Laporan Magang Muhir 1 [PDF]

Citation preview

LAPORAN AKHIR PELAKSANAAN MAGANG TAHAP 1 DI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT KABUPATEN ACEH SINGKIL D I S U S U N Oleh : MUHIR 1805905010044



PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK UNIVERSITAS TEUKU UMAR ACEH BARAT 2021



KATA PENGANTAR Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. Yang telah memberikan rahmat, karunia, hidayah, keselamatan dan kemampuan kepada penulis sehingga dapat menyusun dan menyelesaikan laporan akhir magang di Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat. Tidak lupa juga penulis sanjungkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang- menerang seperti yang kita rasakan saat ini. Laporan ini dibuat untuk memenuhi persyaratan tugas akhir magang Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Teuku Umar. Adapun tujuan dari laporan magang ini adalah sebagai salah satu syarat untuk kelulusan dalam melaksanakan magang Universitas Teuku Umar. Dalam menyelesaikan laporan akhir ini, tentu tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Penulis berterima kasih kepada semua orang yang telah membantu dan yang memberikan bimbingan moral dan material sehingga laporan ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: 1. Kedua orang tua tercinta, Mukhlisin dan Ibunda Sakliah serta keluarga tercinta yang selalu memberikan semangat, dukungan dan doa selama menimba ilmu di Universitas Teuku Umar 2. Ibu Nellis Mardhiah S.Sos.,M.Sc selaku Dewan Pembimbing Lapangan selama melaksanakan magang dan yang membantu selesainya laporan akhir magang. 3. Bapak Erwin Syahputra ST,MM selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Kabupaten Aceh Singkil 4. Ibu Asfi Raihan ST,MM selaku Kabid Bidang Sarana Prasarana Kawasan Pemukiman sekaligus supervisor di tempat magang 5. Seluruh pegawai Dinas PUPR Kabupaten Aceh Singkil, yang dengan tulus memberikan instruksi kepada penulis selama magang sehingga mendapatkan data yang dibutuhkan. Susunan dalam laporan akhir magang ini sudah dibuat dengan sebaik-baiknya, akan tetapi masih banyak kekurangannya. Oleh karena itu jika ada kritik atau saran yang bersifat membangun bagi penulis, dengan senang hati akan penulis terima.



Meulaboh Penulis,



Agustus 2021



MUHIR



BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Penyelenggaran pendidikan dan proses belajar di Universitas Teuku Umar (UTU) marujuk pada tujuan pendidikan nasional, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan kehidupan manusia yang seutuhnya. Secara khusus, pendidikan di Universitas Teuku Umar diarahkan untuk menghasilkan lulusan yang menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan bisnis. Sebagai salah satu kampus merdeka yang mulai mengembangkan sayapnya utnuk terus bersaing, UTU berupaya agar selalu meningkatkan kualitas mahasiswa. Dalam rangka menyiapkan mahasiswa mengehadapi perubahan sosial, budaya, dunia kerja dan kemajuan teknologi yang pesat, kompetensi mahasiswa harus disiapkan untuk lebih gayut dengan kebutuhan zaman. Banyak bentuk kegiatan belajar yang diluar perguruan tinggi, antara lain adalah melakukan magang/ praktik kerja di industri atau tempat kerja lainnya. UTU sebagai salah satu kampus merdeka melakukan program magang tersebut dengan tujuan agar mahasiswa mendapatkan pengalaman kontekstual yang akan meningkatkan kompetensi mahasiswa secara utuh, siap kerja, atau menyiapkan lapangan kerja baru. Untuk implementasi konsep kampus merdeka dan merdeka belajar UTU melaksanakan salah satu program yaitu, magang selama 6 bulan (jangka panjang). Program magang ini adalah salah satu kewajiban yang harus dilalui oleh mahasiswa untuk bisa lulus dari beban akademik menuju sarjana S1. Selain itu, program magang ini adalah bentuk perkuliahan melalui kegiatan bekerja secara langsung di dunia kerja yang tentunya sangat bermanfaat bagi mahasiswa, karena selain teori yang didapat dalam praktek, mahasiswa juga dapat menimba ilmu terutama dalam menjalankan tugas-tugas lembaga yang berkaitan dengan jurusan yang telah diambil untuk pengalaman saat nanti memasuki dunia kerja. Mahasiswa dapat mengamati secara langsung kegiatan atau tugas pegawai instansi pemerintah. Dari situ mahasiswa secara nyata dapat memahami apa itu dunia kerja yang sebenarnya, sehingga mahasiswa dapat mempersiapkan kebutuhan, dan kemampuan sebelum memasuki dunia kerja. Proses magang ini dilaksanakan di Dinas Perkerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di bidang Sarana Prasarana Kawasan Pemukiman, karena merupakan salah satu bidang yang beroperasi di bidang pelayanan publik. 1.2 Masalah Adapun yang menjadi pokok permasalahan dalam laporan magang ini adalah “Implementasi Kebijakan ” dalam memberikan pelayanan dam kinerja yang baik terhadap masyarakat. Dari pokok permasalahan ini didentifikasi menjadi beberapa permasalahan yaitu sebagai berikut: 1. Apa yang melatar belakangi tidak terapainya suatu kebijakan di Dinas PUPR Kabupaten Aceh Singkil.



2. Apa dampak yang terjadi jika Kebijakan tidak di Implementasikan dengan baik. 3. Apa yang harus dilakuan untuk mengatasi kebijakan tersebut. 1.3 Tujuan Magang ini dilakuan di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahn Rakyat Kebupaten Aceh Singkil, ini bertujuan untuk, yaitu: 1. Sebagai salah satu bentuk perkenalan, pelatihan dalam membentuk dan membina karakter di dunia kerja. 2. Menerapkan ilmu pengetahuan selama di bangku perkuliahan agar dapat beradaptasi di dunia kerja. 3. Melatih potensi diri agar merasakan pengalaman dunia kerja 4. Meningkatkan soft skill mahasiswa yaitu dalam berkomunikasi, tingkat rasa percaya diri, dan memperbaiiki sikap/perilaku. 5. Menghasilkan SDM (sumber daya manusia) yang memiliki keahlian dan fropesional dan berkompeten di dunia kerja.. 6. Meningkatkan kemampuan mahasiswa di dalam dunia pemerintahan dan penerapan nyata dalam pemberian pelayanan yang baik terhadap masyarakat. 1.4 Manfaat Adapun manfaat dari pelaksanaan magang ini adalah sebagai berikut: a. Manfaat Bagi Mahaswa Manfaat yang diperoleh mahasiswa dalam melakukan magang ini adalah mampu meningkatkan kualitas diri dan sebagai bentuk pelatihan serta menerapkan ilmu yang telah didapatkan selama diterima dibangku perkulihan. Sebagai salah satu sarana untuk menambah pengetahuan, pengalaman, wawasan dalam mempersiapkan diri dalam menghadapi dunia kerja yang sebenarnya. Memperluas relasi pertemanan dengan orang-orang baru yang tentunya mempermudah mahasiswa dalam memperoleh pekerjaan nantinya dan mahasiswa lebih paham bagaimana situasi dan kondisi didalam perusahaan atau instansi. b. Manfaat Bagi Universitas Teuku Umar Manfaat yang diperoleh universitas dalam melakukan kegiatan magang ini adalah terjalinnya kerja sama yang baik antara universitas dan instansi tempat mahasiswa magang. Dapat meningkatkan kualitas dari lulusan universitas melalui pengalaman kerja selama melakukan kegiatan magang dan Universitas lebih dikenal di dunia luar. c. Manfaat Bagi Instansi Manfaat yang diperoleh instansi tempat mahasiswa magang adalah sebagai bantuan tenaga kerja yang bertujuan untuk meringankan pekerjaan di instansi tersebut. terjalinnya kerja sama yang baik antara universitas dan instansi tempat mahasiswa melakukan magang sehingga instansi tersebut dapat dikenal di kalangan akademis dunia pendidikan. 1.5 Metode/ Langkah Kerja a. Waktu dan Tempat Pelaksanaan Magang



Kegiatan ini dilakukan selama 6 (enam) bulan, terhitung dari 1 maret 2021 sampai dengan 31 agustus 2021. Proses pelaksanaan kegiatan magang ini dilakuan di Dinas Pekerjaan Umum dan Peruamhan Rakyat, Kabupaten Aceh Singkil. Lokasi ini dipilih sebagai tempat pelaksanaan magang karena Dinas PUPR merupakan lokasi yang berhubungan dengan pelayanan terhadap masyarakat. Table 1.1 Jam Kerja Kantor Dinas PUPR, Kab. Aceh Singkil Hari Kerja Jam Kerja Jam Istirahat Senin s/d Jum’at 08:00 s/d 16:45 12:00 s/d 13:30 Sabtu s/d Minggu Libur Libur Selama melakukan magang, penulis dibebankan tugas sebagai penerima surat masuk dan surat keluar, mendata penduduk, membuat surat kerja (sk), membuat surat perintah tugas (spt) mendata penerima bantuan program bantuan stimulan perumahan swadaya (bsps) yang diajarkan langsung oleh suverpisor. b. Metode Pelaksanaan Magang Pelaksanaan kegiatan magang ini dibimbing langsung oleh suvervisor lapangan dan Dosen pembimbing laporan (DPL). Tugas dari suvervisor lapangan ini adalah sebagai fasilitator bagi mahasiswa untuk memberikan petunjuk maupun informasi bagi mahasiswa selama melaksanakan kegiatan magang. Sedangkan Dosen pembimbing laporan (DPL) berperan sebagai fasilitator dibidang akademisi yang memastikan bahwa mahasiswa yang melakukan magang sesuai dengan prosedur dan aturan yang telah ditetapkan. Adapun metode pelaksanaan magang ini adalah sebagai berikut : 1. Wawancara Metode wawancara adalah melakukan Tanya jawab langsung si penulis terhadap subjek penelitian untuk mengetahui dan menggali informasi seara mendalam tentang objek penelitian. 2. Observasi Metode observasi merupakan pengamatan secara langsung yang dilakukan oleh penulis terhadap objek yang akan diteliti agar dapat mengumpulkan data primer yang dibutuhkan sesuai dengan apa yang akan dibahas dalam topik permasalahan. 3. Dokumentasi Metode dokumentasi adalah pengumpulan data melalui dokumentasi kamera handphone yang dilakukan untuk merekam pembicaraan dan memotret subjek penelitian.



BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI MAGANG 2.1 Fropil Singkat Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahn Rakyat Kabupaten Aceh Singkil adalah salah satu kabupaten aceh singkil di Provinsi Aceh, Indonesia. Kabupaten Aceh Singkil merupakan pemekaran dari Kabupaten Aceh Selatan dan sebagian wilayahnya berada di Kawasan Taman Nasional Gunung Leuser. Kabupaten ini juga terdiri dari dua wilayah, yakni daratan dan kepulauan. Kabupaten Aceh Singkil resmi menjadi kabupaten pada tanggal 20 April 1999. Kabupaten ini juga terdiri dari dua wilayah, yakni daratan dan kepulauan. Kepulauan yang menjadi bagian dari kabupaten aceh singkil dalah Kepulauan Banyank, dan Ibu kota kabupaten aceh singkil terletak di keamtan singkil



Gamar 1 Wilayah Kabupaten Aceh Singkil Proses pelaksanaan magang ini berada di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil yang berada di Kecamatan Singkil, Dinas PUPR merupakan Instansi yang berkaitan tentang pelayanan msyarakat baik itu dari segi pekerjaan dan pembangunan yang bertujuan mensejahterakan masyarakat Kabupaten Aceh Singkil. Dinas PUPR berada di Desa pulo sarok Kecamatan Singkil, Kabupaten Aceh Singkil.



2.2 Geografis dan Topografi Kabupaten Aceh Singkil Wilayah Kabupaten Aceh Singkil terletak di sebelah selatan Provinsi Aceh Naggroe Aceh Darussalam, yaitu pada posisi antara 2°0'20"–2°36'40" LU dan 97°04'54"– 98°11'47" BT. Kabupaten Aceh Singkil mempunyai luas wilayah sebesar 1.857,88 km². Kabupaten Aceh singkil memiliki batas wilayah sebagai berikut:



a) Utara, Kabupaten Aceh Tenggara dan Kabupaten Pakpak bharat (Provisi Sumatra Utara) dan Kota subulusalam. b) Timur, Kabupaten Tapanuli Tengah (Provinsi Sumatra Utara). c) Selatan, Samudra Indonesia. d) Barat, Kabupaten Aceh Selatan. Secara Topografi, kabupaten Aceh Singkil terletak pada wilayah pesisir Barat–Selatan provinsi Aceh. yang membentang dari Utara berupa kawasan perbukitan ke arah Selatan berupa kawasan pesisir pantai. Sekitar 146.274,65 Ha (66,88%) wilayah berada pada ketinggian 0-100 meter dpl. Sedangkan wilayah yang berada pada ketinggian 100-500 meter dpl sekitar 68.821,89 Ha (31,47 %). Sisanya sebesar 1,65% dari luas wilayah adalah daerah dengan ketinggian diatas 500 meter dpl (diolah dari Peta Bakosurtanal Skala 1 : 250.000). Berdasarkan peta topografi, sebagian besar wilayah Kabupaten Aceh Singkil adalah dataran. Bentuk wilayah yang datar ini umumnya terletak di bagian selatan. Sedangkan daerah berbukit berada di bagian utara. Bentuk muka bumi yang relatif datar di wilayah Kabupaten Aceh Singkil memberikan implikasi ketersediaan lahan untuk pengembangan secara ekstensif berbagai kegiatan ekonomi produktif, khususnya pertanian lahan basah. Di samping itu, sebagian wilayah yang berada di pesisir pantai serta daerah kepulauan memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata alam dan perikanan laut. Daerah-daerah yang berpotensi untuk pengembangan wisata alam dan perikanan laut meliputi kecamatan: Singkil; Singkil Utara; Kuala Baru; dan Kepulauan Banyak. 2.3 Demografi Lokasi Magang Berdasarkan data dalam Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Singkil tahun 2021, penduduk Aceh Singkil berjumlah 126.514 Jiwa dengan kepadatan 68 jiwa/km 2. Penduduk kabupaten Aceh Singkil berasal dari beragam suku, termasuk Singkil, Aneuk Jamee, Aceh, Batak Pakpak, Melayu, dan Minang. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat memiliki jumlah Pegawai yang cukup banyak, diantaranya, 55 orang pejabat ASN beserta staf atau pejabat tetap, dan 19 pejabat Honorer atau pejabat tidak tetap. a. Lokasi magang Proses magang dilaksanakan di Dinas PUPR Aceh Singkil



b. Struktur Birokrasi



KEPALA DINAS



ERWIN SYAHPUTRA, ST.MM NIP. 19730822200604 1 002



SEKRETARIS



KABID BINA MARGA SYAHRIAL, ST,MT,M,Sc NIP, 19740603 200012 1 002



KABID TATA RUANG DAN PENATAAN BANGUNAN KHASIMIN, ST,MT NIP, 19790101 200604 1 006



KABID. SARANA PRASARANA PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN ASFI RAIHAN, ST.MM NIP. 19690423 199703 2 003



KASUBAG. PROGRAM DAN EVALUASI



KASUBAG. UMUM, KEPEGAWAN TATALAKSANA



MUDAWARMAN,ST NIP. 19720130 201001 1 003



DASNIATI, SE NIP. 19690410 200801 2 002



KABID. PENGAIRAN HAMZAH FANSURI, ST NIP. 19791004 20112 1 002



KASUBAG. KEUANGAN YUSLIANI, Br, BERUTU, SE NIP. 19750525 199603 2 001



KABID. BINA TEKNIK DAN JASA KONSTRUKSI



KABID. PERALATAN DAN PENGUJIAN MUTU



HERMI JUMIHAR, ST NIP. 19760503 200604 1 002



ASMI DARNA, ST NIP. 19760503 200604 1 0012



2.4 Hasil Indentifikasi Masalah “Implementasi Kebijakan Program BSPS Di Dinas PUPR Kabupaten Aceh Singkil” Melalui Teori Edward III Implementasi kebijakan adalah aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah agar dapat mencapai tujuan dari visi dan misi yang sudah ditetapkan. Banyak upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk dapat melayani masyarakat secara prima yang merupakan tolak ukur dari keberhasilan program pembangunan daerah serta nasional (Ilmu et al., 2019). (Arifin, 2018)Dengan demikian pemrintah Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kabupaten Aceh Singkil berupaya membuat program BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya). Berdasarkan Peraturan Pemerintah PUPR nomor 07 tahun 2018 Tentang BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA. Menimbang : a. bahwa untuk mendorong dan meningkatkan keswadayaan masyarakat untuk mewujudkan rumah layak huni, diperlukan bantuan stimulant rumah swadaya sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 54 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman; b. bahwa untuk mewujudkan rumah layak huni sebagaimana dimaksud dengan huruf a, perlu didukung dengan prasarana, sarana,dan utulitas umum yang serasi, teratur, terencana, dan berkelanjutan; c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Mentri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya; 1 (Masturi et al., 2021)Program bantuan stimulan perumahan swadaya merupakan program menteri perumahan rakyat republik Indonesia didalam Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2013 Tentang pedoman pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), dimana menurut Peraturan Presiden RI Nomor 05 Tahun 2010 tentang rencana program jangka menengah. (Bsps et al., 2020)Dalam menentukan perioritas tentang rumah, seseorang atau keluarga yang berpendapatan sangat rendah atau masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu dapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah yang layak huni. (Majene & Barat, 2020)Program bantuan stimulan perumahan swadaya tentu membawa dampak perubahan kondisi fisik perumahan bagi masyarakat di Kabupaten Aceh Singkil yang dalam hal ini adalah masyarakat penerima bantuan stimulan perumahan swadaya (Sartika, 2016). Akan tetapi program ini tidak sepenuhnya memberikan dampak yang positif bagi mereka yang menerima bantuan tersebut. Jika dampak positif dari program ini membawa perubahan kondisi fisik perumahan dari yang tidak layak huni, menjadi layak huni.



1



PermenPUPR07-2018



(Bawenti et al., 2019)Adapun indicator yang dapat mengukur implementasi kebijakan BSPS (Edward III) (2009:58) mengajukan pendekatan masalah implementasi dengan terlebih dahulu mengemukakan dua pertanyaan pokok, yakni: (i) faktor apa yang mendukung keberhasilan implementasi kebijakan? Dan (ii) faktor apa yang menghambat keberhasilan implementasi kebijakan? Berdasarkan kedua pertanyaan tersebut dirumuskan empat faktor yang merupakan syarat utama keberhasialan proses implementasi, yakni komunikasi, sumber daya,sikap birokrasi atau pelaksanaan dan struktur organisasi, termasuk tata aliran kerja birokrasi. Empat faktor tersebut menjadi kriteria penting dalam implementasi kebijakani. a. Komunikasi, keberhasilan kebijakan masyarakat agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang tujuan dan sasaran kebijakan (target group) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran. b. Sumber daya, walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan seara jelas dan konsistensi, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, yakni kompetisi implementor, dan sumber daya financial, sumber daya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. Tanpa sumber daya, kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi dokumen saja. c. Disposisi, adalah watak atau karakteristik atau sikap yang dimiliki oleh implementor seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memeliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakanck. Ketika implementor memiliki sifat atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi juga menjadi tidak efektif. d. Struktur birokrasi, yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (standard operating procedures) atau SOP. SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. Stuktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks. Ini pada gilirannya menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel. Berdasarkan pemaparan di atas penulis laporan tertarik untuk megetahui sejauh mana sejauh mana pengimplementasian BSPS di dinas PUPR Kabupaten Aceh Singkil.



BAB III HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN MAGANG 3.1 Kegiatan Penanganan Masalah Berdasarkan informasi dan observasi implementasi Kebijakan BSPS di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat penyelesainnya sebagai berikut: a. Komunikasi Dengan mempercayainya atasan atau staf dan pihak yang di libatkan dalam menjalankan atau mengimplementasikan suatu kebijakan haruslah mempunyai kemunikasi yang baik, baik dari atausan atau pemimpin dengan bawahan atau staf harus ada komunikasi yang baik, agar implementasi berjalan dengan lanar dan baik sesuai renana. Untuk mengimplementasikan kebijakan bisa dilakukan dengan cara memberitahu kepada bawahan oleh pimpinan baik itu seara sosialisasi atau muswarah agar kebijakan dapat berjalan sesuai rencana. b. Sumber Daya Suberdaya manusia itu herus perlu untuk pengimplementasian suatu kebijakan, pemimpin dan bahwan serta yang terkait dalam menjalankan kebijakan harus memiliki sumberdaya manusia, agar implemntasi itu dapat di pehami dan dapat di terapkan dengan baik. c. Disposisi Watak atau sikap pemimpin atau sikap bawahan juga sangat berpengaruh dalam implemntasian kebijakan, maka dari itu, pemimpin harus memiliki sikap kepemimpinan yang baik dan bawahan juga harus menjaga watak ke pemimpin, dengan terjaganya keegosian maka kebijakan akan terasa lancar di terapkan di dalam organisasi atau kelompok instansi. d. Struktur Birokrasi Birokrasi yang baik juga penting dalam pengimplentasian suatu kebijakan, jika birokrasi tidak teratur maka implentasi akan berantakan maka dari itu birokrasi dinas PUPR harus di perbaiki dengan baik maka implentasi kebijakan akan baik. 3.2 Desain/Pola/Bagan Komunikasi



Sumber Daya



Sosialisasi dan Pengarahan



Manusia, Anggaran, fasilitas IMPLEMNTASI



Disposisi



Struktur Birokrasi



Keterbukaan



Standar Operasi Prosedur



3.3 Hambatan dan Kendala Selama melaksanakan magang penulis mengalami kendala di kegiatan yang tertunda – tunda. Hal ini terjadi karena keterbatasan anggaran yang tersedia. Akibatnya, penulis harus menunggu-nunggu kegiatan yang akan dilaksanakan sehingga data-data yang diperlukan tidak dapat terpenuhi secara cepat. 3.4 Masalah Kajian Judul Karya Ilmiah “ IMPLEMNTASI KEBIJAKAN BSPS DI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT KABUPATEN ACEH SINGKIL” 3.5 Kemajuan Penulisan Karya Ilmiah Karya ilmiah sudah di submit ke JOURNAL ICU CIVELI UTU dan saat ini sudah memasuki tahap reviwer.



BAB IV PENUTUP 4.1 Kesimpulan Berdasarkan hasil pengamatan mengenai implementasi di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat kabupaten aceh singkil dengan menggunakan acuan dari teori Edwrd III, yaitu, KOMUNIKASI, SUMBER DAYA, DISPOSISI, Dan STRUKTUR BIROKASI, Berdasarkan aspek di atas maka dapat di simpulkan bahwa dinas PUPR Kabupaten Aceh Singkil sudah cukup baik dalam menjalankan suatu kebijakan atau mengimplentasikan kebijakan, walaupun masih ada kendala yang tidak terlalu fatal dalam implentasi kebijakan. 4.2 Saran - Untuk sumber daya kiranya dapat terpenuhi dan memadai seperti sumber daya manusia (mengetahui tugas dan fungsinya), anggaran, dan fasilitas. - Untuk sikap para pegawai kiranya memiliki keterbukaan supaya informasi dapat jelas dan tidak terjadi ketimpangan informasi. - Untuk SOP kiranya dapat dibuat secara terbuka agar pihak yang berkepentingan paham jalannya kebijakan mengenai pemberian dana insentif tersebut.



LAMPIRAN 2. LOG BOOK BUKU CATATAN HARIAN (LOG BOOK) MAGANG MAHASISWA UNIVERSITAS TEUKU UMAR Nama Mahasiswa Muhir Nim 1805905010044 Fakultas / Prodi Fisip/Ilmu Administrasi Negara Nama Lokasi Mitra Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nama DPL / DPKL Nellis Mardhiah S.Sos.,M.Sc



1.



Jadwal 01 Maret30 Maret 2021



Uraian Kegiatan  Perkenalan dengan surpervesor, dengan karyawan,dan sekalian pembinaan dan pengarahan terkait sistem kerja di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)  Membuat draf atau soft untuk pendataan proposal Bantuan Rumah Layah Huni (RLH) dan Rehab, Yang di ajarkan langsung oleh surpervesor.  Membuat SOP SPT, surat perintah tugas, yang di arahkan langsung oleh surpervesor di dinas pekerjaan umum dan Perumahan Rakyat.  membuat SOP bantuan Rumah layah huni dan bantuan rehab, serata mencek kelengkapan proposal.  membuat draf dan SOP bantuan Rumah layah huni dan bantuan rehab, serta mempelajari cara-cara menyusun dan mendata proposal yang masuk di seluruh desa di kecamatan Singkil.  menganalisis dan mempelajari serta mengkaji caracara merekap data proposal bantuan Rumah layah huni (RTLH) ke kementrian melalui link resmi pemkabRLH, Pendataan di lakukan untuk mengirimkan kepemerintah pusat.  mempelajari dan mengkaji cara mendata e-RTLH ke pusat/kementrian, khusus hari ini mendata desa Biskang kec. Singkil, Yang di ajarkan langsung oleh surpervesor.  mempelajari dan membuat SOP untuk menerima atau rekrutmen tenaga kerja meninjau kelapangan untuk meningkatkan kualitas perumahan masyarakat. Serta membuat absen pendaftaran peserta.  mempelajari dan membuat pengumuman hasil tes ujian TFL ( Tenaga Fasilitator Lapangan) dan



mengumumkan kepada peserta sesuai prosedur dan perundang-undangan yang berlaku di kantor dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 3.



01 April – 31 April 2021











 



        3



01 Mei – 30 Mei 2021



   



mempersiapkan SOP surat penyelesaian seleksi TFL ( Tenaga Fasilitator Lapangan ) dan di paraf oleh sekretaris dan kepala dinas pekerjaan umum dan Perumahan Rakyat, seusai dengan perundangundangan yang berlaku membuat SOP dan mendata jumlah penduduk di setiap desa/Gampong, untuk mendapatkan rumah layak huni dan rumah Rehab/ Dhuafa di seluruh kabupaten Aceh Singkil. membuat dan merekap data kependudukan di kecamatan Singkil dan menganalisis jumlah penduduk yang tidak memiliki rumah layak huni mempelajari dan mendata jumlah penduduk perdesa di seluruh kabupaten Aceh Singkil serta mengakumulasikan jumlah masyarakat yang berhak mendapatkan rumah Rehab. membuat data kependudukan dan mendata jumlah penduduk yang menerima bantuan Rumah layah huni membuat SK surat kerja untuk anggota TFL ( tenaga Fasilitator Lapangan mendata penduduk wilayah kecamatan gunung Meriah mendata penduduk wilayah kecamatan singkohor dan mencek siapa yang berhak mendapatkan rumah Rehab mempelajari dan mengkaji tata cara pendataan perumahan untuk pusat mendapat penduduk yg mendapatkan rumah Rehab atau mendata ususlan 2021 mendata usulan yang mendapatkan rumah Rehab di desa danau Paris kecamatan kota Baharu mengkaji dan mempelajari pembuatan SPT (surat perintah kerja) mengkaji dan mempelajari pengolahan data penerima BSPS Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya mendata usulan BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya) tahun 2021 mempelajari mengkaji cara pembuatan sk yang baik dan benar sesuai perundang-undangan yang berlaku Mempersiapkan pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan pelatihan TFL serta tanda tangan SK



     4.



01 Juni 30 Juni 2021



            



5.



01 Juli – 31 Juli 2021



    



mendata perumahan di kecamatan pulau banyak mempelajari dan mengkaji serta memahami pembuatan SPT secara baik dan benar sesuai perundang-undangan yang berlaku. mempersiapkan perlengkapan SPT SK untuk tfl Tenaga Fasilitator Lapangan mempelajari dan mengkaji cara penomoran dalam SPT surat perintah kerja menandatangani dan menyiapkan SPT dan SK untuk di bagikan ke anggota TFL turun survei kelapangan pendataan perumahan turun survei kelapangan mendata perumahan di pulau banyak turun survei kelapangan mendata perumahan desa ujung kecamatan Singkil mempelajari ulang pembuatan SK bupati untuk penerima Rehab rumah turun survei kelapangan mendata dan memprivikasi calon penerima Rehab rumah desa Ketapang indah mempelajari dan pembuatan SK bupati untuk penerima Rehab rumah di seluruh kabupaten Aceh Singkil memeriksa dan mendata perumahan desa ujung dan pasar kecamatan Singkil, kabupaten Aceh Singkil mengantarkan rekap ulang dan file mengantar ke bagian hukum kantor bupati memasukkan data e-rtlh yg telah di perivikasi ke lapangan mendata perumahan layak huni untuk tahun 2021 mengisi e-rtlh untuk online kan data yang menerima rehab rumah menerima SK bupati untuk di bagikan per desa agar desa mengetahui masyarakat yg menerima rehab rumah membuat usulan pemerima bantuan rumah layak huni untuk tahun 2022 membuat data dan mengumpulkan data usulan rumah layak huni membuat usulan rumah layak huni 2022 di desa tulaan kecamatan gunung meriah membuat usulan data perumahan untuk usulan 2022 untuk perumahan layak huni rapat bimbingan teknis bersama TFL Tenaga Fasilitator Lapangan untuk rumah rehab 2021 melanjutkan pembuatan usulan rumah layak huni untuk tahun 2022



6.



01 Agustus26 Agustus 2021



        



sosialisasi program BSPS di desa Pulo sarok kecamatan Singkil bersama TFL Tenaga Fasilitator Lapangan membuat usulan Ipal, TPS3R dan Sanitasi mengantarkan kontrak KSM Septic tank desa Kilangan dan Gosong telaga timur ke kantor inspektorat menyampaikan kontrak KSM Septic tank desa Kilangan dan gosong telaga timur proses pembahasan rap TPS3R & Ipal skala komunal dan individu ke pusat untuk usulan tahun 2022 Scanner rap TPS3R dan proses upload ke pusat untuk usulan 2022 membuat kelengkapan usulan 2022 Des usulan 2022 dengan provinsi Mendata penduduk



Catatan penting Pengesahan DPL



(............................)



KASUG BAG KESRA



MAHASISWA



(......................................)



(...........................)