Profil Imp Isbn [PDF]

Citation preview

KATA SAMBUTAN BKKBN memiliki peran yang strategis dalam membangun keluarga berkualitas yang tidak semata-mata hanya dengan melihat turunnya jumlah kelahiran tetapi BKKBN memfokuskan kepada pembangunan keluarga memiliki sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan terencana. Dalam melakukan hal ini, BKKBN membutuhkan SDM yang handal dan berdaya terutama di lini lapangan salah satunya adalah Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP). Dalam upaya pemberdayaan IMP, kegiatan yang perlu dilakukan adalah mengetahui potensi kuantitas maupun kualitas IMP di setiap tingkatan wilayah melalui pendataan IMP. Dengan demikian diharapkan kegiatan pemberdayaan IMP melalui penumbuhan, pembinaan dan pengembangan IMP dapat dilaksanakan dengan lebih baik sesuai dengan situasi dan kondisi program KB Nasional. Tahun 2020 adalah tahun yang memiliki keunikan tersendiri dimana pencapaian program belum mencapai hasil yang optimal karena adanya pandemi Covid-19. Hal ini berdampak pada terbatasnya ruang gerak untuk melakukan kegiatan operasional. Disamping itu, anggaran yang sudah direncanakan pada tahun sebelumnya mengalami perubahan yang sangat signifikan. Sehingga, banyak kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan karena anggarannya dipergunakan untuk penanggulangan pandemi Covid-19. Dengan penguatan IMP melalui pengklasifikasian IMP yang dilakukan oleh para kader yang dibantu oleh PKB/PLKB di lini lapangan diharapkan program Bangga Kencana tetap berjalan meskipun terdapat pandemi. IMP merupakan salah satu ujung tombak keberhasilan program Bangga Kencana dan salah satu upaya dalam mewujudkan terbentuknya multinetworking yang nantinya dapat menyebarluaskan informasi secara cepat dan tepat sasaran. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu tersusunnya profil IMP tahun 2020. Disadari bahwa Penyusunan Profil IMP Tahun 2020 ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu saran dan masukan sebagai bahan perbaikan dalam penyempurnaan di tahun-tahun berikutnya tetap kami harapkan dari berbagai pihak. Hasil Analisis dalam Profil IMP untuk semester pertama ini memakai sumber data dari Sistem Pendataan Keluarga (SIGA) dan Aplikasi Data Statistik Rutin tahun 2020 dan hasil Analisis semester kedua selain menggunakan data yang digunakan dalam semester I juga menggunakan data yang diperoleh dari pengumpulan data yang terangkum dalam aplikasi siLiLi yang terkoneksi dengan data SIM SDM untuk para PKB/PLKB serta pengumpulan data melalui googleform yang dilakukan selama bulan Maret-Juni 2020. Semoga Buku Profil IMP Tahun 2020 ini dapat dipakai dalam mengoptimalkan keberadaan para tenaga lini lapangan khususnya IMP dalam rangka keberlangsungan program Bangga Kencana Nasional di masa yang akan datang. Jakarta, November 2020 Deputi Bidang Advokasi, Penggerakan dan Informasi,



H. Nofrijal, SP., MA



BUKU PROFIL IMP TAHUN 2020



i



KATA PENGANTAR Berdasarkan RPJMN 2020-2024, BKKBN berkewajiban mendukung tercapainya Visi, Misi dan Prioritas Pembangunan Nasional dengan ukuran keberhasilan berupa sasaran strategis dalam rancangan Rencana Strategis BKKBN 2020-2024 yang harus dicapai diantaranya adalah a) Menurunnya Angka Kelahiran Total/Total Fertility Rate (TFR) dapat mencapai 2,26 pada tahun 2020; b) Meningkatnya Angka Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive Prevalence Rate (MCPR) 61,78 persen pada tahun 2020; c) Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi/Unmet Need 8,6 persen pada tahun 2020; d) Menurunnya Angka Kelahiran Menurut Kelompok Umur 15-19 tahun /Age Specific Fertility Ratio (ASFR) 15-19 tahun, dengan target 25 per-1.000 kelahiran pada tahun 2020. Dari data tersebut Kedeputian ADPIN dalam hal ini Direktorat Bina Penggerakan Lini Lapangan juga turut andil dalam mencapai penurunan unmet need dan drop out. Tenaga Lini Lapangan dalam hal ini IMP diharapkan dapat mewujudkan target tersebut karena yang mereka sasar bisa langsung ke target utama yakni keluarga. Keluarga menjadi hal utama dan menjadi unit terkecil dari penduduk, ketika kita membangun penduduk dari unit terkecilnya maka penduduk akan tumbuh berkualitas dan tumbuh seimbang. Keberadaan IMP menjadi sangat krusial dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Di tengah pandemi ini, IMP harus tetap bisa memberikan pelayanan dan upaya kinerja dengan baik dimana Quick Wins harus tetap berjalan dengan terus memberikan pelayanan Keluarga Berencana (KB) bekerja sama dengan Para PKB/PLKB sebagai koordinatornya serta dengan berbagai pihak seperti Bidan dengan tetap mencegah penularan COVID-19 melalui perilaku yang menerapkan protokol kesehatan. Salah satu kegiatan yang perlu dilakukan guna mengoptimalkan keberadaan IMP adalah mengetahui sejauh mana potensi baik jumlah maupun kualitas IMP disetiap wilayah melalui kegiatan profiling IMP. Analisis profil IMP secara kuantitas dan kualitas IMP tahun 2020 ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran keadaan dan perkembangan IMP secara nasional maupun di masing-masing wilayah. Disadari bahwa Penyusunan Profil IMP tahun 2020 ini masih jauh dari sempurna. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu menyempurnakan Buku Profil IMP Tahun 2020 ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan rahmat dan karunia-Nya dalam pengabdian kita bagi masyarakat, demi bangsa dan negara kita tercinta Indonesia, semoga pedoman ini bermanfaat bagi kita semua. Jakarta, November 2020 Direktur Bina Penggerakan Lini Lapangan,



Drs. Wahidin,M.Kes.



BUKU PROFIL IMP TAHUN 2020



ii



BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Salah satu cara membangun Indonesia adalah dimulai dari keluarga. Unit terkecil dari masyarakat yang harus menjadi sasaran utama dalam mewujudkan cita cita pembangunan nasional. Membangun sebuah keluarga pada dasarnya bertujuan untuk membangun SDM yang berkualitas dan meningkatkan taraf hidup masyarakat dan bangsa dalam semua bidang kehidupan. Sebagai lembaga/badan yang menyasar keluarga dalam melaksanakan semua programnya, BKKBN menyambut dengan baik lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang memuat pembagian urusan konkuren antara pusat dan daerah. Dengan berlakunya Undang-Undang ini BKKBN memperoleh keuntungan sebab sesuai Undang-undang ini secara tegas dijelaskan terdapat 4 (empat) Sub urusan yang menjadi kewenangan bersama, yaitu; 1) Pengendalian Penduduk, 2) Keluarga Berencana (KB), 3) Keluarga berkualitas, serta 4) Standarisasi Pelayanan KB dan Sertifikasi Tenaga Penyuluh KB (PKB/PLKB). Dengan demikian di dalam menjalankan pembangunan di bidang Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga, BKKBN akan memperoleh dukungan yang sangat kuat baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah untuk terjun langsung ke sasaran Program Bangga Kencana yakni keluarga.



Melalui pembagian urusan dan kewenangan antara Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten dan Kota, dapat meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pembangunan Program Bangga Kencana. Sejalan dengan semangat undang-undang tersebut dilakukan upaya pembinaan Institusi Masyarakat Perdesaan/Perkotaan (IMP) untuk menyelenggarakan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) di Tingkat Desa dan Kelurahan. Program Bangga Kencana bertujuan untuk mewujudkan keserasian, keselarasan dan keseimbangan kebijakan kependudukan guna mendorong terlaksananya pembangunan nasional dan daerah yang berwawasan kependudukan serta mewujudkan penduduk tumbuh seimbang melalui pelembagaan keluarga berkualitas. Pelaksanaan Program Bangga Kencana di tingkat Desa/ Kelurahan pada era otonomi daerah tidak mungkin dilaksanakan hanya oleh Penyuluh KB. Oleh karena itu, upaya keberadaan Kader IMP sebagai bagian dari penggerak kegiatan pembangunan di lapangan diharapkan mampu untuk melaksanakan fungsinya dengan baik.



BUKU PROFIL IMP TAHUN 2020



1



Keberhasilan Program Bangga Kencana antara lain ditandai dengan penurunan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP), penurunan tingkat fertilitas (TFR), peningkatan kesadaran masyarakat tentang makna keluarga berkualitas dan adanya peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat dalam mengelola Program Bangga Kencana yang dilakukan oleh IMP, Lembaga Swadaya Organisasi Masyarakat (LSOM), swasta, tokoh masyarakat dan instansi pemerintah terkait lainnya. IMP terdiri dari Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) dan Sub PPKBD, yang berpartisipasi dalam memetakan potensi wilayah, membentuk dan membina kelompok kegiatan yang ada. Selain PPKBD dan Sub PPKBD, juga ada kader lainnya yang tergabung dalam kelompok yang berperan aktif menyukseskan Program Bangga Kencana di tingkat lini lapangan yaitu Kelompok KB dan Kelompok Kegiatan (Poktan). Kelompok ini merupakan sekelompok masyarakat akseptor KB dalam wadah organisasi yang secara sukarela berperan aktif melaksanakan/mengelola Program Bangga Kencana seperti UPPKS, kelompok Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR) dan Bina Keluarga Lansia (BKL), serta Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK-R). Selain itu, keberhasilan juga harus didukung peran petugas Lini Lapangan dalam hal menjamin ketersediaan alat kontrasepsi untuk keluarga pra sejahtera, menurunkan angka unmet need, meningkatkan kesertaan ber-KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) dan kebijakan Program Bangga Kencana di daerah sasaran khusus; Perencanaan Program Pembangunan Keluarga melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK-R) dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS).



Dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun, Program Bangga kencana pernah pada zaman keemasannya dimana Peran IMP di tahun 1980-2000 sebagai menjadi Pelopor dan ujung tombak program Bangga Kencana yang membawa Pemerintah Indonesia mendapatkan award sebanyak 2 (dua) kali dari Badan Dunia (PBB) dalam Bidang Kependudukan dan Keluarga Berencana. Meskipun saat ini menunjukkan kondisi yang berbeda dimana berdasarkan Sensus Penduduk 2005-2015 capaian Program KB mengalami stagnasi. Bukan hanya soal Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana saja yang harus diperhatikan BKKBN dalam menjalankan programnya, saat ini BKKBN mengemban tugas baru yakni menjadi leading sector dalam program pencegahan stunting secara nasional. Hal ini tentu menjadi tantangan tersendiri dalam mewujudkan semua tujuan Program Bangga Kencana.



Dengan semakin besarnya tanggung jawab yang diemban BKKBN, maka diperlukan pergerakan yang dinamis dan tepat sasaran. Melihat potensi yang sangat besar atas BUKU PROFIL IMP TAHUN 2020



2



keberadaan IMP di Lapangan dan peran sertanya dalam membantu mensukseskan Program Bangga Kencana diperlukan penataan kembali dalam manajemen tata Kelola Program Bangga Kencana. Penataan manajemen IMP adalah dengan memetakan seluruh IMP yang ada, baik dari segi kuantitas maupun kualitas yang dibutuhkan dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan pengembangan IMP. Selain itu, pemetaan tenaga IMP juga bisa untuk memudahkan dalam pelaksanaan program Bangga Kencana seperti menyiapkan pendataan keluarga, pelaksanaan pembinaan akseptor dan calon akseptor.



Sebagai wujud usaha dalam upaya pemetaan IMP, Direktorat Bina Penggerakan Lini Lapangan telah me-launching aplikasi monitoring dan evaliasi tenaga lini lapangan bernama Aplikasi SiLiLi Keren. Aplikasi ini disiapkan untuk memetakan keberadaan Penyuluh KB dan Kader IMP sebagai perpanjangan tangan BKKBN di lapangan dalam menyosialisasikan Program Bangga Kencana dalam berbagai kondisi termasuk kondisi pandemi Covid-19 yang sedang dihadapi saat ini. Pemetaan kuantitas dan kualitas Institusi Masyarakat Pedesaan/Perkotaan (IMP) perlu dilakukan untuk mendukung stakeholder di setiap tingkatan wilayah termasuk stakeholder tingkat pusat di dalam rangka mengeluarkan kebijakan pusat tentang IMP perlu Informasi mendetail tentang seberapa besar jumlah IMP dan tingkat kemampuannya. Selanjutnya untuk menjamin kegiatan Sosialisasi Program Bangga Kencana oleh para kader ini dapat berjalan optimal dalam adaptasi kebiasaan baru di masa pandemi Covid-19 dan benarbenar mencapai sasarannya, maka dipandang perlu adanya pemetaan tenaga lini lapangan dalam buku profil IMP ini.



B. TUJUAN 1. Umum Buku Profil IMP ini dibuat agar dapat memberikan gambaran dan peta IMP (PPKBD dan Sub PPKBD), rencana dan strategi bagi di setiap tingkatan serta mitra kerja (BKKBN Pusat, Perwakilan BKKBN Provinsi, OPD KB Kabupaten dan Kota, Mitra Kerja yang terkait dalam pembinaan Program Bangga Kencana di lini lapangan). Sehingga penyajian data dalam bentuk buku Profil IMP diharapkan mempermudah pembaca untuk mengetahui besaran kuantitas dan kualitas IMP agar dapat merencanakan dan melaksanakan program Bangga Kencana dengan tepat. 2. Khusus Buku Profil ini mempunyai tujuan khusus, antara lain: a. Memudahkan



untuk



merencanakan



pembentukan,



pembinaan



dan



pengembangan IMP di Desa/Kelurahan BUKU PROFIL IMP TAHUN 2020



3



b. Memudahkan pembinaan IMP dalam meningkatkan peran IMP dalam pelaksanaan Program Bangga Kencana khususnya di POKTAN yang ada (BKB, BKR, BKL, UPPKS dan PIK R) c. Memudahkan pembinaan IMP dalam pelaksanaan program pencegahan stunting di Desa/Kelurahan d. Mendukung pelaksanaan Pendataan Keluarga terkait data IMP Potensial yang valid secara by name by address e. Mendorong Pencapaian Pendataan New SIGA



C. Ruang Lingkup Buku Profil IMP ini mencakup informasi tentang: 1. IMP yang terdiri dari PPKBD dan Sub PPKBD. 2. Kuantitas IMP yang ada. 3. Kualifikasi IMP yang ada. 4. Perkembangan IMP sampai dengan tahun 2020



BUKU PROFIL IMP TAHUN 2020



4



BAB II PROFIL IMP



A. Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) 1. Pengertian IMP Institusi



masyarakat



perdesaan/



perkotaan



(IMP)



adalah



wadah



masyarakat yang berperan serta dalam pengelolaan program Bangga Kencana, baik dalam bentuk perorangan maupun kelompok/organisasi yang mempunyai pengaruh di masyarakat dan pranata sosial serta mempunyai tujuan membantu pelaksanaan program Bangga Kencana di Desa/ Kelurahan. IMP sendiri pada hakekatnya merupakan wadah pengelolaan dan pelaksanaan Program Bangga Kencana mulai dari tingkat Desa/Kelurahan, Dusun/RW hingga tingkat RT. Ditingkat Desa/Kelurahan disebut Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD), ditingkat Dusun/RW dinamakan Sub Pembantu Pembina KB Desa (Sub PPKBD). PPKBD adalah seseorang atau beberapa orang kader dalam wadah organisasi yang secara sukarela berperan aktif melaksanakan/mengelola Program Bangga Kencana di tingkat Desa/Kelurahan. Sedangkan Sub PPKBD adalah seseorang atau beberapa orang kader dalam wadah organisasi yang secara sukarela berperan aktif melaksanakan/mengelola Program Bangga Kencana di tingkat RW. 2. Siapa Itu IMP Kader IMP merupakan sumber daya manusia lokal yang sangat penting dan menjadi satu kekuatan yang dapat diandalkan untuk tetap dapat mempertahankan keberhasilan Program Bangga Kencana. Dalam upaya mendukung perkembangan program Bangga Kencana, IMP sebagai wadah peran serta masyarakat dalam meningkatkan kualitas SDM di wilayah desa/kelurahan. Peningkatan kualitas tersebut perlu ditumbuhkembangkan dan dibina, sehingga sasaran program pembangunan masyarakat akan menjadi lebih efektif. Adapun IMP terdiri dari Pembantu Pembina Keluarga Berencana di Desa (PPKBD) PPKBD dan Sub PPKBD bersama Kelompok KB, Kader Poktan Bina Keluarga (BKB, BKR, BKL) dan UPPKS,



Tokoh



BUKU PROFIL IMP TAHUN 2020



Agama



(Toga)



dan



Tokoh



Masyarakat



(Toma) 5



berkewajiban untuk membantu Penyuluh Keluarga Berencana (PKB)/ Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) menyampaikan pesan kependudukan dan membantu melatih masyarakat khususnya anak-anak dalam melaksanakan perilaku kependudukan yang baik. Kedepannya diharapkan IMP akan mampu berkiprah membantu PKB/PLK dalam menyukseskan program Bangga Kencana. Berikut ini beberapa kegiatan yang dilakukan lini lapangan, baik para penyuluh KB maupun para IMP:



Gambar 1. Kegiatan Giat Kampung KB Padang Bulan Desa Sindanghayu dalam rangka penyuluhan BKB, November 2020



Gambar 2. Pelayanan KB yang dilakukan bersama Kader IMP Desa Kuncir, Kecamatan Ngetos,Kabupaten Nganjuk, November 2020



BUKU PROFIL IMP TAHUN 2020



6



Gambar 3. Kegiatan Kader dan Penyuluh KB dalam Kegiatan Pemasangan Implant di Haganas dalam rangka Hari Pelayanan Sejuta Akseptor, Juni 2020



Gambar 4. Penyuluhan BKB dan BKR oleh Penyuluh KB bersama IMP di Kelurahan Kalideres, Maret 2020



Gambar 5. Kegiatan Penyuluh KB bersama PKK dan IMP Kelurahan Kalideres, mensosialisasikan Gerakan Masyarakat Sehat, Februari 2020



BUKU PROFIL IMP TAHUN 2020



7



Gambar 6. Kegiatan Penyuluh KB dan IMP Kecamatan Kalideres, Pemasangan Implant di Puskesmas Kalideres II, Maret 2020



Gambar 7. Penyuluh KB dan IMP Kecamatan Kalideres, sosialisasi program Bangga Kencana dan program lainnya di Aula Kelurahan Kalideres, Maret 2020



Gambar 8. Para IMP dan PKK bersama mempersiapkan kegiatan untuk Kegiatan Sejuta Akseptor, Juni 2020



BUKU PROFIL IMP TAHUN 2020



8



Gambar 9. Penyuluh KB dan IMP bersama dengan kader dalam pembinaan BKR dan BKB, Maret 2020



Gambar 10. Kader IMP membantu memberikan konseling kepada calon Akseptor untuk menggunakan MKJP, Desa Batu-Batu, September 2020



Gambar 11. Para Kader IMP mengikuti Pengarahan tentang Stunting di Kelurahan Mulia Agung, Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, November 2020



BUKU PROFIL IMP TAHUN 2020



9



Gambar 12. Mengantar Calon Akseptor untuk melakukan KB Sub PPKBD Desa Belotan, September 2020



B. Klasifikasi IMP Berdasarkan kondisi IMP di lapangan dan tuntutan perkembangan program yang harus diperankan oleh IMP, maka IMP diklasifikasikan dalam 3 (tiga) kelompok yaitu: 1. IMP klasifikasi dasar IMP diklasifikasikan sebagai IMP Klasifikasi Dasar apabila telah melaksanakan peran: a. Pengorganisasian (kepengurusan pembagian tugas sudah ada kecuali bila kepengurusannya tunggal dan disesuaikan dengan kondisi wilayahnya), b. Pertemuan (belum rutin, belum ada rencana kerja, belum ada notulen), c. KIE sudah ada, d. Pencatatan dan Pelaporan (masih sederhana), e. Pelayanan Kegiatan (masih sederhana, meliputi: pelayanan ulang Alkon, rujukan, UPPKS, minimal ada satu Bina Keluarga), f. Upaya Kemandirian (melaksanankan salah satu dari kegiatan): 1) Pendanaan kelompok melalui iuran, jimpitan dan penjualan produk setempat, 2) Mendorong kemandiran kelompok kegiatan.



2. IMP klasifikasi berkembang IMP



diklasifikasikan



sebagai



IMP



klasifikasi



berkembang



apabila



telah



melaksanakan peran: a. Pengorganisasian (kepengurusan sudah dilengkapi pembagian tugas yang jelas kecuali bila kepengurusannya tunggal dan disesuaikan dengan kondisi wilayahnya), BUKU PROFIL IMP TAHUN 2020



10



b. Pertemuan (rutin bulanan, ada rencana kerja, ada notulen), c. KIE dan Konseling sudah ada, d. Pencatatan dan Pelaporan sudah dilaksanakan, e. Pelayanan Kegiatan (lebih lengkap, meliputi:pelayanan ulang Alkon, rujukan, UPPKS, minimal ada satu atau dua Bina Keluarga), f. Upaya Kemandirian (melaksanakan 2 dari kegiatan): 1) Pendanaan kelompok melalui iuran, jimpitan dan penjualan produk setempat, 2) Mendorong kemandiran kelompok kegiatan.



3. IMP klasifikasi mandiri IMP diklasifikasikan sebagai IMP klasifikasi mandiri apabila telah melaksanakan peran: a. Pengorganisasian (kepengurusan sudah dilengkapi dengan seksi-seksi), b. Pertemuan (rutin bulanan, berjenjang, ada rencana kerja, ada notulen), c. KIE dan Konseling sudah ada, d. Pencatatan dan Pelaporan sudah dilaksanakan lengkap dan sudah ada tindak lanjut, e. Pelayanan Kegiatan (lebih lengkap, meliputi: pelayanan ulang Alkon, rujukan, UPPKS, minimal ada satu atau dua Bina Keluarga), f. Upaya Kemandirian (melaksanakan 2 dari kegiatan): 1) Pendanaan kelompok melalui iuran, jimpitan dan penjualan produk setempat, 2) Mendorong kemandiran kelompok kegiatan.



Adapun persebaran PPKBD pada Semester 1 (satu) tahun 2020 berdasarkan klasifikasinya adalah sebagai berikut:



BUKU PROFIL IMP TAHUN 2020



11



Grafik 1. Klasifikasi Dasar PPKBD, semester I 2020



Klasifikasi dasar pada IMP sudah tersebar di semua provinsi di seluruh Indonesia. Provinsi Aceh memiliki jumlah PPKBD dengan klasifikasi dasar tertinggi dibanding provinsi lainnya yakni sebanyak 3964 PPKBD dan klasifikasi dasar terendah ada di Gorontalo sebanyak 21 PPKBD. Jumlah persebaran PPKBD di klasifikasi dasar ini bisa menjadi acuan dalam menjalankan tugas selanjutnya bagi para Penyuluh KB secara



BUKU PROFIL IMP TAHUN 2020



12



khusus maupun BKKBN secara umum dalam meningkatkan peran IMP untuk menjadi lebih berkembang dari potensi yang sudah dimiliki saat ini. Selanjutnya, dalam klasifikasi berkembang, PPKBD juga sudah tersebar di semua provinsi seluruh Indonesia kecuali 11 provinsi (dalam grafik), berikut ini adalah data persebarannya untuk tahap PPKBD dalam klasifikasi berkembang:



Grafik 2. Klasifikasi Berkembang PPKBD



Dalam grafik klasifikasi berkembang, yang perlu menjadi perhatian khusus adalah jumlahnya yang sangat sedikit di setiap provinsi seperti Provinsi Aceh yang memiliki PPKD tertinggi dalam klasifikasi dasar namun hanya ada 12 PPKBD yang masuk dalam klasifikasi berkembang. Masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan BKKBN dalam membangun PPKBD lebih berdaya sehingga bisa masuk dalam BUKU PROFIL IMP TAHUN 2020



13



klasifikasi selanjutnya guna mensukseskan Program Bangga Kencana.Sama halnya dengan PPKBD klasifikasi berkembang, pada tahap paling tinggi yakni klasifikasi mandiri, PPKBD juga sebenarnya sudah mulai tersebar di beberapa provinsi di Indonesia, berikut data persebaran PPKBD dalam klasifikasi mandiri pada kurun waktu semester I tahun 2020:



Grafik 3. Klasifikasi Mandriri PPKBD



BUKU PROFIL IMP TAHUN 2020



14



Berdasarkan data klasifikasi PPKBD pada semester I di tahun 2020, BKKBN memiliki potensi yang cukup besar atas keberadaan PPKBD baik dalam klasifikasi dasar maupun berkembang meskipun PPKBD di klasifikasi mandiri baru ada di 14 provinsi dan jumlahnya pun sangat minim. Ini akan menjadi potensi sekaligus tantangan dalam usaha mensosialisasikan Program Bangga Kencana di Lapangan. Semakin mandiri para PPKBD maka akan mempermudah program dapat diterima masyarakat karena PPKBD dalam klasifikasi mandiri sudah dapat membuat inovasi, organisasi yang ada juga sudah terstruktur.Keberadaan PPKBD tidak terlepas dengan keberadaan Sub PPKBD, Adapun persebaran Sub PPKBD di Semester 1 (satu) berdasarkan klasifikasinya adalah sebagai berikut:



Grafik 4. Klasifikasi Dasar Sub PPKBD



BUKU PROFIL IMP TAHUN 2020



15



Dari Grafik di atas, terlihat di setiap Provinsi sudah ada dalam tahap klasifikasi dasar, dimana Papua Barat berada dalam posisi terbawah atas jumlah Sub PPKBD yaitu 47 Sub PPKBD. Dari grafik juga terlihat semakin ke arah timur Indonesia jumlah Sub PPKBD klasifikasi dasarnya semakin sedikit.



Grafik 5. Klasifikasi Berkembang Sub PPBD



BUKU PROFIL IMP TAHUN 2020



16



Berbeda halnya dengan klasifikasi dasar, jumlah Sub PPKBD dalam klasifikasi berkembang jumlahnya menurun ditambah banyak provinsi yang belum ada dalam tahapan klasifikasi berkembang bahkan untuk Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa timur saja jumlah Sub PPKBD yang ada ditahap ini tidak sampai setengahnya.



Grafik 6. Klasifikasi Mandiri Sub PPKBD



BUKU PROFIL IMP TAHUN 2020



17



Potensi Sub PPKBD di klasifikasi mandiri juga masih sangat minim, dimana hanya 16 Provinsi yang ada di tahap ini, dan jumlahnya pun masih sangat sedikit. Dari grafik juga terlihat bahwa Provinsi di daerah timur Indonesia banyak yang tidak ada Sub PPKBD nya.Data Semester II berdasarkan klasifikasi tidak berbeda jauh dengan data sebaran di semester I dimana jumlah baik PPKBD maupun Sub PPKBD di setiap klasifikasinya tidak tersebar secara merata. Berikut ini adalah data persebaran berdasarkan klasifikasi dasar, berkembang dan mandiri di semester II Tahun 2020:



Gambar 13. Sebaran Klasifikasi PPKBD di Seluruh Indonesia



BUKU PROFIL IMP TAHUN 2020



18



Gambar 14. Sebaran Klasifikasi Sub PPKBD di Seluruh Indonesia



BUKU PROFIL IMP TAHUN 2020



19



Dalam kurun waktu 4 (empat) tahun baik PPKBD maupun Sub PPKBD pergerakannya cenderung stagnan. Ini tentu perlu menjadi perhatian khusus, perutmbuhan, pembinaan dan pengembangan IMP (PPKBD, Sub PPKBD dan Kelompok KB), serta Kelompok-Kelompok Kegiatan (Poktan) perlu terus dikembangkan perannya dari klasifikasi dasar dan klasifikasi berkembang menjadi klasifikasi mandiri. IMP pada tahapan mandiri diyakini telah mampu membina peserta KB dan memberikan KIE kepada masyarakat serta membina kelompokkelompok kegiatan yang meliputi BKB, BKR, BKL, dan UPPKS dengan benar. Selain itu, kemandirian yang diharapkan juga meliputi kemandirian dalam pembiayaan dan penguasaan materi subtantif program Bangga Kencana.



Gambar 15. IMP Mandiri 2016 - 2020



Kondisi timpang atas jumlah IMP di berbagai tingkat klasifikasi tersebut pertama-tama menimbulkan pertanyaan kenapa sekian tahun sejak rekrutmen IMP pertama kali kondisinya tidak berubah dan menjadi identitas tinggal IMP Klasifikasi Mandiri. Karena pembinaan kepada mereka amat minim. Pembinaan juga identic dengan pengorbanan biaya transportasi, biaya konsumsi dan ATK untuk mengumpulkan mereka pada satu tempat dan dilakukan pembinaan oleh pembinanya yaitu PKB/PLKB. Pembinaan juga bisa dilakukan oleh Dinas yang lebih tinggi misalnya Dinas P2AKB, Badan Kependudukan dan KB Daerah (BKKBD) dan dinas KB dengan penamaanlain. Jumlah IMP pada klasifikasi Dasar yang jauh lebih besar daripada klasifikasi berkembang dan mandiri menandakan kemampuan mereka masih jauh untuk dapat dikatakan paripurna dalam melakukan pendataan, penyuluhan, surveillant pasca pelayanan dan pelayanan KB.



BUKU PROFIL IMP TAHUN 2020



20



C. Peran Bakti IMP Pelaksanaan Program Bangga Kencana di tingkat Desa/Kelurahan pada era otonomi daerah tidak mungkin dilaksanakan oleh Penyuluh KB semata. Perlu dukungan dan peran serta Intitusi Masyarakat Pedesaan/Perkotan (IMP) untuk ambil bagian atau berperan serta dalam upaya pengembangan dan pengelolaan Program Bangga Kencana di tingkat lini lapangan. Pokok-pokok Pelaksanaan Pengembangan Peran, Pengembangan Kelompok Kegiatan dan Kelompok Kerja Teknis serta Pembinaan. Pengembangan tersebut perlu dilakukan terus menerus sesuai dengan perkembangan program yang begitu pesat dengan memperhatikan situasi, kondisi, kemampuan dan kearifan lokal masing-masing daerah. Pengembangan IMP dilakukan dengan menerapkan 6 (enam) peran bakti.



Gambar 16. 6 (Enam) Peran Bakti IMP



1.



Pengorganisasian IMP sebagai wadah masyarakat yang berperan serta membantu PKB/ PLKB dalam pengelolaan Program Bangga Kencana di tingkat Desa/Kelurahan ke bawah memerlukan kepengurusan. Kepengurusan dimaksudkan sebagai kerangka pembagian kerja agar masing-masing unsurnya dalam menjalankan perannya. Struktur kepengurusan IMP antara lain terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara, Seksi-Seksi dan Anggota.



2.



Pertemuan Pertemuan rutin yang dilaksanakan IMP baik antar pengurus institusi, konsultasi pengurus dengan PKB/PLKB maupun dengan petugas lain yang terkait



BUKU PROFIL IMP TAHUN 2020



21



diagendakan secara berkala dan berjenjang. Pertemuan ini merupakan wadah untuk penyampaian informasi/data, bimbingan/pembinaan, evaluasi, pemecahan masalah dan perencanaan kegiatan Program Bangga Kencanadi tingkat lini lapangan. 3.



Advokasi, KIE dan Konseling IMP membantu PKB/PLKB dalam pelaksanaan kegiatan advokasi, konseling



KIE dan



Program Bangga Kencana pada masyarakat dalam upaya



pendewasaan usia perkawinan, mendorong peningkatan kesertaan masyarakat dalam ber-KB, meningkatkan kesehatan reproduksi, pembinaan ketahanan keluarga dan menciptakan kemandirian ekonomi keluarga. 4.



Pencatatan, Pendataan dan Pemetaan Sasaran IMP membantu PKB/PLKB dalam pelaksanaan pencatatan kegiatan secara rutin dan ikut melaksanakan pendataan keluarga yang dilakukan satu tahun sekali, melakukan pemetaan sasaran bersama dengan PKB/PLKB, memanfaatkan hasil pendataan dan peta sasaran bagi kepentingan pembinaan di tingkat wilayahnya dan menuangkanya ke dalam



peta PUS/Peta Keluarga serta melakukan



upaya/intervensi kegiatan berdasarkan peta PUS/Peta Keluarga dalam rangka pengelolaan Program Bangga Kencana. 5.



Pelayanan Kegiatan IMP membantu PKB/PLB dalam kegiatan fasilitasi bagi akseptor baru serta pembinaan pada akseptor aktif agar tidak terjadi drop out, pembinaan kelompok kegiatan BKB, BKR dan BKL serta UPPKS.



6.



Kemandirian Upaya kemandirian yang dilakukan oleh IMP meliputi kemandirian ekonomi dalam pendanaan kelompok yang dilakukan secara swadaya (melalui iuran, jimpitan dan penjualan produk setempat) serta upaya kemandirian dalam kemampuan untuk melakukan pembinaan pada kelompok kegiatan.



D. Pengguna dan Manfaat IMP Salah satu elemen internal dalam mendorong keberhasilan penyelenggaraan program Bangga Kencana adalah para tenaga Penyuluh Keluarga Berencana (PKB/PLKB), Elemen eksternal yang juga berperan besar dalam membumikan program Bangga Kencana adalah para PPKBD dan Sub PPKBD atau IMP yang berkarya tanpa pamrih (volunteer). Keberadaan PPKBD dan Sub PPKBD membantu dalam mensukseskan program Bangga Kencana. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)



dalam



BUKU PROFIL IMP TAHUN 2020



melaksanakan



program



Program



Pembangunan



Keluarga



22



Kependudukan dan Keluarga berencana (Bangga Kencana) memiliki komitmen yang besar terkait kependudukan dan menciptakan keluarga yang berkualitas. Beban pembangunan akan semakin berat dan sulit dilanjutkan jika jumlah penduduk terus bertambah dan tidak sebanding dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Pemenuhan kebutuhan pokok generasi sekarang akan semakin sulit dan akan banyak mengurangi persediaan pemenuhan kebutuhan generasi mendatang. Menurut



Undang-Undang



Nomor



52



Tahun



2009



tentang



Perkembangan



Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Kebijakan Keluarga Berencana bertujuan untuk: 1.



Mengatur kehamilan yang diinginkan



2.



Menjaga kesehatan dan menurunkan angka kematian ibu, bayi dan anak.



3.



Meningkatkan akses dan kualitas informasi, pendidikan dan konseling pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi.



4.



Meningkatkan partisipasi dan kesertaan pria dalam praktek keluarga berencana.



5.



Mempromosikan penyusuan bayi sebagai upaya untuk menjarangkan jarak kehamilan.



Pembangunan keluarga adalah upaya mewujudkan keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat (UU nomor 52 tahun 2009). Pembangunan Keluarga ini merupakan upaya untuk mewujudkan Keluarga berkualitas yaitu keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah dan bercirikan sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan ke depan, bertanggung jawab, harmonis dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. BKKBN berupaya membangun ketahanan dan kesejahteraan keluarga melalui pembentukan dan pembinaan kelompok-kelompok kegiatan pembangunan keluarga dalam ha lini, BKKBN memiliki perpanjangan tangan di lini lapangan yakni para PKB/PLKB, serta kader IMP-nya dalam mewujudkan melihat 5 (lima) tujuan tersebut di tengah tantangan dan ancaman yang terus berkembang di masyarakat. Dalam hal ini bisa terlihat jelas manfaat keberadaan IMP di lapangan dalam mewujudkan pembangunan keluarga. Kelompok-kelompok kegiatan dalam hal ini IMP bertujuan untuk mencapai kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materil.



Urgensi dari keberadaan IMP dalam membantu BKKBN adalah berkenaan juga dengan Bonus Demografi yang akan dihadapi Indonesia. Bonus demografi adalah suatu kondisi dimana jumlah penduduk produktif atau angkatan kerja (usia 15-64 tahun) lebih besar dibandingkan penduduk yang tidak produktif (di bawah 5 tahun dan BUKU PROFIL IMP TAHUN 2020



23



di atas 64 tahun). Tahun 2020-2030, Indonesia akan memasuki bonusi demografi. Pada rentan waktu tersebut, diperkirakan penduduk usia produktif Indonesia akan mencapai 70 persen. Bonus demografi akan mejadi efektif jika angkatan kerja produktif yang mendominasi jumlah penduduk bisa terserap pada pasar kerja secara baik. Sebaliknya, bonus demografi menjadi bencana demografi jika angkatan kerja tidak terserap pasar kerja dengan baik. Bonus Demografi juga akan dirasakan manfaatnya ketika para kader IMP yang pada saat ini banyak yang berada di usia produktif, kader IMP bisa terus mensosialisasikan program Bangga Kencana di lapangan. Banyak tolak ukur yang bisa menunjukkan keberhasilan IMP dalam mensosialisasikan program Bangga Kencana selain mengacu pada penurunanlaju p ertumbuhan penduduk sepertimenurunnya tingkatfertilitas, peningkatan kesadaran masyarakat



tentang



makna



keluarga



kecil



dan



adanya



peningkatankepeduliandanperanserta masyarakat dalammengelola Program KB.



E. Profil IMP Keberadaan IMP bertujuan untuk meningkatkan kepedulian dan peran serta institusi masyarakat agar menjadi pengelola dan pelaksana Program Bangga Kencana yang dinamis dan mandiri. IMP diharapkan dapat meningkatkankomitmen dalam menyelenggarakan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pengendalian kelahiran, mengurangi kejadian stunting dan menurunkan angka kematian ibu (AKI) dan bayi. IMP juga diharapkan dapat membantu remaja dalam mengambil keputusan dan bertanggung jawab tentang usia ideal perkawinan atau pasangan suami istri dalam menentukan jarak dan usia ideal untuk melahirkan, jumlah ideal anak, serta penyuluhan kesehatan reproduksi. Dengan demikian keberadaan IMP perlu diperhatikan lebih seksama baik secara kuantitas maupun kualitas. Berikut ini adalah data perkembangan dari segi kuantitas dari Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPBKBD) dan Sub Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (Sub PPKBD) dari tahun 2015-2019:



JUMLAH PPKBD PPKBD TAHUN 2019



82228



PPKBD TAHUN 2018



82243



PPKBD TAHUN 2017



80881



PPKBD TAHUN 2016 PPKBD TAHUN 2015



80935 80585



Grafik 6. Perkembangan Jumlah PPKBD 2015 - 2019 Sumber: Data Dallap Diplaptik 2019 BUKU PROFIL IMP TAHUN 2020



24



Dari grafik di atas terlihat bahwa jumlah PPKBD mengalami peningkatan setiap tahunnya. Meskipun pada tahun tertentu terdapat penurunan jumlah PPKBD seperti terjadi pada tahun 2016 ke 2017 serta tahun 2018 ke 2019 namun jumlahnya tidak terlalu signifikan. Artinya, jumlah PPKBD yang tersebar di seluruh Indonesia memang terus mengalami peningkatan. Hal ini merupakan potensi besar bagi BKKBN jika dikelola dan didayagunakan dengan baik. BKKBN dikenal memiliki kader yang militan dan hampir merata persebarannya di 34 provinsi. Hal yang sama juga terlihat dengan jumlah Sub PPKBD yang terus mengalami peningkatan jumlah kader setiap tahunnya.



JUMLAH Sub PPKBD SUB PPKBD TAHUN 2019



397177



SUB PPKBD TAHUN 2018



400228



SUB PPKBD TAHUN 2017



400163



SUB PPKBD TAHUN 2016



397764



SUB PPKBD TAHUN 2015



393900



Grafik 7. Perkembangan Jumlah Sub PPKBD 2015 - 2019 Sumber: Data Dallap Diplaptik 2019



Berdasarkan data di atas bisa dilihat bahwa, secara kuantitas kader PPKBD dan Sub PPKBD sangat meyakinkan potensinya untuk mensukseskan program KKBPK. Hal ini dapat ditunjukan dengan makin bertambahnya jumlah kader baik PPKBD maupun Sub PPKBD. Sama halnya dengan perkembangan data baik PPKBD maupun Sub PPKBD di tahun 2020 dimanadata profil IMP tahun 2020 juga diambil dari Data Dallap Direktorat Pelaporan dan Statistik karena jangkauannya sudah bersifat nasional, ada keteraturan dalam update data setiap bulan dan sudah terbakukan dengan adanya form potensi wilayah IMP (K/0 PPKBD dan K/0 Sub PPKBD). Dengan selalu ada update data setiap bulannya, data yang tercantum dalam data dallap jumlah rekap datanya selalu mengalami pergerakan. Berikut ini adalah data PPKBD dan Sub PPKBD di semester 1 Tahun 2020:



BUKU PROFIL IMP TAHUN 2020



25



Grafik 8. Persebaran Jumlah Sub PPKBD di Indonesia, N= 272.820



Grafik 9. Persebaran Junlah PPKBD di Indonesia, N= 64.277



Data pada Aplikasi Dallap Direktorat Pelaporan Dan Statistik menunjukkan jumlah PPKBD pada tahun 2020 di semester 1 adalah sejumlah 64.277 dan jumlah Sub PPKBD pada tahun 2020 di semester 1 adalah sejumlah 278.820. Dari kedua grafik di atas bisa dilihat bahwa jumlah PPKBD terbanyak ada di Provinsi Jawa Tengah dan Sub PPKBD terbanyak ada di Jawa Barat. Keduanya



terdapat di wilayah barat



Indonesia yakni di Pulau Jawa. Sebaliknya, baik PPKBD maupun Sub PPKBD dengan jumlah terkecil ada di wilayah timur Indonesia yakni di Provinsi Papua Barat. Dengan BUKU PROFIL IMP TAHUN 2020



26



pergerakan yang selalu berubah setiap bulannya dan kecenderungan penambahan jumlah kader, persebaran PPKBD dan Sub PPKBD di semester 2 tahun 2020 juga terus bertambah. Berikut ini adalah persebaran PPKBD dan Sub PPKBD di semester 2 tahun 2020:



Gambar 17. Persebaran PPKBD semester 2 Tahun 2020 N = 79.600



Gambar 18. Pesebaran Sub PPKBD di seluruh Indonesia, N = 372.668



Selain menggunakan data Dallap Direktorat Pelaporan dan Statistik, Direktorat Bina Penggerakan telah melakukan insiatif dengan melakukan pendataan secara mandiri melalui BUKU PROFIL IMP TAHUN 2020



27



google form untuk melihat seperti apa profil IMP di Lapangan, berikut ini adalah hasil dari pendataan dilihat dari beberapa kriteria: 1. Berdasarkan Jenis Kelamin Grafik 10. Berdasarkan Jenis Kelamin



JENIS KELAMIN 5% PEREMPUAN



95%



LAKI-LAKI



Sumber: N= 328754 Pendataan mandiri via google form hingga Juni 2020



Berdasarkan data diatas, perempuan mendominasi IMP yakni sebanyak 95%. Program yang memang banyak menyentuh keterlibatan perempuan dalam program Keluarga Berencana maka wajar jika perempuan mendominasi daripada laki-laki. Dengan potensi sebanyak 5% laki-laki yang secara sukarela menjadi IMP di lapangan maka keterlibatan laki-laki dalam program KB diharapkan akan bertambah, sehingga urusan KB tidak hanya melulu tugas perempuan.



2.



Berdasarkan Pendidikan Pendidikan merupakan faktor yang semakin penting dalam kehidupansehari-hari. Tingkat pendidikan akan mempengaruhi persepsi seseorang tentangetika. Seseorang yang berpendidikan tinggi dianggap memiliki etika yang jugatinggi serta penalaran moral yang tinggi. Adapun para IMP di lini lapangan berdasarkan pendataan by google form memiliki pendidikan sebagai berikut:



PENDIDIKAN IMP 2020 1% 3%



DIPLOMA



13% 7%



58%



18%



SARJANA SD/SEDERAJAT SLTP/SEDERAJAT SLTA/SEDERAJAT LAIN-LAIN



Grafik 11. Pendidikan IMP 2020 Sumber: N= 328754 Pendataan mandiri via google form hingga Juni 2020



BUKU PROFIL IMP TAHUN 2020



28



Dari grafik di atas menunjukkan bahwa para IMP memiliki jenjang Pendidikan yang beragam dimana sebanyak 13% IMP memiliki jenjang Pendidikan Sarjana, 3 % memiliki jenjang Pendidikan Diploma. Menurut Suhardi (2007),semakin tinggi pendidikan seseorang, maka makin mudah orangtersebutmenerima informasi sehingga semakin banyak pula pengetahuan yang didapatkannya. Dengan melihat keberadaan IMP dengan jenjang Pendidikan yang tinggi merupakan suatu potensi yang harus dimanfaatkan secara baik oleh BKKBN dimana kader yang ada akan mampu menyerap informasi program secara baik dan diharapkan penyampaian ke masyarakat juga lebih mudah dicerna. Berdasarkan grafik juga bisa dilihat dimana sebanyak 58% memiliki jenjang Pendidikan SLTA/Sederajat, 18% memiliki jenjang Pendidikan SLTP/Sederajat, 7% memiliki jenjang Pendidikan SD/Sederajat, sebayak 1 % menuliskan lain-lain (Paket a, paket b atau paket c). dari hasil pendataan terlihat potensi IMP di lapangan sangat baik mengingat para kader Sebagian besar telah mengenyam Pendidikan secara baik.



3.



Berdasarkan Pekerjaan Pekerjaan dapat menunjukkan status sosial ekonomi dan kemandirian karena dengan bekerja maka diperoleh penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Sama halnya denga para tenaga lini lapangan, khusunya para IMP yang selain sukarela dalammenjalankan tugasnya sebagai perpanjangan tangan BKKBN, mereka juga memiliki pekerjaan yang bervariasi. Adapun para IMP di lini lapangan berdasarkan pendataan by google form memiliki pekerjaan sebagai berikut:



a. Ibu Rumah Tangga



m. Bidan



b. Buruh Lepas



n. Tenaga Kesehatan



c. Karyawan Swasta



o. Nelayan



d. PNS



p. Mahasiswa



e. Pensiunan



q. Perangkat Desa (RT, RW,



f.



Pedagang/wiraswasta



Babinsa)



g. Tidak Bekerja



r.



Home Industry



h. Guru



s. Karyawan BUMN



i.



Staf Pemerintahan honorer



t.



j.



Peternak



u. Lain-lain



Karyawan Swasta



k. Pemuka Agama l.



Petani



BUKU PROFIL IMP TAHUN 2020



29



4.



Berdasarkan Umur Grafik 12. Berdasarkan Umur



UMUR 2% 12%



9% 13%



< 20 TAHUN 20 TAHUN-30 TAHUN 31 TAHUN-40 TAHUN



33% 31%



41 TAHUN-50 TAHUN 51 TAHUN-60 TAHUN > 60 TAHUN



Sumber: N= 328754 Pendataan mandiri via google form hingga Juni 2020



Menurut Iswantoro dan Anastasia (2013) usia merupakan batasan atau tingkat ukuran hidupyang mempengaruhi kondisi fisik seseorang. Berdasarkan hasil pendataan by gooogle form bisa terlihat bahwa IMP yang ada lini lapangan juga dilakukan oleh kelompok umur muda yakni ada sebanyak 9% di umur < 20 Tahun, sebanyak 13 % di umur 20 Tahun- 30 Tahun, serta sebanyak 31% ada di kelomppok umur 31 Tahun-40 Tahun. Menurut Notoatmodjo (2007) Usiaberpengaruhterhadap daya tangkap dan pola pikir seseorang. Semakin bertambah usia akan semakinberkembang pula daya tangkap dan pola pikirnya, sehingga pengetahuan yang diperolehnyasemakin membaik. Grafik di atas menunjukkan ada sebanyak 33% IMP di kelompok umur 41 Tahun-50 Tahun dan sebanyak 12 % IMP di kelompok umur 51 Tahun-60 Tahun. Semakin bertambah usia semakin bijaksana, semakin banyak informasiyangdijumpai dan semakin banyak hal yang dikerjakan sehingga menambah pengetahuannya. Jika dilihat dari hasil pendataan di atas, usia tidak menjadi halangan untuk berperan di masyarakat meskipun jumlahnya hanya sebanyak 2 % di kelompok umur lebih dari 60 tahun. Dalam hal ini yang kita bisa ambil adalah semangat dan pengalaman yang bisa ditularkan ke masyarakat luas.



5.



Berdasarkan Kepemilikan SK Kader PPKBD dan Sub PPKBD adalah kader desa yang mempunyai tugas membantu tersebarnya informasi KB ke masyarakat dan membantu dalam



BUKU PROFIL IMP TAHUN 2020



30



menciptakan pembangunan keluarga berkualitas, para kader PPKBD dan Sub PPKBD juga berperan dalam melakukan penyuluhan, pembinaan pelayanan KB, serta membantu melakukan penyuluhan kepada akseptor KB. Tidak semua kader IMP



memiliki



surat



keputusan



Desa/Kelurahan/Camat/Bupati/Walikota,



(SK)



demikian



dari juga



Kepala mengenai



insentif/honorarium. Berikut ini adalah persebaran Sub PPKBD baik yang memiliki SK maupun yang tidak:



Grafik 13. PPKBD yang memiliki SK, N= 54.111



BUKU PROFIL IMP TAHUN 2020



31



Grafik 14. Sub PPKBD Yang Memiliki SK, N= 203.887



BUKU PROFIL IMP TAHUN 2020



32



Grafik 15. PPKBD Yang Tidak Memiliki SK, N= 10.166



BUKU PROFIL IMP TAHUN 2020



33



Grafik 16. Sub PPKBD Yang Tidak Memiliki SK, N= 68.933



BUKU PROFIL IMP TAHUN 2020



34



Keberadaan SK dan insentif/honorarium penting untuk meningkatkan peran kader IMP. Keberadaan SK dapat menjadi pegangan kader dalam menjalankan perannya. Sedangkan insentif/honorarium merupakan bentuk kepedulian dari Pemerintah Desa sehingga kader akan merasa lebih diperhatikan. Keberadaan SK juga dapat menjadi kebanggan tersendiri bagi para kader baik itu PPKBD maupun Sub PPKBD. Disamping itu para kader IMP akan lebih termotivasi dan memiliki tanggung jawab dalam menyukseskan program Bangga Kencana. Namun, di lapangan masih banyak para kader PPKBD dan Sub PPKBD yang belum memilki SK Pengukuhan. 6. Berdasarkan Sumber Dana Kegiatan Operasional Tahun 2020 Pelaksanaan peran IMP perlu mendapat dukungan dalam bentuk dana operasional untuk melaksanakan kegiatan rutin agar kinerja mereka di lini lapangan lebih optimal, yang diharapkan hasilnya nanti dapat bermanfaat bagi kepentingan masyarakat wilayah kerja mereka. Adapun karena keterbatasan pembiayaan yang sanggup disediakan oleh pemerintah dalam bentuk insentif bulanan secara rutin maka pemerintah perlu mendorong



agar



IMP



pembiayaan



operasional



melaksanakan kegiatannya.



peran Data



kemandirian wilayah



dalam



pengendalian



lapangan (dallap) 2020 mencatat sumber pendanaan kegiatan para kader IMP baik PPKBD dan Sub PPKBD terdiri dari beberapa sumber yakni APBN, APBD, Swadaya masyarakat, ADD dan Mitra.



BUKU PROFIL IMP TAHUN 2020



35



Tabel 1. PPKBD Berdasarkan Sumber Dana Kegiatan Operasional



Tabel 2. Sub PPKBD Berdasarkan Sumber Dana Kegiatan Operasional



BUKU PROFIL IMP TAHUN 2020



36



Dari kedua tabel di atas, dapat dilihat bahwa dalam membiayai kegiatan operasional, baik PPKBD maupun Sub PPKBD masih bergantung pada pembiayaan yang berasal dari APBN dan APBD. Perlu diupayakan kembali terobosan dan ide cemerlang agar para mitra baik itu perusahaan ataupun Lembaga lain yang berpotensi dalam mendukung pembiayaan operasional para PPKBD dan Sub PPKBD seperti dalam upaya kerja sama CSR sehingga PPKBD dan Sub PPKBD bisa lebih mandiri dalam bekerja mencapai tujuan program yang lebih cepat dan tepat sasaran.



7.



Berdasarkan Media Pendukung Dalam melakukan penyampaian informasi ke masyarakat terkait program Bangga Kencana, maka diperlukan media pendukung, hal ini dilakukan supaya masyarakat mendapat pemahaman yang lebih menyeluruh. Namun, dalam pelaksanaannya belum semua kader menggunakan media pendukung dalam melakukan advokasi. Padahal dengan adanya media pendukung seperti: Materi KIE, Buku Saku, Alat Peraga akan meningkatkan jumlah pemakai alat kontrasepsi baik yang Metode Jangka Pendek ataupun Jangka Panjang. Berikut ini adalah persebaran PPKBD dan Sub PPKBD dalam menggunakan media pendukung: Tabel 3. Jumlah Media Pendukung Yang Dimiliki PPKBD



BUKU PROFIL IMP TAHUN 2020



37



Tabel 4. Jumlah Media Pendukung yang dimiliki Sub PPKBD



Dari kedua tabel menunjukkan bahwa PPKBD dan Sub PPKBD dalam melakukan sosialisasi dan melaksanakan peran sebagai ujung tombak di lini lapangan dalam mencapai sasaran Program Bangga Kencana telah memilkik alat peraga yang mendukung cara kerjanya meskipun belum maksimal.



BUKU PROFIL IMP TAHUN 2020



38



BAB III PENGUATAN IMP MELALUI APLIKASI SILILI KEREN



Mengacu pada jumlah persebaran PPKBD dan Sub PPKBD serta Kader IMP lainnya yang sangat potensial bagi kesuksesan Program Bangga Kencana, Kepala BKKBN mencetuskan gagasan sebuah aplikasi dua arah yang dapat digunakan untuk beriteraksi secara langsung, memonitoring serta melakukan pembinaan. Tantangan pengelolaan dan pelaksanaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) kedepannya semakin berat ditambah kondisi pandemi Covid-19 memaksa kita harus mampu hidup berdampingan dengan Covid-19 dan mampu menciptakan terobosan baru dalam melakukan penyuluhan kepada masyarakat. Dengan memanfaatkan kemajuan teknologi dalam menghimpun dan mendukung pemetaan kader IMP sebagai ujung tombak program di lini lapangan, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) telah mengembangkan aplikasi berbasis web dan android yang selanjutnya disebut Aplikasi SILILI KEREN.



Aplikasi SILILI KEREN dapat menunjukan jumlah dan penyebaran PKB/PLKB PNS, PKB NON PNS, Kader Pembantu Pembina KB Desa/Kelurahan (PPKBD/K), Sub Pembantu Pembina KB Desa/Kelurahan (Sub PPKBD/K), Kader Kelompok KB dan kader lainnnya di masing-masing Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota dan Provinsi. Aplikasi SILILI KEREN ini juga dapat digunakan dalam memonitor kinerja PKB/PLKB dalam merespon pembinaan melalui multilevel networking dan upaya mereka dalam melakukan kampanye kepada kader IMP yang dibimbingnya. Aplikasi SILILI KEREN menggunakan sistem manajerial bertingkat sehingga admin pusat sebagai pengisi kontent yang berasal dari seluruh komponen BKKBN Pusat harus benar-benar konsen dalam menyebarluaskan info penting terkait Program Bangga Kencana, admin Provinsi, Kabupaten/Kota, Penyuluh KB dan Kader IMP. Berikut ini adalah gambaran mengenai Aplikasi SILILI KEREN:



BUKU PROFIL IMP TAHUN 2020



39



Gambar 19. Tampilan Aplikasi SILILI KEREN



A. KONTEN APLIKASI SILILI KEREN Aplikasi ini memiliki fitur berita terkini terkait program Bangga Kencana, materi dan video terkini yang bisa dimanfaatkan untuk kegiatan penyuluhan, data tenaga lini lapangan Program Bangga Kencana dan fitur chatting dan video call yang bisa digunakan untuk berkomunikasi dengan kader dan seluruh Penyuluh KB. Kedepannya, aplikasi ini akan didesain melihat aktivitas Tenaga Lini Lapangan dan Kader IMP dari sekedar update GPS keberadaan mereka dalam kelompok kegiatan (Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, Bina Keluarga Lansia, Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera dan Pusat Informasi dan Konseling Remaja). Berikut ini adalah tampilan dari Aplikasi SILILI KEREN: Gambar 20. Tampilan Aplikasi SILILI KEREN (1)



Gambar 21. Tampilan Aplikasi SILILI KEREN (2) BUKU PROFIL IMP TAHUN 2020



40



Gambar 22. Tampilan Aplikasi SILILI KEREN (3)



Gambar 23. Tampilan Aplikasi SILILI KEREN (4)



BUKU PROFIL IMP TAHUN 2020



41



Gambar 24. Tampilan Aplikasi SILILI KEREN (5)



Gambar 25. Tampilan Aplikasi SILILI KEREN (6) BUKU PROFIL IMP TAHUN 2020



42



Gambar 26. Tampilan Aplikasi SILILI KEREN (7)



Gambar 27. Tampilan Aplikasi SILILI KEREN (8)



BUKU PROFIL IMP TAHUN 2020



43



Gambar 28. Tampilan Aplikasi SILILI KEREN (9)



Gambar 29. Tampilan Aplikasi SILILI KEREN (10)



BUKU PROFIL IMP TAHUN 2020



44



B. PENGUATAN IMP DALAM PENGUATAN APLIKASI SILILI KEREN Sebagai upaya penguatan keberadaan IMP yang sangat potensial bagi keberlangsungan program Bangga Kencana, Direktorat Bina Penggerakan Lini Lapangan yang menaungi para tenaga lini lapangan telah melakukan pengumpulan data secara manual melalui penyebaran google form yang dilakukan selama 4 (empat) bulan di trisemester kedua (maret-juni 2020) sebelum akhirnya berhasil meluncurkan aplikasi SILILI KEREN. Adapun hasil data yang berhasil dikumpulkan hingga per 21 Juni 2020 adalah sebagai berikut: Tabel 5. Eksistensi IMP per 21 Juni 2020 JUMLAH PPKBD



JUMLAH SUB PPKBD



JUMLAH KELOMPOK KB



JUMLAH KADER LAINNYA



TOTAL



ACEH



3425



5204



235



819



9683



BALI



484



3738



2505



633



7360



BABEL



333



1201



147



10



1691



BANTEN



656



2870



856



237



4619



1326



4638



870



218



7052



DI YOGYAKARTA



556



3252



4755



552



9115



DKI JAKARTA



581



2004



1179



237



4001



GORONTALO



564



1920



22



71



2577



JAMBI



887



3349



710



483



5429



JAWA BARAT



2416



13785



20231



2359



38791



JAWA TENGAH



7568



24786



10575



2052



44981



JAWA TIMUR



6616



32752



4167



1139



44674



KALBAR



810



1494



727



418



3449



KALSEL



1436



3674



1248



263



6621



KALTENG



892



1099



730



334



3055



KALTIM



823



3806



498



127



5254



KALIMANTAN UTARA



236



529



160



324



1249



KEPRI



104



252



0



144



500



1740



9405



6990



1013



19148



MALUKU



277



472



7



2



758



MALUKU UTARA



884



1026



726



36



2672



NTB



903



4744



5755



874



12276



NTT



1741



4904



621



211



7477



PAPUA



163



482



111



16



772



PAPUA BARAT



502



592



0



14



1108



1113



2661



172



123



4069



505



2319



216



65



3105



SULAWESI SELATAN



2260



9181



1520



882



13843



SULAWESI TENGAH



479



1164



175



140



1958



SULAWESI TENGGARA



1595



3635



1279



330



6839



SULAWESI UTARA



1314



5856



15



49



7234



BENGKULU



LAMPUNG



RIAU SULAWESI BARAT



BUKU PROFIL IMP TAHUN 2020



45



SUMATERA BARAT



1267



4116



727



150



6260



SUMATERA SELATAN



2359



6424



329



3093



12205



SUMATERA UTARA 4474 14802 7638 2015 28929 JUMLAH 51289 182136 75896 19433 328754 Sumber: N= 328754 Pendataan mandiri via google form hingga Juni 2020



Hasil pengumpulan data inilah yang dijadikan dasar dalam pembuatan aplikasi SILILI KEREN dimana keberadaan Aplikasi SILILI KEREN bertujuan: 1. Agar berita terkini tentang Program Bangga Kencana dapat diketahui oleh tenaga lini lapangan; 2. Dapat memanfaatkan fitur video dan materi terkini yang bisa dimanfaatkan untuk kegiatan penyuluhan; 3. Sebagai database yang selalu mutakhir tiap menitnya terhadap tambah kurang data kader/realtime di lini lapangan. 4. Untuk mengetahui profil dan data tenaga lapangan penyuluh KB baik PNS maupun non PNS serta anak buahnya yaitu Kader IMP sesuai dengan wilayah kerja/binaannya masing-masing. 5. Untuk mengetahui informasi tentang pergerakan atau aktivitas yang dilakukan oleh Kader dalam kaitannya dengan program Bangga Kencana 6. Untuk melakukan pembinaan secara meluas, masif dan tercatat kepada kader IMP yang jumlahnya mencapai ribuan dan persebarannya yang sangat luas di seluruh pelosok NKRI. 7. Menyediakan sistem komunikasi 2 arah sehingga memberikan kemudahan koordinasi antara pimpinan BKKBN dengan Tenaga Lini Lapangan dan IMP. 8. Sebagai media blasting informasi kepada Tenaga Lini Lapangan dan Kader IMP berupa informasi tertulis, flayer, video pendek dan media yang kompatibel lainnya dalam rangka mempercepat sampainya informasi Program Bangga Kencana sampai di tataran grass root.



Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai, kini setidaknya penyebaran IMP sudah mulai jelas terlihat dalam Aplikasi SILILI KEREN. Semenjak diujicobakan per tanggal 23 Juni 2020, jumlah instalisasi Kader IMP terus mengalami pergerakan meskipun belum signifikan. Berikut ini adalah data isntalisasi aplikasi serta aktivitas 6 peran bakti IMP yang dilakukan oleh kader IMP di seluruh Provinsi Indonesia:



BUKU PROFIL IMP TAHUN 2020



46



Grafik 17. Rekap Progres Instalasi Aplikasi SILILI 34 Provinsi per 22 November 2020



Grafik 18. Rekap Progres Instalasi Aplikasi Silili 34 Provinsi per 22 November 2020



BUKU PROFIL IMP TAHUN 2020



47



Grafik 19. Rekap Progres Intalasi Aplikasi Silili 34 Provinsi per 22 November 2020



Cat: Jumlah User berbeda dengan hasil terakhir pengumpulan data by google form terkait terdapat pendaftaran manual melalui imp-bkkbn.tech4id.com/register Grafik 20. Pelaksanaan Aktivitas Kader di Aplikasi Silili berdasarkan 6 Peran Bakti IMP



PELAKSANAAN AKTIVITAS KADER DI APLIKASI SILILI BERDASARKAN 6 PERAN BAKTI IMP PERTEMUAN



1859



PENGORGANISASIAN 266 337 806 95



5291



596



PENCATATAN PELAYANAN KEMANDIRIAN KIE



Sumber: Dashboard Admin Aplikasi SILILI KEREN per 30 September 2020 BUKU PROFIL IMP TAHUN 2020



48



BAB IV PENUTUP Profil IMP Tahun 2020 ini disusun berdasarkan pendataan SIGA (Sistem Informasi Keluarga) tahun 2020 dan data lain terkait (hasil pendataan intern Direktorat Bina Penggerakan Lini Lapangan dan dari Aplikasi Silili). Dalam profil IMP tahun 2020 menyajikan data Klasifikasi IMP yang ada pada SIGA dan berdasarkan indikator Jenis Kelamin, Pedndidikan, Pekerjaan, Umur, Kepemilikan SK Pengukuhan, Sumber dana dalam pembiayaan kegiatan operasional dan Media pendukung dalam melakukan KIE. Masih banyak kader IMP yang belum memiliki SK Pengukuhan, sumber pembiayaan operasional juga masih harus diperhatikan lebih lanjut serta pembaharuan media pendukung dalam upaya membuat para kader IMP lebih berhasil mengedukasi masyarakat terkait keberhasilan program Bangga Kencana.



Analisis profil IMP secara kuantitas dan kualitas IMP tahun 2020 ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran keadaan dan perkembangan IMP secara nasional maupun di masingmasing wilayah. Semoga buku profil IMP tahun 2020 ini dapat dipakai sebagai bahan untuk memberdayakan, membina dan mengembangkan IMP dalam rangka menjalankan program Bangga Kencana secara berkelanjutan. Kedepannya, IMP dapat mengoptimalkan 6 (enam) peran baktinya sehingga dapat membantu PKB/PLKB dalam pelaksanaan program Bangga Kencana dan dalam upaya pencapaian Penduduk Tumbuh Seimbang dan Mewujudkan Keluarga Berkualitas.



BUKU PROFIL IMP TAHUN 2020



49



Daftar Pustaka



Suhardi 2007, Konsep Pengetahuan, Edisi Revisi, Jakarta : Rineka Cipta Analisa Pendataan Kualitan dan Kuantitas IMP. 2010. Jakarta: BKKBN. Eliana, D. & Solikhah. 2012. Pengaruh buku saku gizi terhadap tingkat pengetahuan gizi pada anak kelas 5 Muhammadiyah Dadapan desa Wonokerto kecamatan Turi kabupaten Sleman Yogyakarta. Jurnal KESMAS UAD, 6 (2): 162-232. Yogyakarta: Universitas Ahmad Dahlan. Setyono, Yulian Adi. 2013. Pengembangan Media Pembelajaran Fisika berupa Buletin dalam Bentuk Buku Saku untuk Pembelajaran Fisika Kelas VIII Materi Gaya ditinjau dari Minat Baca Siswa. Jurnal Pendidikan Fisika. Vol.1 No.1: 2338 – 0691. Surakarta: Universitas Sebelas Maret. Yuliani, Fahtria dan Herlina, Lina. 2015. Pengembangan Buku Saku Materi Pemanasan Global untuk SMP. Unnes Journal Of Biology Education 4 (1): 2252-6579. Semarang: Universitas Negeri Semarang. Pedoman Pembinaan Inistitusi Masyarakat Pedesaan/Perkotaan (PPKBD dan Sub PPKBD). 2015. Jakarta: BKKBN. Pedoman Pengelolaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga di Desa. 2015. Jakarta: BKKBN, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Panduan Mekanisme Operasional Program BANGGA KENCANA di Lini Lapangan. 2018. Jakarta: BKKBN. Petunjuk Penggunaan Aplikasi Uji Coba SIGA Sistem Informasi Keluarga. 2018. Jakarta: BKKBN. Panduan Penguatan Gerakan Institusi Bangkit GESIT. 2018. Jakarta: BKKBN



BUKU PROFIL IMP TAHUN 2020



50



TABEL 3A INSTITUSI MASYARAKAT PEDESAAN PPKBD TAHUN: 2020 KODE



PROVINSI



INSTITUSI MASYARAKAT PEDESAAN JUMLAH DESA/KEL



(1)



(2)



PPKBD



(3)



JUMLAH PPKBD MENURUT KATEGORI



YANG ADA



%



DASAR



%



BERKEMBANG



%



MANDIRI



%



(4)



(5=4/3*100)



(6)



(7=6/4*100)



(8)



(9=8/4*100)



(10)



(11=10/4*100)



Jawa Bali 31



DKI JAKARTA



267



540



202,25%



218



40,37%



280



51,85%



42



7,78%



32



JAWA BARAT



5.957



6.879



115,48%



2.134



31,02%



3.541



51,48%



1.204



17,50%



33



JAWA TENGAH



8.582



8.845



103,06%



3.076



34,78%



3.905



44,15%



1.864



21,07%



34



DI YOGYAKARTA



438



438



100,00%



36



8,22%



126



28,77%



276



63,01%



35



JAWA TIMUR



8.513



8.662



101,75%



2.450



28,28%



3.487



40,26%



2.725



31,46%



36



BANTEN



1.551



1.554



100,19%



1.160



74,65%



365



23,49%



29



1,87%



51



BALI



716



716



100,00%



360



50,28%



355



49,58%



1



0,14%



26.024



27.634



106,19%



9.434



34,14%



12.059



43,64%



6.141



22,22%



97,38%



4.287



65,99%



2.161



33,27%



48



0,74%



JUMLAH Jawa Bali Luar Jawa Bali I 11



ACEH



6.671



6.496



12



SUMATERA UTARA



6.296



6.190



98,32%



4.209



68,00%



1.851



29,90%



130



2,10%



13



SUMATERA BARAT



1.192



2.362



198,15%



784



33,19%



1.370



58,00%



82



3,47%



16



SUMATERA SELATAN



3.281



3.322



101,25%



2.057



61,92%



1.188



35,76%



77



2,32%



18



LAMPUNG



2.656



2.645



99,59%



1.842



69,64%



711



26,88%



92



3,48%



19



BANGKA BELITUNG



390



420



107,69%



233



55,48%



186



44,29%



1



0,24%



52



NUSA TENGGARA BARAT



1.160



1.149



99,05%



608



52,92%



519



45,17%



22



1,91%



61



KALIMANTAN BARAT



2.040



2.104



103,14%



1.842



87,55%



250



11,88%



12



0,57%



63



KALIMANTAN SELATAN



2.009



2.008



99,95%



1.333



66,38%



641



31,92%



34



1,69%



71



SULAWESI UTARA



1.839



1.794



97,55%



925



51,56%



731



40,75%



64



3,57%



73



SULAWESI SELATAN



3.053



3.056



100,10%



1.524



49,87%



1.397



45,71%



135



4,42%



75



GORONTALO



732



730



99,73%



483



66,16%



232



31,78%



15



2,05%



76



SULAWESI BARAT



647



648



100,15%



571



88,12%



72



11,11%



5



0,77%



31.966



32.924



103,00%



20.698



62,87%



11.309



34,35%



717



2,18%



JUMLAH Luar Jawa Bali I Luar Jawa Bali II 14



RIAU



1.900



1.935



101,84%



1.552



80,21%



368



19,02%



15



0,78%



15



JAMBI



1.562



1.533



98,14%



1.137



74,17%



371



24,20%



25



1,63%



17



BENGKULU



1.535



1.513



98,57%



813



53,73%



674



44,55%



26



1,72%



21



KEPULAUAN RIAU



414



492



118,84%



492



100,00%



0



0,00%



0



0,00%



53



NUSA TENGGARA TIMUR



3.391



3.275



96,58%



2.737



83,57%



502



15,33%



36



1,10%



62



KALIMANTAN TENGAH



1.612



1.425



88,40%



1.198



84,07%



222



15,58%



5



0,35%



64



KALIMANTAN TIMUR



1.038



1.019



98,17%



895



87,83%



109



10,70%



15



1,47%



65



KALIMANTAN UTARA



566



320



56,54%



316



98,75%



1



0,31%



3



0,94%



72



SULAWESI TENGAH



2.117



1.983



93,67%



1.595



80,43%



388



19,57%



0



0,00%



TABEL 3A INSTITUSI MASYARAKAT PEDESAAN PPKBD 74



SULAWESI TENGGARA



2.309



2.026



87,74%



1.628



80,36%



357



17,62%



41



2,02%



81



MALUKU



1.086



781



71,92%



695



88,99%



81



10,37%



5



0,64%



82



MALUKU UTARA



1.190



1.177



98,91%



1.152



97,88%



25



2,12%



0



0,00%



91



PAPUA



3.876



526



13,57%



326



61,98%



78



14,83%



0



0,00%



92



PAPUA BARAT



1.469



1.037



70,59%



899



86,69%



104



10,03%



10



0,96%



JUMLAH Luar Jawa Bali II



24.065



19.042



79,13%



15.435



81,06%



3.280



17,23%



181



0,95%



JUMLAH



82.055



79.600



97,01%



45.567



57,24%



26.648



33,48%



7.039



8,84%



TABEL 3B INSTITUSI MASYARAKAT PEDESAAN SUB PPKBD TAHUN: 2020 KODE



PROVINSI



INSTITUSI MASYARAKAT PEDESAAN JUMLAH RW



(1)



(2)



SUB PPKBD



(3)



JUMLAH SUB PPKBD MENURUT KATEGORI



YANG ADA



%



DASAR



%



BERKEMBANG



%



MANDIRI



%



(4)



(5=4/3*100)



(6)



(7=6/4*100)



(8)



(9=8/4*100)



(10)



(11=10/4*100)



Jawa Bali 31



DKI JAKARTA



2.717



5.819



214,17%



2.883



49,54%



2.544



43,72%



392



32



JAWA BARAT



50.856



52.868



103,96%



25.332



47,92%



23.796



45,01%



3.740



7,07%



33



JAWA TENGAH



50.919



50.436



99,05%



25.781



51,12%



19.076



37,82%



5.579



11,06%



34



DI YOGYAKARTA



5.830



5.361



91,96%



785



14,64%



2.230



41,60%



2.346



43,76%



35



JAWA TIMUR



52.481



62.796



119,65%



25.139



40,03%



28.401



45,23%



9.256



14,74%



36



BANTEN



9.545



9.831



103,00%



8.377



85,21%



1.436



14,61%



18



0,18%



51



BALI



305



5.195



1703,28%



2.432



46,81%



2.743



52,80%



20



0,38%



172.653



192.306



111,38%



90.729



47,18%



80.226



41,72%



21.351



11,10%



0



12.850



0,00%



10.689



83,18%



2.139



16,65%



22



0,17%



JUMLAH Jawa Bali



6,74%



Luar Jawa Bali I 11



ACEH



12



SUMATERA UTARA



3.885



24.003



617,84%



16.285



67,85%



7.444



31,01%



274



1,14%



13



SUMATERA BARAT



1.210



7.933



655,62%



3.480



43,87%



3.653



46,05%



287



3,62%



16



SUMATERA SELATAN



2.671



14.743



551,97%



9.422



63,91%



5.116



34,70%



205



1,39%



18



LAMPUNG



8.396



17.893



213,11%



12.783



71,44%



4.387



24,52%



723



4,04%



19



BANGKA BELITUNG



616



1.602



260,06%



845



52,75%



757



47,25%



0



0,00%



52



NUSA TENGGARA BARAT



4.192



7.502



178,96%



4.561



60,80%



2.847



37,95%



94



1,25%



61



KALIMANTAN BARAT



4.857



5.200



107,06%



4.502



86,58%



675



12,98%



23



0,44%



63



KALIMANTAN SELATAN



3.665



5.757



157,08%



4.049



70,33%



1.661



28,85%



47



0,82%



71



SULAWESI UTARA



73



SULAWESI SELATAN



75



GORONTALO



76



SULAWESI BARAT JUMLAH Luar Jawa Bali I



447



7.911



1769,80%



4.089



51,69%



3.261



41,22%



269



3,40%



9.067



13.285



146,52%



7.718



58,10%



5.257



39,57%



310



2,33%



213



2.800



1314,55%



2.038



72,79%



725



25,89%



37



1,32%



2.579



3.475



134,74%



3.183



91,60%



282



8,12%



10



0,29%



41.798



124.954



298,95%



83.644



66,94%



38.204



30,57%



2.301



1,84%



8.212



7.030



85,61%



6.070



86,34%



934



13,29%



26



0,37%



911



5.612



616,03%



4.393



78,28%



1.187



21,15%



32



0,57%



Luar Jawa Bali II 14



RIAU



15



JAMBI



17



BENGKULU



1.068



5.501



515,07%



2.573



46,77%



2.901



52,74%



27



0,49%



21



KEPULAUAN RIAU



2.290



1.438



62,79%



1.434



99,72%



3



0,21%



1



0,07%



53



NUSA TENGGARA TIMUR



12.556



9.832



78,31%



8.246



83,87%



1.548



15,74%



38



0,39%



62



KALIMANTAN TENGAH



2.534



2.051



80,94%



1.683



82,06%



359



17,50%



9



0,44%



64



KALIMANTAN TIMUR



79



7.174



9081,01%



5.101



71,10%



1.761



24,55%



312



4,35%



65



KALIMANTAN UTARA



98



609



621,43%



569



93,43%



0



0,00%



40



6,57%



72



SULAWESI TENGAH



2.102



5.049



240,20%



4.249



84,16%



800



15,84%



0



0,00%



TABEL 3B INSTITUSI MASYARAKAT PEDESAAN SUB PPKBD 74



SULAWESI TENGGARA



81



MALUKU



82



MALUKU UTARA



91



PAPUA



92



PAPUA BARAT JUMLAH Luar Jawa Bali II JUMLAH



2.455



6.410



261,10%



5.333



83,20%



976



15,23%



101



1,58%



589



1.220



207,13%



1.010



82,79%



210



17,21%



0



0,00%



1.819



1.480



81,36%



1.443



97,50%



37



2,50%



0



0,00%



257



815



317,12%



672



82,45%



27



3,31%



0



0,00%



1.634



1.187



72,64%



1.060



89,30%



97



8,17%



18



1,52%



36.604



55.408



151,37%



43.836



79,11%



10.840



19,56%



604



1,09%



251.055



372.668



148,44%



218.209



58,55%



129.270



34,69%



24.256



6,51%



berencana itu keren BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL Jl. Permata No. 1, Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur 13650, PO.BOX 296 JKT 13013



International Standard Book Number (ISBN) Katalog Perpustakaan Nasional