21 0 3 MB
KATA SAMBUTAN BKKBN memiliki peran yang strategis dalam membangun keluarga berkualitas yang tidak semata-mata hanya dengan melihat turunnya jumlah kelahiran tetapi BKKBN memfokuskan kepada pembangunan keluarga memiliki sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan terencana. Dalam melakukan hal ini, BKKBN membutuhkan SDM yang handal dan berdaya terutama di lini lapangan salah satunya adalah Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP). Dalam upaya pemberdayaan IMP, kegiatan yang perlu dilakukan adalah mengetahui potensi kuantitas maupun kualitas IMP di setiap tingkatan wilayah melalui pendataan IMP. Dengan demikian diharapkan kegiatan pemberdayaan IMP melalui penumbuhan, pembinaan dan pengembangan IMP dapat dilaksanakan dengan lebih baik sesuai dengan situasi dan kondisi program KB Nasional. Tahun 2020 adalah tahun yang memiliki keunikan tersendiri dimana pencapaian program belum mencapai hasil yang optimal karena adanya pandemi Covid-19. Hal ini berdampak pada terbatasnya ruang gerak untuk melakukan kegiatan operasional. Disamping itu, anggaran yang sudah direncanakan pada tahun sebelumnya mengalami perubahan yang sangat signifikan. Sehingga, banyak kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan karena anggarannya dipergunakan untuk penanggulangan pandemi Covid-19. Dengan penguatan IMP melalui pengklasifikasian IMP yang dilakukan oleh para kader yang dibantu oleh PKB/PLKB di lini lapangan diharapkan program Bangga Kencana tetap berjalan meskipun terdapat pandemi. IMP merupakan salah satu ujung tombak keberhasilan program Bangga Kencana dan salah satu upaya dalam mewujudkan terbentuknya multinetworking yang nantinya dapat menyebarluaskan informasi secara cepat dan tepat sasaran. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu tersusunnya profil IMP tahun 2020. Disadari bahwa Penyusunan Profil IMP Tahun 2020 ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu saran dan masukan sebagai bahan perbaikan dalam penyempurnaan di tahun-tahun berikutnya tetap kami harapkan dari berbagai pihak. Hasil Analisis dalam Profil IMP untuk semester pertama ini memakai sumber data dari Sistem Pendataan Keluarga (SIGA) dan Aplikasi Data Statistik Rutin tahun 2020 dan hasil Analisis semester kedua selain menggunakan data yang digunakan dalam semester I juga menggunakan data yang diperoleh dari pengumpulan data yang terangkum dalam aplikasi siLiLi yang terkoneksi dengan data SIM SDM untuk para PKB/PLKB serta pengumpulan data melalui googleform yang dilakukan selama bulan Maret-Juni 2020. Semoga Buku Profil IMP Tahun 2020 ini dapat dipakai dalam mengoptimalkan keberadaan para tenaga lini lapangan khususnya IMP dalam rangka keberlangsungan program Bangga Kencana Nasional di masa yang akan datang. Jakarta, November 2020 Deputi Bidang Advokasi, Penggerakan dan Informasi,
H. Nofrijal, SP., MA
BUKU PROFIL IMP TAHUN 2020
i
KATA PENGANTAR Berdasarkan RPJMN 2020-2024, BKKBN berkewajiban mendukung tercapainya Visi, Misi dan Prioritas Pembangunan Nasional dengan ukuran keberhasilan berupa sasaran strategis dalam rancangan Rencana Strategis BKKBN 2020-2024 yang harus dicapai diantaranya adalah a) Menurunnya Angka Kelahiran Total/Total Fertility Rate (TFR) dapat mencapai 2,26 pada tahun 2020; b) Meningkatnya Angka Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive Prevalence Rate (MCPR) 61,78 persen pada tahun 2020; c) Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi/Unmet Need 8,6 persen pada tahun 2020; d) Menurunnya Angka Kelahiran Menurut Kelompok Umur 15-19 tahun /Age Specific Fertility Ratio (ASFR) 15-19 tahun, dengan target 25 per-1.000 kelahiran pada tahun 2020. Dari data tersebut Kedeputian ADPIN dalam hal ini Direktorat Bina Penggerakan Lini Lapangan juga turut andil dalam mencapai penurunan unmet need dan drop out. Tenaga Lini Lapangan dalam hal ini IMP diharapkan dapat mewujudkan target tersebut karena yang mereka sasar bisa langsung ke target utama yakni keluarga. Keluarga menjadi hal utama dan menjadi unit terkecil dari penduduk, ketika kita membangun penduduk dari unit terkecilnya maka penduduk akan tumbuh berkualitas dan tumbuh seimbang. Keberadaan IMP menjadi sangat krusial dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Di tengah pandemi ini, IMP harus tetap bisa memberikan pelayanan dan upaya kinerja dengan baik dimana Quick Wins harus tetap berjalan dengan terus memberikan pelayanan Keluarga Berencana (KB) bekerja sama dengan Para PKB/PLKB sebagai koordinatornya serta dengan berbagai pihak seperti Bidan dengan tetap mencegah penularan COVID-19 melalui perilaku yang menerapkan protokol kesehatan. Salah satu kegiatan yang perlu dilakukan guna mengoptimalkan keberadaan IMP adalah mengetahui sejauh mana potensi baik jumlah maupun kualitas IMP disetiap wilayah melalui kegiatan profiling IMP. Analisis profil IMP secara kuantitas dan kualitas IMP tahun 2020 ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran keadaan dan perkembangan IMP secara nasional maupun di masing-masing wilayah. Disadari bahwa Penyusunan Profil IMP tahun 2020 ini masih jauh dari sempurna. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu menyempurnakan Buku Profil IMP Tahun 2020 ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan rahmat dan karunia-Nya dalam pengabdian kita bagi masyarakat, demi bangsa dan negara kita tercinta Indonesia, semoga pedoman ini bermanfaat bagi kita semua. Jakarta, November 2020 Direktur Bina Penggerakan Lini Lapangan,
Drs. Wahidin,M.Kes.
BUKU PROFIL IMP TAHUN 2020
ii
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Salah satu cara membangun Indonesia adalah dimulai dari keluarga. Unit terkecil dari masyarakat yang harus menjadi sasaran utama dalam mewujudkan cita cita pembangunan nasional. Membangun sebuah keluarga pada dasarnya bertujuan untuk membangun SDM yang berkualitas dan meningkatkan taraf hidup masyarakat dan bangsa dalam semua bidang kehidupan. Sebagai lembaga/badan yang menyasar keluarga dalam melaksanakan semua programnya, BKKBN menyambut dengan baik lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang memuat pembagian urusan konkuren antara pusat dan daerah. Dengan berlakunya Undang-Undang ini BKKBN memperoleh keuntungan sebab sesuai Undang-undang ini secara tegas dijelaskan terdapat 4 (empat) Sub urusan yang menjadi kewenangan bersama, yaitu; 1) Pengendalian Penduduk, 2) Keluarga Berencana (KB), 3) Keluarga berkualitas, serta 4) Standarisasi Pelayanan KB dan Sertifikasi Tenaga Penyuluh KB (PKB/PLKB). Dengan demikian di dalam menjalankan pembangunan di bidang Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga, BKKBN akan memperoleh dukungan yang sangat kuat baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah untuk terjun langsung ke sasaran Program Bangga Kencana yakni keluarga.
Melalui pembagian urusan dan kewenangan antara Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten dan Kota, dapat meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pembangunan Program Bangga Kencana. Sejalan dengan semangat undang-undang tersebut dilakukan upaya pembinaan Institusi Masyarakat Perdesaan/Perkotaan (IMP) untuk menyelenggarakan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) di Tingkat Desa dan Kelurahan. Program Bangga Kencana bertujuan untuk mewujudkan keserasian, keselarasan dan keseimbangan kebijakan kependudukan guna mendorong terlaksananya pembangunan nasional dan daerah yang berwawasan kependudukan serta mewujudkan penduduk tumbuh seimbang melalui pelembagaan keluarga berkualitas. Pelaksanaan Program Bangga Kencana di tingkat Desa/ Kelurahan pada era otonomi daerah tidak mungkin dilaksanakan hanya oleh Penyuluh KB. Oleh karena itu, upaya keberadaan Kader IMP sebagai bagian dari penggerak kegiatan pembangunan di lapangan diharapkan mampu untuk melaksanakan fungsinya dengan baik.
BUKU PROFIL IMP TAHUN 2020
1
Keberhasilan Program Bangga Kencana antara lain ditandai dengan penurunan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP), penurunan tingkat fertilitas (TFR), peningkatan kesadaran masyarakat tentang makna keluarga berkualitas dan adanya peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat dalam mengelola Program Bangga Kencana yang dilakukan oleh IMP, Lembaga Swadaya Organisasi Masyarakat (LSOM), swasta, tokoh masyarakat dan instansi pemerintah terkait lainnya. IMP terdiri dari Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) dan Sub PPKBD, yang berpartisipasi dalam memetakan potensi wilayah, membentuk dan membina kelompok kegiatan yang ada. Selain PPKBD dan Sub PPKBD, juga ada kader lainnya yang tergabung dalam kelompok yang berperan aktif menyukseskan Program Bangga Kencana di tingkat lini lapangan yaitu Kelompok KB dan Kelompok Kegiatan (Poktan). Kelompok ini merupakan sekelompok masyarakat akseptor KB dalam wadah organisasi yang secara sukarela berperan aktif melaksanakan/mengelola Program Bangga Kencana seperti UPPKS, kelompok Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR) dan Bina Keluarga Lansia (BKL), serta Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK-R). Selain itu, keberhasilan juga harus didukung peran petugas Lini Lapangan dalam hal menjamin ketersediaan alat kontrasepsi untuk keluarga pra sejahtera, menurunkan angka unmet need, meningkatkan kesertaan ber-KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) dan kebijakan Program Bangga Kencana di daerah sasaran khusus; Perencanaan Program Pembangunan Keluarga melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK-R) dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS).
Dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun, Program Bangga kencana pernah pada zaman keemasannya dimana Peran IMP di tahun 1980-2000 sebagai menjadi Pelopor dan ujung tombak program Bangga Kencana yang membawa Pemerintah Indonesia mendapatkan award sebanyak 2 (dua) kali dari Badan Dunia (PBB) dalam Bidang Kependudukan dan Keluarga Berencana. Meskipun saat ini menunjukkan kondisi yang berbeda dimana berdasarkan Sensus Penduduk 2005-2015 capaian Program KB mengalami stagnasi. Bukan hanya soal Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana saja yang harus diperhatikan BKKBN dalam menjalankan programnya, saat ini BKKBN mengemban tugas baru yakni menjadi leading sector dalam program pencegahan stunting secara nasional. Hal ini tentu menjadi tantangan tersendiri dalam mewujudkan semua tujuan Program Bangga Kencana.
Dengan semakin besarnya tanggung jawab yang diemban BKKBN, maka diperlukan pergerakan yang dinamis dan tepat sasaran. Melihat potensi yang sangat besar atas BUKU PROFIL IMP TAHUN 2020
2
keberadaan IMP di Lapangan dan peran sertanya dalam membantu mensukseskan Program Bangga Kencana diperlukan penataan kembali dalam manajemen tata Kelola Program Bangga Kencana. Penataan manajemen IMP adalah dengan memetakan seluruh IMP yang ada, baik dari segi kuantitas maupun kualitas yang dibutuhkan dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan pengembangan IMP. Selain itu, pemetaan tenaga IMP juga bisa untuk memudahkan dalam pelaksanaan program Bangga Kencana seperti menyiapkan pendataan keluarga, pelaksanaan pembinaan akseptor dan calon akseptor.
Sebagai wujud usaha dalam upaya pemetaan IMP, Direktorat Bina Penggerakan Lini Lapangan telah me-launching aplikasi monitoring dan evaliasi tenaga lini lapangan bernama Aplikasi SiLiLi Keren. Aplikasi ini disiapkan untuk memetakan keberadaan Penyuluh KB dan Kader IMP sebagai perpanjangan tangan BKKBN di lapangan dalam menyosialisasikan Program Bangga Kencana dalam berbagai kondisi termasuk kondisi pandemi Covid-19 yang sedang dihadapi saat ini. Pemetaan kuantitas dan kualitas Institusi Masyarakat Pedesaan/Perkotaan (IMP) perlu dilakukan untuk mendukung stakeholder di setiap tingkatan wilayah termasuk stakeholder tingkat pusat di dalam rangka mengeluarkan kebijakan pusat tentang IMP perlu Informasi mendetail tentang seberapa besar jumlah IMP dan tingkat kemampuannya. Selanjutnya untuk menjamin kegiatan Sosialisasi Program Bangga Kencana oleh para kader ini dapat berjalan optimal dalam adaptasi kebiasaan baru di masa pandemi Covid-19 dan benarbenar mencapai sasarannya, maka dipandang perlu adanya pemetaan tenaga lini lapangan dalam buku profil IMP ini.
B. TUJUAN 1. Umum Buku Profil IMP ini dibuat agar dapat memberikan gambaran dan peta IMP (PPKBD dan Sub PPKBD), rencana dan strategi bagi di setiap tingkatan serta mitra kerja (BKKBN Pusat, Perwakilan BKKBN Provinsi, OPD KB Kabupaten dan Kota, Mitra Kerja yang terkait dalam pembinaan Program Bangga Kencana di lini lapangan). Sehingga penyajian data dalam bentuk buku Profil IMP diharapkan mempermudah pembaca untuk mengetahui besaran kuantitas dan kualitas IMP agar dapat merencanakan dan melaksanakan program Bangga Kencana dengan tepat. 2. Khusus Buku Profil ini mempunyai tujuan khusus, antara lain: a. Memudahkan
untuk
merencanakan
pembentukan,
pembinaan
dan
pengembangan IMP di Desa/Kelurahan BUKU PROFIL IMP TAHUN 2020
3
b. Memudahkan pembinaan IMP dalam meningkatkan peran IMP dalam pelaksanaan Program Bangga Kencana khususnya di POKTAN yang ada (BKB, BKR, BKL, UPPKS dan PIK R) c. Memudahkan pembinaan IMP dalam pelaksanaan program pencegahan stunting di Desa/Kelurahan d. Mendukung pelaksanaan Pendataan Keluarga terkait data IMP Potensial yang valid secara by name by address e. Mendorong Pencapaian Pendataan New SIGA
C. Ruang Lingkup Buku Profil IMP ini mencakup informasi tentang: 1. IMP yang terdiri dari PPKBD dan Sub PPKBD. 2. Kuantitas IMP yang ada. 3. Kualifikasi IMP yang ada. 4. Perkembangan IMP sampai dengan tahun 2020
BUKU PROFIL IMP TAHUN 2020
4
BAB II PROFIL IMP
A. Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) 1. Pengertian IMP Institusi
masyarakat
perdesaan/
perkotaan
(IMP)
adalah
wadah
masyarakat yang berperan serta dalam pengelolaan program Bangga Kencana, baik dalam bentuk perorangan maupun kelompok/organisasi yang mempunyai pengaruh di masyarakat dan pranata sosial serta mempunyai tujuan membantu pelaksanaan program Bangga Kencana di Desa/ Kelurahan. IMP sendiri pada hakekatnya merupakan wadah pengelolaan dan pelaksanaan Program Bangga Kencana mulai dari tingkat Desa/Kelurahan, Dusun/RW hingga tingkat RT. Ditingkat Desa/Kelurahan disebut Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD), ditingkat Dusun/RW dinamakan Sub Pembantu Pembina KB Desa (Sub PPKBD). PPKBD adalah seseorang atau beberapa orang kader dalam wadah organisasi yang secara sukarela berperan aktif melaksanakan/mengelola Program Bangga Kencana di tingkat Desa/Kelurahan. Sedangkan Sub PPKBD adalah seseorang atau beberapa orang kader dalam wadah organisasi yang secara sukarela berperan aktif melaksanakan/mengelola Program Bangga Kencana di tingkat RW. 2. Siapa Itu IMP Kader IMP merupakan sumber daya manusia lokal yang sangat penting dan menjadi satu kekuatan yang dapat diandalkan untuk tetap dapat mempertahankan keberhasilan Program Bangga Kencana. Dalam upaya mendukung perkembangan program Bangga Kencana, IMP sebagai wadah peran serta masyarakat dalam meningkatkan kualitas SDM di wilayah desa/kelurahan. Peningkatan kualitas tersebut perlu ditumbuhkembangkan dan dibina, sehingga sasaran program pembangunan masyarakat akan menjadi lebih efektif. Adapun IMP terdiri dari Pembantu Pembina Keluarga Berencana di Desa (PPKBD) PPKBD dan Sub PPKBD bersama Kelompok KB, Kader Poktan Bina Keluarga (BKB, BKR, BKL) dan UPPKS,
Tokoh
BUKU PROFIL IMP TAHUN 2020
Agama
(Toga)
dan
Tokoh
Masyarakat
(Toma) 5
berkewajiban untuk membantu Penyuluh Keluarga Berencana (PKB)/ Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) menyampaikan pesan kependudukan dan membantu melatih masyarakat khususnya anak-anak dalam melaksanakan perilaku kependudukan yang baik. Kedepannya diharapkan IMP akan mampu berkiprah membantu PKB/PLK dalam menyukseskan program Bangga Kencana. Berikut ini beberapa kegiatan yang dilakukan lini lapangan, baik para penyuluh KB maupun para IMP:
Gambar 1. Kegiatan Giat Kampung KB Padang Bulan Desa Sindanghayu dalam rangka penyuluhan BKB, November 2020
Gambar 2. Pelayanan KB yang dilakukan bersama Kader IMP Desa Kuncir, Kecamatan Ngetos,Kabupaten Nganjuk, November 2020
BUKU PROFIL IMP TAHUN 2020
6
Gambar 3. Kegiatan Kader dan Penyuluh KB dalam Kegiatan Pemasangan Implant di Haganas dalam rangka Hari Pelayanan Sejuta Akseptor, Juni 2020
Gambar 4. Penyuluhan BKB dan BKR oleh Penyuluh KB bersama IMP di Kelurahan Kalideres, Maret 2020
Gambar 5. Kegiatan Penyuluh KB bersama PKK dan IMP Kelurahan Kalideres, mensosialisasikan Gerakan Masyarakat Sehat, Februari 2020
BUKU PROFIL IMP TAHUN 2020
7
Gambar 6. Kegiatan Penyuluh KB dan IMP Kecamatan Kalideres, Pemasangan Implant di Puskesmas Kalideres II, Maret 2020
Gambar 7. Penyuluh KB dan IMP Kecamatan Kalideres, sosialisasi program Bangga Kencana dan program lainnya di Aula Kelurahan Kalideres, Maret 2020
Gambar 8. Para IMP dan PKK bersama mempersiapkan kegiatan untuk Kegiatan Sejuta Akseptor, Juni 2020
BUKU PROFIL IMP TAHUN 2020
8
Gambar 9. Penyuluh KB dan IMP bersama dengan kader dalam pembinaan BKR dan BKB, Maret 2020
Gambar 10. Kader IMP membantu memberikan konseling kepada calon Akseptor untuk menggunakan MKJP, Desa Batu-Batu, September 2020
Gambar 11. Para Kader IMP mengikuti Pengarahan tentang Stunting di Kelurahan Mulia Agung, Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, November 2020
BUKU PROFIL IMP TAHUN 2020
9
Gambar 12. Mengantar Calon Akseptor untuk melakukan KB Sub PPKBD Desa Belotan, September 2020
B. Klasifikasi IMP Berdasarkan kondisi IMP di lapangan dan tuntutan perkembangan program yang harus diperankan oleh IMP, maka IMP diklasifikasikan dalam 3 (tiga) kelompok yaitu: 1. IMP klasifikasi dasar IMP diklasifikasikan sebagai IMP Klasifikasi Dasar apabila telah melaksanakan peran: a. Pengorganisasian (kepengurusan pembagian tugas sudah ada kecuali bila kepengurusannya tunggal dan disesuaikan dengan kondisi wilayahnya), b. Pertemuan (belum rutin, belum ada rencana kerja, belum ada notulen), c. KIE sudah ada, d. Pencatatan dan Pelaporan (masih sederhana), e. Pelayanan Kegiatan (masih sederhana, meliputi: pelayanan ulang Alkon, rujukan, UPPKS, minimal ada satu Bina Keluarga), f. Upaya Kemandirian (melaksanankan salah satu dari kegiatan): 1) Pendanaan kelompok melalui iuran, jimpitan dan penjualan produk setempat, 2) Mendorong kemandiran kelompok kegiatan.
2. IMP klasifikasi berkembang IMP
diklasifikasikan
sebagai
IMP
klasifikasi
berkembang
apabila
telah
melaksanakan peran: a. Pengorganisasian (kepengurusan sudah dilengkapi pembagian tugas yang jelas kecuali bila kepengurusannya tunggal dan disesuaikan dengan kondisi wilayahnya), BUKU PROFIL IMP TAHUN 2020
10
b. Pertemuan (rutin bulanan, ada rencana kerja, ada notulen), c. KIE dan Konseling sudah ada, d. Pencatatan dan Pelaporan sudah dilaksanakan, e. Pelayanan Kegiatan (lebih lengkap, meliputi:pelayanan ulang Alkon, rujukan, UPPKS, minimal ada satu atau dua Bina Keluarga), f. Upaya Kemandirian (melaksanakan 2 dari kegiatan): 1) Pendanaan kelompok melalui iuran, jimpitan dan penjualan produk setempat, 2) Mendorong kemandiran kelompok kegiatan.
3. IMP klasifikasi mandiri IMP diklasifikasikan sebagai IMP klasifikasi mandiri apabila telah melaksanakan peran: a. Pengorganisasian (kepengurusan sudah dilengkapi dengan seksi-seksi), b. Pertemuan (rutin bulanan, berjenjang, ada rencana kerja, ada notulen), c. KIE dan Konseling sudah ada, d. Pencatatan dan Pelaporan sudah dilaksanakan lengkap dan sudah ada tindak lanjut, e. Pelayanan Kegiatan (lebih lengkap, meliputi: pelayanan ulang Alkon, rujukan, UPPKS, minimal ada satu atau dua Bina Keluarga), f. Upaya Kemandirian (melaksanakan 2 dari kegiatan): 1) Pendanaan kelompok melalui iuran, jimpitan dan penjualan produk setempat, 2) Mendorong kemandiran kelompok kegiatan.
Adapun persebaran PPKBD pada Semester 1 (satu) tahun 2020 berdasarkan klasifikasinya adalah sebagai berikut:
BUKU PROFIL IMP TAHUN 2020
11
Grafik 1. Klasifikasi Dasar PPKBD, semester I 2020
Klasifikasi dasar pada IMP sudah tersebar di semua provinsi di seluruh Indonesia. Provinsi Aceh memiliki jumlah PPKBD dengan klasifikasi dasar tertinggi dibanding provinsi lainnya yakni sebanyak 3964 PPKBD dan klasifikasi dasar terendah ada di Gorontalo sebanyak 21 PPKBD. Jumlah persebaran PPKBD di klasifikasi dasar ini bisa menjadi acuan dalam menjalankan tugas selanjutnya bagi para Penyuluh KB secara
BUKU PROFIL IMP TAHUN 2020
12
khusus maupun BKKBN secara umum dalam meningkatkan peran IMP untuk menjadi lebih berkembang dari potensi yang sudah dimiliki saat ini. Selanjutnya, dalam klasifikasi berkembang, PPKBD juga sudah tersebar di semua provinsi seluruh Indonesia kecuali 11 provinsi (dalam grafik), berikut ini adalah data persebarannya untuk tahap PPKBD dalam klasifikasi berkembang:
Grafik 2. Klasifikasi Berkembang PPKBD
Dalam grafik klasifikasi berkembang, yang perlu menjadi perhatian khusus adalah jumlahnya yang sangat sedikit di setiap provinsi seperti Provinsi Aceh yang memiliki PPKD tertinggi dalam klasifikasi dasar namun hanya ada 12 PPKBD yang masuk dalam klasifikasi berkembang. Masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan BKKBN dalam membangun PPKBD lebih berdaya sehingga bisa masuk dalam BUKU PROFIL IMP TAHUN 2020
13
klasifikasi selanjutnya guna mensukseskan Program Bangga Kencana.Sama halnya dengan PPKBD klasifikasi berkembang, pada tahap paling tinggi yakni klasifikasi mandiri, PPKBD juga sebenarnya sudah mulai tersebar di beberapa provinsi di Indonesia, berikut data persebaran PPKBD dalam klasifikasi mandiri pada kurun waktu semester I tahun 2020:
Grafik 3. Klasifikasi Mandriri PPKBD
BUKU PROFIL IMP TAHUN 2020
14
Berdasarkan data klasifikasi PPKBD pada semester I di tahun 2020, BKKBN memiliki potensi yang cukup besar atas keberadaan PPKBD baik dalam klasifikasi dasar maupun berkembang meskipun PPKBD di klasifikasi mandiri baru ada di 14 provinsi dan jumlahnya pun sangat minim. Ini akan menjadi potensi sekaligus tantangan dalam usaha mensosialisasikan Program Bangga Kencana di Lapangan. Semakin mandiri para PPKBD maka akan mempermudah program dapat diterima masyarakat karena PPKBD dalam klasifikasi mandiri sudah dapat membuat inovasi, organisasi yang ada juga sudah terstruktur.Keberadaan PPKBD tidak terlepas dengan keberadaan Sub PPKBD, Adapun persebaran Sub PPKBD di Semester 1 (satu) berdasarkan klasifikasinya adalah sebagai berikut:
Grafik 4. Klasifikasi Dasar Sub PPKBD
BUKU PROFIL IMP TAHUN 2020
15
Dari Grafik di atas, terlihat di setiap Provinsi sudah ada dalam tahap klasifikasi dasar, dimana Papua Barat berada dalam posisi terbawah atas jumlah Sub PPKBD yaitu 47 Sub PPKBD. Dari grafik juga terlihat semakin ke arah timur Indonesia jumlah Sub PPKBD klasifikasi dasarnya semakin sedikit.
Grafik 5. Klasifikasi Berkembang Sub PPBD
BUKU PROFIL IMP TAHUN 2020
16
Berbeda halnya dengan klasifikasi dasar, jumlah Sub PPKBD dalam klasifikasi berkembang jumlahnya menurun ditambah banyak provinsi yang belum ada dalam tahapan klasifikasi berkembang bahkan untuk Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa timur saja jumlah Sub PPKBD yang ada ditahap ini tidak sampai setengahnya.
Grafik 6. Klasifikasi Mandiri Sub PPKBD
BUKU PROFIL IMP TAHUN 2020
17
Potensi Sub PPKBD di klasifikasi mandiri juga masih sangat minim, dimana hanya 16 Provinsi yang ada di tahap ini, dan jumlahnya pun masih sangat sedikit. Dari grafik juga terlihat bahwa Provinsi di daerah timur Indonesia banyak yang tidak ada Sub PPKBD nya.Data Semester II berdasarkan klasifikasi tidak berbeda jauh dengan data sebaran di semester I dimana jumlah baik PPKBD maupun Sub PPKBD di setiap klasifikasinya tidak tersebar secara merata. Berikut ini adalah data persebaran berdasarkan klasifikasi dasar, berkembang dan mandiri di semester II Tahun 2020:
Gambar 13. Sebaran Klasifikasi PPKBD di Seluruh Indonesia
BUKU PROFIL IMP TAHUN 2020
18
Gambar 14. Sebaran Klasifikasi Sub PPKBD di Seluruh Indonesia
BUKU PROFIL IMP TAHUN 2020
19
Dalam kurun waktu 4 (empat) tahun baik PPKBD maupun Sub PPKBD pergerakannya cenderung stagnan. Ini tentu perlu menjadi perhatian khusus, perutmbuhan, pembinaan dan pengembangan IMP (PPKBD, Sub PPKBD dan Kelompok KB), serta Kelompok-Kelompok Kegiatan (Poktan) perlu terus dikembangkan perannya dari klasifikasi dasar dan klasifikasi berkembang menjadi klasifikasi mandiri. IMP pada tahapan mandiri diyakini telah mampu membina peserta KB dan memberikan KIE kepada masyarakat serta membina kelompokkelompok kegiatan yang meliputi BKB, BKR, BKL, dan UPPKS dengan benar. Selain itu, kemandirian yang diharapkan juga meliputi kemandirian dalam pembiayaan dan penguasaan materi subtantif program Bangga Kencana.
Gambar 15. IMP Mandiri 2016 - 2020
Kondisi timpang atas jumlah IMP di berbagai tingkat klasifikasi tersebut pertama-tama menimbulkan pertanyaan kenapa sekian tahun sejak rekrutmen IMP pertama kali kondisinya tidak berubah dan menjadi identitas tinggal IMP Klasifikasi Mandiri. Karena pembinaan kepada mereka amat minim. Pembinaan juga identic dengan pengorbanan biaya transportasi, biaya konsumsi dan ATK untuk mengumpulkan mereka pada satu tempat dan dilakukan pembinaan oleh pembinanya yaitu PKB/PLKB. Pembinaan juga bisa dilakukan oleh Dinas yang lebih tinggi misalnya Dinas P2AKB, Badan Kependudukan dan KB Daerah (BKKBD) dan dinas KB dengan penamaanlain. Jumlah IMP pada klasifikasi Dasar yang jauh lebih besar daripada klasifikasi berkembang dan mandiri menandakan kemampuan mereka masih jauh untuk dapat dikatakan paripurna dalam melakukan pendataan, penyuluhan, surveillant pasca pelayanan dan pelayanan KB.
BUKU PROFIL IMP TAHUN 2020
20
C. Peran Bakti IMP Pelaksanaan Program Bangga Kencana di tingkat Desa/Kelurahan pada era otonomi daerah tidak mungkin dilaksanakan oleh Penyuluh KB semata. Perlu dukungan dan peran serta Intitusi Masyarakat Pedesaan/Perkotan (IMP) untuk ambil bagian atau berperan serta dalam upaya pengembangan dan pengelolaan Program Bangga Kencana di tingkat lini lapangan. Pokok-pokok Pelaksanaan Pengembangan Peran, Pengembangan Kelompok Kegiatan dan Kelompok Kerja Teknis serta Pembinaan. Pengembangan tersebut perlu dilakukan terus menerus sesuai dengan perkembangan program yang begitu pesat dengan memperhatikan situasi, kondisi, kemampuan dan kearifan lokal masing-masing daerah. Pengembangan IMP dilakukan dengan menerapkan 6 (enam) peran bakti.
Gambar 16. 6 (Enam) Peran Bakti IMP
1.
Pengorganisasian IMP sebagai wadah masyarakat yang berperan serta membantu PKB/ PLKB dalam pengelolaan Program Bangga Kencana di tingkat Desa/Kelurahan ke bawah memerlukan kepengurusan. Kepengurusan dimaksudkan sebagai kerangka pembagian kerja agar masing-masing unsurnya dalam menjalankan perannya. Struktur kepengurusan IMP antara lain terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara, Seksi-Seksi dan Anggota.
2.
Pertemuan Pertemuan rutin yang dilaksanakan IMP baik antar pengurus institusi, konsultasi pengurus dengan PKB/PLKB maupun dengan petugas lain yang terkait
BUKU PROFIL IMP TAHUN 2020
21
diagendakan secara berkala dan berjenjang. Pertemuan ini merupakan wadah untuk penyampaian informasi/data, bimbingan/pembinaan, evaluasi, pemecahan masalah dan perencanaan kegiatan Program Bangga Kencanadi tingkat lini lapangan. 3.
Advokasi, KIE dan Konseling IMP membantu PKB/PLKB dalam pelaksanaan kegiatan advokasi, konseling
KIE dan
Program Bangga Kencana pada masyarakat dalam upaya
pendewasaan usia perkawinan, mendorong peningkatan kesertaan masyarakat dalam ber-KB, meningkatkan kesehatan reproduksi, pembinaan ketahanan keluarga dan menciptakan kemandirian ekonomi keluarga. 4.
Pencatatan, Pendataan dan Pemetaan Sasaran IMP membantu PKB/PLKB dalam pelaksanaan pencatatan kegiatan secara rutin dan ikut melaksanakan pendataan keluarga yang dilakukan satu tahun sekali, melakukan pemetaan sasaran bersama dengan PKB/PLKB, memanfaatkan hasil pendataan dan peta sasaran bagi kepentingan pembinaan di tingkat wilayahnya dan menuangkanya ke dalam
peta PUS/Peta Keluarga serta melakukan
upaya/intervensi kegiatan berdasarkan peta PUS/Peta Keluarga dalam rangka pengelolaan Program Bangga Kencana. 5.
Pelayanan Kegiatan IMP membantu PKB/PLB dalam kegiatan fasilitasi bagi akseptor baru serta pembinaan pada akseptor aktif agar tidak terjadi drop out, pembinaan kelompok kegiatan BKB, BKR dan BKL serta UPPKS.
6.
Kemandirian Upaya kemandirian yang dilakukan oleh IMP meliputi kemandirian ekonomi dalam pendanaan kelompok yang dilakukan secara swadaya (melalui iuran, jimpitan dan penjualan produk setempat) serta upaya kemandirian dalam kemampuan untuk melakukan pembinaan pada kelompok kegiatan.
D. Pengguna dan Manfaat IMP Salah satu elemen internal dalam mendorong keberhasilan penyelenggaraan program Bangga Kencana adalah para tenaga Penyuluh Keluarga Berencana (PKB/PLKB), Elemen eksternal yang juga berperan besar dalam membumikan program Bangga Kencana adalah para PPKBD dan Sub PPKBD atau IMP yang berkarya tanpa pamrih (volunteer). Keberadaan PPKBD dan Sub PPKBD membantu dalam mensukseskan program Bangga Kencana. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)
dalam
BUKU PROFIL IMP TAHUN 2020
melaksanakan
program
Program
Pembangunan
Keluarga
22
Kependudukan dan Keluarga berencana (Bangga Kencana) memiliki komitmen yang besar terkait kependudukan dan menciptakan keluarga yang berkualitas. Beban pembangunan akan semakin berat dan sulit dilanjutkan jika jumlah penduduk terus bertambah dan tidak sebanding dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Pemenuhan kebutuhan pokok generasi sekarang akan semakin sulit dan akan banyak mengurangi persediaan pemenuhan kebutuhan generasi mendatang. Menurut
Undang-Undang
Nomor
52
Tahun
2009
tentang
Perkembangan
Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Kebijakan Keluarga Berencana bertujuan untuk: 1.
Mengatur kehamilan yang diinginkan
2.
Menjaga kesehatan dan menurunkan angka kematian ibu, bayi dan anak.
3.
Meningkatkan akses dan kualitas informasi, pendidikan dan konseling pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi.
4.
Meningkatkan partisipasi dan kesertaan pria dalam praktek keluarga berencana.
5.
Mempromosikan penyusuan bayi sebagai upaya untuk menjarangkan jarak kehamilan.
Pembangunan keluarga adalah upaya mewujudkan keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat (UU nomor 52 tahun 2009). Pembangunan Keluarga ini merupakan upaya untuk mewujudkan Keluarga berkualitas yaitu keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah dan bercirikan sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan ke depan, bertanggung jawab, harmonis dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. BKKBN berupaya membangun ketahanan dan kesejahteraan keluarga melalui pembentukan dan pembinaan kelompok-kelompok kegiatan pembangunan keluarga dalam ha lini, BKKBN memiliki perpanjangan tangan di lini lapangan yakni para PKB/PLKB, serta kader IMP-nya dalam mewujudkan melihat 5 (lima) tujuan tersebut di tengah tantangan dan ancaman yang terus berkembang di masyarakat. Dalam hal ini bisa terlihat jelas manfaat keberadaan IMP di lapangan dalam mewujudkan pembangunan keluarga. Kelompok-kelompok kegiatan dalam hal ini IMP bertujuan untuk mencapai kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materil.
Urgensi dari keberadaan IMP dalam membantu BKKBN adalah berkenaan juga dengan Bonus Demografi yang akan dihadapi Indonesia. Bonus demografi adalah suatu kondisi dimana jumlah penduduk produktif atau angkatan kerja (usia 15-64 tahun) lebih besar dibandingkan penduduk yang tidak produktif (di bawah 5 tahun dan BUKU PROFIL IMP TAHUN 2020
23
di atas 64 tahun). Tahun 2020-2030, Indonesia akan memasuki bonusi demografi. Pada rentan waktu tersebut, diperkirakan penduduk usia produktif Indonesia akan mencapai 70 persen. Bonus demografi akan mejadi efektif jika angkatan kerja produktif yang mendominasi jumlah penduduk bisa terserap pada pasar kerja secara baik. Sebaliknya, bonus demografi menjadi bencana demografi jika angkatan kerja tidak terserap pasar kerja dengan baik. Bonus Demografi juga akan dirasakan manfaatnya ketika para kader IMP yang pada saat ini banyak yang berada di usia produktif, kader IMP bisa terus mensosialisasikan program Bangga Kencana di lapangan. Banyak tolak ukur yang bisa menunjukkan keberhasilan IMP dalam mensosialisasikan program Bangga Kencana selain mengacu pada penurunanlaju p ertumbuhan penduduk sepertimenurunnya tingkatfertilitas, peningkatan kesadaran masyarakat
tentang
makna
keluarga
kecil
dan
adanya
peningkatankepeduliandanperanserta masyarakat dalammengelola Program KB.
E. Profil IMP Keberadaan IMP bertujuan untuk meningkatkan kepedulian dan peran serta institusi masyarakat agar menjadi pengelola dan pelaksana Program Bangga Kencana yang dinamis dan mandiri. IMP diharapkan dapat meningkatkankomitmen dalam menyelenggarakan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pengendalian kelahiran, mengurangi kejadian stunting dan menurunkan angka kematian ibu (AKI) dan bayi. IMP juga diharapkan dapat membantu remaja dalam mengambil keputusan dan bertanggung jawab tentang usia ideal perkawinan atau pasangan suami istri dalam menentukan jarak dan usia ideal untuk melahirkan, jumlah ideal anak, serta penyuluhan kesehatan reproduksi. Dengan demikian keberadaan IMP perlu diperhatikan lebih seksama baik secara kuantitas maupun kualitas. Berikut ini adalah data perkembangan dari segi kuantitas dari Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPBKBD) dan Sub Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (Sub PPKBD) dari tahun 2015-2019:
JUMLAH PPKBD PPKBD TAHUN 2019
82228
PPKBD TAHUN 2018
82243
PPKBD TAHUN 2017
80881
PPKBD TAHUN 2016 PPKBD TAHUN 2015
80935 80585
Grafik 6. Perkembangan Jumlah PPKBD 2015 - 2019 Sumber: Data Dallap Diplaptik 2019 BUKU PROFIL IMP TAHUN 2020
24
Dari grafik di atas terlihat bahwa jumlah PPKBD mengalami peningkatan setiap tahunnya. Meskipun pada tahun tertentu terdapat penurunan jumlah PPKBD seperti terjadi pada tahun 2016 ke 2017 serta tahun 2018 ke 2019 namun jumlahnya tidak terlalu signifikan. Artinya, jumlah PPKBD yang tersebar di seluruh Indonesia memang terus mengalami peningkatan. Hal ini merupakan potensi besar bagi BKKBN jika dikelola dan didayagunakan dengan baik. BKKBN dikenal memiliki kader yang militan dan hampir merata persebarannya di 34 provinsi. Hal yang sama juga terlihat dengan jumlah Sub PPKBD yang terus mengalami peningkatan jumlah kader setiap tahunnya.
JUMLAH Sub PPKBD SUB PPKBD TAHUN 2019
397177
SUB PPKBD TAHUN 2018
400228
SUB PPKBD TAHUN 2017
400163
SUB PPKBD TAHUN 2016
397764
SUB PPKBD TAHUN 2015
393900
Grafik 7. Perkembangan Jumlah Sub PPKBD 2015 - 2019 Sumber: Data Dallap Diplaptik 2019
Berdasarkan data di atas bisa dilihat bahwa, secara kuantitas kader PPKBD dan Sub PPKBD sangat meyakinkan potensinya untuk mensukseskan program KKBPK. Hal ini dapat ditunjukan dengan makin bertambahnya jumlah kader baik PPKBD maupun Sub PPKBD. Sama halnya dengan perkembangan data baik PPKBD maupun Sub PPKBD di tahun 2020 dimanadata profil IMP tahun 2020 juga diambil dari Data Dallap Direktorat Pelaporan dan Statistik karena jangkauannya sudah bersifat nasional, ada keteraturan dalam update data setiap bulan dan sudah terbakukan dengan adanya form potensi wilayah IMP (K/0 PPKBD dan K/0 Sub PPKBD). Dengan selalu ada update data setiap bulannya, data yang tercantum dalam data dallap jumlah rekap datanya selalu mengalami pergerakan. Berikut ini adalah data PPKBD dan Sub PPKBD di semester 1 Tahun 2020:
BUKU PROFIL IMP TAHUN 2020
25
Grafik 8. Persebaran Jumlah Sub PPKBD di Indonesia, N= 272.820
Grafik 9. Persebaran Junlah PPKBD di Indonesia, N= 64.277
Data pada Aplikasi Dallap Direktorat Pelaporan Dan Statistik menunjukkan jumlah PPKBD pada tahun 2020 di semester 1 adalah sejumlah 64.277 dan jumlah Sub PPKBD pada tahun 2020 di semester 1 adalah sejumlah 278.820. Dari kedua grafik di atas bisa dilihat bahwa jumlah PPKBD terbanyak ada di Provinsi Jawa Tengah dan Sub PPKBD terbanyak ada di Jawa Barat. Keduanya
terdapat di wilayah barat
Indonesia yakni di Pulau Jawa. Sebaliknya, baik PPKBD maupun Sub PPKBD dengan jumlah terkecil ada di wilayah timur Indonesia yakni di Provinsi Papua Barat. Dengan BUKU PROFIL IMP TAHUN 2020
26
pergerakan yang selalu berubah setiap bulannya dan kecenderungan penambahan jumlah kader, persebaran PPKBD dan Sub PPKBD di semester 2 tahun 2020 juga terus bertambah. Berikut ini adalah persebaran PPKBD dan Sub PPKBD di semester 2 tahun 2020:
Gambar 17. Persebaran PPKBD semester 2 Tahun 2020 N = 79.600
Gambar 18. Pesebaran Sub PPKBD di seluruh Indonesia, N = 372.668
Selain menggunakan data Dallap Direktorat Pelaporan dan Statistik, Direktorat Bina Penggerakan telah melakukan insiatif dengan melakukan pendataan secara mandiri melalui BUKU PROFIL IMP TAHUN 2020
27
google form untuk melihat seperti apa profil IMP di Lapangan, berikut ini adalah hasil dari pendataan dilihat dari beberapa kriteria: 1. Berdasarkan Jenis Kelamin Grafik 10. Berdasarkan Jenis Kelamin
JENIS KELAMIN 5% PEREMPUAN
95%
LAKI-LAKI
Sumber: N= 328754 Pendataan mandiri via google form hingga Juni 2020
Berdasarkan data diatas, perempuan mendominasi IMP yakni sebanyak 95%. Program yang memang banyak menyentuh keterlibatan perempuan dalam program Keluarga Berencana maka wajar jika perempuan mendominasi daripada laki-laki. Dengan potensi sebanyak 5% laki-laki yang secara sukarela menjadi IMP di lapangan maka keterlibatan laki-laki dalam program KB diharapkan akan bertambah, sehingga urusan KB tidak hanya melulu tugas perempuan.
2.
Berdasarkan Pendidikan Pendidikan merupakan faktor yang semakin penting dalam kehidupansehari-hari. Tingkat pendidikan akan mempengaruhi persepsi seseorang tentangetika. Seseorang yang berpendidikan tinggi dianggap memiliki etika yang jugatinggi serta penalaran moral yang tinggi. Adapun para IMP di lini lapangan berdasarkan pendataan by google form memiliki pendidikan sebagai berikut:
PENDIDIKAN IMP 2020 1% 3%
DIPLOMA
13% 7%
58%
18%
SARJANA SD/SEDERAJAT SLTP/SEDERAJAT SLTA/SEDERAJAT LAIN-LAIN
Grafik 11. Pendidikan IMP 2020 Sumber: N= 328754 Pendataan mandiri via google form hingga Juni 2020
BUKU PROFIL IMP TAHUN 2020
28
Dari grafik di atas menunjukkan bahwa para IMP memiliki jenjang Pendidikan yang beragam dimana sebanyak 13% IMP memiliki jenjang Pendidikan Sarjana, 3 % memiliki jenjang Pendidikan Diploma. Menurut Suhardi (2007),semakin tinggi pendidikan seseorang, maka makin mudah orangtersebutmenerima informasi sehingga semakin banyak pula pengetahuan yang didapatkannya. Dengan melihat keberadaan IMP dengan jenjang Pendidikan yang tinggi merupakan suatu potensi yang harus dimanfaatkan secara baik oleh BKKBN dimana kader yang ada akan mampu menyerap informasi program secara baik dan diharapkan penyampaian ke masyarakat juga lebih mudah dicerna. Berdasarkan grafik juga bisa dilihat dimana sebanyak 58% memiliki jenjang Pendidikan SLTA/Sederajat, 18% memiliki jenjang Pendidikan SLTP/Sederajat, 7% memiliki jenjang Pendidikan SD/Sederajat, sebayak 1 % menuliskan lain-lain (Paket a, paket b atau paket c). dari hasil pendataan terlihat potensi IMP di lapangan sangat baik mengingat para kader Sebagian besar telah mengenyam Pendidikan secara baik.
3.
Berdasarkan Pekerjaan Pekerjaan dapat menunjukkan status sosial ekonomi dan kemandirian karena dengan bekerja maka diperoleh penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Sama halnya denga para tenaga lini lapangan, khusunya para IMP yang selain sukarela dalammenjalankan tugasnya sebagai perpanjangan tangan BKKBN, mereka juga memiliki pekerjaan yang bervariasi. Adapun para IMP di lini lapangan berdasarkan pendataan by google form memiliki pekerjaan sebagai berikut:
a. Ibu Rumah Tangga
m. Bidan
b. Buruh Lepas
n. Tenaga Kesehatan
c. Karyawan Swasta
o. Nelayan
d. PNS
p. Mahasiswa
e. Pensiunan
q. Perangkat Desa (RT, RW,
f.
Pedagang/wiraswasta
Babinsa)
g. Tidak Bekerja
r.
Home Industry
h. Guru
s. Karyawan BUMN
i.
Staf Pemerintahan honorer
t.
j.
Peternak
u. Lain-lain
Karyawan Swasta
k. Pemuka Agama l.
Petani
BUKU PROFIL IMP TAHUN 2020
29
4.
Berdasarkan Umur Grafik 12. Berdasarkan Umur
UMUR 2% 12%
9% 13%
< 20 TAHUN 20 TAHUN-30 TAHUN 31 TAHUN-40 TAHUN
33% 31%
41 TAHUN-50 TAHUN 51 TAHUN-60 TAHUN > 60 TAHUN
Sumber: N= 328754 Pendataan mandiri via google form hingga Juni 2020
Menurut Iswantoro dan Anastasia (2013) usia merupakan batasan atau tingkat ukuran hidupyang mempengaruhi kondisi fisik seseorang. Berdasarkan hasil pendataan by gooogle form bisa terlihat bahwa IMP yang ada lini lapangan juga dilakukan oleh kelompok umur muda yakni ada sebanyak 9% di umur < 20 Tahun, sebanyak 13 % di umur 20 Tahun- 30 Tahun, serta sebanyak 31% ada di kelomppok umur 31 Tahun-40 Tahun. Menurut Notoatmodjo (2007) Usiaberpengaruhterhadap daya tangkap dan pola pikir seseorang. Semakin bertambah usia akan semakinberkembang pula daya tangkap dan pola pikirnya, sehingga pengetahuan yang diperolehnyasemakin membaik. Grafik di atas menunjukkan ada sebanyak 33% IMP di kelompok umur 41 Tahun-50 Tahun dan sebanyak 12 % IMP di kelompok umur 51 Tahun-60 Tahun. Semakin bertambah usia semakin bijaksana, semakin banyak informasiyangdijumpai dan semakin banyak hal yang dikerjakan sehingga menambah pengetahuannya. Jika dilihat dari hasil pendataan di atas, usia tidak menjadi halangan untuk berperan di masyarakat meskipun jumlahnya hanya sebanyak 2 % di kelompok umur lebih dari 60 tahun. Dalam hal ini yang kita bisa ambil adalah semangat dan pengalaman yang bisa ditularkan ke masyarakat luas.
5.
Berdasarkan Kepemilikan SK Kader PPKBD dan Sub PPKBD adalah kader desa yang mempunyai tugas membantu tersebarnya informasi KB ke masyarakat dan membantu dalam
BUKU PROFIL IMP TAHUN 2020
30
menciptakan pembangunan keluarga berkualitas, para kader PPKBD dan Sub PPKBD juga berperan dalam melakukan penyuluhan, pembinaan pelayanan KB, serta membantu melakukan penyuluhan kepada akseptor KB. Tidak semua kader IMP
memiliki
surat
keputusan
Desa/Kelurahan/Camat/Bupati/Walikota,
(SK)
demikian
dari juga
Kepala mengenai
insentif/honorarium. Berikut ini adalah persebaran Sub PPKBD baik yang memiliki SK maupun yang tidak:
Grafik 13. PPKBD yang memiliki SK, N= 54.111
BUKU PROFIL IMP TAHUN 2020
31
Grafik 14. Sub PPKBD Yang Memiliki SK, N= 203.887
BUKU PROFIL IMP TAHUN 2020
32
Grafik 15. PPKBD Yang Tidak Memiliki SK, N= 10.166
BUKU PROFIL IMP TAHUN 2020
33
Grafik 16. Sub PPKBD Yang Tidak Memiliki SK, N= 68.933
BUKU PROFIL IMP TAHUN 2020
34
Keberadaan SK dan insentif/honorarium penting untuk meningkatkan peran kader IMP. Keberadaan SK dapat menjadi pegangan kader dalam menjalankan perannya. Sedangkan insentif/honorarium merupakan bentuk kepedulian dari Pemerintah Desa sehingga kader akan merasa lebih diperhatikan. Keberadaan SK juga dapat menjadi kebanggan tersendiri bagi para kader baik itu PPKBD maupun Sub PPKBD. Disamping itu para kader IMP akan lebih termotivasi dan memiliki tanggung jawab dalam menyukseskan program Bangga Kencana. Namun, di lapangan masih banyak para kader PPKBD dan Sub PPKBD yang belum memilki SK Pengukuhan. 6. Berdasarkan Sumber Dana Kegiatan Operasional Tahun 2020 Pelaksanaan peran IMP perlu mendapat dukungan dalam bentuk dana operasional untuk melaksanakan kegiatan rutin agar kinerja mereka di lini lapangan lebih optimal, yang diharapkan hasilnya nanti dapat bermanfaat bagi kepentingan masyarakat wilayah kerja mereka. Adapun karena keterbatasan pembiayaan yang sanggup disediakan oleh pemerintah dalam bentuk insentif bulanan secara rutin maka pemerintah perlu mendorong
agar
IMP
pembiayaan
operasional
melaksanakan kegiatannya.
peran Data
kemandirian wilayah
dalam
pengendalian
lapangan (dallap) 2020 mencatat sumber pendanaan kegiatan para kader IMP baik PPKBD dan Sub PPKBD terdiri dari beberapa sumber yakni APBN, APBD, Swadaya masyarakat, ADD dan Mitra.
BUKU PROFIL IMP TAHUN 2020
35
Tabel 1. PPKBD Berdasarkan Sumber Dana Kegiatan Operasional
Tabel 2. Sub PPKBD Berdasarkan Sumber Dana Kegiatan Operasional
BUKU PROFIL IMP TAHUN 2020
36
Dari kedua tabel di atas, dapat dilihat bahwa dalam membiayai kegiatan operasional, baik PPKBD maupun Sub PPKBD masih bergantung pada pembiayaan yang berasal dari APBN dan APBD. Perlu diupayakan kembali terobosan dan ide cemerlang agar para mitra baik itu perusahaan ataupun Lembaga lain yang berpotensi dalam mendukung pembiayaan operasional para PPKBD dan Sub PPKBD seperti dalam upaya kerja sama CSR sehingga PPKBD dan Sub PPKBD bisa lebih mandiri dalam bekerja mencapai tujuan program yang lebih cepat dan tepat sasaran.
7.
Berdasarkan Media Pendukung Dalam melakukan penyampaian informasi ke masyarakat terkait program Bangga Kencana, maka diperlukan media pendukung, hal ini dilakukan supaya masyarakat mendapat pemahaman yang lebih menyeluruh. Namun, dalam pelaksanaannya belum semua kader menggunakan media pendukung dalam melakukan advokasi. Padahal dengan adanya media pendukung seperti: Materi KIE, Buku Saku, Alat Peraga akan meningkatkan jumlah pemakai alat kontrasepsi baik yang Metode Jangka Pendek ataupun Jangka Panjang. Berikut ini adalah persebaran PPKBD dan Sub PPKBD dalam menggunakan media pendukung: Tabel 3. Jumlah Media Pendukung Yang Dimiliki PPKBD
BUKU PROFIL IMP TAHUN 2020
37
Tabel 4. Jumlah Media Pendukung yang dimiliki Sub PPKBD
Dari kedua tabel menunjukkan bahwa PPKBD dan Sub PPKBD dalam melakukan sosialisasi dan melaksanakan peran sebagai ujung tombak di lini lapangan dalam mencapai sasaran Program Bangga Kencana telah memilkik alat peraga yang mendukung cara kerjanya meskipun belum maksimal.
BUKU PROFIL IMP TAHUN 2020
38
BAB III PENGUATAN IMP MELALUI APLIKASI SILILI KEREN
Mengacu pada jumlah persebaran PPKBD dan Sub PPKBD serta Kader IMP lainnya yang sangat potensial bagi kesuksesan Program Bangga Kencana, Kepala BKKBN mencetuskan gagasan sebuah aplikasi dua arah yang dapat digunakan untuk beriteraksi secara langsung, memonitoring serta melakukan pembinaan. Tantangan pengelolaan dan pelaksanaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) kedepannya semakin berat ditambah kondisi pandemi Covid-19 memaksa kita harus mampu hidup berdampingan dengan Covid-19 dan mampu menciptakan terobosan baru dalam melakukan penyuluhan kepada masyarakat. Dengan memanfaatkan kemajuan teknologi dalam menghimpun dan mendukung pemetaan kader IMP sebagai ujung tombak program di lini lapangan, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) telah mengembangkan aplikasi berbasis web dan android yang selanjutnya disebut Aplikasi SILILI KEREN.
Aplikasi SILILI KEREN dapat menunjukan jumlah dan penyebaran PKB/PLKB PNS, PKB NON PNS, Kader Pembantu Pembina KB Desa/Kelurahan (PPKBD/K), Sub Pembantu Pembina KB Desa/Kelurahan (Sub PPKBD/K), Kader Kelompok KB dan kader lainnnya di masing-masing Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota dan Provinsi. Aplikasi SILILI KEREN ini juga dapat digunakan dalam memonitor kinerja PKB/PLKB dalam merespon pembinaan melalui multilevel networking dan upaya mereka dalam melakukan kampanye kepada kader IMP yang dibimbingnya. Aplikasi SILILI KEREN menggunakan sistem manajerial bertingkat sehingga admin pusat sebagai pengisi kontent yang berasal dari seluruh komponen BKKBN Pusat harus benar-benar konsen dalam menyebarluaskan info penting terkait Program Bangga Kencana, admin Provinsi, Kabupaten/Kota, Penyuluh KB dan Kader IMP. Berikut ini adalah gambaran mengenai Aplikasi SILILI KEREN:
BUKU PROFIL IMP TAHUN 2020
39
Gambar 19. Tampilan Aplikasi SILILI KEREN
A. KONTEN APLIKASI SILILI KEREN Aplikasi ini memiliki fitur berita terkini terkait program Bangga Kencana, materi dan video terkini yang bisa dimanfaatkan untuk kegiatan penyuluhan, data tenaga lini lapangan Program Bangga Kencana dan fitur chatting dan video call yang bisa digunakan untuk berkomunikasi dengan kader dan seluruh Penyuluh KB. Kedepannya, aplikasi ini akan didesain melihat aktivitas Tenaga Lini Lapangan dan Kader IMP dari sekedar update GPS keberadaan mereka dalam kelompok kegiatan (Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, Bina Keluarga Lansia, Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera dan Pusat Informasi dan Konseling Remaja). Berikut ini adalah tampilan dari Aplikasi SILILI KEREN: Gambar 20. Tampilan Aplikasi SILILI KEREN (1)
Gambar 21. Tampilan Aplikasi SILILI KEREN (2) BUKU PROFIL IMP TAHUN 2020
40
Gambar 22. Tampilan Aplikasi SILILI KEREN (3)
Gambar 23. Tampilan Aplikasi SILILI KEREN (4)
BUKU PROFIL IMP TAHUN 2020
41
Gambar 24. Tampilan Aplikasi SILILI KEREN (5)
Gambar 25. Tampilan Aplikasi SILILI KEREN (6) BUKU PROFIL IMP TAHUN 2020
42
Gambar 26. Tampilan Aplikasi SILILI KEREN (7)
Gambar 27. Tampilan Aplikasi SILILI KEREN (8)
BUKU PROFIL IMP TAHUN 2020
43
Gambar 28. Tampilan Aplikasi SILILI KEREN (9)
Gambar 29. Tampilan Aplikasi SILILI KEREN (10)
BUKU PROFIL IMP TAHUN 2020
44
B. PENGUATAN IMP DALAM PENGUATAN APLIKASI SILILI KEREN Sebagai upaya penguatan keberadaan IMP yang sangat potensial bagi keberlangsungan program Bangga Kencana, Direktorat Bina Penggerakan Lini Lapangan yang menaungi para tenaga lini lapangan telah melakukan pengumpulan data secara manual melalui penyebaran google form yang dilakukan selama 4 (empat) bulan di trisemester kedua (maret-juni 2020) sebelum akhirnya berhasil meluncurkan aplikasi SILILI KEREN. Adapun hasil data yang berhasil dikumpulkan hingga per 21 Juni 2020 adalah sebagai berikut: Tabel 5. Eksistensi IMP per 21 Juni 2020 JUMLAH PPKBD
JUMLAH SUB PPKBD
JUMLAH KELOMPOK KB
JUMLAH KADER LAINNYA
TOTAL
ACEH
3425
5204
235
819
9683
BALI
484
3738
2505
633
7360
BABEL
333
1201
147
10
1691
BANTEN
656
2870
856
237
4619
1326
4638
870
218
7052
DI YOGYAKARTA
556
3252
4755
552
9115
DKI JAKARTA
581
2004
1179
237
4001
GORONTALO
564
1920
22
71
2577
JAMBI
887
3349
710
483
5429
JAWA BARAT
2416
13785
20231
2359
38791
JAWA TENGAH
7568
24786
10575
2052
44981
JAWA TIMUR
6616
32752
4167
1139
44674
KALBAR
810
1494
727
418
3449
KALSEL
1436
3674
1248
263
6621
KALTENG
892
1099
730
334
3055
KALTIM
823
3806
498
127
5254
KALIMANTAN UTARA
236
529
160
324
1249
KEPRI
104
252
0
144
500
1740
9405
6990
1013
19148
MALUKU
277
472
7
2
758
MALUKU UTARA
884
1026
726
36
2672
NTB
903
4744
5755
874
12276
NTT
1741
4904
621
211
7477
PAPUA
163
482
111
16
772
PAPUA BARAT
502
592
0
14
1108
1113
2661
172
123
4069
505
2319
216
65
3105
SULAWESI SELATAN
2260
9181
1520
882
13843
SULAWESI TENGAH
479
1164
175
140
1958
SULAWESI TENGGARA
1595
3635
1279
330
6839
SULAWESI UTARA
1314
5856
15
49
7234
BENGKULU
LAMPUNG
RIAU SULAWESI BARAT
BUKU PROFIL IMP TAHUN 2020
45
SUMATERA BARAT
1267
4116
727
150
6260
SUMATERA SELATAN
2359
6424
329
3093
12205
SUMATERA UTARA 4474 14802 7638 2015 28929 JUMLAH 51289 182136 75896 19433 328754 Sumber: N= 328754 Pendataan mandiri via google form hingga Juni 2020
Hasil pengumpulan data inilah yang dijadikan dasar dalam pembuatan aplikasi SILILI KEREN dimana keberadaan Aplikasi SILILI KEREN bertujuan: 1. Agar berita terkini tentang Program Bangga Kencana dapat diketahui oleh tenaga lini lapangan; 2. Dapat memanfaatkan fitur video dan materi terkini yang bisa dimanfaatkan untuk kegiatan penyuluhan; 3. Sebagai database yang selalu mutakhir tiap menitnya terhadap tambah kurang data kader/realtime di lini lapangan. 4. Untuk mengetahui profil dan data tenaga lapangan penyuluh KB baik PNS maupun non PNS serta anak buahnya yaitu Kader IMP sesuai dengan wilayah kerja/binaannya masing-masing. 5. Untuk mengetahui informasi tentang pergerakan atau aktivitas yang dilakukan oleh Kader dalam kaitannya dengan program Bangga Kencana 6. Untuk melakukan pembinaan secara meluas, masif dan tercatat kepada kader IMP yang jumlahnya mencapai ribuan dan persebarannya yang sangat luas di seluruh pelosok NKRI. 7. Menyediakan sistem komunikasi 2 arah sehingga memberikan kemudahan koordinasi antara pimpinan BKKBN dengan Tenaga Lini Lapangan dan IMP. 8. Sebagai media blasting informasi kepada Tenaga Lini Lapangan dan Kader IMP berupa informasi tertulis, flayer, video pendek dan media yang kompatibel lainnya dalam rangka mempercepat sampainya informasi Program Bangga Kencana sampai di tataran grass root.
Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai, kini setidaknya penyebaran IMP sudah mulai jelas terlihat dalam Aplikasi SILILI KEREN. Semenjak diujicobakan per tanggal 23 Juni 2020, jumlah instalisasi Kader IMP terus mengalami pergerakan meskipun belum signifikan. Berikut ini adalah data isntalisasi aplikasi serta aktivitas 6 peran bakti IMP yang dilakukan oleh kader IMP di seluruh Provinsi Indonesia:
BUKU PROFIL IMP TAHUN 2020
46
Grafik 17. Rekap Progres Instalasi Aplikasi SILILI 34 Provinsi per 22 November 2020
Grafik 18. Rekap Progres Instalasi Aplikasi Silili 34 Provinsi per 22 November 2020
BUKU PROFIL IMP TAHUN 2020
47
Grafik 19. Rekap Progres Intalasi Aplikasi Silili 34 Provinsi per 22 November 2020
Cat: Jumlah User berbeda dengan hasil terakhir pengumpulan data by google form terkait terdapat pendaftaran manual melalui imp-bkkbn.tech4id.com/register Grafik 20. Pelaksanaan Aktivitas Kader di Aplikasi Silili berdasarkan 6 Peran Bakti IMP
PELAKSANAAN AKTIVITAS KADER DI APLIKASI SILILI BERDASARKAN 6 PERAN BAKTI IMP PERTEMUAN
1859
PENGORGANISASIAN 266 337 806 95
5291
596
PENCATATAN PELAYANAN KEMANDIRIAN KIE
Sumber: Dashboard Admin Aplikasi SILILI KEREN per 30 September 2020 BUKU PROFIL IMP TAHUN 2020
48
BAB IV PENUTUP Profil IMP Tahun 2020 ini disusun berdasarkan pendataan SIGA (Sistem Informasi Keluarga) tahun 2020 dan data lain terkait (hasil pendataan intern Direktorat Bina Penggerakan Lini Lapangan dan dari Aplikasi Silili). Dalam profil IMP tahun 2020 menyajikan data Klasifikasi IMP yang ada pada SIGA dan berdasarkan indikator Jenis Kelamin, Pedndidikan, Pekerjaan, Umur, Kepemilikan SK Pengukuhan, Sumber dana dalam pembiayaan kegiatan operasional dan Media pendukung dalam melakukan KIE. Masih banyak kader IMP yang belum memiliki SK Pengukuhan, sumber pembiayaan operasional juga masih harus diperhatikan lebih lanjut serta pembaharuan media pendukung dalam upaya membuat para kader IMP lebih berhasil mengedukasi masyarakat terkait keberhasilan program Bangga Kencana.
Analisis profil IMP secara kuantitas dan kualitas IMP tahun 2020 ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran keadaan dan perkembangan IMP secara nasional maupun di masingmasing wilayah. Semoga buku profil IMP tahun 2020 ini dapat dipakai sebagai bahan untuk memberdayakan, membina dan mengembangkan IMP dalam rangka menjalankan program Bangga Kencana secara berkelanjutan. Kedepannya, IMP dapat mengoptimalkan 6 (enam) peran baktinya sehingga dapat membantu PKB/PLKB dalam pelaksanaan program Bangga Kencana dan dalam upaya pencapaian Penduduk Tumbuh Seimbang dan Mewujudkan Keluarga Berkualitas.
BUKU PROFIL IMP TAHUN 2020
49
Daftar Pustaka
Suhardi 2007, Konsep Pengetahuan, Edisi Revisi, Jakarta : Rineka Cipta Analisa Pendataan Kualitan dan Kuantitas IMP. 2010. Jakarta: BKKBN. Eliana, D. & Solikhah. 2012. Pengaruh buku saku gizi terhadap tingkat pengetahuan gizi pada anak kelas 5 Muhammadiyah Dadapan desa Wonokerto kecamatan Turi kabupaten Sleman Yogyakarta. Jurnal KESMAS UAD, 6 (2): 162-232. Yogyakarta: Universitas Ahmad Dahlan. Setyono, Yulian Adi. 2013. Pengembangan Media Pembelajaran Fisika berupa Buletin dalam Bentuk Buku Saku untuk Pembelajaran Fisika Kelas VIII Materi Gaya ditinjau dari Minat Baca Siswa. Jurnal Pendidikan Fisika. Vol.1 No.1: 2338 – 0691. Surakarta: Universitas Sebelas Maret. Yuliani, Fahtria dan Herlina, Lina. 2015. Pengembangan Buku Saku Materi Pemanasan Global untuk SMP. Unnes Journal Of Biology Education 4 (1): 2252-6579. Semarang: Universitas Negeri Semarang. Pedoman Pembinaan Inistitusi Masyarakat Pedesaan/Perkotaan (PPKBD dan Sub PPKBD). 2015. Jakarta: BKKBN. Pedoman Pengelolaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga di Desa. 2015. Jakarta: BKKBN, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Panduan Mekanisme Operasional Program BANGGA KENCANA di Lini Lapangan. 2018. Jakarta: BKKBN. Petunjuk Penggunaan Aplikasi Uji Coba SIGA Sistem Informasi Keluarga. 2018. Jakarta: BKKBN. Panduan Penguatan Gerakan Institusi Bangkit GESIT. 2018. Jakarta: BKKBN
BUKU PROFIL IMP TAHUN 2020
50
TABEL 3A INSTITUSI MASYARAKAT PEDESAAN PPKBD TAHUN: 2020 KODE
PROVINSI
INSTITUSI MASYARAKAT PEDESAAN JUMLAH DESA/KEL
(1)
(2)
PPKBD
(3)
JUMLAH PPKBD MENURUT KATEGORI
YANG ADA
%
DASAR
%
BERKEMBANG
%
MANDIRI
%
(4)
(5=4/3*100)
(6)
(7=6/4*100)
(8)
(9=8/4*100)
(10)
(11=10/4*100)
Jawa Bali 31
DKI JAKARTA
267
540
202,25%
218
40,37%
280
51,85%
42
7,78%
32
JAWA BARAT
5.957
6.879
115,48%
2.134
31,02%
3.541
51,48%
1.204
17,50%
33
JAWA TENGAH
8.582
8.845
103,06%
3.076
34,78%
3.905
44,15%
1.864
21,07%
34
DI YOGYAKARTA
438
438
100,00%
36
8,22%
126
28,77%
276
63,01%
35
JAWA TIMUR
8.513
8.662
101,75%
2.450
28,28%
3.487
40,26%
2.725
31,46%
36
BANTEN
1.551
1.554
100,19%
1.160
74,65%
365
23,49%
29
1,87%
51
BALI
716
716
100,00%
360
50,28%
355
49,58%
1
0,14%
26.024
27.634
106,19%
9.434
34,14%
12.059
43,64%
6.141
22,22%
97,38%
4.287
65,99%
2.161
33,27%
48
0,74%
JUMLAH Jawa Bali Luar Jawa Bali I 11
ACEH
6.671
6.496
12
SUMATERA UTARA
6.296
6.190
98,32%
4.209
68,00%
1.851
29,90%
130
2,10%
13
SUMATERA BARAT
1.192
2.362
198,15%
784
33,19%
1.370
58,00%
82
3,47%
16
SUMATERA SELATAN
3.281
3.322
101,25%
2.057
61,92%
1.188
35,76%
77
2,32%
18
LAMPUNG
2.656
2.645
99,59%
1.842
69,64%
711
26,88%
92
3,48%
19
BANGKA BELITUNG
390
420
107,69%
233
55,48%
186
44,29%
1
0,24%
52
NUSA TENGGARA BARAT
1.160
1.149
99,05%
608
52,92%
519
45,17%
22
1,91%
61
KALIMANTAN BARAT
2.040
2.104
103,14%
1.842
87,55%
250
11,88%
12
0,57%
63
KALIMANTAN SELATAN
2.009
2.008
99,95%
1.333
66,38%
641
31,92%
34
1,69%
71
SULAWESI UTARA
1.839
1.794
97,55%
925
51,56%
731
40,75%
64
3,57%
73
SULAWESI SELATAN
3.053
3.056
100,10%
1.524
49,87%
1.397
45,71%
135
4,42%
75
GORONTALO
732
730
99,73%
483
66,16%
232
31,78%
15
2,05%
76
SULAWESI BARAT
647
648
100,15%
571
88,12%
72
11,11%
5
0,77%
31.966
32.924
103,00%
20.698
62,87%
11.309
34,35%
717
2,18%
JUMLAH Luar Jawa Bali I Luar Jawa Bali II 14
RIAU
1.900
1.935
101,84%
1.552
80,21%
368
19,02%
15
0,78%
15
JAMBI
1.562
1.533
98,14%
1.137
74,17%
371
24,20%
25
1,63%
17
BENGKULU
1.535
1.513
98,57%
813
53,73%
674
44,55%
26
1,72%
21
KEPULAUAN RIAU
414
492
118,84%
492
100,00%
0
0,00%
0
0,00%
53
NUSA TENGGARA TIMUR
3.391
3.275
96,58%
2.737
83,57%
502
15,33%
36
1,10%
62
KALIMANTAN TENGAH
1.612
1.425
88,40%
1.198
84,07%
222
15,58%
5
0,35%
64
KALIMANTAN TIMUR
1.038
1.019
98,17%
895
87,83%
109
10,70%
15
1,47%
65
KALIMANTAN UTARA
566
320
56,54%
316
98,75%
1
0,31%
3
0,94%
72
SULAWESI TENGAH
2.117
1.983
93,67%
1.595
80,43%
388
19,57%
0
0,00%
TABEL 3A INSTITUSI MASYARAKAT PEDESAAN PPKBD 74
SULAWESI TENGGARA
2.309
2.026
87,74%
1.628
80,36%
357
17,62%
41
2,02%
81
MALUKU
1.086
781
71,92%
695
88,99%
81
10,37%
5
0,64%
82
MALUKU UTARA
1.190
1.177
98,91%
1.152
97,88%
25
2,12%
0
0,00%
91
PAPUA
3.876
526
13,57%
326
61,98%
78
14,83%
0
0,00%
92
PAPUA BARAT
1.469
1.037
70,59%
899
86,69%
104
10,03%
10
0,96%
JUMLAH Luar Jawa Bali II
24.065
19.042
79,13%
15.435
81,06%
3.280
17,23%
181
0,95%
JUMLAH
82.055
79.600
97,01%
45.567
57,24%
26.648
33,48%
7.039
8,84%
TABEL 3B INSTITUSI MASYARAKAT PEDESAAN SUB PPKBD TAHUN: 2020 KODE
PROVINSI
INSTITUSI MASYARAKAT PEDESAAN JUMLAH RW
(1)
(2)
SUB PPKBD
(3)
JUMLAH SUB PPKBD MENURUT KATEGORI
YANG ADA
%
DASAR
%
BERKEMBANG
%
MANDIRI
%
(4)
(5=4/3*100)
(6)
(7=6/4*100)
(8)
(9=8/4*100)
(10)
(11=10/4*100)
Jawa Bali 31
DKI JAKARTA
2.717
5.819
214,17%
2.883
49,54%
2.544
43,72%
392
32
JAWA BARAT
50.856
52.868
103,96%
25.332
47,92%
23.796
45,01%
3.740
7,07%
33
JAWA TENGAH
50.919
50.436
99,05%
25.781
51,12%
19.076
37,82%
5.579
11,06%
34
DI YOGYAKARTA
5.830
5.361
91,96%
785
14,64%
2.230
41,60%
2.346
43,76%
35
JAWA TIMUR
52.481
62.796
119,65%
25.139
40,03%
28.401
45,23%
9.256
14,74%
36
BANTEN
9.545
9.831
103,00%
8.377
85,21%
1.436
14,61%
18
0,18%
51
BALI
305
5.195
1703,28%
2.432
46,81%
2.743
52,80%
20
0,38%
172.653
192.306
111,38%
90.729
47,18%
80.226
41,72%
21.351
11,10%
0
12.850
0,00%
10.689
83,18%
2.139
16,65%
22
0,17%
JUMLAH Jawa Bali
6,74%
Luar Jawa Bali I 11
ACEH
12
SUMATERA UTARA
3.885
24.003
617,84%
16.285
67,85%
7.444
31,01%
274
1,14%
13
SUMATERA BARAT
1.210
7.933
655,62%
3.480
43,87%
3.653
46,05%
287
3,62%
16
SUMATERA SELATAN
2.671
14.743
551,97%
9.422
63,91%
5.116
34,70%
205
1,39%
18
LAMPUNG
8.396
17.893
213,11%
12.783
71,44%
4.387
24,52%
723
4,04%
19
BANGKA BELITUNG
616
1.602
260,06%
845
52,75%
757
47,25%
0
0,00%
52
NUSA TENGGARA BARAT
4.192
7.502
178,96%
4.561
60,80%
2.847
37,95%
94
1,25%
61
KALIMANTAN BARAT
4.857
5.200
107,06%
4.502
86,58%
675
12,98%
23
0,44%
63
KALIMANTAN SELATAN
3.665
5.757
157,08%
4.049
70,33%
1.661
28,85%
47
0,82%
71
SULAWESI UTARA
73
SULAWESI SELATAN
75
GORONTALO
76
SULAWESI BARAT JUMLAH Luar Jawa Bali I
447
7.911
1769,80%
4.089
51,69%
3.261
41,22%
269
3,40%
9.067
13.285
146,52%
7.718
58,10%
5.257
39,57%
310
2,33%
213
2.800
1314,55%
2.038
72,79%
725
25,89%
37
1,32%
2.579
3.475
134,74%
3.183
91,60%
282
8,12%
10
0,29%
41.798
124.954
298,95%
83.644
66,94%
38.204
30,57%
2.301
1,84%
8.212
7.030
85,61%
6.070
86,34%
934
13,29%
26
0,37%
911
5.612
616,03%
4.393
78,28%
1.187
21,15%
32
0,57%
Luar Jawa Bali II 14
RIAU
15
JAMBI
17
BENGKULU
1.068
5.501
515,07%
2.573
46,77%
2.901
52,74%
27
0,49%
21
KEPULAUAN RIAU
2.290
1.438
62,79%
1.434
99,72%
3
0,21%
1
0,07%
53
NUSA TENGGARA TIMUR
12.556
9.832
78,31%
8.246
83,87%
1.548
15,74%
38
0,39%
62
KALIMANTAN TENGAH
2.534
2.051
80,94%
1.683
82,06%
359
17,50%
9
0,44%
64
KALIMANTAN TIMUR
79
7.174
9081,01%
5.101
71,10%
1.761
24,55%
312
4,35%
65
KALIMANTAN UTARA
98
609
621,43%
569
93,43%
0
0,00%
40
6,57%
72
SULAWESI TENGAH
2.102
5.049
240,20%
4.249
84,16%
800
15,84%
0
0,00%
TABEL 3B INSTITUSI MASYARAKAT PEDESAAN SUB PPKBD 74
SULAWESI TENGGARA
81
MALUKU
82
MALUKU UTARA
91
PAPUA
92
PAPUA BARAT JUMLAH Luar Jawa Bali II JUMLAH
2.455
6.410
261,10%
5.333
83,20%
976
15,23%
101
1,58%
589
1.220
207,13%
1.010
82,79%
210
17,21%
0
0,00%
1.819
1.480
81,36%
1.443
97,50%
37
2,50%
0
0,00%
257
815
317,12%
672
82,45%
27
3,31%
0
0,00%
1.634
1.187
72,64%
1.060
89,30%
97
8,17%
18
1,52%
36.604
55.408
151,37%
43.836
79,11%
10.840
19,56%
604
1,09%
251.055
372.668
148,44%
218.209
58,55%
129.270
34,69%
24.256
6,51%
berencana itu keren BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL Jl. Permata No. 1, Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur 13650, PO.BOX 296 JKT 13013
International Standard Book Number (ISBN) Katalog Perpustakaan Nasional