Pengorganisasian Puskesmas [PDF]

  • 0 0 0
  • Suka dengan makalah ini dan mengunduhnya? Anda bisa menerbitkan file PDF Anda sendiri secara online secara gratis dalam beberapa menit saja! Sign Up
File loading please wait...
Citation preview

PENGORGANISASIAN PUSKESMAS



• Pengorganisasian adalah pengelompokan berbagai kegiatan yang diperlukan untuk melaksanakan suatu rencana sedemikian rupa sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan memuaskan • Pengorganisasian adalah pengaturan sejumlah personel yang dimiliki untuk memungkinkan tercapainya suatu tujuan yang telah disepakati dengan jalan mengalokasikan masing-masing fungsi dan tanggungjawab



Pengorganisasian adalah pengkoordinasian secara rasional berbagai kegiatan dari sejumlah orang tertentu untuk mencapai tujuan bersama melalui pengaturan pembagian kerja dan fungsi menurut perjenjangannya secara bertanggungjawab (Azwar,1988)



Unsur-unsur pokok dalam organisasi 1.Hal yang diorganisasikan • Kegiatan puskesmas : Pengaturan kegiatan yang terdapat pada RO Puskesmas • Tenaga Pelaksana Puskesmas: struktur organisasi puskesmas 2. Proses Pengorganisasian tingkat Puskesmas :pemerincian seluruh tugas Puskesmas, pembagian beban kerja, menguraikan tufoksi 3. Hasil pengorganisasian tingkat Puskesmas : terbentuknya suatu wadah yaitu organisasi Puskesmas



Manfaat pengorganisasian 1. Pembagian tugas untuk perorangan dan kelompok sebuah organisasi 2.Hubungan organisatoris antar manusia yang menjadi anggota atau staf sebuah organisasi 3. Pendelegasian wewenang 4. Pemanfaatan staf dan fasilitas fisik yang dimiliki organisasi



WEWENANG DALAM ORGANISASI • Wewenang adalah kekuasaan atau hak untuk memerintah atau meminta orang lain untuk berbuat sesuatu. 1. wewenang lini • Wewenang yang mengalir secara vertikal. Pelimpahan wewenang dari atas ke bawah dan pengawasan langsung oleh pimpinan kepada staf yang menerimanya



2. Wewenang Staf • Wewenang yang mengalir kesamping, yaitu wewenang yang diberikan kepada staf khusus untuk membantu melancarkan tugas-tugas staf yang diberikan wewenang lini. Contoh wewenang staf dalam struktur organisasi puskesmas adalah kepala tata usaha Puskesmas.



3. Wewenang staf dan lini • Perpaduan antara wewenang lini dan staf merupakan bentuk struktur organisasi yang paling umum dianut saat ini. • Pimpinan dibantu oleh staf dan ada kesatuan komando. Staf mempunyai wewenang fungsional, memberikan bantuan, baik berupa pikiran, saran, masukan, demi kelancaran tugas pimpinan dalam mencapai tujuan organisasi.



• Pembuatan pola struktur organisasi Puskesmas mengacu pada : • 1. Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 128/Menkes/SK/II/2004, menetapkan pola stuktur organisasi Puskesmas sebagai berikut : • A. Kepala Puskesmas • B. Unit Tata usaha yang membantu Kepala Puskesmas mengelola: data dan informasi,perencanaan dan penilaian, keuangan, umum dan kepegawaian



• C. Unit Pelaksana Teknis Fungsional Puskesmas: upaya kesehatan masyarakat termasuk pembinaan terhadap UKBM, Upaya kesehatan perorangan • D. Jaringan pelayanan puskesmas : puskesmas pembantu, puskesmas keliling, Bidan di desa



• 2. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 23 tahun 1994 menetapkan pola struktur organisasi puskesmas terdiri atas : • A. kepala Puskesmas • B. tata Usaha yang membidangi administrasi umum, pencatatan dan pelaporan, bendaharawan, pengemudi dan penjaga • C. Unit-unit fungsional yang dikelompokan tujuh unit, yaitu:



• Unit 1 : Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular • Unit 2 : Peningkatan dan Kesehatan keluarga • Unit 3 : Pemulihan kesehatan dan rujukan • Unit 4 : Kesehatan lingkungan, Penyuluhan dan Peran Serta Masyarakat (PSM) • Unit 5 : Perawatan • Unit 6 : Penunjang • Unit 7 : Pelaksana Khusus



Badan Penyantun Masyarakat



KEPALA PUSKESMAS Kepala Tata Usaha



1. Data dan Informasi 2. Perencanaan dan Penilaian 3. Keuangan 4. Umum dan Kepegawaian



Unit Kesehatan Perorangan Upaya Kesehatan Masyarakat



Unit Puskesmas Pembantu



Unit Puskesmas Keliling



Unit Bidan di Desa/ Puskesmas



• Kebijakan Pengorganisasian Tingkat Puskesmas • 1. Pengorganisasian berupa penentuan para penanggunggungjawab dan para pelaksana untuk setiap kegiatan dan program untuk setiap satuan wilayah kerja • 2. Pengorganisasian berupa penggalangan kerjasama tim secara lintas sektoral