11 0 383 KB
There are no sources
in the current
document.
RANCANGAN AKTUALISASI DAN HABITUASI NILAI-NILAI DASAR PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) PENINGKATAN UPAYA PROMOTIF DAN PREVENTIF KEJADIAN GIZI BURUK PADA BALITA DI WILAYAH KERJA UPTD PUSKESMAS SAMBONG
Nama NIP Angkatan No. Urut Golongan/Ruang Jabatan Unit Kerja Coach Mentor
Disusun oleh: : dr. Desy Merindasari :19921214 201902 2 012 `: XCIX : 35 :` III/b :`Dokter Ahli Pertama : `UPTD Puskesmas Sambong : : Joko Budi HS, S.Kep, Ners, M.Si
PELATIHAN DASAR CPNS GOLONGAN III ANGKATAN XCIX BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH 2019
i
HALAMAN PERSETUJUAN RANCANGAN AKTUALISASI DAN HABITUASI NILAI-NILAI PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) Judul
: Peningkatan Upaya Promotif dan Preventif Kejadian Gizi Buruk `pada Balita di Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Sambong
Dinyatakan disetujui untuk diseminarkan pada: Hari
:
Tanggal
:
Tempat
: Widya Patra 1 PPSDM Migas Cepu, Blora Blora, Peserta Pelatihan Dasar CPNS
dr. Desy Merindasari NIP. 19921214 201902 2 012 Mengetahui,
ii
Coach,
Mentor,
xxxxxx Widyaiswara Ahli Muda NIP.xxxxxx
Joko Budi HS, S.Kep, Ners, M.Si Kepala UPTD Puskesmas Sambong NIP.
HALAMAN PENGESAHAN RANCANGAN AKTUALISASI DAN HABITUASI NILAI-NILAI DASAR PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) Judul
: Peningkatan Upaya Promotif dan Preventif Kejadian Gizi Buruk `pada Balita di Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Sambong
Telah diseminarkan pada : Hari
:
Tanggal
:
Tempat
: Widya Patra 1 PPSDM MIGAS Cepu, Blora Peserta Pelatihan Dasar CPNS
dr. Desy Merindasari NIP. 19921214 201902 2 012 Menyetujui,
iii
Coach,
Mentor,
XXXXXXXXX Widyaiswara Ahli Muda NIP. XXXXXXXX
Joko Budi HS, S.Kep, Ners, M.S Kepala UPTD Puskesmas Sambong NIP.
iv
Narasumber,
xxxxxxxxxxxxxx Widyaiswara Ahli Muda NIP. xxxxxxxxxxx PRAKATA Alhamdulillahirobbil’alamin, segala puji penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan rancangan aktualisasi dengan judul “Peningkatan Upaya Promotif dan Preventif Kejadian Gizi Buruk `pada Balita di Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Sambong” dengan baik pada Pelatihan Dasar CPNS golongan III di PPSDM Migas Cepu Kabupaten Blora tahun 2019. Keberhasilan rancangan aktualisasi ini tidak terlepas dari bantuan dan dorongan serta bimbingan dari berbagai pihak, maka dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada : 1. Djoko Nugroho, selaku Bupati Blora yang telah memberi kesempatan untuk mengikuti Latihan dasar CPNS Golongan III, 2. Drs. Mohamad Arief Irwanto, M.Si, selaku
kepala
Badan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Jawa Tengah, 3. Lilik Hernanto, SKM, M.Kes; selaku Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Blora yang telah memberi ijin untuk mengikuti Latihan dasar CPSN Golongan III, 4. xxxxxxxx., selaku pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis sehingga rancangan aktualisasi ini dapat selesai dengan baik, 5. Joko Budi HS, S.Kep, Ners, M.Si, selaku mentor dari UPTS Puskesmas Sambongg yang telah memberikan masukan dan arahan sehingga rancangan aktualisasi ini dapat diselesaikan dengan baik,
iii
6. xxxxxxxxxxxx., selaku narasumber yang memberikan saran, masukan perbaikan untuk penyempurnaan rancangan aktualisasi ini sehingga dapat diterapkan dengan lebih baik, 7. Seluruh Widyaiswara dan Binsuh yang telah memberikan ilmunya selama kegiatan pelatihan Dasar CPNS Golongan III Angkatan XCIX 8. Panitia Penyelenggara Pelatihan Dasar CPNS Golongan III Angkatan XCIX, 9. Seluruh rekan-rekan peserta LATSAR golongan III tahun 2019, terutama pada Angkatan XCIX atas Inspirasi, kekompakan, bantuan, dan dukungannya, 10. Kedua orang tua yang selalu memberikan doa dan dukungannya untuk penulis. 11. Semua pihak yang membantu terselesaikannya karya tulis ini. Penulis sadar bahwa rancangan laporan aktualisasi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karenanya penulis berharap masukan yang membangun dari berbagai pihak sehingga membuat rancangan laporan ini menjadi lebih baik. Sehingga rancangan aktualisasi ini dapat dijadikan dasar dalam pelaksanaan dan pelaporan aktualisasi dan habituasi nilainilai dasar PNS, serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi semua pihak yang membutuhkan.
Blora, 12 Juli 2019 Penulis
dr. Desy Merindasari
iv
DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL............................................................................. HALAMAN PERSETUJUAN.............................................................. HALAMAN PENGESAHAN............................................................... PRAKATA.......................................................................................... DAFTAR ISI....................................................................................... DAFTAR TABEL................................................................................ DAFTAR GAMBAR............................................................................ BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang........................................................................ B. Identifikasi dan Rumusan Masalah........................................ C. Tujuan..................................................................................... D. Manfaat................................................................................... BAB II LANDASAN TEORI A. Sikap dan Perilaku Bela Negara............................................ B. Nilai Dasar Pegawai Negeri Sipil............................................ C. Kedudukan dan Peran PNS dalam NKRI...............................
BAB III TUGAS UNIT KERJA DAN TUGAS PESERTA A. Profil Organisasi .................................................................... 1. Dasar Hukum Pembentukan Organisasi ......................... 2. Visi, Misi, Nilai dan Tujuan Organisasi............................. 3. Struktur Organisasi dan Job Deskripsi............................. 4. Deskripsi SDM, Sarpras dan Sumber Daya Lain............. B. Tugas Jabatan Peserta Latsar............................................... C. Role Model.............................................................................. BAB IV RANCANGAN KEGIATAN AKTUALISASI A. Daftar Rancangan Kegiatan Aktualisasi dan Keterkaitan
dengan Nilai ANEKA............................................................ B. Jadwal Rancangan Aktualisasi............................................... C. Antisipasi dan Strategi Menghadapi Kendala........................
BAB V PENUTUP A. Pentingnya Rancangan Aktualiasi Dibuat ............................... B. Dampak Apabila Rancangan Aktualisasi Tidak Dibuat.............
DAFTAR PUSTAKA ……………………………………………………… DAFTAR RIWAYAT HIDUP..................................................................
v
i ii iii iv vi viii ix
DAFTAR TABEL Tabel 1.1. Identifikasi Isu..................................................................... Tabel 1.2. Analisis Isu Strategis........................................................... Tabel 1.3. Dampak Isu Tidak Terselesaikan........................................
vi
DAFTAR GAMBAR Gambar xxxxx......................................................................................
vii
viii
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Pembangunan kesehatan di Indonesia dalam periode 20152019 difokuskan pada beberapa program prioritas salah satunya yakni peningkatan status gizi anak. Status gizi merupakan keadaan yang diakibatkan oleh status keseimbangan antara jumlah asupan zat gizi dan jumlah yang dibutuhkan oleh tubuh untuk berbagai fungsi biologis. Status gizi buruk merupakan suatu kondisi indeks masa berat badan menurut umur (BB/U) kurang dari -3 standar deviasi (SD) (Kemenkes RI, 2015; Kemenkes RI, 2016). Gizi buruk tejadi karena beberapa faktor seperti kondisi sosial ekonomi, gizi saat ibu hamil, kesakitan pada bayi, dan kurangnya asupan gizi pada bayi
(Kemenkes RI, 2018a). Usia 0-2 tahun
merupakan periode emas dalam menentukan kualitas sumber daya manusia yang dilihat dari segi pertumbuhan fisik maupun kecerdasan, sehingga hal ini harus didukung status gizi yang baik (Margawati, A. dan Astuti A.M., 2018). Angka kejadian gizi buruk dan gizi kurang pada balita di Indonesia menurut Riskesdas 2018 mencapai 17,7% belum berhasil mencapai target 17% berdasarkan Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019 (Kemenkes RI, 2018b). Sementara kasus gizi buruk di Jawa Tengah berdasarkan laporan kabupaten kota pada tahun 2017 sebanyak 1352 kasus terbanyak di Brebes yaitu 140 kasus (Dinkes Provinsi Jawa Tengah, 2017). Data kasus gizi buruk di UPTD Puskesmas Sambong sampai pada bulan Juni tahun 2019 masih belum bisa dibawah target 0,09% yang telah ditetapkan (Puskesmas Sambong, 2019).
1
Upaya
pencegahan
gizi
buruk
dapat
dicapai
melalui
pemantauan pertumbuhan anak secara berkala serta pemberian ASI Eksklusif kepada bayi 0-6 bulan dan Makanan Pendamping ASI secara tepat setelah bayi berusia 6 bulan. Konsep pencegahan gizi buruk dapat dilakukan melalui community based management yang melibatkan tenaga kesehatan serta kader posyandu dan ibu balita. Kegiatan penyuluhan terhadap ibu-ibu untuk menyiapkan makanan yang tepat untuk anaknya di rumah penting untuk dilakukan sebagai upaya pencegahan (Depkes RI, 2010). Keterlibatan Aparatur Sipil Negara terutama yang bernaung di Instansi Pemerintah diharapkan dapat membantu upaya pencegahan tehadap gizi buruk ini. Keberadaan ASN dalam pembangunan Nasional
sangatlah
penting,
sehingga
pengembangan
dan
peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur harus segera dan wajib dilaksanakan untuk mencapai pelayanan publik yang prima (Depkeu, 2014). Pelayanan publik menurut Undang Undang Nomor 25 tahun 2009 merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga Negara dan penduduk atau jasa, barang, dan/ atau pelayanan
administratif
pelayanan public akan
terlibat
yang
disediakan
oleh
penyelenggara
(UU RI, 2009). Sebagai seorang ASN tentu kita
baik
langsung
maupun
tidak
langsung
dalam
penyelenggaran pelayanan publik. Berdasarkan kondisi tersebut maka penulis selaku ASN DI Instansi
kerja
Pemerintahan
UPTD
Puskesmas
Sambong
memutuskan untuk mengangkat isu peningkatan upaya promotif dan preventif gizi buruk sebagai pokok bahasan utama dalam rancangan aktualisasi yang akan diterapkan di unit kerja penulis. Diharapkan dengan menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam ANEKA,
2
mampu membantu mencari solusi serta pemecahan isu tersebut. Sekaligus sebagai upaya penanaman nilai ANEKA dalam diri penulis. B.
Identifikasi dan Rumusan Masalah 1. Identifikasi Isu Rancangan aktualisasi ini disusun berdasarkan identifikasi beberapa
isu
atau
problematika
yang
ditemukan
dalam
melaksanakan tugas sebagai Dokter Ahli Pertama di instansi tempat bekerja, yaitu di UPTD Puskesmas Sambong. Sumber isu yang diangkat dapat berasal dari individu, unit kerja, maupun organisasi. Isu-isu yang menjadi dasar rancangan aktualisasi ini bersumber dari aspek: a. whole of government (WoG), b. pelayanan publik, dan c. manajemen PNS. Telah dipetakan beberapa isu atau problematika, antara lain: a. Belum maksimalnya cakupan pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus; b. Belum
tercapainya
100%
Desa
UCI
(Universal
Child
Immunization); c. Belum maksimalnya capaian angka kesembuhan Tuberkulosis; d. Belum maksimalnya cakupan pelayanan pemeriksaan deteksi dini kanker serviks lewat IVA (Inspeksi Visual Asam Asetat) dan kanker payudara. e. Belum maksimalnya upaya preventif dan promotif kejadian gizi buruk balita 6-59 bulan. Belum maksimalnya cakupan pelayanan kesehatan DM terjadi di seluruh wilayah kerja UPTD Puskesmas Sambong. Hal
ini
karena
belum maksimalnya
3
upaya
edukasi
ke
masyarakat
akan
penyakit
DM
serta
bahaya
akibat
komplikasinya. Masyarakat hanya berobat jika ada keluhan saja sementara untuk pelayanan DM seharusnya berkelanjutan. Desa UCI 100% merupakan target yang dicanangkan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan hal ini belum tercapai
di
wilayah
kerja
UPTD
Puskesmas
Sambong.
Ketidaktercapaian ini terjadi karena berbagai faktor salah satunya
yakni
belum
maksimalnya
upaya
edukasi
ke
masyarakat tentang pentingnya imunisasi serta apa saja efek yang dapat muncul dari imunisasi. Belum maksimalnya capaian angka kesembuhan tuberkulosis di beberapa wilayah kerja UPTD Puskesmas Sambong disebabkan beberapa faktor. Faktor dari pihak pelayanan pekeshatan yang belum terpenuhi maksimal adalah edukasi pentingnya kepatuhan minum obat, serta kontrol rutin cek dahak untuk memantau keberhasilan pengobatan. Belum maksimalnya deteksi dini kanker serviks melalui IVA dan kanker payudara karena masih kurangnya promosi tentang pemeriksaan ini. Promosi secara berkala serta edukasi tentang pentingnya deteksi dini dapat dijadikan solusi untuk isu ini. Belum maksimalnya upaya promotif dan preventif kejadian gizi buruk balita usia 6-59 bulan di beberapa wilayah kerja UPTD Puskesmas
Sambong
terjadi
salah
satunya
karena
belum
maksimalnya upaya promotif dan preventif mengenai edukasi tentang pentingnya pemberian MPASI (Makanan Pendamping Air Susu Ibu) yang tepat sesuai standar World Health Organization (WHO). Berdasarkan prinsip-prinsip kedudukan dan Peran Pegawai Negeri Sipil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, dapat di identifikasi isu-isu sebagai berikut:
4
Tabel 1.1 Identifikasi Isu No.
Identifikasi Isu
Prinsip PNS Pelayanan Publik
Kondisi Saat Ini
Kondisi yang Diharapkan
Capaian pelayanan penderita DM di seluruh wiayah kerja UPTD Puskesmas Sambong belum mencapai target 50%.
Cakupan pelayanan penderita DM di seluruh wilayah kerja UPTD Puskesmas Sambong minimal 50%.
1.
Belum maksimalnya cakupan pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus
2.
Belum tercapainya WoG 100% Desa Universal Child Immunization (UCI)
Cakupan Desa UCI Bulan Juni tahun 2019 yakni 30%.
Cakupan Desa UCI mencapai 100%
3.
Belum Pelayanan maksimalnya Publik capaian angka kesembuhan Tuberkulosis
Capaian angka kesembuhan Tuberkulosis belum mencapai target yakni 40%
Capaian angka kesembuhan Tuberkulosis mencapai target yakni 40%.
4.
Pelayanan Belum Publik maksimalnya deteksi dini kanker serviks melalui IVA dan kanker payudara
Angka deteksi dini kanker serviks melalui IVA dan kanker payudara di sepuluh desa wilayah kerja UPTD Puskesmas Sambong di bawah target (50%)
Angka deteksi dini kanker serviks melalui IVA dan kanker payudara di sepuluh desa wilayah kerja UPTD Puskesmas Sambong mencapai terget minimal 50%.
5.
Belum maksimalnya upaya promotif dan preventif kejadian gizi buruk balita usia 6-59 bulan
Angka kejadian gizi buruk usia 6-59 bulan masih belum mencapai target yakni di bawah 0,09% pada bulan Juni 2019.
Angka kejadian gizi buruk usia 6-59 bulan menurun sesuai target (di bawah 0,09%),
WoG
(Sumber: Data dielaborasi penulis, 2019)
Berdasarkan pemetaan dan identifikasi isu yang telah dipaparkan, perlu dilakukan proses analisis isu untuk menentukan isu mana yang merupakan prioritas yang dapat dicarikan solusi
5
oleh penulis. Proses tersebut menggunakan dua alat bantu penetapan kriteria kualitas isu yakni berupa: a. APKL (Aktual, Problematik, Kekhalayakan, dan Kelayakan) APKL memiliki 4 kriteria penilaian yaitu Aktual, Problematik, Kekhalayakan, dan Kelayakan. 1) Aktual artinya benar-benar terjadi dan sedang hangat dibicarakan di kalangan masyarakat. 2) Problematik artinya isu yang memiliki dimensi masalah yang kompleks, sehingga perlu dicarikan solusinya. 3) Kekhalayakan artinya isu yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Sedangkan 4) Kelayakan artinya isu yang masuk akal, logis, realistis, serta relevan untuk dimunculkan inisiatif pemecahan masalahnya. b. USG (Urgency, Seriousness, dan Growth)
Analisis USG (Urgency, Seriousness, dan Growth) mempertimbangkan
tingkat
kepentingan,
keseriusan,
dan
perkembangan setiap variabel dengan rentang skor 1-5. 1) Urgency (urgensi), yaitu dilihat dari tersedianya waktu, mendesak atau tidak masalah tersebut diselesaikan. 2) Seriousness (keseriusan), yaitu melihat dampak masalah tersebut terhadap produktivitas kerja, pengaruh terhadap keberhasilan, membahayakan sistem atau tidak, dan sebagainya. 3) Growth (berkembangnya masalah), yaitu apakah masalah tersebut berkembang sedemikian rupa sehingga sulit dicegah.
Tabel 1.2 Analisis Isu Strategis Prinsip PNS Pelayanan Publik
Identifikasi Isu
A
P
Kriteria A K L Ket
Belum maksimalnya + + + cakupan pelayanan
Tidak memenuhi syarat
6
U 3
Kriteria B S G ∑ 3
4
10
Prinsip
Identifikasi Isu
PNS
A
P
Kriteria A K L Ket
U
Kriteria B S G ∑
kesehatan penderita Diabetes Melitus Whole
of
Goverment Pelayanan Publik
Pelayanan
Belum tercapainya 100% + + + + Memenuhi Desa Universal Child syarat Immunization (UCI)
5
4
4
13
Belum maksimalnya + + + + Memenuhi capaian angka syarat kesembuhan Tuberkulosis
4
4
4
12
4
4
3
11
5
5
5
15
Belum maksimalnya
publik
+ + + -
Tidak memenuhi
deteksi dini kanker
syarat
serviks melalui IVA dan kanker payudara Whole
of
Government
+ + + + Memenuhi
Belum maksimalnya upaya promotif dan preventif kejadian gizi buruk balita usia 6-59 bulan
syarat
(Sumber: Data dielaborasi penulis, 2019)
Berdasarkan tabulasi APKL seperti tercantum pada tabel 1.2. Analisis Isu Strategis, ditemukan tiga isu utama yang memenuhi syarat, yaitu sebagai berikut: 1.
2. 3.
Belum tercapainya 100% Desa Universal Child Immunization (UCI) Belum maksimalnya capaian angka kesembuhan Tuberkulosis Belum maksimalnya upaya promotif dan preventif kejadian gizi buruk balita usia 6-59 bulan
Dari ketiga isu yang problematik tersebut, ditetapkan isu paling prioritas yakni “Belum maksimalnya upaya promotif dan preventif kejadian gizi buruk balita usia 6-59 bulan” dengan perolehan skor USG 15.
7
Dampak dari isu terpilih yang telah dianalisis menggunakan metode USG jika tidak diselesaikan dapat dilihat pada tabel dibawah ini: Tabel 1.3 Dampak Isu Tidak Terselesaikan No 1
Sumber Isu
Dampak
Identifikasi Isu
Whole
of Belum Governmen maksimalnya upaya promotif t dan preventif kejadian gizi buruk balita usia 6-59 bulan
Upaya promotif dan preventif gizi buruk perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya gizi buruk. Gizi buruk apabila tejadi dalam jangka waktu lama akan berpotensi menjadi stunting (pendek) dan akan berdampak tumbuh kembang dari balita tersebut bahkan sampai ke penurunan fungsi kognitifnya juga. Oleh karena itu untuk menciptakan generasi penerus yang sehat jasmani serta cerdas perlu di maksimalkan upaya promotif dan preventif tehadap kasus gizi buruk ini salah satunya melalui pemberian edukasi Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MPASI) yang sesuai dengan standar World Health Organization (WHO). Melalui edukasi MPASI yang tepat akan dapat meningkatkan pengetahuan orang tua untuk mencegah terjadinya gizi buruk serta mengatasi gizi buruk yang sudah terlanjur terjadi.
(Sumber: Data dielaborasi penulis, 2019)
Dari Tabel 1.2. Analisis Isu Strategis, menunjukkan validasi isu dengan menggunakan analisa USG. Dari analisa didapatkan core issue yakni Belum maksimalnya upaya promotif dan preventif kejadian gizi buruk balita usia 6-59 bulan. 2. Rumusan Masalah Rumusan masalah kegiatan aktualisasi melalui habituasi adalah: 1. Kegiatan apa yang harus dilakukan untuk memberikan kontribusi sebagai upaya promotif dan preventif kejadian gizi buruk usia 6-59 bulan di wilayah kerja UPTD Puskesmas Sambon? 2. Apa saja output dan outcome yang dihasilkan dari kegiatankegiatan tersebut?
8
3. Bagaimana
Nilai
diimplementasikan
Dasar selama
PNS
(ANEKA)
dapat
kegiatan
aktualisasi
melalui
habituasi di unit kerja? 4. Apakah
kegiatan-kegiatan
yang
dilakukan
memberikan
kontribusi terhadap visi misi UPTD Puskesmas Sambong? Gagasan
Pemecahan
Isu
pada
unit
kerja
UPTD
Puskesmas Sambong adalah “Peningkatan Upaya Promotif dan Preventif Kejadian Gizi Buruk di wilayah Kerja UPTD Puskesmas Sambong”. C.
Tujuan Berdasarkan identifikasi isu dan rumusan masalah yang telah ditemukan,
tujuan
yang
akan
dicapai
dari
dilaksanakannya
aktualisasi ini adalah sebagai berikut : 1. Menemukan isu-isu yang ada di satuan kerja kemudian melakukan analisis terhadap isu-isu tersebut sehingga dapat menemukan pemecahan masalah dari isu-isu tersebut dalam bentuk kegiatan. 2. Mengaktualisasikan nilai-nilai dasar PNS yaitu nilai ANEKA. 3. Mengimplementasikan nilai-nilai dasar PNS ke dalam setiap kegiatan yang dilakukan di satuan kerja.
D.
Manfaat Manfaat kegiatan pengaktualisasian nilai-nilai dasar PNS adalah sebagai berikut: 1. Bagi Satuan Kerja Membantu mengoptimalisasi upaya promotif dan preventif di masyarakat khususnya di bidang gizi. 2. Bagi Pihak Lain Orang tua mendapatkan edukasi mengenai MPASI yang tepat sesuai standar WHO untuk mencegah terjadinya gizi buruk
9
sebagai wujud aktualisasi nilai-nilai dasar ANEKA di UPTD 3.
Puskesmas Sambong. Bagi Calon Pegawai Negeri Sipil Meningkatkan pemahaman
dan
mampu
untuk
mengimplementasikan nilai-nilai dasar ANEKA (Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu dan Anti Korupsi) sebagai landasan dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
10
BAB II LANDASAN TEORI A.
Sikap dan Perilaku Bela Negara 1. Wawasan Kebangsaan dan Nilai-Nilai Bela Negara Pemahaman dan pemaknaan wawasan kebangsaan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan bagi aparatur, pada
hakikatnya
terkait
dengan
pembangunan
kesadaran
berbangsa dan bernegara yang berarti sikap dan tingkah laku PNS harus sesuai dengan kepribadian bangsa dan selalu mengaitkan dirinya dengan cita-cita dan tujuan hidup bangsa Indonesia. Kesadaran
bela
negara
merupakan
upaya
untuk
mempertahankan negara dari ancaman yang dapat mengganggu kelangsungan hidup bermasyarakat yang berdasarkan atas cinta tanah air. Selain itu menumbuhkan rasa patriotisme dan nasionalisme di dalam diri PNS. Upaya bela negara selain sebagai kewajiban dasar juga merupakan kehormatan bagi setiap warga negara yang dilaksanakan dengan penuh kesadaran, penuh tanggung jawab dan rela berkorban dalam pengabdian kepada negara dan bangsa. 2. Analisa Perubahan Lingkungan Strategis Lingkungan strategis adalah situasi internal dan eksternal baik yang statis (trigatra) maupun dinamis (pancagatra) yang memberikan pengaruh pada pencapaian tujuan nasional. Analisa perubahan lingkungan strategis ini bertujuan membekali peserta dengan kemampuan memahami konsepsi perubahan lingkungan strategis sebagai wawasan strategis PNS. Sehingga PNS dapat memahami
modal
insani
dalam
menghadapi
perubahan
lingkungan strategis, dapat mengidentifikasi isu-isu kritikal, dan
11
dapat melakukan analisis isu-isu kritikal dengan menggunakan kemampuan berpikir kritis. Dengan begitu PNS dapat mengambil keputusan yang terbaik dalam tindakan profesionalnya. 3. Kesiapsiagaan Bela Negara Pasal
27
dan
Pasal
30
UUD
Negara
RI
1945
mengamanatkan kepada semua komponen bangsa berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara dan syarat-syarat tentang pembelan negara. Dalam hal ini setiap PNS sebagai bagian dari warga masyarakat tertentu memiliki hak dan kewajiban yang
sama
untuk
melakukan
bela
negara
sebagaimana
diamanatkan dalam UUD Negara RI 1945 tersebut. Kesiapsiagaan bela negara merupakan aktualisasi nilai-nilai bela negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sesuai peran dan profesi warga negara, demi menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman. Kesiapsiagaan bela negara merupakan kondisi warga negara yang secara fisik memiliki kondisi kesehatan, keterampilan dan jasmani yang prima serta secara kondisi psikis yang memiliki kecerdasan intelektual, dan spiritual yang baik, senantiasa memelihara jiwa dan raganya, memiliki sifat-sifat disiplin, ulet, kerja keras, dan tahan uji, merupakan sikap mental dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaan kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Oleh sebab itu dalam pelaksanaan latihan dasar bagi CPNS dibekali dengan latihan-latihan seperti : 1. Kegiatan olah raga dan kesehatan fisik; 2. Kesiapsiagaan dan kecerdasan mental; 3. Kegiatan baris-berbaris, apel, dan tata upacara;
12
4. Keprotokolan; 5. Fungsi-fungsi Intelijen dan Badan Pengumpul Keterangan; 6.
B.
Kegiatan ketangkasan dan permainan (LAN, 2015)
Nilai Dasar Pegawai Negeri Sipil Pegawai Negeri Sipil (PNS) dituntut untuk memiliki nilai-nilai dasar sebagai seperangkat prinsip yang menjadi landasan dalam menjalankan profesi dan tugasnya sebagai PNS. Adapun nilai-nilai dasar yang dimaksud adalah Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu dan Anti Korupsi (ANEKA). Berdasarkan
dari
kelima
nilai
dasar
ANEKA
yaitu
Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika publik komitmen mutu dan Anti korupsi yang harus di tanamkan kepada setiap PNS maka perlu di ketahui indikator-indikator dari kelima kata tersebut, yaitu: 1. Akuntabilitas Akuntabilitas adalah kata yang seudah tidak asing lagi kita
dengar,
namun
seringkali
kita
susah
untuk
membedakannya dengan responsibilitas. Namun dua konsep tersebut memiliki arti yang berbeda. Responsibilitas adalah kewajiban untuk bertanggung jawab, sedangkan akuntabilitas adalah kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai. Lebih lanjut akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya. Adapun indikator dari nilai akuntabilitas adalah: a. Kepemimpinan Lingkungan yang akuntabel tercipta dari atas ke bawah dimana pimpinan memainkan peranan yang penting dalam menciptakan hal tersebut.
13
b. Transparansi Transparansi dapat diartikan sebagai keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok / institusi. c. Integritas Integritas mempunyai makna konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan. d. Tanggungjawab Tanggungjawab
merupakan
kesadaran
manusia
akan
tingkah laku atau perbuatannya yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggungjawab juga dapat berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajiban. e. Keadilan Keadilan adalah kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai sesuatu hal, baik menyangkut benda maupun orang. f. Kepercayaan Rasa
keadilan membawa pada
sebuah
kepercayaan.
Kepercayaan ini akan melahirkan akuntabilitas. g. Keseimbangan Pencapaian akuntabilitas dalam lingkungan kerja, diperlukan adanya
keseimbangan
antara
akuntabilitas
dan
kewenangan, serta harapan dan kapasitas. Selain itu, adanya harapan dalam mewujudkan kinerja yang baik juga harus disertai dengan keseimbangan kapasitas sumber daya dan keahlian (skill) yang dimiliki. h. Kejelasan Fokus
utama
untuk
kejelasan
adalah
mengetahui
kewenangan, peran dan tanggungjawab, misi organisasi,
14
kinerja yang diharapkan organisasi, dan sistem pelaporan kinerja baik individu maupun organisasi. i. Konsistensi Konsistensi adalah sebuah usaha untuk terus dan terus melakukan sesuatu sampai pada tercapainya tujuan akhir (LAN, 2015).
2. Nasionalisme Nasionalisme dalam arti sempit adalah suatu sikap yang meninggikan bangsanya sendiri, sekaligus tidak menghargai bangsa lain sebagaimana mestinya. Sikap seperti ini jelas mencerai beraikan bangsa yang satu dengan bangsa yang lain. Sedang dalam arti luas, nasionalisme merupakan pandangan tentang rasa cinta yang wajar terhadap bangsa dan negara, dan sekaligus menghormati bangsa lain. Prinsip nasionalisme bangsa Indonesia dilandasi nilainilai
Pancasila
yang
diarahkan
agar
bangsa
Indonesia
senantiasa: menempatkan persatuan kesatuan, kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau kepentingan golongan; menunjukkan sikap rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara; bangga sebagai bangsa Indonesia dan bertanah air Indonesia serta tidak merasa rendah diri; mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban antara sesama manusia dan sesama bangsa; menumbuhkan sikap saling mencintai sesama manusia; mengembangkan sikap tenggang rasa (LAN, 2015). Ada lima indikator dari nilai-nilai dasar nasionalisme yang harus diperhatikan, yaitu : a. Sila Pertama : Ketuhanan Yang Maha Esa
15
1) Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketakwaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 2) Manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang
Maha
Esa,
kepercayaannya
sesuai
dengan
masing-masing
agama
menurut
dan dasar
kemanusiaan yang adil dan beradab. 3) Mengembangkan
sikap
hormat
menghormati
dan
bekerjasama antara pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbedabeda terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 4) Membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 5) Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa. 6) Mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan
ibadah
sesuai
dengan
agama
dan
kepercayaannya masing-masing. 7) Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain. b. Sila Kedua : Kemanusiaan yang adil dan beradap 1) Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. 2) Mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan kewajiban asasi setiap manusia, tanpa membedabedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit dan sebagainya. 3) Mengembangkan
sikap
manusia.
16
saling
mencintai
sesama
4) Mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepa selira. 5) Mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. 6) Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. 7) Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. 8) Berani membela kebenaran dan keadilan. 9) Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia. 10) Mengembangkan
sikap
hormat
menghormati
dan
kesatuan,
serta
bekerjasama dengan bangsa lain. c. Sila Ketiga : Persatuan Indonesia 1) Mampu
menempatkan
persatuan,
kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. 2) Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan. 3) Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. 4) Mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia. 5) Memelihara
ketertiban
dunia
yang
berdasarkan
kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. 6) Mengembangkan
persatuan
Indonesia
atas
dasar
Bhinneka Tunggal Ika. 7) Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. d. Sila Keempat : Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan
17
1) Sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. 2) Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. 3) Mengutamakan
musyawarah
dalam
mengambil
keputusan untuk kepentingan bersama. 4) Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan. 5) Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. 6) Dengan iktikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah. 7) Di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. 8) Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. 9) Keputusan
yang
diambil
harus
dapat
dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia,
nilai-nilai
mengutamakan
kebenaran
persatuan
dan
dan
keadilan
kesatuan
demi
kepentingan bersama. 10) Memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan pemusyawaratan. e. Sila Kelima : Keadilan sosial bagi seluruh Indonesia 1) Mengembangkan
perbuatan
yang
luhur,
yang
mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan. 2) Mengembangkan sikap adil terhadap sesama. 3) Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. 4) Menghormati hak orang lain.
18
5) Suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri. 6) Tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain. 7) Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah. 8) Tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum. 9) Suka bekerja keras. 10) Suka
menghargai
hasil
karya
orang
lain
yang
bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama. 11) Suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. 3. Etika Publik Etika dapat dipahami sebagai sistem penilaian perilaku serta keyakinan untuk menentukan perbuatan yang pantas, guna
menjamin
adanya
perlindungan
hak-hak
individu,
mencakup cara-cara pengambilan keputusan untuk membantu membedakan hal-hal yang baik dan buruk serta mengarahkan apa yang seharusnya dilakukan sesuai nila-nilai yang dianut : a. Ada tiga fokus utama dalam pelayanan publik yakni: 1) Pelayanan publik yang berkualitas dan relevan. 2) Sisi dimensi reflektif, etika publik berfungsi sebagai bantuan dalam menimbang pilihan sarana kebijakan publik dan alat evaluasi. 3) Modalitas etika, menjembatani antara norma moral dan tindakan faktual. b. Pada prinsipnya ada 3 (tiga) dimensi etika publik yaitu : 1) Dimensi Kualitas Pelayanan Publik 2) Dimensi Modalitas
19
3) Dimensi Tindakan Integritas Publik c. Indikator nilai-nilai dasar etika publik, yaitu : 1) Memegang teguh nilai-nilai dalam ideologi Negara Pancasila. 2) Setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945. 3)
Mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia
4) Menjalankan
tugas
secara
profesional
dan
tidak
berpihak. 5) Membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian. 6) Menciptakan lingkungan kerja yang non diskriminatif. 7) Memelihara dan menjunjung tinggi standar etika luhur. 8) Mempertanggungjawabkan
tindakan
dan
kinerjanya
kepada publik. 9) Memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah. 10) Memberikan
layanan
kepada
publik
secara
jujur,
tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun. 11) Mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi. 12) Menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama. 13) Mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai. 14) Mendorong kesetaraan dalam pekerjaan. 15) Meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karir. d.
Nilai-nilai yang terkandung dalam Etika Publik diantaranya : 1) Kebersamaan 2) Empati 3) Kepedulian 4) Kedewasaan 5) Orientasi
20
6) Organisasi 7) Respect 8) Kebajikan 9) Integritas 10) Inovasi 11) Keunggulan 12) Keluwesan 13) Kearifan
4. Komitmen Mutu Komitmen mutu merupakan pelaksanaan pelayanan publik dengan berorientasi pada kualitas hasil. Adapun nilainilai komitmen mutu antara lain: a. efektif, yaitu berhasil guna dapat mencapai hasil sesuai dengan target; b. efisien, yaitu berdaya guna, dapat menjalankan tugas dan mencapai hasil tanpa menimbulkan pemborosan; c. inovasi,
yaitu
penemuan
sesuatu
yang
baru
atau
mengandung kebaruan; d.
berorientasi mutu, yaitu ukuran baik buruk yang di persepsi individu terhadap produk atau jasa (LAN, 2015).
5. Anti Korupsi Anti Korupsi adalah tindakan atau gerakan yang dilakukan untuk memberantas segala tingkah laku atau tindakan
yang
melawan
norma–norma
dengan
tujuan
memperoleh keuntungan pribadi, merugikan negara atau masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Tindak pidana korupsi yang terdiri dari kerugian keuangan negara,
suap-menyuap,
21
pemerasan,
perbuatan
curang,
penggelapan dalam jabatan, benturan kepentingan dalam pengadaan dan gratifikasi.
a.
Indikator yang ada pada nilai dasar anti korupsi meliputi: mandiri yang dapat membentuk karakter yang kuat pada diri seseorang sehingga menjadi tidak bergantung terlalu banyak pada orang lain. Pribadi yang mandiri tidak akan menjalin
b.
hubungan
dengan
pihak-pihak
yang
tidak
bertanggung jawab demi mencapai keuntungan sesaat; kerja keras merupakan hal yang penting dalam rangka tercapainya target dari suatu pekerjaan. Jika target dapat tercapai, peluang untuk korupsi secara materiil maupun non
c.
materiil (waktu) menjadi lebih kecil; berani untuk mengatakan atau melaporkan pada atasan atau pihak yang berwenang jika mengetahui ada pegawai
yang melakukan kesalahan; d. disiplin berkegiatan dalam aturan bekerja sesuai dengan e.
undang-undung yang mengatur; peduli yang berarti ikut merasakan dan menolong apa
f.
yang dirasakan orang lain; jujur yaitu berkata dan bertindak sesuai dengan
kebenaran (dharma); g. tanggung jawab yaitu berani dalam menanggung resiko h.
atas apa yang kita kerjakan dalam bentuk apapun; sederhana yang dapat diartikan menerima dengan tulus dan iklas terhadap apa yang telah ada dan diberikan oleh
i.
Tuhan kepada kita; adil yaitu memandang kebenaran sebagai tindakan dalam perkataan maupun perbuatan saat memutuskan peristiwa yang terjadi (LAN, 2015).
C. Kedudukan dan Peran PNS dalam NKRI Untuk mewujudkan birokrasi yang professional dalam menghadapi tantangan-tantangan global, pemerintah melalui UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara telah bertekad untuk
mengelola
aparatur
22
sipil
negara
menjadi
semakin
professional.
Undang-undang
manajemen
aparatur
membangun
aparat
sipil sipil
ini
merupakan
negara negara
yang yang
dasar
dalam
bertujuan
untuk
memiliki
integritas,
profesional dan netral serta bebas dari intervensi politik, juga bebas dari praktek KKN, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik yang berkualitas bagi masyarakat (LAN, 2017). 1.
Manajemen PNS Manajemen
PNS
adalah
pengelolaan
PNS
untuk
menghasilkan pegawai PNS yang professional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Manajemen PNS lebih menekankan kepada pengaturan profesi pegawai sehingga diharapkan agar selalu tersedia sumber daya aparatur sipil Negara yang unggul selaras dengan perkembangan jaman. Adapun asas-asas manajemen PNS, antara lain: a. kepastian hukum; b. profesionalitas; c. proporsionalitas; d. keterpaduan; e. delegasi; f. netralitas; g. akuntabilitas; h. efektif dan efisien; i. keterbukaan; j. non diskriminatif; k. persatuan; l. kesetaraan; m. keadilan;
23
n. kesejahteraan.
2. Pelayanan Publik Pelayanan Publik menurut Lembaga Administrasi Negara adalah segala bentuk pelayanan umum yang dilaksanakan oleh instansi Pemerintah di pusat dan daerah dan dilingkungan BUMN/BUMD dalam bentuk barang atau jasa baik dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat. Adapun prinsip pelayanan publik yang baik untuk mewujudkan pelayanan prima adalah: a. Partisipatif Dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dibutuhkan masyarakat pemerintah perlu melibatkan masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi hasilnya. b. Transparan Dalam penyelenggaraan pelayanan publik, pemerintah sebagai
penyelenggara
pelayanan
publik
harus
menyediakan akses bagi warga negara untuk mengetahui segala hal yang terkait dengan pelayanan publik yang diselenggarakan tersebut. c. Responsif Dalam penyelenggaraan pelayanan publik pemerintah wajib mendengar dan memenuhi tuntutan kebutuhan warga negaranya terkait dengan bentuk dan jenis pelayanan publik
yang
mereka
butuhkan,
mekanisme
penyelenggaraan layanan, jam pelayanan, prosedur, dan biaya penyelenggaraan pelayanan.
d. Tidak Diskriminatif
24
Pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah tidak boleh dibedakan antara satu warga negara dengan warga negara yang lain atas dasar perbedaan identitas warga negara. e. Mudah dan Murah Penyelenggaraan pelayanan publik dimana masyarakat harus memenuhi berbagai persyaratan dan membayar fee untuk memperoleh layanan yang mereka butuhkan harus diterapkan prinsip mudah dan murah. Hal ini perlu ditekankan karena pelayanan publik yang diselenggarakan oleh
pemerintah
tidak
dimaksudkan
untuk
mencari
keuntungan melainkan untuk memenuhi mandat konstitusi. f.
Efektif dan Efisien Penyelenggaraan
pelayan
publik
harus
mampu
mewujudkan tujuan-tujuan yang hendak dicapainya dan cara
mewujudkan
tujuan
tersebut
dilakukan
dengan
prosedur yang sederhana, tenaga kerja yang sedikit, dan biaya yang murah. g. Aksesibel Pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah harus
dapat
dijangkau
oleh
warga
negara
yang
membutuhkan dalam arti fisik dan dapat dijangkau dalam arti non-fisik yang terkait dengan biaya dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh masyarakat untuk mendapatkan layanan tersebut. h. Akuntabel Semua bentuk penyelenggaraan pelayanan publik harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada masyarakat. Pertanggungjawaban di sini tidak hanya secara formal kepada atasan akan tetapi yang lebih penting harus dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada masyarakat luas melalui media publik.
25
i.
Berkeadilan Penyelenggaraan pelayanan publik harus dapat dijadikan sebagai alat melindungi kelompok rentan dan mampu menghadirkan rasa keadilan bagi kelompok lemah ketika berhadapan dengan kelompok yang kuat.
3. Whole Of Government Whole of government (WoG) adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upayaupaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuantujuan pembangunan kebijakan, manajemen program dan pelayanan publik. Pendekatan berdasarkan
WoG
perbedaan
dapat
dilihat
kategori
dan
hubungan
dibedakan antara
kelembagaan yang terlibat sebagai berikut: a. Koordinasi, yang tipe hubungannya dapat dibagi lagi menjadi: penyertaan, yaitu pengembangan strategi dengan
mempertimbangkan dampak; dialog atau pertukaran informasi; joint planning, yaitu perencanaan bersama untuk
kerjasama sementara. b. Integrasi, yang tipe hubungannya dapat dibagi lagi menjadi: joint working, atau kolaborasi sementara; joint ventrure, yaitu perencanaan jangka panjang, kerjasama pada pekerjaan besar yang menjadi urusan
utama salah satu peserta kerjasama; satelit, yaitu entitas yang terpisah, dimiliki bersama,
dibentuk sebagai mekanisme integratif. c. Kedekatan dan pelibatan, yang tipe hubungannya dapat dibagi lagi menjadi: aliansi strategis, yaitu perencanaan jangka panjang, kerjasama pada isu besar yang menjadi urusan utama salah satu peserta kerjasama;
26
union, berupa Unifikasi resmi, identitas masingmasing masih nampak; merger, yaitu penggabungan ke dalam struktur baru (LAN, 2017)
27
BAB III TUGAS UNIT KERJA DAN TUGAS PESERTA
A.
Profil Organisasi 1. Dasar Hukum Pembentukan Organisasi
Data untuk mengenal SD Negeri 1 Gambiran adalah sebagai berikut: a. Nama Sekolah b. NSS/NPSN c. Bentuk Pendidikan d. Status kepemilikan e. Tanggal SK f. Alamat
: : : : : :
g. Email
SD Negeri 1 Gambiran 101031707008/20315853 SD Negeri 1949-05-01 Jalan Ukir Desa Gambiran Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang 59261 : SD [email protected]
h. Nomor telepon
: 085326048463
SD Negeri 1 Gambiran letaknya berada tepat di tengah pemukiman
warga
sehingga
lokasi
SD
dengan
bangunan
sederhana ini agak tersembunyi. SD Negeri 1 Gambiran saat ini dipimpin oleh Ibu Suwarni, S.Pd yang berstatus sebagai Kepala Sekolah. 2. Visi, Misi, Nilai dan Tujuan Organisasi a.
Visi SD Negeri 1 Gambiran Sebagaimana lembaga-lembaga pendidikan umumnya, SD Negeri 1 Gambiran juga memiliki visi dan misi yang ingin diwujudkan. Visi dari SD Negeri 1 Gambiran yaitu “Unggul dalam Prestasi, Berbudi Pekerti Luhur”.
b.
Misi SD Negeri 1 Gambiran
28
Misi berfungsi untuk
menjelaskan mengapa suatu
organisasi harus ada, apa yang harus dilakukannya dan bagaimana melakukannya untuk mewujudkan visi tersebut. Adapun misi dari SD Negeri 1 Gambiran untuk mencapai visi tersebut adalah : 1)
Melaksanakan proses pembelajaran dan bimbingan secara aktif kreatif efektif dan menyenangkan sehingga setiap siswa bisa berkembang secara optimal sesuai dengan potensi yang dimiliki.
2)
Menumbuhkembangkan semangat keunggulan secara intensif kepada seluruh warga sekolah.
3)
Menyiapkan sumber daya insani yang berkualitas di bidang IPTEK, IMTAQ dan berbudi pekerti luhur.
4)
Menerapkan manajemen partisipasif dengan melibatkan seluruh warga sekolah dan kelompok kepentingan yang terkait dengan sekolah .
5)
c.
Mewujudkan lingkungan yang bersih, indah, dan kondusif.
Nilai-Nilai Organisasi SD Negeri 1 Gambiran Nilai-nilai yang menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas di SD Negeri 1 Gambiran adalah berasal dari nilai-nilai Tata Nilai Budaya Kerja Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. Adapun nilai-nilainya adalah sebagai berikut: 1) Integritas Yang dimaksud dengan integritas adalah keselarasan antara pikiran, perkataan, dan perbuatan. Indikator dari integritas adalah konsisten, jujur, menghindari benturan keinginan, berpikiran positif, arif, bijaksana, dan mematuhi peraturan perundang-undangan.
29
2) Kreatif dan Inovatif Kreatif dan inovatif adalah memiliki daya cipta, memiliki kemampuan untuk menciptakan hal baru yang berbeda dari
yang
sudah
ada
atau
yang
sudah
dikenal
sebelumnya. Indikator dari kreatif dan inovatif adalah memiliki pola pikir, cara pandang yang variatif terhadap setiap permasalahan, bersikap terbuka, berani mengambil terobosan, dan memanfaatkan teknologi secara efektif dan efisien. 3) Inisiatif Inisiatif adalah kemampuan seseorang untuk bertindak melebihi
yang
dibutuhkan
atau
yang
dituntut
dari
pekerjaan. Indikator dari inisiatif adalah responsive, bersikap
proaktif,
dan
memiliki
dorongan
untuk
menyelesaikan masalah. 4) Pembelajar Pembelajar
adalah
mengembangkan
selalu
kompetensi
berusaha dan
untuk
profesionalisme.
Indikator dari pembelajar adalah berkeinginan untuk selalu menambah wawasan, mengambil hikmah atas segala kesalahan, dan berbagi pengetahuan dengan rekan kerja. 5) Menjunjung Meritokrasi Menjunjung meritokrasi adalah menjunjung tinggi keadilan dalam pemberian penghargaan bagi karyawan yang kompeten.
Indikatornya
adalah
berkompetisi
secara
maksimal, memberikan kesempatan yang sama dalam mengembangkan penghargaan
kompetensi
secara
secara
pegawai,
memberikan
proporsional,
tidak
sewenang-wenang, dan tidak mementingkan diri sendiri. 6) Aktif
30
Aktif adalah senantiasa berpartisipasi dalam setiap kegiatan. Inidkator dari aktif adalah terlibat langsung dalam setiap kegiatan dan memberi dukungan kepada rekan kerja. 6) Tanpa Pamrih Tanpa pamrih adalah bekerja dengan tulus ikhlas dan penuh dedikasi. Indikator yang termasuk dalam tanpa pamrih adalah penuh komitmen dalam melaksanakan pekerjaan, rela membantu rekan kerja, dan menunjukkan sikap 4S (senyum, sapa, sopan, dan santun). d. Tujuan Organisasi Tujuan SD Negeri 1 Gambiran, yaitu: 1)
Menyiapkan ketuntasan belajar disemua kelas dan kelulusan 100% dengan nilai yang memuaskan.
2)
Memberikan bekal kepada siswa agar dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
3)
Membentuk budi pekerti yang luhur dengan dilandasi iman dan taqwa,
4) Mendorong dan membantu siswa untuk mengenal potensi sesuai bekal dan minat yang dimiliki 5)
Mendidik dan melatih siswa untuk berjiwa sosial dan peduli sesama teman.
6)
Menyiapkan siswa unggul dalam lomba-lomba di bidang akademis maupun non akademis.
7)
Mendorong siswa untuk dapat menghargai lingkungan sebagai wujud cinta tanah air.
3.
Struktur Organisasi dan Job Deskripsi a. Struktur Organisasi Struktur Organisasi merupakan prasyarat mutlak yang harus dimiliki oleh setiap lembaga pendidikan. Struktur organisasi pendidikan SD Negeri 1 Gambiran mencerminkan
31
adanya suatu bentuk kerjasama untuk mencapai tujuan pendidikan. Adapun struktur organisasi SD Negeri 1 Gambiran disajikan dalam Gambar 3.1. Gambar 3.1. Struktur Organisasi SD Negeri 1 Gambiran
KEPALA SEKOLAH
KETUA KOMITE
Suwarni, S.Pd
Mustahal
GURU KELAS I
GURU KELAS II
GURU KELAS III
Ida Nila A., S.Pd. SD
Wakhid, S.Pd
Amriani, S.Pd
GURU KELAS IV
GURU KELAS V
GURU KELAS VI
Siti Wahyuni, S.Pd. SD
Maya Aprilia R., S.Pd
K. Riza, S.Pd
GURU PENJASKES
GURU PAI
Syaiful A., S.Pd
Suwaebah, S.Pd.I
PENJAGA Siswanto
OPERATOR
UNIT PERPUSTAKAAN
Suci Purwati
Eni Susanti
b. Tugas dan Fungsi Guru 1. Tugas Guru Tugas guru ini dijelaskan dalam Bab XI 39 Ayat 2 Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 20 Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen serta Pasal 52
32
Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2008 tentang Guru, yakni: 1) 2)
Merencakan pembelajaran; Melaksanakan proses pembelajaran
yang
3) 4) 5)
bermutu; Menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran; Membimbing dan melatih peserta didik Melakukan penelitian dan pengabdian kepada
6)
masyarakat; Melaksanakan tugas tambahan yang melekat
7)
pada kegiatan pokok yang sesuai; dan Meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan Lebih lanjut, tugas guru secara lebih terperinci
dijelaskan dalam Permendiknas No. 35 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya, diantaranya: 1) Menyusun
kurikulum
pembelajaran
pendidikan; 2) Menyusun silabus pembelajaran; 3) Menyusun Rencana Pelaksanaan
pada
satuan
Pembelajaran
(RPP); 4) Melaksanakan kegiatan pembelajaran; 5) Menyusun alat ukur/soal sesuai mata pelajaran 6) Menilai dan mengevaluasi proses dan hasil belajar pada mata pelajaran di kelPNSya 7) Menganalisis hasil penilaian pembelajaran; 8) Melaksanakan pembelajaran/perbaikan pengayaan dengan memanfaatkan
dan
hasil penilaian
dan evaluasi; 9) Melaksanakan bimbingan dan konseling di kelas yang menjadi tanggung jawabnya (khusus guru kelas); 10) Menjadi pengawas penilaian dan evaluasi terhadap proses dan hasil belajar tingkat sekolah/madrasah dan nasional; 11) Membimbing guru pemula dalam program induksi; 12) Membimbing siswa dalam kegiatan ekstrakulikuler proses pembelajaran
33
13) Melaksanakan pengembangan diri 14) Melaksanakan publikasi ilmiah dan /atau karya inovatif; 15) Melakukan presentasi ilmiah 2.
Fungsi Guru Fungsi guru yang dimaksudkan disini juga sudah termasuk dalam tugas guru yang telah dijabarkan di atas, namun terdapat beberapa fungsi lain yang terkandung dalam poin d dan e Pasal 20 Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen serta poin a, b, dan c Pasal 40 Ayat (2) Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yakni: 1) Memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa; 2) Menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik guru, serta nilai-nilai agama dan etika; 3) Menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis; 4) Memelihara komitmen secara professional untuk meningkatkan mutu pendidikan, dan 5) Memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya. Masing-masing dari perangkat sekolah memiliki tugas pokok dan fungsi yang berbeda. Adapun tugas pokok dan fungsi dari perangkat sekolah adalah sebagai berikut: 1) Kepala Sekolah: a) Menyusun program kerja, baik jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang. b) Menyusun organisasi ketenagaan di sekolah. c) Menggerakkan staf/guru/karyawan dengan cara memberikan
arahan
pelaksanaan tugas.
34
dan
mengkoordinasikan
d) Mengoptimalkan sumber daya manusia secara optimal, memanfaatkan sarana/prasarana secara optimal dan merawat sarana prasarana milik sekolah 2) Guru Kelas: a) Pengelolaan kelas b) Penyelenggaraan administrasi kelas c) Penyusunan dan pembuatan statistik bulanan anak didik d) Pembuatan catatan khusus tentang anak didik e) Pencatatan mutasi anak didik f) Pengisian dan pembagian buku laporan penilaian hasil belajar 3) Pustakawan sekolah: a) Perencanaan pengadaan
buku
atau
bahan
pustaka atau media elektronika. Pelayanan perpustakaan c) Perencanaan pengembangan perpustakaan d) Pemeliharaan dan perbaikan buku-buku atau b)
bahan pustaka atau media elektronika e) Inventarisasi dan pengadministrasian f) Penyimpanan buku atau bahan pustaka dan media elektronika g) Menyusun tata tertib perpustakaan h) Menyusun laporan pelaksanaan
kegiatan
perpustakaan secara berkala 4) Operator atau administrasi sekolah: a) Melaksanakan Penelitian Kemasyarakatan terhadap klien Anak. b) Melaksanakan sidang
TPP
(Tim
Pengamat
Pemasyarakatan). c) Melaksanakan
program
pembimbingan
kepribadian. d) Melaksanakan
program
pembimbingan
kemandirian. e) Melaksanakan
pendampingan
terhadap
Anak
Bermasalah Hukum (ABH) dalam Sidang Anak di PN dan Upaya Diversi. 5) Penjaga Sekolah mempunyai tugas : a) Melaksanakan tugas pengamanan sekolah b) Memonitor lingkungan sekolah
35
c) Mengawasi dan menjaga keamanan lahan parkir sekolah d) memelihara dan menjaga barang barang milik sekolah e) bekerjasama dengan dinas terkait apabila ada masalah keamanan yang tidak dapat diatasi internal atau sudah terjadi perbuatan melanggar hukum f) mengatasi hal hal yang mengganggu keamanan dan ketertiban g) mengamankan pelaksanaan kegiatan sekolah h) menjaga ketenangan dan keamanan komplek i) j) k) l) m)
sekolah siang dan malam merawat peralatan keamanan menjaga kebersihan pos jaga mengisi buku catatan kejadian melaporkan kejadian secepatnya mengawasi keluar masuknya
oran,
barang
kendaraan di lingkungan sekolah. 4. Deskripsi SDM, Sarpras dan Sumber Daya Lain SD Negeri 1 Gambiran memiliki 8 guru, 1 kepala sekolah, dan 3 karyawan. Berikut ini adalah daftar nama guru dan karyawan di SD Negeri 1 Gambiran beserta jabatannya:
Tabel 3.1 Data Guru SD Negeri 1 Gambiran Tahun 2019 No. 1. 2. 3. 4. 5.
Nama/NIP
Gol. Ruang
Suwarni, S.Pd 19620910 198201 2 004 Wakhid, S.Pd 19590724 198201 1 005 Suwaebah, S.Pd.I 19630919 198405 2 006 A. Khairur Riza, S.Pd 19880811 201001 1 004 Maya Aprilia Rosanti, S.Pd 19930410 201902 2 001
6.
Ida Nila Arisanti, S.Pd. SD
7.
Siti Wahyuni, S.Pd. SD
8.
Amriani, S.Pd
IV/a IV/a IV/a III/a III/a
36
Jabatan Kepala sekolah Guru Kelas 2 Guru PAI Guru Kelas 6 Guru Kelas 5 Guru Kelas 1 Guru Kelas 4 Guru
Status Pegawai PNS PNS PNS PNS PNS GTT GTT GTT
9.
Suci Purwati
10.
Syaiful A., S.Pd
Kelas 3 Opr/adm Guru Olahraga
GTT GTT
Sarana prasarana atau fasilitas yang terdapat di SD Negeri 1 Gambiran meliputi ruang kelas, ruang kantor guru, kamar mandi/WC, gedung perpustakaan, tempat parkir, dan lapangan upacara. Adapun uraian sarana prasarana yang ada di SD Negeri 1 Gambiran adalah sebagai berikut: Tabel 3.2 Sarana dan Prasarana SD Negeri 1 Gambiran No. 1. 2. 3.
Banyak 1 1 1
Jenis Ruang Permanen Permanen Permanen
Ukuran (m2) 5x2 3x2 5x4
1 1
Permanen Permanen
5x4 4x3
1
Permanen
8x7
6.
Jenis Prasarana Tempat parkir Kamar mandi/WC siswa pria Kamar mandi/WC siswa perempuan Kamar mandi/WC guru laki-laki Kamar mandi/WC guru perempuan Ruang teori/kelas
7.
Ruang teori/kelas
1
Permanen
8x7
8.
Ruang teori/kelas
1
Permanen
8x7
9.
Ruang teori/kelas
1
Permanen
8x7
10.
Ruang teori/kelas
1
Permanen
8x7
11. 12. 13. 14.
Ruang perpustakaan Ruang teori/kelas Ruang guru Lapangan upacara
1 1 1 1
Permanen Permanen Permanen Permanen
8x7 8x7 5x5 20x20
4. 5.
Sumber: Dokumentasi Sekolah 2019 Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa bangunan dan ruang belajar yang ada di SD Negeri 1 Gambiran sudah cukup memadai untuk digunakan, dimanfaatkan dan dikembangkan dalam menunjang kegiatan pembelajaran sehingga dapat mencapai tujuan yang diharapkan. B.
Tugas Jabatan Peserta Latsar
37
Tugas jabatan peserta latsar adalah sebagai Guru Kelas Ahli Pertama di unit kerja SD Negeri 1 Gambiran. Adapun tugas peserta latsar secara lebih terperinci dijelaskan dalam Permendiknas No. 35 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya, diantaranya: 1) Menyusun kurikulum pembelajaran pada satuan pendidikan; 2) Menyusun silabus pembelajaran; 3) Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP); 4) Melaksanakan kegiatan pembelajaran; 5) Menyusun alat ukur/soal sesuai mata pelajaran 6) Menilai dan mengevaluasi proses dan hasil belajar pada mata 7) 8)
pelajaran di kelPNSya Menganalisis hasil penilaian pembelajaran; Melaksanakan pembelajaran/perbaikan dan pengayaan dengan
9)
memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi; Melaksanakan bimbingan dan konseling di kelas yang menjadi
tanggung jawabnya (khusus guru kelas); 10) Menjadi pengawas penilaian dan evaluasi terhadap proses dan hasil belajar tingkat sekolah/madrasah dan nasional; 11) Membimbing guru pemula dalam program induksi; 12) Membimbing siswa dalam kegiatan ekstrakulikuler proses pembelajaran 13) Melaksanakan pengembangan diri 14) Melaksanakan publikasi ilmiah dan /atau karya inovatif; C.
Role Model Suwarni, S.Pd
Tokoh yang menjadi role model bagi penulis adalah Ibu Suwarni, S.Pd. Beliau lahir di Rembang, 10 September 1962. Sosok yang
sangat
menginspirasi
penulis
di
bidang
pendidikan
ini
merupakan kepala sekolah di SD Negeri 1 Gambiran, Kecamatan Pamotan, Kabupaten Rembang.
38
Banyak hal yang bisa penulis teladani dari sosok Ibu Suwarni. karakter yang menonjol dari beliau adalah karakter kepemimpinan dan integritas. Keteladanan beliau lainnya yang dapat kita petik adalah mengabdikan
diri
sepenuhnya
di
dunia
pendidikan,
hal
ini
mengajarkan kepada kita sebagai PNS utamanya seorang guru untuk selalu mengabdikan dirinya dalam dunia pendidikan dengan sepenuh hati dan bermanfaat di dalam masyarakat. Beliau juga merupakan sosok yang inovatif, pekerja keras, cakap, dan berfikir kritis. Beberapa keteladanan beliau tersebut dapat kita jadikan motivasi untuk terus memperbaiki kualitas diri sebagai seorang PNS yang profesional.
39
BAB IV RANCANGAN KEGIATAN AKTUALISASI A. Daftar Rancangan Kegiatan Aktualisasi dan Keterikatan dengan Nilai ANEKA Berdasarkan hasil analisis dengan metode AKPL dan USG, dari kelima isu tersebut yang paling dominan dengan skor 14 adalah belum optimalnya penggunaan perputakaan di SD Negeri 1 Gambiran. Untuk mengatasi
masalah
belum
optimalnya
penggunaan
perputakaan,
ditemukan gagasan pemecah isu yaitu Optimalisasi Penggunaan Perpustakaan di SD Negeri 1 Gambiran Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang. Adapun rencana kegiatan yang akan dilakukan berkaitan dengan antara lain sebagai berikut: 1. Melakukan pembaruan suasana ruang perpustakaan. 2. Membuat jadwal kunjungan gerakan “Ayo ke Perpustakaan” 3. Mengadakan pembuatan banner tentang kata-kata motivasi 4. Memberikan sosialisasi jadwal kunjungan kepada siswa 5. Melaksanakan gerakan “Ayo ke Perpustakaan”
Tabel 4.1. Rancangan Kegiatan Aktualisasi Judul
: Optimalisasi Penggunaan Perpustakaan di SD Negeri 1 Gambiran Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang
Nama Lengkap Jabatan
: Maya Aprilia Rosanti, S.Pd : Guru Kelas Ahli Pertama
40
Unit Kerja : SD Negeri 1 Gambiran Coach : Arif Efendy, S.H., M.M Mentor : Suwarni, S.Pd Identifikasi Isu : 1. Belum optimalnya kebersihan dan lingkungan hijau di SD Negeri 1 2. 3.
Gambiran. Rendahnya tingkat literasi siswa SD Negeri 1 Gambiran. Belum optimalnya penerapan tata tertib siswa di lingkungan SD Negeri 1
4.
Gambiran. Kurangnya peran aktif orang tua dalam mendampingi kegiatan belajar
siswa SD Negeri 1 Gambiran. 5. Belum optimalnya penggunaan perpustakaan di SD Negeri 1 Gambiran. Isu yang Diangkat
: Belum optimalnya penggunaan perpustakaan di SD Negeri 1 Gambiran.
Gagasan yang Diangkat : Optimalisasi penggunaan perpustakaan di SD Negeri 1 Gambiran Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang
41
No 1 1.
Kegiatan 2 Melakukan pembaruan suasana ruang perputakaan (Sumber Kegiatan : Penugasan atasan)
Tahapan Kegiatan
1. 2.
3.
4. 5.
2.
Membuat jadwal kunjungan “Ayo
3 Melakukan konsultasi dengan kepala sekolah/mentor Melakukan koordinasi dengan petugas perpustakaan mengenai pembaruan suasana yang akan dilakukan Melaksanakan tugas dari kepala sekolah mengonsep pembentukan tim yang akan membantu pelaksanaan kegiatan Melaksanakan jalannya kegiatan Mendokumentasikan kegiatan
1. Melakukan konsultasi dengan kepala
Output/Hasil
1.
2.
3. 4.
5.
4 Mendapatkan rekomendasi dari kepala sekolah/mentor Dihasilkannya konsep penataan ruang perpustakaan yang terbaru Persetujuan dari kepala sekolah Ruang perpustakaan menjadi lebih nyaman untuk dikunjungi Tersedianya dokumentasi kegiatan
1. Mendapatkan rekomendasi dari
42
Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan
Kontribusi terhadap Visi Misi Organisasi
Penguatan nilainilai organisasi
5
6
7
-Nasionalisme (sila ke-4) Berkonsultasi dengan kepala sekolah/mentor serta berkoordinasi dengan petugas perpustakaan tentang pembaruan suasana ruang perpustakaan (Musyawarah)
Dengan penerapan nilai-nilai dasar PNS (ANEKA) dalam kegiatan ini, diharapkan dapat mendukung terpenuhinya visi SD Negeri 1 Gambiran yaitu “Unggul dalam Prestasi, Berbudi Pekerti Luhur” serta misi yang pertama dan kelima yaitu : “Mewujudkan lingkungan yang bersih, indah dan kondusif”
Melalui penerapan nilainilai dasar PNS (ANEKA) dalam kegiatan ini, diharapkan akan mampu meningkatkan nilai Inisiatif, Inovatif dan Aktif sebagai PNS yang bertugas di SD Negeri 1 Gambiran
Dengan penerapan nilai-nilai dasar PNS
Melalui penerapan nilai-
-Etika Publik dan Anti Korupsi Diwujudkan dengan tanggapan baik dari pimpinan dan petugas perpustakaan (Respect) serta peserta bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan. -Akuntabilitas dan Komitmen Mutu Diwujudkan dalam pelaksanaan kegiatan yang diharapakan adanya kejelasan rencana sehingga dapat berjalan dengan efektif dan efisien. -Nasionalisme (musyawarah untuk
No 1
Kegiatan 2 ke Perpustakaan” (Sumber kegiatan :Inovasi)
Tahapan Kegiatan
Output/Hasil
Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan
Kontribusi terhadap Visi Misi Organisasi
Penguatan nilainilai organisasi
3 sekolah/mentor 2. Melakukan konsultasi dengan wali kelas untuk menentukan hari kunjungan masing-masing kelas 3. Melakukan koordinasi dengan petugas perpustakaan untuk membuat jadwal kunjungan ke perpustakaan 4. Mencetak jadwal yang telah dibuat dan menempelkannya sesuai dengan tempat yang telah ditentukan 5. Mendokumentasikan hasil jadwal kunjungan
4
5
6
7
mufakat) Diwujudkan dengan melakukan konsultasi dengan kepala sekolah dan wali kelas
(ANEKA) dalam kegiatan ini, diharapkan dapat mendukung terpenuhinya visi SD Negeri 1 Gambiran yaitu “Unggul dalam Prestasi, Berbudi Pekerti Luhur” serta misi yang keempat yaitu : “Menerapkan manajemen partisipatif dengan melibatkan seluruh warga sekolah dan kelompok kepentingan yang terkait dengan sekolah”
nilai dasar PNS (ANEKA) dalam kegiatan ini, diharapkan akan mampu meningkatkan nilai Integritas, aktif dan Inovatif sebagai PNS yang bertugas di SD Negeri 1 Gambiran
2.
3. 4. 5.
kepala sekolah/mentor Tersusunnya konsep jadwal yang telah disepakati Terbentuknya jadwal kunjungan dalam bentuk file Tercetaknya jadwal yang telah dibuat Tersedianya dokumentasi kegiatan
-Anti korupsi Diwujudkan melalui tanggung jawab untuk melakukan rencana penyusunan jadwal -Etika Publik Diwujudkan dalam proses komunikasi, kerja sama serta respect terhadap pendapat orang lain -Akuntabilitas Diwujudkan trasparannya kegiatan
dengan rencana
-Komitmen Mutu Diwujudkan dalam bentuk jadwal yang berorientasi pada inovasi
43
No 1 3.
Kegiatan
Tahapan Kegiatan
2 3 Mengadakan 1. Melakukan konsultasi pembuatan banner dengan kepala tentang kata-kata sekolah/mentor motivasi 2. Melakukan koordinasi (sumber dengan petugas kegiatan: inovasi) perpustakaan untuk menentukan desain banner yang akan dibuat dan lokasi peletakannya 3. Memesan banner yang telah didesain 4. Meletakkan banner sesuai dengan lokasi yang telah ditentukan 5. Mendokumentasikan kegiatan penempelan poster
Output/Hasil
1.
2. 3. 4. 5.
4 Mendapatkan rekomendasi dari kepala sekolah/mentor Terbentuknya desain banner yang akan dibuat Tercetaknya banner yang telah dipesan Banner diletakkan pada lokasi yang telah ditentukan Tersedianya dokumentasi kegiatan
Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan
Kontribusi terhadap Visi Misi Organisasi
Penguatan nilainilai organisasi
5
6
7
-Nasionalisme Diwujudkan dengan berdo’a kepada Allah SWT ketika memulai dan mengakhiri konsultasi dan koordinasi (Sila kesatu)
Dengan penerapan nilai-nilai dasar PNS (ANEKA) dalam kegiatan ini, diharapkan dapat mendukung terpenuhinya visi SD Negeri 1 Gambiran yaitu “Unggul dalam Prestasi, Berbudi Pekerti Luhur” serta misi yang pertama dan kelima yaitu :
Melalui penerapan nilainilai dasar PNS (ANEKA) dalam kegiatan ini, diharapkan akan mampu meningkatkan nilai kreatif, inovatif dan tanpa pamrih sebagai PNS tenaga pendidik yang bertugas di SD Negeri 1 Gambiran
-Akuntabilitas Diwujudkan dengan penuh tanggung jawab dalam membuat banner -Etika Publik Diwujudkan dengan inovasi dalam mendesain banner -Anti Korupsi Setelah banner kata-kata motivasi selesai dipasang maka saya menanamkan kepedulian pada siswa untuk menjaga banner tersebut. -Komitmen Mutu Diwujudkan dengan pencetakan banner yang efektif dan efisien.
44
“Mewujudkan lingkungan yang bersih, indah dan kondusif”
No 1 4.
Kegiatan
Tahapan Kegiatan
2 Memberikan sosialisasi jadwal kunjungan kepada siswa (Sumber Kegiatan : Inovasi)
1.
2.
3. 4. 5.
3 Berkonsultasi dengan kepala sekolah/mentor mengenai sosialisasi yang akan dilakukan Berkonsultasi dengan rekan kerja mengenai kegiatan yang akan dilakukan Menyiapkan media yang akan digunakan untuk sosialisasi Melakukan sosialisasi ke masing-masing kelas Melakukan dokumentasi kegiatan sosialisasi jadwal kunjungan
Output/Hasil
1.
2.
3.
4.
5.
5.
Melaksanakan gerakan “Ayo
ke
1. Melakukan dengan
4 Mendapatkan rekomendasi dari kepala sekolah/mentor Mendapatkan dukungandari rekan kerja tentang sosialisasi yang akan dilakukan Tersedianya media memudahkan sosialisasi yang akan dilakukan Terlaksananya soialisasi ke masing-masing kelas Tersedianya dokumentasi kegiatan
konsultasi 1. Mendapatkan kepala rekomendasi
Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan
Kontribusi terhadap Visi Misi Organisasi
Penguatan nilainilai organisasi
5
6
7
-Nasionalisme sila ke-4 Diwujudkan dengan melakukan musyawarah kepada kepala sekolah dan rekan kerja -Komitmen Mutu Diwujudkan dengan adanya melakukan soialisasi secara efektif
Dengan penerapan nilai-nilai dasar PNS (ANEKA) dalam kegiatan ini, diharapkan dapat mendukung terpenuhinya visi SD Negeri 1 Gambiran yaitu “Unggul dalam Prestasi, Berbudi Pekerti Luhur” serta misi yang kedua yaitu : “Menumbuhkembang kan semangat keunggulan secara intensif kepada seluruh warga sekolah”
Melalui penerapan nilainilai dasar PNS (ANEKA) dalam kegiatan ini, diharapkan akan mampu meningkatkan nilai aktif, pembelajar dan inovatif sebagai PNS tenaga pendidik yang bertugas di SD Negeri 1 Gambiran
Dengan penerapan nilai-nilai dasar PNS
Melalui penerapan nilai-
-Akuntabilitas Diwujudkan dengan kejelasan pelaksanaan sosialisasi -Etika Publik (Keluwesan) Diwujudkan dengan memberikan pengarahan secara luwes sehingga mudah dipahami
-Anti Korupsi Diwujudkan dalam bentuk pemberian sosialisasi secara adil pada masingmasing kelas -Akuntabilitas dari Diwujudkan dalam
45
No 1
Kegiatan
Tahapan Kegiatan
2 Perpustakaan” (Sumber Kegiatan : Inovasi) 2.
3. 4.
5.
6.
3 sekolah/mentor terkait kegiatan yang dilaksanakan Berkoordinasi dengan rekan kerja untuk melakukan rencana gerakan “Ayo ke Perpustakaan” Membuat poster “Ayo ke Perpustakaan Melaksanakan gerakan “Ayo ke Perpustakaan” sesuai jadwal yang telah dibuat Siswa diberi tugas ketika melakukan kunjungan ke perputakaan Melakukan dokumentasi kegiatan
2. 3. 4.
5.
6.
Output/Hasil
Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan
Kontribusi terhadap Visi Misi Organisasi
Penguatan nilainilai organisasi
4
5
6
7
berkonsultasi dengan kepala sekolah agar kegiatan yang akan dilaksanakan mempunyai kejelasan target.
(ANEKA) dalam kegiatan ini, diharapkan dapat mendukung terpenuhinya visi SD Negeri 1 Gambiran yaitu “Unggul dalam Prestasi, Berbudi Pekerti Luhur” serta misi yang pertama dan ketiga yaitu:
nilai dasar PNS (ANEKA) dalam kegiatan ini, diharapkan akan mampu meningkatkan nilai inisiatif, aktif dan inovatif sebagai PNS yang bertugas di SD Negeri 1 Gambiran
kepala sekolah/mentor Mendapatkan dukungan dari rekan kerja Tercetaknya poster yang telah di desain Gerakan “Ayo ke Perpustakaan” terlaksana dengan baik Siswa dapat mengerjakan tugas yang telah diberikan Tersedianya dokumentasi kegiatan
-Nasionalisme sila Ke- 3 Diwujudkan dalam melakukan kunjungan secara bersama-sama dalam satu kelas -Komitmen Mutu Diwujudkan dengan pembuatan poster yang kreatif dan inovatif -Anti Korupsi dan Etika Publik Diwujudkan dalam mendampingi kegiatan tersebut dengan menanamkan sikap tanggung jawab dan kerjasama kepada siswa
46
“Melaksanakan proses pembelajaran dan bimbingan secara aktif kreatif efektif dan menyenangkan sehingga setiap siswa bisa berkembang optimal sesuai dengan potensi yang dimiliki” “Menyiapkan sumber daya insani yang berkualitas di bidang IPTEK, IMTAQ dan
No
Kegiatan
Tahapan Kegiatan
Output/Hasil
Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan
Kontribusi terhadap Visi Misi Organisasi
Penguatan nilainilai organisasi
1
2
3
4
5
6
7
6.
Melakukan evaluasi
1. Membuat buku evaluasi 2. Melaksanakan evaluasi
1. Buku evaluasi 2. Evaluasi terlaksana dengan baik
-Akuntabilitas Diwujudkan dengan kejelasan evaluasi yang akan dilakukan -Nasionalisme (musyawarah) Diwujudkan dengan melakukan musyawarah kepada kepala sekolah atau dengan rekan kerja terkait hasil dari kegiatan yang telah dilakukan -Etika Publik Diwujudkan dalam proses komunikasi, konsultasi, serta respect terhadap pendapat orang lain terkait hasil dari kegiatan yang telah dilakukan -Komitmen Mutu Diwujudkan dengan buku yang dibuat dengan efektif dan efisien. -Anti korupsi
47
berbudi pekerti luhur” Dengan penerapan nilai-nilai dasar PNS (ANEKA) dalam kegiatan ini, diharapkan dapat mendukung terpenuhinya visi SD Negeri 1 Gambiran yaitu “Unggul dalam Prestasi, Berbudi Pekerti Luhur” serta misi yang ketiga yaitu: “Menyiapkan sumber daya insani yang berkualitas di bidang IPTEK, IMTAQ dan berbudi pekerti luhur”
Melalui penerapan nilainilai dasar PNS (ANEKA) dalam kegiatan ini, diharapkan akan mampu meningkatkan nilai inisiatif, aktif dan inovatif sebagai PNS yang bertugas di SD Negeri 1 Gambiran
No
Kegiatan
Tahapan Kegiatan
Output/Hasil
Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan
Kontribusi terhadap Visi Misi Organisasi
Penguatan nilainilai organisasi
1
2
3
4
5
6
7
Diwujudkan dengan rasa penuh tanggung jawab dalam melakukan evaluasi
(Sumber: data dielaborasi penulis, 2019)
B. Jadwal Rancangan Aktualisasi Kegiatan aktualisasi akan dilaksanakan di SD Negeri 1 Gambiran pada tanggal 17 Mei sampai dengan 26 Juni 2019. Adapun kegiatan-kegiatan aktualisasi akan di jabarkan dalam timeline kegiatan pada tabel 4.2. Jadwal Pelaksanaan Aktualisasi sebagai berikut:
Tabel 4.2 Jadwal Pelaksanaan Aktualisasi Minggu ke/ Bulan No.
Kegiatan 1
1. 2.
2
Mei 3
Melakukan pembaruan suasana ruang perpustakaan Membuat jadwal kunjungan gerakan “Ayo ke Perpustakaan”
4
5
1
Juni 2 3
Bukti Kegiatan 4 Foto kegiatan, notulen Jadwal kunjungan, foto kegiatan
48
3. 4. 5. 6.
Mengadakan pembuatan banner tentang katakata motivasi Memberikan sosialisasi jadwal kunjungan kepada siswa
Foto kegiatan Foto kegiatan Foto kegiatan, video, hasil tugas siswa Buku evaluasi
Melaksanakan gerakan “Ayo ke Perpustakaan” Melakukan evaluasi
Keterangan : (Sumber: data dielaborasi penulis, 2019) Katerangan : : MInggu tidak efektif : Minggu pelaksanaan kegiatan
49
C. Antisipasi dan Strategi Menghadapi Kendala Dalam pelaksanaan lima kegiatan aktualisasi dan habituasi ANEKA, terdapat kemungkinan
kegiatan-kegiatan
tersebut
mengalami
kendala
sehingga
rancangan kegiatan ini tidak dapat direalisasikan secara optimal atau tidak tercapai aktualisasinya. Oleh karena itu perlu disampaikan kendala-kendala yang mungkin terjadi, langkah-langkah antisipasi menghadapi kendala tersebut, dan perlu dicari secara cermat strategi untuk menghadapi kendala tersebut. Kendala, resiko dan solusi tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini. Tabel 4.3. Antisipasi dan Strategi Menghadapi Kendala No.
Kendala
1.
Kegiatan selesai waktu
2.
Pembuatan banner
3.
Resiko
Strategi
tidak Kurang maksimalnya 1. Membuat jadwal kegiatan tepat pelaksanaan dengan cermat dan teliti kegiatan yang telah sehingga tidak terjadi dirancang sehingga penumpukan kegiatan di mengurangi nilai dari hari yang sama. pencapaian yang 2. Membuat skala prioritas seharusnya kegiatan yang akan dilaksanakan terlebih dahulu. 3. Tidak menunda-nunda kegiatan yang telah direncanakan dan melaksanakannya sesuai jadwal.
Desain yang kurang menarik dan peletakan banner yang kurang strategis Sarana dan Koordinasi dengan prasarana untuk teman sejawat melakukan (sesama guru dan kegiatan petugas perpustakaan)
(Sumber: data dielaborasi penulis, 2019
52
Mendesain banner semenarik mungkin dan meletakkannya di tempat strategis yang dapat dilihat semua orang Melakukan koordinasi dengan kepala sekolah dan teman sejawat (sesama guru dan petugas perpustakaan) untuk membantu mensukseskan program kegiatan
BAB V PENUTUP A. Pentingnya Rancangan Aktualisasi Dibuat Pentingnya Rancangan Aktualisasi dibuat melalui habituasi di unit kerja merupakan rancangan kegiatan untuk menyelesaikan isu dengan identifikasi isu yang telah dirumuskan melaui analisa APKL dan analisa USG. Identifikasi isu yang ada dapat berasal dari individu, unit kerja maupun dari organisasi, dari sana beberapa isu telah dapat diidentifikasi.
Dari
beberapa
isu
tersebut
kemudian
dilakukan
identifikasi dengan metode USG. Isu yang diangkat yaitu belum optimalnya penggunaan perpustakaan di SD Negeri 1 Gambiran. Dari isu tersebut muncul gagasan pemecahan isu yang tertuang dalam 5 kegiatan inovasi. Adapun kegiatan tersebut sebagai berikut: 1. 2. 3. 4. 5.
Melakukan pembaruan suasana ruang perpustakaan. Membuat jadwal kunjungan gerakan “Ayo ke Perpustakaan” Mengadakan pembuatan banner tentang kata-kata motivasi Memberikan sosialisasi jadwal kunjungan kepada siswa Melaksanakan gerakan “Ayo ke Perpustakaan” Dengan
adanya
pembuatan
Rancangan
Aktualisasi,
diharapkan pelaksanaan kegiatan aktualisasi dapat menghasilkan output yang sesuai dengan perencanaan. Selain itu dengan membuat
Rancangan
Aktualisasi,
penulis
juga
dapat
lebih
memahami nilai-nilai dasar ANEKA (Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu dan Anti Korupsi) yang dapat diimplementasikan dalam berbagai kegiatan selama melaksanakan aktualisasi maupun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Penulis juga lebih paham mengenai sikap dan perilaku yang dapat memberikan kontribusi terhadap visi dan misi organisasi serta menguatkan nilai organisasi serta mengasah kepekaan terhadap masalah yang sedang dihadapi unit kerja. B.
Dampak Apabila Rancangan Aktualisasi Tidak Dibuat
53
Apabila Rancangan Aktualisasi tidak dibuat maka dapat mengakibatkan dampak berupa tidak terselesaikannya isu yang ada di unit kerja dan dapat menghasilkan berbagai masalah yang lebih kompleks. Selain itu pemahaman mengenai nilai-nilai dasar ANEKA (Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu dan Anti Korupsi) pun menjadi kurang karena tidak ada pedoman dan panduan dalam mengimplementasikan nilai-nilai tersebut.
54
DAFTAR PUSTAKA Departemen Pendidikan Nasional. 2001. Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah, Jakarta. Djohar. 1999. Reformasi dan Masa Depan Pendidikan di Indonesia . Pustaka Belajar, Jakarta. Lembaga AdministrasI Negara. (2015). Modul Diklat Prajabatan CPNS Golongan I dan II Aktualisasi Nilai-Nilai Dasar Profesi Pegawai Negeri Sipil. Lembaga Administrasi Negara, Jakarta. Lembaga Administras Negara. (2015). Modul Diklat Prajabatan CPNS Golongan I dan II : Akuntabilitas. Lembaga Administrasi Negara, Jakarta. Lembaga Administras Negara. (2015). Modul Diklat Prajabatan CPNS Golongan I dan II : Nasionalisme. Lembaga Administrasi Negara, Jakarta. Lembaga Administras Negara. (2015). Modul Diklat Prajabatan CPNS Golongan I dan II : Etika Publik. Lembaga Administrasi Negara, Jakarta. Lembaga Administras Negara. (2015). Modul Diklat Prajabatan CPNS Golongan I dan II : Komitmen Mutu. Lembaga Administrasi Negara, Jakarta. Lembaga Administras Negara. (2015). Modul Diklat Prajabatan CPNS Golongan I dan II : Anti Korupsi. Lembaga Administrasi Negara, Jakarta. Lembaga Administras Negara. (2017). Modul Pelatihan Dasar Calon PNS Pelayanan Publik. Lembaga Administrasi Negara, Jakarta. Lembaga Administras Negara. (2017). Modul Pelatihan Dasar Calon PNS Manajemen Aparatur Sipil Negara. Lembaga Administrasi Negara, Jakarta. Lembaga Administras Negara. (2017). Modul Pelatihan Dasar Calon PNS Whole of Goverment. Lembaga Administrasi Negara, Jakarta.
55
Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. (2017).
Modul
Pendidikan dan Pelatihan Dasar Calon PNS Habituasi. Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, Jakarta. Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. 2015. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Balai Pustaka, Jakarta. .
56
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
A. Identitas Nama
: Maya Aprilia Rosanti
NIP
: 19930410 201902 2 001
Tempat/Tgl. Lahir
: Kebumen, 10 April 1993
Jenis Kelamin
: Perempuan
Jabatan
: Guru Kelas Ahli Pertama
Pangkat/ Golongan
: Penata Muda/ IIIa
Alamat Rumah
: Ds. Bendungan, Kec. Kuwarasan, Kab. Kebumen
Nomor HP
: 0857 4200 3559
Unit Kerja
: SD Negeri 1 Gambiran
Alamat Kantor
:, Jl. Ukir Desa Gambiran Kec. Pamotan, Kab. Rembang
Alamat e-mail
: [email protected]
B. Riwayat Pendidikan No
Sekolah
1. 2. 3. 4.
SD Negeri 1 Gombong SMP Negeri 2 Gombong SMA Negeri 1 Gombong Universitas Negeri Semarang
57
Tahun Lulus 2005 2008 2011
Jurusan IPS
2015
S1 PGSD