan ekonomi.



Keadilan tidak hanya berarti distribusi atau pembagian sumber daya pendidikan untuk perseorangan maupun kelompok, melainkan berkaitan juga dengan pemerataan. Oleh karena itu, penentuan nya harus berdasarkan faktor tentang sarah sumber daya tersebut didistribusikan atau cara masyarakat harus mendistribusikan nya. Penilaian orang akan berbeda di sini karena surut pandang, prinsip moral, dan filosofis mereka juga berbeda. Oleh sebab itu,analisis nya tidak bisa berjalan kalau penduduk tidak dikelompokkan terlebih dahulu. Pengelompokan itu bisa berdasarkan umur,jenis kelamin, kelas sosial, tingkat pendapatan, pekerjaan,kondisi daerah fisiografis atau variabel terkait lainnya.



B.ANGGARAN UNTUK EKUITAS DAN DISKREPENSI PENDAPATAN Di Amerika Serikat, ekuitas pendidikan bagi kaum wanita dilegitimasi oleh subuah produk hukum yang bernama The woman’s Educational Ekuity Act (WEEA) sejak tahun 1974, dengan tujuan mendorong ekuitas pendidikan bagi remaja putri dan kaum wanita pada umumnya, termasuk melindungi mereka dari aneka diskriminasi atas ras, etnis, kebangsaan, ketidakmampuan ekonomi dan sosial, usia dan lain-lain.Dalam kerangka ini, pemerintah Amerika Serikat mengalokasikan dana untuk membantu agen-agen dan isntitusi yang peduli dalam kerangka menghilangkan diskriminasi itu. Hasil kalkulasi untuk negara Argentina, Brasil, Colombia, Cili, Meksiko dan Uruguay menunjukkan bahwa distribusi pendapatan menjadi lebih tidak sama kalau data pendapatan rumah tangga digunakan sebagai dasar ukuran.Kalkulasi lainnya menunjukkan bahwa kesimpulan mengenai perubahan dalam ketidakadilan distribusi pendapatan di Meksiko bergantung pada cara ketidakadilan tersebut diukur karena ukuran yang berbeda memberikan tingkat yang berbeda bagi mereka yang berpendapatan tinggi. Ketidakadilan tidak hanya berarti distribusi atau pembagian sumber daya pendidikan untuk perseorangan maupun kelompok, melainkan berkaitan juga dengan pemerataan.Oleh karena itu, penentunya harus berdasarkan fakta tentang cara sumber daya tersebut didistribusikan atau cara masyarakat harus mendistribusikannya.Penilaian orang akan berbeda disini karena sudut pandang, prinsip moral, dan filosofis mereka juga berbeda.Oleh sebab itu, analisisnya tidak bisa berjalan kalau penduduk tidak dikelompokkan terlebih dahulu.Pengelompokan itu bisa berdasarkan umur, jenis kelamin, kelas sosial, tingkat pendapatan, pekerjaan dll.



C.INVESTASI PENDIDIKAN MENGURANGI KETIDAKADILAN Para ekonom tidak hanya berpendapat ahwa investasi pendidikan akan memberikan sumbangan terhadap pertumbuhan ekonomi dan pembangunan, tetapi mereka juga percaya bahwa investasi di bidang ini merupakan metode jangka panjang yang sangat kuat untuk mengurangi ketidakadilan dan distribusi pendapatan.Di negara-negara berkemang investasi pendidikan berpengaruh terhadap distribusi pendapatan dengan cara-cara berikut ini:



1. Pendidikan bisa meningkatkan tingkat pendapatan secara menyeluruh sehingga mengurangi tingkat kemiskinan 2. Pendidikan bisa mengubah penyebaran atau pemerataan pendapatan 3. Pendidikan bisa memubuka kesempatan baru bagi anak-anak miskin sehingga berperan sebagai kendaraan agi mobilitas sosial 4. Secara alternatif, jika partisipasi pendidikan hanya dibatasi bagi anak-anak orang kaya, pendidikan bisa dengan mudah meneruskan kesenjangan antargenerasi 5. Jika kelompok tertentu memperleh jasa keuangan yang lebih anyak untuk pendidikan dibanding kelompok lain, pendidikan akan meningkatkan kesenjangan sosial. 6. Pola pembiayaan, khususnya kelebihan subsidi untuk pendidikan, bisa menyamaratakan pendidikan yang dibebani pajak kepada orang yang memperoleh keuntungan dari subsidi tersebut. 7. Pendidikan bisa saja berinteraksi dengan tingkat kesuburan, tingkat kematian, kesehatan dan aspek-aspek pembangunan lainnya yang memengaruhi distribusi pendapatan. Variabel yang bisa dijadikan acuan untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi distribusi pendapatan ini adalah umur, pendidikan, latar belakang keluarga, dan pekerjaan. Negara-negara yang mempunyai tingkat pendidikan yang lebih tinggi menunjukkan kesenjangan pendapatan yang lebih kecil.Perbedaan yang lebih besar dari pemerolehan pendidikan dalam masyarakat berhubungan dengan kesenjangan pendapatan yang lebih besar pula.Ekspansi tingkat pendidikan yang lebih rendah akan berimplikasi pada penyebaran pendapatan dan mengurangi kesenjangan pendapatan. Investasi yang dirancang untuk mengurangi kesenjangan pendidikan merupakan kondisi yang penting, tetapi tidak cukup untuk mereduksi kesenjangan yang lebih besar pada distribusi pendapatan.Carnoy (1979) menyimpulkan bahwa “kebijakan pendidikan hanya bisa memberikan sumbangan terhadap distribusi pendapatan yang sama apabila dilaksanakan seiring dengan kebijakan perpajakan”. Kebijakan perpajakan juga akan mempunyai pengaruh yang lebih langsung ketimbang kebijakan pendidikan yang bekerja lebih lamban dan tidak langsung. Sebagian ekonom di negara-negara maju berpendapat bahwa jika pemerintah ingin meyelaraskan pendidikan dengan pendapatan, mereka harus mempertimbangkan kebijakankebijakan yang dirancang untuk pemerataan pendapatan melalui perpajakan yang berkesinambungan atau kebijakan pembayaran yang dirancang untuk megurangi perbedaan pendapatan.Hal itu lebih efektif daripada kebijakan yang dirancang untuk pemerataan kesempatan pendidikan (Jenis, 1972).Meskipun akibat pemerataan pendidikan tidak secepat dan selangsung kebijakan perpajakan atau kebijakan pembayaran, perlu diperhitungkan bahwa di negara-negara yang pendapatan maupun kesempatan pendidikan belum merata, ketidakadilan itu benar-benar nyata. Blug (1978) berpendapat bahwa walaupun distribusi pendidikan bukan merupakan istrumen yang penting untuk meyamakan distribusi pendapatan, khususnya jika dibandingkan



dengan kebijakan pajak dan pengeluaran atau dengan investasi langsung dalam pasar kerja melalui kebijakan pendapatan, hal itu merupakan instrumen yang tidak bisa diabaikan karena mungkin lebih cocok secara politis.



Sumber: Danim, Sudarwan.2004.Sumber Daya Manusia Analisis Ekonomi Pendidikan, IsuIsu Ketenagakerjaan,Pembiayaan Investasi, Ekuitas Pendidikan dan Industri Pengetahuan.Bandung: CV Pustaka Setia